NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mendorong badan usaha pertambangan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 secara lebih berkualitas, terukur, dan sesuai prinsip good mining practice (GMP).
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2027 pada MinerbaOne yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Medan, 23 September 2026.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Cecep Mochammad Yasin, menegaskan, penyusunan RKAB tidak semata-mata berorientasi pada angka persetujuan.
“Bukan hanya mengejar angka persetujuan, tetapi kualitas perencanaan dan kepatuhan terhadap good mining practice harus terpenuhi,” ujar Cecep, dikutip IG Ditjen Minerba, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, melalui RKAB, pemerintah memastikan rencana kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab. Penyusunan tersebut juga perlu memperhatikan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, serta kepentingan negara.
Bimbingan teknis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas dokumen yang disusun badan usaha sekaligus memperkuat perencanaan kegiatan pertambangan.
Kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama, yakni menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai ketentuan teknis penyusunan serta pengajuan RKAB 2027, memberikan pemahaman teknis secara langsung, serta membangun komunikasi dua arah yang konstruktif antara pemerintah dan badan usaha pertambangan.
Melalui kegiatan tersebut, Ditjen Minerba mendorong badan usaha mempersiapkan RKAB 2027 dengan lebih baik sehingga rencana operasional pertambangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip pertambangan yang baik. (Shiddiq)
