Pajak Karbon dan Dampaknya terhadap Bisnis

Oleh: Arcanda Tahar *)

AKHIR-AKHIR ini kita sering mendengar tentang pajak karbon (carbon tax) yang akan dan telah diterapkan di beberapa negara. Apa itu pajak karbon, kenapa diterapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap industri pertambangan? Kami akan membahasnya dalam tulisan kali ini.

Karbon banyak dihasilkan dari kegiatan manusia, seperti migas, pertambangan mineral, termasuk juga aktivitas pertanian dan peternakan. Karbon dalam bentuk Carbon Dioksida (CO2), Carbon Monoksida (CO) dan juga gas Methane (CH4) dibuang ke udara dan ditengarai menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim (climate change).

Salah satu efek negatif dari perubahan iklim ini adalah naiknya rata-rata suhu bumi beberapa derajat, sehingga es di kutub utara dan selatan mencair.

Dengan cairnya es ini, garis pantai akan berubah dan banyak pulau terancam tenggelam. Semakin banyak karbon yang dibuang ke udara maka ancaman terhadap ekosistem di bumi semakin besar.

Untuk mengurangi agar karbon tidak dibuang ke udara sejumlah negara telah mengenakan pajak kepada badan usaha yang masih melakukannya. Besarnya bervariasi, tergantung negaranya.

Misalnya, di Eropa pajak karbon ber variasi antara US$ 1 dan US$ 100 per ton CO2 yang dihasilkan. Semakin besar CO2 yang dihasilkan semakin mahal ongkos produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Itulah efek jera yang diterapkan agar pelaku usaha mau beralih ke energi terbarukan dan melakukan efisiensi dari sisi penggunaan energi oleh alat-alat produksi mereka.

Namun demikian, pajak yang dikenakan ini tentu berdampak terhadap harga barang yang dihasilkan dan pada akhirnya konsumen yang harus menanggungnya.

Di sektor pertambangan, besar nya karbon yang dihasilkan dari usaha ini tergantung dari jenis komoditas (mineral). Aluminium termasuk komoditas yang menghasilkan karbon terbesar, disusul dengan baja dan nikel. Karbon dari aluminium berasal dari energi listrik murah (PLTU) yang banyak digunakan di Tiongkok.

Baja dan nikel menghasilkan karbon berasal dari pemakaian batu bara sebagai reduktor untuk pengolahan bijih besi atau bijih nikel. Ditambah lagi kalau listrik yang digunakan juga berasal dari PLTU.

Tembaga, zinc dan emas termasuk komoditas yang menghasilkan karbon rendah. Artinya, penerapan pajak karbon tidak banyak pengaruhnya terhadap harga jual komoditas ini.

Akan sangat berbeda dengan aluminium, baja dan nikel. Harganya akan naik tajam dengan diterapkannya pajak karbon.

Bagaimana dampak penerapan pajak karbon oleh beberapa Negara di dunia?

Pertama, akan banyak relokasi smelter aluminium, baja dan nikel ke negara-negara yang belum menerapkan pajak karbon. Eropa Barat dan Kanada sudah memulai pajak karbon tapi Amerika Serikat, Tiongkok dan India masih pikir-pikir.

Kedua, harga komoditas yang berubah akibat pajak karbon membuat pelaku usaha menyubstitusi mineral yang menghasilkan karbon tinggi dengan yang rendah. Misalnya, penggunaan alumunium diganti dengan tembaga untuk power transmisi.

Ketiga, penggunaan energi terbarukan di sektor pertambangan akan semakin meningkat. Walaupun listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan lebih mahal dari pada energi fosil, namun ongkos produksi secara keseluruhan akan lebih murah dengan diterapkannya pajak karbon.

Untuk lebih mudah memahami pajak karbon ini, kita umpamakan kembali dengan restoran Padang. Kalau tungku yang digunakan untuk memasak berbahan bakar kayu, maka setiap asap yang dihasilkan ditimbang kemudian di kenakan denda. Rendang adalah jenis masakan yang akan terkena pajak terbesar karena memasaknya lama dan menghasilkan asap terbanyak.

Telor balado akan kena pajak yang kecil karena tidak banyak menghasilkan asap. Akibatnya harga rendang akan naik, sementara harga telor balado relatif tetap atau naik sedikit.

Semoga usaha untuk membuat bumi lebih sehat bisa terwujud lewat inisiatif yang berkeadilan. Insyaa Allah.

*) Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Sumber : Investor Daily

Read More

Banyak Perusahaan Tambang di Indonesia Belum Transparan Soal Pajak

NIKEL.CO.ID – Industri pertambangan di Indonesia kian menjadi sorotan. Kali ini, transparansi pajak yang menjadi problem.

Berdasarkan data Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia, hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal itu terungkap dalam publikasi terbaru PwC bertajuk ‘Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow’.

Menurut Sacha Winzenried, PwC Indonesia Mining Advisor, transparansi pajak merupakan salah satu metrik utama peringkat Environmental, Social and Good Governance (ESG), karena memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat.

“Meskipun transparansi pajak adalah cara mendasar bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu ESG, hanya 30 persen dari 40 Perusahaan Besar yang mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020,” jelas dia dalam keterangan resmi, Senin (2/8/2021).

Karena itu, Sacha mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan transparansi pajak sebagai bagian esensial dari strategi ESG-nya.

“Jika hal ini dilakukan, ini akan mendukung sektor pertambangan untuk lebih transparan mengenai pajak dan sewa yang dibayarkan dan manfaat sosial yang diberikan oleh kontribusi tersebut, khususnya di daerah terpencil tempat mereka beroperasi,” ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti sejumlah sektor yang membuat penerimaan pajak Negara melorot.

Salah satunya, konstribusi pendapatan pajak dari sektor pertambangan yang tidak optimal dari tahun ke tahun.

“Jebolnya penerimaan pajak di Indonesia sangat besar dari tambang dan smelter,” ujar Faisal dalam diskusi virtual bersama AJI Jakarta, awal Januari 2021.

Menurut Faisal, pada 2020 konstribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 4,3 persen atau 6,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Penerimaan pajak dari sektor pertambangan lebih rendah disbanding sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 4,7 persen.

Sementara itu, koefisien pajak pun tercatat hanya senilai 0,66. Koefisien pajak diperoleh dari persentase penerimaan pajak yang dibagi dengan persentase sumbangan dalam PDB.

Faisal memandang, rendahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi karena kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. Dia mencontohkan adanya fasilitas seperti tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu seperti nikel yang dikelola oleh investor asing.

“Jika pajak nikel saja bisa dibereskan, Indonesia bisa menikmati pendapatan dari pajak sekitar Rp 50 triliun,” imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target. Dengan demikian, sepanjang tahun lalu, terdapat kekurangan atau shortfall pajak senilai Rp 128,8 triliun.

Selain sektor tambang, Faisal juga menyoroti rendahnya penerimaan pajak dari bidang konstruksi. Sepanjang 2020, koefisien pajak hanya sebesar 0,48 atau 13,6 persen terhadap PDB. Dia menilai pendapatan pajak dari sektor konstruksi bisa ditingkatkan.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial, seperti industri manufaktur. Saat ini, industri manufaktur memiliki kontribusi 29 persen terhadap total penerimaan pajak dan 19,9 persen terhadap PDB.

“Pemerintah harus menciptakan transformasi ekonomi dan transformasi perpajakan. Ini kelemahan mendasar yang ada di bangsa ini yang gagal menaikkan pajak sehingga bergantung pada pajak rokok,” tandasnya.

Sumber: asiatoday.id

Read More

Ambisi Indonesia di Investasi Mobil Listrik

Oleh: SS Kurniawan *)

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik berbasis baterai. Indonesia memang punya modal besar untuk itu: pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dan produsen nikel paling besar di dunia.

Negara kita memiliki 24% cadangan nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik, di dunia.Karena itu, pemerintah gencar menciptakan ekosistem industri kendaraan listrik berbasis baterai.

Pekan lalu, Konsorsium Hyundai-LG dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menandatangani memorandum of understanding (MoU). Lewat kerjasama ini, mereka akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, dengan investasi US$ 1,1 miliar, sekitar Rp 15,9 triliun.

Proyek itu jadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, dari hulu sampai hilir. Sekaligus, menjadi momentum dalam pembentukan industri baterai dan kendaraan listrik.

Dan, pembangunan pabrik di Karawang merupakan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia dari Konsorsium Hyundai-LG dan IBC senilai total US$ 9,8 miliar.

Targetnya, fasilitas produksi di Karawang tersebut bisa segera groundbreaking pada tahun ini. Pabrik itu rencananya memiliki kapasitas produksi sebesar 10 gigawatt hour (GwH), yang kelak akan memasok baterai untuk kendaraan listrik buatan Hyundai.

Hyundai juga akan membangun pabrik mobil listrik mulai 2022 di Cikarang. Pabrikan asal Korea Selatan itu juga akan membuat mobil listrik sesuai kebutuhan pasar Indonesia. Dan bukan cuma Hyundai, rencananya Toyota, Mitsubishi, dan Honda juga mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia.

Pemerintah memang tidak main-main menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Bahkan, pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik berbasis baterai roda 4 atau lebih hingga 600.000 unit per tahun dan roda 2 mencapai 2,45 juta unit per tahun pada 2030 nanti.

Dan pemerintah sadar, untuk mendorong populasi kendaraan listrik, maka harganya harus terjangkau. Itu sebabnya, pemerintah menyiapkan berbagai insentif bagi konsumen.

Mulai pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak daerah paling tinggi 10%, hingga uang muka kredit minimum 0% dan bunga ringan.

Karena pasar yang potensial juga menjadi insentif buat investor.

*) SS Kurniawan adalah Redaktur Pelaksana Kontan

Sumber: kontan.co.id

Read More

Permintaan Dunia Naik, Harga Komoditas Pertambangan Alami Tren Positif

NIKEL.CO.ID – Hingga periode akhir Juli 2021, harga beberapa komoditas pertambangan menunjukkan tren positif meski di tengah pandemi Covid-19.

Kondisi ini mempengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Agustus 2021.

Adapun ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021.

Komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsetrat timbal, konsentrat pasir besi, konsetrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian mengalami kenaikan dibandingkan periode bulan lalu. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya peningkatan permintaan dunia.

“Sementara konsentrat tembaga, konsentrat seng, dan konsentrat ilmenite mengalami penurunan harga. Sedangkan untuk konsentrat mangan dan pellet konsentrat pasir besi tidak mengalami perubahan,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dalam siaran resminya, dikutip Kompas.com, Sabtu (31/7/2021).

Lebih lanjut dia memaparkan, produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata pada periode bulan Agustus 2021 adalah konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) naik sebesar 1,26 persen, konsentrat timbal naik sebesar 6,29 persen, konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) naik sebesar 1,26 persen, konsentrat rutil naik sebesar 0,06 persen, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) naik sebesar 2,01 persen.

Sedangkan produk yang mengalami penurunan harga dibandingkan HPE periode sebelumnya adalah konsentrat tembaga turun sebesar 5,08 persen, konsentrat seng turun sebesar 2,29 persen, dan konsentrat ilmenit turun sebesar 3,08 persen.

Sementara itu, konsentrat mangan dan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) tidak mengalami perubahan.

Dia menjelaskan, perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil, bersumber dari Asian Metal dan Iron Ore Fine Australian.

Sedangkan perhitungan harga dasar HPE untuk konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan bauksit, bersumber dari London Metal Exchange (LME).

Lalu untuk produk pertambangan yang dikenakan BK meliputi konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian.

“HPE periode Agustus 2021 ditetapkan setelah memperhatikan masukan tertulis serta hasil koordinasi dengan berbagai instansi terkait,” ungkap Wisnu.

Sumber: KOMPAS

Read More

Luhut Buka-bukaan Soal Isu Masuknya Jutaan TKA dari China ke RI

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinvest) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal isu masuknya jutaan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

Dia menegaskan tidak benar data tenaga kerja asing (TKA) dari China berjumlah jutaan yang masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, Menko Luhut mengatakan bahwa jumlah TKA di Indonesia berkisar 30 ribu. Sementara, TKA dari China hanyalah belasan ribu.

“Saya pengin undang orang itu [yang mengatakan jutaan TKA dari China] datang ke saya baik-baik nanti saya ajak lihat, nanti tunjukin saya di mana itu [jutaan TKA dari China]. Karena itu kan pembohongan luar biasa,” kata Menko Luhut di acara Kick Andy Double Cek yang ditayangkan di Youtube seperti dikutip, Jumat (30/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Menko Luhut menyampaikan Indonesia yang sedang melakukan hilirisasi industri. Dia menjelaskan bahwa bahan mentah atau raw material Indonesia, seperti nikel, nantinya dapat menjadi barang turunan untuk mendapatkan nilai tambah.

Salah satu produk yang diproduksi atau lithium baterai untuk mobil listrik.

“Sampai nanti pada lithium baterai dan bisa kita recycle, sehingga kita gunakan lagi,” ungkapnya.

Luhut mengaku telah melakukan survei di beberapa negara untuk menciptakan hilirisasi tersebut. Namun, dia mengklaim hanya pemerintah China yang bisa melakukan itu.

Menurutnya, industri China saat ini memiliki teknologi yang tinggi dan sudah maju.

“Hanya Tiongkok [China] yang bisa, dan ternyata teknologi mereka sudah bagus, sangat hebat sudah,” ucapnya.

Luhut mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang beruntung dapat melakukan hilirisasi dengan China.

Pasalnya, Indonesia menjalin kerja sama ketika industrialisasi China berkembang pesat. Luhut melanjutkan saat ini sebanyak 70 persen ekonomi Indonesia hanya berada di wilayah Sumatera. Sementara itu, sisanya 30 persen berada di Indonesia Timur.

“Sekarang 3 (daerah) Indonesia ekonomi yang surplus. Itu semua di Indonesia Timur. Morowali mungkin 7 persen, di Halmahera itu mungkin beberapa belas persen karena industri tadi,” sambungnya.

Di sisi lain, Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, bahwa Indonesia hanya mendapatkan manfaat 10 persen dari industri pengolahan bijih nikel di Morowali dan Konawe. Sementara itu, sebagian besar lainnya yaitu 90 persen menjadi keuntungan bagi investor China yang membangun smelter di sana.

“Dari seluruh nilai yang diciptakan, dari proses olah bijih sampai produk-produk smelter, maksimum yang tinggal di Indonesia 10 persen. Indonesia hanya dijadikan ekstensi dari China untuk dukung industrialiasi China,” ungkapnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (27/7/2021).

Sumber: bisnis.com

Read More

Batubara, Nikel dan CPO Akan Dorong Kenaikan Ekspor Indonesia di 2021

NIKEL.CO.ID – Komoditas bakal menjadi penopang ekspor Indonesia tahun ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, beberapa komoditas yang bisa mendorong ekspor tahun ini adalah batubara, nikel dan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Dari sisi harga, komoditas tersebut sudah jauh melewati harga sebelum pra-pandemi. Kenaikan harga ini mengakibatkan produsen dari tiga komoditas tersebut memacu produksi.

“Selain itu, permintaan dari ketiga komoditas ini dari negara tujuan ekspor utama, terutama China, juga cenderung membaik seiring dengan pemulihan ekonominya,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (29/7/2021).

Josua bilang, kebijakan di China yang menutup impor batubara dari Australia juga akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke China untuk mensubtitusi batubara dari Australia.

Dari sisi harga, ia mengatakan, ketiga komoditas tersebut naik signifikan tahun ini.

Sebagai contoh, hingga 28 Juli 2021, harga nikel naik 17,6% dibandingkan harga akhir tahun 2020 atau year to date (ytd). Lalu, harga CPO naik 12% ytd, dan harga batubara melejir 86,6% ytd.

Ke depannya kata Josua, ada potensi koreksi harga komoditas tersebut karena harga saat ini yang sudah relatif tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2020, harga rata-rata 2021 jauh lebih tinggi sehingga nilai ekspor keseluruhan pada tahun 2021 akan naik tinggi.

Beberapa negara negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti China dan Amerika Serikat, ekonominya juga sudah mulai pulih sehingga mendorong permintaan.

Josua memproyeksikan  ekspor Indonesia pada kuartal II-2021 akan tumbuh 12,5% yoy dan secara keseluruhan tahun 2021 diperkirakan tumbuh 22,9% yoy.

Sumber: KONTAN

Read More

Soal TKA Cina Masuk RI, Faisal Basri: Bukan Hanya Tenaga Ahli, Japi Juga Buruh

NIKEL CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA China masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang.

Faisal Basri menyebut, para tenaga asing dari China bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.

“Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga  sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 201.

Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja China masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan.  Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan.

Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

Menurut Faisal, data masuknya pekerja China yang ia dapat dari sumber tepercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021.

“Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri,  ada yang dari China,” kata Faisal.

Faisal melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA, termasuk untuk proyek strategis nasional, dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4.

Pada Mei lalu, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal China di Indonesia. Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja China di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan China. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.

Menurut Luhut, tenaga kerja China masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.

“Kalau teman-teman tanya kenapa yang kita pakai itu tenaga Tiongkok (China), saya bukan orang bodoh memberikan itu (tenaga kerja) banyak kepada mereka. Saya pasti atur bagaimana supaya mereka dikurangi sebanyak mungkin,” ujar Luhut.

Sumber: tempo.co

Read More

Faisal Basri Sebut 90 Persen Keuntungan Industri Nikel Diboyong ke China

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan Indonesia hanya menikmati keuntungan nilai tambah sebesar 10 persen dari industri bijih nikel di Morowali dan Konawe. Sedangkan sisanya sebesar 90 persen menjadi keuntungan bagi investor China yang membangun smelter di kawasan industri tersebut.

“Dari seluruh nilai yang diciptakan, dari proses olah bijih sampai produk smelter, maksimal yang tinggal di Indonesia 10 persen. Jadi 90 persen dinikmati China. Indonesia hanya dijadikan ekstensi untuk dukung industrialisasi China,” tutur Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 2021.

Faisal mengatakan pengembangan industri nikel di kawasan ekonomi khusus Morowali dan Konawe sampai saat ini belum memenuhi hilirisasi. Sebab, tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama penghasil beterai.

Menurut Faisal, perusahaan-perusahaan smelter itu hanya mengolah sebagian besar bijih nikel pig iron (NPI) dengan produk akhir maksimal 20-25 persen.
Dengan fasilitas yang ada, seperti tax holiday dan keringanan pajak ekspor, investor China dapat membeli olahan nikel setengah jadi ini dengan harga seperempat atau sepertiga lebih murah dari harga internasional.

Dampaknya bagi Indonesia, nilai ekspor akan naik. Namun nilai yang didapatkan Indonesia tidak maksimal.

“Makanya mereka berbondong-bondong datang. Kalau pabrik tetap di China, mereka beli dengan harga US$ 100 per ton atau kilogram, kalau pindah ke Indonesia bisa dapat US$ 25-35 saja,” ujar Faisal.

Sesampainya di China, nikel setengah jadi akan diolah lebih lanjut menjadi produk sendok, garpu, pisau, atau lembaran baja yang tahan karat dengan kualitas tinggi. Setelah menjadi produk-produk tersebut, Indonesia kembali mengimpornya dari China.

Cerita serupa telah diungkapkan Faisal di situs Faisalbasri.com beberapa waktu lalu. Ia menduga industri nikel hanya menjadi  sarang bagi praktik pemburuan rente besar-besaran.

“Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China,”  kata Faisal Basri dikutip dari tulisannya.

Sumber : tempo.co

Read More

Nikel Indonesia Dikontrol China, Tesla Memilih Kerjasama dengan Australia

NIKEL.CO.ID – Tesla akhirnya memutuskan bekerjasama dengan Australia setelah sebelumnya dikabarkan mengincar nikel Indonesia.

Tesla telah menyepakati pembelian nikel, bahan baku utama baterai mobil listrik mereka, dengan perusahaan BHP, penambang nikel terbesar di dunia yang berada di Australia.

Langkah Tesla ini merupakan strategi memastikan suplai nikel dari produsen yang tidak dikontrol China, seperti di Indonesia.

Kerjasama dengan BHP merupakan kesepakatan ketiga yang dilakukan Tesla pada tahun ini, setelah Vale dan Goro.

Laporan Financial Times, Elon Musk, CEO Tesla, mengatakan pada Juli tahun lalu bahwa dia akan menawarkan ‘kontrak besar dalam jangka waktu lama’ pada perusahaan yang menambang nikel secara ‘efisien dan sensitif pada lingkungan’.

Tesla akan membeli nikel dari pabrik BHP, Nickel West, di Australia, yang merupakan salah satu produsen logam baterai dengan emisi karbon terendah.

Nikel merupakan material kunci buat Tesla menciptakan mobil listrik yang mampu menempuh jarak perjalanan lebih jauh. Nikel membuat baterai bisa memiliki lebih banyak kerapatan energi. Setiap mobil listrik membutuhkan setidaknya 40 kg di dalam baterai.

Reuters menjelaskan produsen otomotif dunia saat ini mencari penyuplai alternatif agar mengurangi ketergantungan dari China.

Indonesia adalah salah satu penyuplai besar nikel, kira-kira mewakili 30 persen di dunia menurut Nickel Study Group, dominasinya juga diperkirakan bakal mencapai 50 persen pada 2025. Meski begitu sebagian besar produksi nikel di Indonesia menggunakan batu bara dan produsennya dikontrol China.

Pemerintah Indonesia sudah mempromosikan kerjasama dengan Tesla sejak 2019. Pada Februari lalu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengklaim telah mengantongi proposal dari Tesla.

Kementerian Perindustrian pada pekan lalu menyatakan Indonesia telah siap menjadi produsen baterai kendaraan listrik, salah satunya didukung cadangan nikel yang terbesar di dunia.

Menurut Kemenperin saat ini sudah ada lima perusahaan pemasok bahan baku baterai di Indonesia, yakni Huayue Nickel Cobalt, QMB New Energy Material, Weda Bay Nickel, Halmahera Persada Lygend, dan Smelter Nikel Indonesia.

Selain itu sudah ada empat produsen baterai di dalam negeri, yaitu International Chemical Industry, ABC Everbright, Panasonic Gobel, dan Energizer.

Steve Brown, konsultan independen di Australia, mengatakan kepada Reuters, strategi Tesla menggaet BHP logis, sebab peluang mendapatkan nikel di dunia saat ini tidak banyak.

Jejak karbon di pabrik Nickel West dikatakan setengah dari para produsen nikel top di Indonesia, yang menggunakan teknologi berenergi besar untuk mengekstraksi nikel dari bijih laterit. Praktek pembuangan limbah di pabrik itu juga dikatakan berisiko lebih rendah.

“Tesla akan mendapatkan ketersediaan nikel dari produsen mapan dengan kredensial operasional yang kuat sebanyak mungkin,” tandasnya. (ATN)

Sumber : asiatoday.id

Read More

Faisal Basri: Jual Bijih Nikel Di Indonesia Harus Melalui Calo

NIKEL.CO.ID – Pakar Ekonomi Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian Nikel di Indonesia harus lewat Trader (calo) atau pihak ketiga.

Menurut Faisal, pembelian Nikel seharusnya bisa dilakukan kepada para penambang tanpa harus lewat perantara calo.

“Kemudian (Nikel) tidak boleh jual langsung (ke Smelter), harus lewat Trader. Jadi para penambang nggak boleh jual langsung (Nikel) ke pembeli,” kata Faisal Basri dalam kanal YouTube Refly Harun dikutip media ini Kamis, 29 Juli 2021.

Tak sampai disitu, kata Faisal Basri, kaki tangan atau calo untuk pembeli Nikel itu adalah orang Indonesia sendiri.

“Yang penting sekarang kenapa harus pake calo, kaki tangannya (Trader) di dalam negeri lah. Saya tidak bisa tunjukan, tapi itulah kaki tangannya di dalam negeri. Karena dia (calo) tak bisa beroperasi sendiri di Indonesia,” ungkap Faisal.

Bahkan jika pembelian Nikel tak disetujui menggunakan Calo, Faisal Basri menegaskan, China selaku pembeli utama Nikel di Indonesia mengancam memindahkan pabriknya ke Filiphina.

“Dengan ngancem-ngancem pindah ke Filiphina. Karena disana banyak Nikel. Mereka juga dapat bebas pajak keuntungan jika investasinya mencapai angka tertentu, bisa sampai 20-25 tahun, Tax Holiday,” tegas Faisal Basri.

Tak sampai disitu, Faisal Basri menuturkan, jika keuntungan para calo Nikel di Indonesia itu menaruh pundi-pundinya di luar negeri.

“Jadi untungnya mereka bawa pulang (ke China). Kemudian, dari smelter ini ekspor Indonesia naik, tapi tidak se-sen (Rupiah) balik ke Indonesia. Mereka (calo) taruh uangnya di luar negeri,” tutup Faisal Basri.

Sumber: Jurnal Medan (Pikiran Rakyat)

Read More