Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik RI Segera Dimulai

NIKEL.CO.ID –  PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) menandatangani Heads of Agreement (HoA) investasi pabrik baterai kendaraan listrik dengan Konsorsium Baterai LG dari Korea Selatan. Penandatanganan HoA menunjukkan proyek pembangunan baterai kendaraan listrik akan segera dimulai.

Adapun konsorsium itu terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO dan Huayou Holding.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyaksikan penandatanganan tersebut mengatakan, tahap selanjutnya dari proyek ini adalah melakukan feasibility study (FS). Setelah itu, proyek bisa segera dikerjakan.

“Kami akan terus mendorong, mengawal, dan akan membantu sepenuhnya, selama kerangkanya ada dalam aturan yang ada di Indonesia dan bisnis yang saling menguntungkan. Sekarang setelah HoA ditandatangani, kita bikin FS supaya bisa langsung kerja. Sekarang waktunya kita bekerja. Kita punya komitmen untuk cepat realisasi investasi,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis BKPM yang dikutip detikcom, Kamis (6/5/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga turut menyaksikan penandatanganan tersebut mengatakan, pengerjaan proyek pabrik baterai harus dipercepat. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah (Pemda) menginginkan angkutan umum bertenaga listrik bisa dioperasikan di masing-masing daerahnya tahun ini.

“Proyek baterai ini harus berjalan tepat waktu, bila mungkin malah dipercepat. Indonesia sangat serius, terbukti dari beberapa daerah, banyak gubernurnya di Indonesia membuat keputusan bahwa mobil listrik, terutama seperti bus dan kendaraan umum harus dipakai tahun ini,” tutur Erick.

Selain itu, pabrik baterai kendaraan listrik ini juga harus segera dibangun seiringan dengan proyek pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Bahkan Indonesia akan membangun ibukota baru di Kalimantan yang semuanya juga menggunakan mobil listrik,” jelas Erick.

Sebagai informasi, HoA atau perjanjian pra-kontrak merupakan komitmen para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan tidak dimaksudkan untuk mengikat. HoA yang lazim digunakan dalam proses pendirian bisnis, baik nasional maupun internasional, selama tahap negosiasi berlangsung.

Penandatanganan HoA proyek pabrik baterai kendaraan listrik tersebut merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Moon Jae In dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Busan, Korea Selatan pada tanggal 25 November 2019 lalu.

Begitu juga dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BKPM dengan LG Group yang ditandatangani oleh Bahlil dan CEO LG Energy Solution tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan. Kerja sama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik ini terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri precursor dan katoda.

Nilai rencana investasinya mencapai US$ 9,8 miliar. HoA adalah titik awal kerja sama yang akan diikuti dengan Joint Study, perjanjian pemegang saham, dan perjanjian pendirian perusahaan.

Sumber: detik.com

Read More

Awasi Ketat Implementasi TKDN

NIKEL.CO.ID – Pemerintah perlu mengawasi secara ketat penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Seruan tersebut disampaikan menyusul rencana Kementerian Perindustrian menargetkan substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022.

Peneliti Ekonomi Indef, Bhima Yudisthira, menilai target itu sebenarnya cukup realistis apabila disertai dengan upaya konkret. Dia mencontohkan kasus di Pertamina, terkait pipa besi yang harusnya menggunakan subsitusi impor.

Menurutnya, kelemahan penerapan TKDN selama ini adalah pengawasan pada proses barang jasa instansi pemerintah maupun BUMN. Selain itu, asistensi bagi pemain lokal masih kurang, terutama terkait harga, kualitas, dan spesifikasi sehingga kalah bersaing dengan produk impor.

“Misalnya, BUMN buka pengadaan barang, kemudian ada pelaku usaha lokal mau masuk dan speknya tidak sesuai. Ya, harus diberi asistensi dan pendampingan terus sampai akhirnya layak masuk ke pengadaan barang,” ujarnya di Jakarta, Minggu (2/5/2021).

Selain itu, lanjut Bhima, kebijakan pemenuhan target TKDN bisa dibarengi dengan hambatan nontarif bagi barang impor, terutama melalui bea masuk antidumping jika terbukti curang, atau safeguard berupa sertifikasi untuk hambat impor. Karena itu, Kemeperin tidak bisa kerja sendiri melainkan lintas sektor dengan Kemendag dan Kemenkeu.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CORE, Yusuf Rendi Manilet menganggap realisasi kebijakan TKDN belum berjalan secara optimal. “Semisalnya program TKDN pada produk ponsel ketika itu, meskipun berhasil mengurangi impor produk jadi, namun di sisi lain justru impor produk setengah jadinya mengalami peningkatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenperin menargetkan nilai subtitusi impor pada 2022 sebesar 152, 83 triliun rupiah atau 35 persen dari potensi impor pada 2019 sebesar 434 triliun rupiah. Untuk mencapainya, Kemenperin menyusun sejumlah strategi meliputi program P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri), Kebijakan Harga Gas dan Program Hilirisasi Mineral, serta Program Pegembangan IKM. Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada 2018, Kemenperin mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk.

“Program P3DN dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh. Potensi dari APBN mencapai 607 triliun rupiah dengan rincian belanja barang senilai 357,4 triliun rupiah dan belanja modal 250,3 triliun rupiah,” ujar Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan.

Tekan Defisit

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, memperingatkan implementasi program hilirisasi mineral dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) harus dikawal. Dia mencontohkan pemerintah melarang ekspor nikel mentah sehingga berharap nikel diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di Indonesia kemudian baru diekspor.

Namun, jumlah smelter di Indonesia masih kurang dan harga nikel pun di domestik lebih rendah daripada harga nikel di luar, sehingga mereka protes akan kebijakan tersebut dan berharap pemerintah tidak melarang ekspor nikel mentah. Karena itu, kebijakan pemerintah tersebut tidak efektif.

“Jadi, menurut saya, saat pemerintah mengeluarkan regulasi substitusi impor, seharusnya dijelaskan lebih detil lagi bahwa substitusi impor hanya untuk produk-produk yang memang kita bisa produksi sendiri. Jangan digeneralisir sehingga kebijakan substitusi impor tidak menghambat proses produksi industri di Indonesia,” tegas Esther.

Sumber: koran-jakarta.com

Read More

Kemenhub Hubungkan Alur Pelabuhan Pomalaa dan Bungku

Kemenhub menghubungkan alur pelayaran masuk Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku untuk menunjang kegiatan muatan di Sulawesi.

NIKEL.CO.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menetapkan alur pelayaran masuk Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran dan fungsi kedua pelabuhan tersebut sebagai simpul dari mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda transportasi di Sulawesi.

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan mengatakan kedua pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang cukup strategis dimana lokasinya berada di dekat Morowali yang sebentar lagi akan menjelma menjadi pusat industri.

“Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus mendukung dari segi keselamatan pelayaran dan konektivitas khususnya dalam menjamin kelancaran arus lalu lintas kapal dan logistik dari dan yang menuju Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (27/4/2021).

Menurutnya, demi mendukung hal tersebut dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, maka penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Pomalaa dan alur pelayaran masuk Pelabuhan Bungku perlu segera ditetapkan.

Lebih lanjut dia menyebut semua pihak harus bersinergi untuk segera menyesuaikan penetapan alur ini, dan ini tentunya akan menambah keyakinan investor untuk bisa menggunakan pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi.

“Berkat sinergi yang baik antara seluruh pihak yang terkait maka telah disusun Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Pomalaa dan alurpelayaran masuk Pelabuhan Bungku,” ujarnya.

Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, dia berharap ke depannya dapat terwujud keteraturan, kelancaran serta keamanan dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Bungku, serta dapat mendukung peningkatan perekonomian di wilayah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan wilayah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Adanya penetapan alur pelayaran ini selain dapat meningkatkan jalur perekonomian juga diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi di daerah khususnya di provinsi Sulawesi Tenggara dan provinsi Sulawesi Tengah yang dikenal memiliki potensi perikanan dan pertambangan terutama tambang nikel untuk komponen baterai mobil listrik, dimana Indonesia menjadi satu-satunya produsen terbesar di dunia,” tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kemenhub Hubungkan Alur Pelabuhan Pomalaa dan Bungku“.

Read More

Prospek Kenaikan Harga Nikel & Tembaga Jadi Penyokong Utama Emiten Sektor Logam

NIKEL.CO.ID – Harga nikel dan tembaga berpotensi lanjut menguat di sepanjang tahun ini. Emiten sektor logam yang memiliki lebih banyak bisnis di kedua komoditas tersebut akan lebih diuntungkan.

Tahun lalu sektor logam diperkirakan menjadi primadona seiring kenaikan harga komoditas. Namun, pergerakan harga saham emiten di sektor ini tidak kompak menguat. Berdasarkan RTI harga saham PT Aneka Tambang (ANTM) berhasil menguat 23% secara year to date (ytd). Menyusul, kinerja PT Timah (TINS) juga tumbuh 5,39% ytd.

Namun, pergerakan saham PT Vale Indonesia (INCO) menurun 14,71% di periode yang sama. Sementara, saham PT Merdeka Copper Gold (MDKA) stagnan di periode yang sama.

Meski pergerakan harga saham sektor logam saat ini belum kompak menguat, Analis Henan Putihrai Sekuritas Meilki Darmawan mengatakan prospek bisnis sektor logam berpotensi berkinerja positif. Meilki memandang harga saham MDKA stagnan karena pelaku pasar belum merefleksikan potensi kenaikan rata-rata harga jual di 2021, terkhusus di segmen tembaga.

Sementara, Meilki mengatakan harga saham INCO menurun karena terdampak sentimen negatif terkait proses perbaikan furnace smelter nikel. Walaupun proses penyelesaian akan diundur, Meilki tetap melihat proses perbaikan akan tetap dilakukan di tahun ini.

Meilki memandang emiten sektor logam yang memiliki eksposur bisnis  nikel dan tembaga, dalam jangka panjang berpotensi catatkan fundamental kinerja yang positif. Meski, tidak dipungkiri harga nikel berpotensi tertekan dalam jangka pendek karena Tiongkok ingin melakukan pengendalian harga nikel.

Kompak, Analis Samuel Sekuritas Indonesia Dessy Lapagu mengatakan faktor yang menekan pergerakan harga saham sektor logam adalah harga nikel dan emas yang sedang melemah. Tercatat harga nikel dalam London Metal Exchange tiga bulanan, Jumat (16/4/2021) berada di US$ 16.363 per ton. Harga tersebut menurun 16% sejak sentuh level tertinggi di Februari 2021. Sementara, harga emas spot tercatat turun 13% sejak harga sempat sentuh level tertinggi di US$ 2.063 per ons troi pada Juni 2020 menjadi ke US$ 1.776 per ons troi di akhir pekan lalu.

Meilki memproyeksikan harga tembaga tetap lanjut menguat di tahun ini. Dukungan penguatan harga berasal dari konsumsi tembaga di China yang banyak dibutuhkan untuk proyek infrastruktur green energy. Meilki memproyeksikan rata-rata harga nikel tahun ini berada di US$ 17.000 per ton.

Sementara, harga rata-rata tembaga di tahun ini berada di US$ 9.000 per ton. Proyeksi harga tersebut cenderung stabil dari posisi harga tembaga yang berada di US$ 9.211 per ton akhir pekan lalu.

Meilki memproyeksikan harga emas akan cenderung menurun. Penyebabnya, aktivitas bisnis dan ekonomi mulai membaik dan bisa menyeret turun harga emas.

“Emas sulit mendapatkan arus masuk yang berkelanjutan, proyeksi harga emas rata-rata di US$ 1.800 per ons troi di tahun ini,” kata Meilki.

Di antara emiten sektor logam, Meilki melihat MDKA dan ANTM masih menarik untuk dikoleksi di tahun ini.

“Potensi kenaikan laba bersih MDKA sebesar 11% year on year (yoy) sedangkan ANTAM berpotensi tumbuh 22% yoy,” kata Meilki, Jumat (16/4/2021).

Potensi pertumbuhan laba tersebut ditopang dari rata-rata harga jual yang lebih tinggi di 2021. Meilki merekomendasikan beli MDKA dengan target harga Rp 3.000 per saham. Meilki juga merekomendasikan beli ANTM di target harga Rp 2.800 per saham.

Dessy juga optimistis harga komoditas logam akan kembali naik di tahun ini karena permintaan yang masih kuat. Dia cenderung memilih ANTM sebagai emiten yang ia jagokan dari sektor logam.

Menurut Dessy, ANTM memiliki potensi penguatan kinerja dari kenaikan harga nikel dan emas. Selain itu, fokus hilirisasi smelter dan baterai listrik dapat menjadi faktor pendorong fundamental ANTM dalam jangka panjang. Dessy merekomendasikan beli ANTM di target harga Rp 3.230.

Sumber: KONTAN

Read More

Realisasi Investasi di Industri Logam Dasar Tahun 2020 Meningkat Pesat

NIKEL.CO.ID – Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi industri logam dasar meningkat signifikan pada 2020.  

Staf Ahli Sektor Investasi Prioritas BKPM Aries Indanarto menyampaikan bahwa realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) investasi industri logam dasar tahun lalu mencapai Rp92,2 triliun atau meningkat 58,15 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp58,3 triliun.

“Selama 4 tahun terakhir dari 2016—2020, ada peningkatan yang berarti pada 2020. Kontribusi PMA Rp85,3 triliun terhadap total Rp92,2 triliun nilai realisasi investasi 2020. Ini diperkirakan 2021 bisa meningkat lagi,” ujar Aries dalam sebuah webinar, Kamis (15/4/2021).

Adapun, realisasi PMA terbesar berada di Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$5,6 miliar, disusul oleh Sulawesi Tenggara US$3,5 miliar, Maluku Utara US$3,3 miliar, Kepulauan Riau US$1,6 miliar, dan Banten US$1,1 miliar, sedangkan realisasi PDMN terbesar berada di Jawa Barat dengan nilai investasi Rp9,1 triliun.

“Kebanyakan [investasi] yang di luar Jawa itu integrated, biasanya pertambangan nikel dan smelternya dibangun di situ, seperti di Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. PDMN di Jawa lebih banyak sektor permurniannya saja, artinya penambangan lebih banyak di luar Jawa,” kata Aries.

Dia menuturkan bahwa investasi pada pengembangan industri nikel akan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pemanfaatan nikel akan didorong ke arah pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Saat ini, lanjutnya, sudah ada sejumlah perusahaan global yang telah menyatakan rencana investasinya di sektor industri baterai listrik di Indonesia.

Investor global tersebut antara lain, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) telah berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$5,2 miliar dan LG Energy Solution senilai US$9,8 miliar pada industri baterai terintegrasi, BASF pada industri prekursor dan katoda, serta Tesla pada industri baterai untuk penyimpanan energi.

Perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan BUMN (MIND ID, Pertamina, PLN, Antam), pengusaha nasional di daerah, dan UMKM.

Aries mengatakan bahwa investasi ini juga akan berdampak pada meningkatnya TKDN serta penyerapan tenaga kerja yang besar.

Sumber: bisnis.com

Read More

Cari Investor, ESDM Akan “Jualan” Proyek Smelter ke Luar Negeri

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana melakukan penjajakan minat pasar atau market sounding untuk mencari investor bagi proyek-proyek smelter di Indonesia ke sejumlah negara tahun ini.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti forum bisnis atau acara internasional dalam rangka promosi proyek pembangunan smelter.

“Tahun ini kami akan lakukan market sounding ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia ke Jepang, dan sebagainya. Sedang kami susun dan berharap semester kedua ini kami sudah mulai jalan ke berbagai forum yang ada untuk pasarkan smelter kita,” ujar Sugeng dalam sebuah webinar, Kamis (15/4/2021).

Program quick win dengan mekanisme market sounding ini merupakan salah satu upaya Kementerian ESDM untuk memfasilitasi kendala dalam pembangunan smelter agar pembangunan smelter dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan smelter dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, melakukan one on one meeting antara perusahaan smelter dan PLN untuk memastikan pasokan listrik. Terkait kendala pendanaan, dilakukan penyusunan info memo perusahaan smelter untuk ditawarkan kepada para calon investor dan calon pendana.

Tahap kedua, melakukan kerja sama dengan MKU Services LLC di Houston, Amerika Serikat, dalam rangka market sounding untuk mencari investor. Kementerian ESDM juga melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dengan mengusulkan smelter menjadi proyek strategis nasional sehingga kendala dari sisi administrasi dapat lebih cepat terselesaikan.

Kemudian tahap ketiga, melakukan market sounding ke sejumlah negara tahun ini.

Sementara itu, Sugeng menuturkan bahwa pemerintah juga memberikan dukungan dari sisi regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 dan perusahaan smelter dapat melakukan perubahan kurva S rencana pembangunan fasilitas smelter hingga 2023.

“Pembangunan smelter diharapkan 2023 selesai, tapi karena ada pandemi dan pada tahun-tahun ini belum bisa capait target, kurva S bisa disesuaikan. Namun, tetap diharapkan dapat selesai di 2023,” katanya.

Sampai dengan 2020, realisasi jumlah smelter yang beroperasi mencapai 19 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 13 smelter nikel , 2 smelter bauksit, 1 smelter besi , 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mangan. Pembangunan smelter ini ditargetkan terus meningkat hingga mencapai total 53 smelter hingga akhir 2023.

Khusus smelter nikel, hingga 2023 ditargetkan total 30 smelter nikel akan terbangun dengan total investasi senilai US$8 miliar.

Total rencana kapasitas inputnya mencapai 77,59 juta ton nikel per tahun dan total kapasitas produksinya mencapai 5,87 juta ton per tahun yang terdiri atas produk feronikel, nikel pig iron, nikel matte, dan MHP.

Untuk tahun ini, terdapat tiga smelter nikel yang ditargetkan beroperasi yang dikembangkan oleh PT Aneka Tambang Tbk., PT Smelter Nikel Indonesia, dan PT Cahaya Modern Metal Industri.

“Smelter PT Smelter Nikel Indonesia ini terkendala masalah pendanaan. Kalau ada perbankan nasional yang bersedia berikan bantuan ini akan sangat bagus, dibantu agar bisa selesai dan segera berproduksi dan produknya bisa bermanfaat,” kata Sugeng.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Cari Investor Proyek Smelter, ESDM Akan Jajakan ke Luar Negeri“.

Read More

Sinyal Negatif dari China untuk Emiten Nikel

Harga nikel diprediksi masih akan mengalami pelemahan selama beberapa pekan ke depan.

NIKEL.CO.ID – Tekanan tambahan datang untuk emiten nikel seiring dengan upaya China menekan inflasi komoditas dan prospek penambahan pasokan.

Perdana Menteri China Li Keqiang menekankan pentingnya perbaikan regulasi di pasar bahan mentah untuk menekan biaya yang ditanggung perusahaan di tengah reli harga komoditas.

Wakil Perdana Menteri China Liu He yang mengepalai Komisi Pengembangan dan Stabilitas Finansial juga mengatakan hal serupa. Liu He mengingatkan pentingnya menjaga level harga setelah inflasi harga produsen naik 4 persen atau laju inflasi tercepat dalam hampir 3 tahun terakhir.

Dilansir dari Bloomberg, harga nikel turun 2,8 persen menjadi US$16.134 per ton di London Metal Exchange, Selasa (13/4). Harga komoditas logam itu sempat terkoreksi hingga 3,1 persen ke posisi US$16.087 per ton. Nikel mencetak penurunan berturut-turut selama 5 hari perdagangan.

Pada saat yang sama, harga nikel kontrak Juni 2021 di bursa Shanghai terkoreksi 3,6 persen ke level US$18.658 per ton. Koreksi harga ini terjadi setelah nikel sempat mendekati kisaran US$20.000 per ton akhir Februari.

Broker Komoditas Anna Stablum menjelaskan komentar kedua Li Keqiang mengenai pengendalian biaya memunculkan tekanan tambahan bagi harga nikel.

Sementara itu, laporan BMO menyebut komentar Liu He merupakan indikasi kekhawatiran kenaikan inflasi yang menjadi perhatian pemerintah China, terutama setelah kenaikan terjadi pada konsumen di sisi hilir.

Laporan itu menjelaskan Pemerintah China kemungkinan akan meningkatkan kemampuan swasembada logam-logam dasar. Pengembangan ini juga mencakup akuisisi nikel dari luar negeri pada harga yang lebih rendah.

“Pemerintah China kemungkinan tidak akan melepas cadangan logamnya secara signifikan. Namun, sentimen ini diprediksi tetap bergaung untuk mengirimkan sinyal ke pasar,” tulis laporan BMO.

Sentimen lain yang menekan harga nikel adalah prospek pemulihan produksi MMC Norilsk Nickel PJSC atau Nornickel. Perusahaan asal Rusia tersebut melaporkan kegiatan produksi di tambang Oktyabrsky telah berjalan normal setelah sempat terhambat banjir.

Manajemen Nornickel menjelaskan jumlah output tambang Oktyabrsky akan pulih ke level normal pada April. Sementara itu, tambang lain yang terdampak masalah banjir, Taimyrsky, akan beroperasi penuh pada Juni.

“Kapasitas tambang di Oktyabrsky saat ini sudah mencapai 60 persen dari target,” kata manajemen Nornickel dalam siaran pers yang dikutip dari Bloomberg.

Tahun lalu, Nornickel juga menghadapi masalah pada tambangnya. Nornickel yang merupakan penghasil paladium dan nikel terbesar di dunia harus membayar kompensasi US$2 miliar akibat tumpahan diesel pada salah satu tangki bahan bakarnya di wilayah Arktik. Bulan lalu, tiga orang pekerja tewas akibat atap salah satu fasilitas pemrosesan milik perusahaan runtuh saat sedang diperbaiki.

Pemulihan AS

Sementara itu, Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan harga nikel dipicu oleh tren positif yang dinikmati dolar Amerika Serikat seiring dengan laju pemulihan ekonomi Negeri Paman Sam yang berada di atas ekspektasi.

Selain itu, penguatan imbal hasil US Treasury juga ikut menekan pergerakan harga komoditas, termasuk nikel. Hal ini membuat daya tarik komoditas sebagai lawan dari mata uang dolar AS menurun di mata para investor.

“Sentimen perbaikan ekonomi AS pascastimulus sebesar US$1,9 triliun dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakukan profit taking,” jelasnya saat dihubungi.

Menurutnya, tren koreksi harga nikel saat ini terbilang wajar. Dia menilai level harga nikel saat ini sudah terlalu tinggi sehingga koreksi akan terjadi agar pasar dapat mengambil posisi beli pada harga yang lebih rendah.

Ibrahim memperkirakan harga nikel masih akan mengalami pelemahan selama beberapa pekan ke depan. Harga nikel berpotensi menyentuh US$15.600 per ton dengan level tertinggi di kisaran US$17.000 per ton.

Kendati tengah melemah, Ibrahim meyakini peluang penguatan harga nikel masih terbuka seiring dengan rencana paket stimulus sektor infrastruktur yang tengah dibahas AS. Saat ini, perdebatan tentang stimulus Biden tengah berlangsung antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Republik menolak rencana kenaikan pajak korporasi untuk menopang stimulus itu.

Rencana paket stimulus senilai US$2,25 triliun itu mencakup sejumlah program, mulai dari pembangunan infrastruktur, investasi energi terbarukan, hingga pajak korporasi.

“Apabila stimulus infrastruktur ini berhasil direalisasi, harga nikel berpotensi kembali menguat. Saat ini pasar nikel memang belum memiliki sentimen positif yang signifikan,” jelasnya.

Faktor pendukung prospek harga nikel lainnya adalah kenaikan permintaan baterai dan baja tahan karat yang berbahan dasar nikel. Permintaan ini seiring dengan pengembangan mobil listrik di sejumlah negara.

Ibrahim memprediksi harga nikel akan bergerak di kisaran US$13.000-US$19.000 per ton hingga paruh pertama tahun ini.

Senada, Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan koreksi harga nikel terbilang wajar mengingat pergerakannya yang telah mencapai level tertinggi beberapa waktu lalu. Selain itu, tren apresiasi dolar AS juga ikut menekan harga komoditas, termasuk nikel.

“Sejumlah sentimen, seperti refationary trade, isu vaksin virus corona, dan stimulus Pemerintah AS sudah diperhitungkan [priced-in] oleh pasar. Harga nikel sebelumnya menguat didorong oleh berbagai ekspektasi yang sudah berlangsung sejak kuartal II/2020,” katanya.

Wahyu melanjutkan, saat ini pasar nikel berada pada fase tarik-menarik antarsentimen. Di satu sisi, penguatan dolar AS yang didukung oleh prospek pemulihan ekonomi serta kekhawatiran akselerasi inflasi menjadi faktor penurun harga. Di sisi lain, rebound ekonomi global akan memicu pemulihan permintaan nikel.

Wahyu melihat peluang penguatan harga nikel sepanjang 2021 masih cukup terbuka. Meskipun demikian, level harga nikel yang tinggi dan sentimen pasar yang didera kecemasan inflasi berpotensi memicu koreksi cukup dalam.

“Untuk jangka menengah, harga nikel akan berada di level US$14.000-US$18.000 per ton. Sementara itu, untuk 2021, kisaran harganya di US$13.000-US$21.000 per ton,” katanya.

Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), pergerakan emiten produsen nikel seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) tengah kurang bertenaga. Laju saham ANTM serta INCO telah terkoreksi 12,69 persen dan 32,77 persen dalam 3 bulan terakhir.

Manajemen Aneka Tambang (Antam) menyatakan akan fokus ekspansi di bisnis penghiliran mineral seperti tecermin dari upaya perseroan untuk terus mengejar penyelesaian proyek smelter feronikel dan SGAR agar dapat segera berkontribusi terhadap kinerja perseroan di tengah outlook nikel yang semakin positif.

Hingga akhir 2020, smelter Feronikel Haltim mencapai kemajuan konstruksi sebesar 98 persen. Pabrik Feronikel Haltim line-1 nantinya memiliki kapasitas 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi).

Setelah rampung, smelter itu akan menambah portofolio kapasitas produksi total Antam menjadi 40.500 TNi per tahun dari kapasitas saat ini 27.000 TNi.

Di sisi lain, ANTM telah resmi tergabung dalam Indonesia Battery Corporation yang merupakan holding BUMN yang menaungi industri baterai kendaraan listrik mulai dari hulu hingga hilir bersama dengan MIND ID, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dalam rantai industri tersebut, ANTM berkomitmen untuk memasok bahan baku baterai kendaraan listrik, yaitu nikel.

Sejalan dengan itu, perseroan juga mematok target produksi dan penjualan bijih nikel secara agresif pada tahun ini. Padahal, pada 2020 perolehan produksi bijih nikel ANTM hanya sebesar 4,6 juta wmt dengan penjualan 3,3 juta wmt.

Sumber: bisnis.com

Read More

Dubes Djauhari Oratmangun: Ada Yang Salah, Sebagai Produsen Bijih Nikel Hanya Memiliki Nilai Ekspor USD 3 Miliar

NIKEL.CO.ID – Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun meminta struktur ekspor produk elektronik dari Indonesia ke China dikaji.

Permintaan pengkajian itu ada setelah Djauhari mengetahui salah satu negara tetangga Indonesia mampu memiliki nilai ekspor sebesar 30 miliar USD hanya dari produk elektronik.

“Ekspor produk elektronik beberapa waktu lalu saya meminta supaya dikaji. Struktur ekspor kita dibandingkan dengan salah satu negara tetangga kita sangat kecil, tidak perlu saya sebut negaranya,” ujar Djauhari dalam “Dialog Gerakan Ekspor Nasional: Target Ekspor Negara Sahabat” yang digelar Tribun Network, Selasa (6/4/2021).

Kata Djauhari, 28 miliar USD dari 30 miliar USD tersebut diperoleh negara tetangga Indonesia itu hanya dengan mengekspor produk elektronik berupa baterai.

Menurutnya ada yang salah bila Indonesia, sebagai salah satu produsen bijih nikel, hanya memiliki nilai ekspor sebesar 3 miliar USD.

“Struktur ekspor produk elektronik negara itu ke sini sekitar 30 miliar USD, sementara kita 3 miliar USD,” kata dia.

“Dari 30 miliar USD itu baterei itu 28 miliar USD. Sementara kita? not even 2 miliar USD. Jadi ini yang salah, yet we are the one yang punya nikel,” tutur Djauhari.

Atas dasar itu Djauhari mendorong agar produk bijih nikel tidak lagi diekspor dalam bentuk raw material.

Itu diperlukan agar nilai ekspor bijih nikel Indonesia tidak rendah.

“Karena itulah kita coba beralih misal dengan menarik investasi untuk smelter lalu proses produksinya menjadi baterei. Ada hal-hal lain yang juga kita coba cari,” ujar Djauhari.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Dubes Djauhari Oratmangun Minta Struktur Ekspor Produk Elektronik ke China Dikaji“.

Read More

Menteri Keuangan Terbitkan PMK untuk Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

NIKEL.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan mengenai pemberian jaminan pemerintah untuk proyek Proyek Strategis Nasional (PSN). Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bertujuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan PSN.

PMK Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diterbitkan pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021. PMK ini merupakan pengganti PMK sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017.

“Pelaksanaan PSN memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

Selain itu, PMK ini berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) pada 2 Februari 2021, sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa perubahan dalam PMK yang baru ini adalah ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.

“Keterlibatan BUPI sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan ditujukan agar proses dukungan Pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya,” jelas dia.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan Badan Usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh Pemerintah.

Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan mengenai pemberian jaminan pemerintah, dengan cara, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI, dan pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri.

Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan.

Sri Mulyani berharap dengan penerbitan PMK ini akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN.

“Selain itu, penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerja sama yang saling menguntungkan,” pungkasnya.

Sumber: medcom.id

Read More

Pemerintah Pastikan Aktivitas Enam IUP di Kawasan Industri Konawe Utara Tidak Terganggu

NIKEL.CO.ID – Enam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut) dipastikan tak akan terganggu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Konut, Muhardi Mustafa.

Keenam IUP dimaksud adalah PT. Stargate Pasific Resource (SPR), PT. Alam Raya Indah (ARI), PT. Bhumi Karya Utama (BKU), PT. Cipta Djaya Surya (CDS), PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) dan PT. Wisnu Mandiri Batara (WMB).

Kata Muhardi, keenam IUP tersebut nantinya akan berperan sebagai penyanggah industri alias penyuplai ore nikel. Bukan untuk dikuasai IUP-nya oleh investor kawasan industri.

“Nasib enam perusahaan pemegang IUP ini tambah bagus kedepannya. Pengelola kawasan tidak muluk-muluk. Secara ekonomis menginginkan mereka (pemegang IUP) sebagai penyanggah dan penyuplai ore ke industrinya,” kata Muhardi belum lama ini, seperti dikutip dari penasultra.id.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konut mengadakan pertemuan bersama enam pemilik IUP di salah satu hotel di Kota Kendari pada 10 Maret 2021 lalu.

Dalam pertemuan yang dibuka langsung Bupati Konut Ruksamin, tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana pengembangan kawasan industri pertambangan Konut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jika disepakati oleh para pemegang IUP, proyek tersebut selanjutnya akan disodorkan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian RI.

Namun, dalam pertemuan tersebut dikabarkan salah satu dari pemegang IUP menolak untuk ikut bertandatangan.

Menurut Muhardi, investor kawasan industri Konut membutuhkan dukungan tertulis dari enam pemegang IUP untuk perluasan areal. Hal itu perlu dilakukan guna menguatkan pihak rekanan untuk bermitra dengan investor kawasan industri tersebut. Dukungan tertulis itu berbunyi keenam perusahaan bersedia wilayahnya masuk dalam kawasan industri.

“Itu hanya penguatan secara administrasi. Kami tim tidak dalam posisi memaksa. Respon perusahaan juga sangat baik. Sebagian besar sudah menandatangi berita acara dukungan,” ujar Asisten II Setda Konut itu.

Sejauh ini, kawasan industri yang terletak di sebagian Kecamatan Langgikima dan Lasolo Kepulauan itu sudah mulai disosialisasikan untuk pembebasan lahan warga yang berada diatas lahan berstatus areal penggunaan lain (APL). Pemerintah daerah dalam urusan ini memberikan keleluasaan terhadap investor dan warga bertransaksi langsung.

Adapun total luasan areal Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) ini seluas 2.600-an Ha yang terdiri dari dua blok. Blok 1, 559 Ha dan blok 2 seluas 2.067 Ha.

Dari luasan areal itu, menurut Murhadi, sama sekali tidak menyentuh wilayah enam IUP. Sebab, wilayah yang akan ditempati kawasan industri berada di blok 1 yang juga memiliki potensi mineral logam berupa nikel.

“Kami berpegang pada regulasi. Tidak ada regulasi untuk mencaplok IUP perusahaan lain,” tutur Murhadi.

Tim percepatan pembangunan kawasan industri Konut sangat mendukung dan berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan karena program ini sinergi dengan program Presiden, Joko Widodo. Pemkab Konut bertekad tidak mau lagi jadi penonton sekaligus penyedia ore nikel untuk smelter di daerah lain.

Sumber: siberindo.co

Read More