APNI Soroti Kontrak Bijih Nikel di Bawah HPM, Penambang Terbebani PNBP

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyoroti persoalan kontrak penjualan bijih nikel antara perusahaan tambang dan smelter yang dinilai semakin membebani penambang. Pasalnya, sejumlah perusahaan tambang harus menerima harga kontrak di bawah Harga Patokan Mineral (HPM), sementara kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak tetap mengacu pada HPM.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengatakan, kondisi tersebut terjadi ketika biaya operasional pertambangan meningkat, sedangkan harga kontrak dan harga pasar justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Iklan

“Para penambang saat ini mengeluhkan kondisi kontrak penjualan. Smelter masih menghadapi tekanan biaya produksi sehingga membuat kontrak dengan penambang di bawah harga HPM,” kata Meidy saat pemaparan di The 5th Nickel Producers, Processors & Buyers Conference – Petromindo, di Jakarta, dikutip Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan bagi perusahaan tambang. Penambang harus menanggung selisih harga jual aktual dengan HPM, sementara perhitungan kewajiban kepada negara tetap menggunakan harga patokan tersebut.

“Kalau harga kontrak berada di bawah HPM, berarti penambang harus menanggung selisihnya. Sementara itu, PNBP tetap dihitung berdasarkan HPM, begitu juga pajak penghasilan dan kewajiban lainnya,” ujarnya.

Iklan

Ia mengungkapkan bahwa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi bijih nikel tahun ini telah mencapai sekitar 360 juta ton. Jumlah tersebut merupakan akumulasi persetujuan tahap pertama dan revisi pertama.

Namun, berdasarkan data Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), konsumsi bijih nikel domestik selama Januari hingga Agustus tercatat sekitar 163 juta ton. Sementara itu, total pasokan selama periode tersebut, termasuk produksi domestik dan impor dari berbagai negara, mencapai 186,93 juta ton.

“Berdasarkan data SIMBARA, konsumsi domestik Januari sampai Agustus mencapai 163 juta ton. Namun, kalau melihat total pasokan, termasuk dari dalam negeri, Filipina, dan negara lainnya, jumlahnya mencapai 186,93 juta ton,” jelasnya.

Iklan

Sekjen APNI tersebut menilai pemerintah perlu melakukan perhitungan menyeluruh terhadap kondisi pasokan dan permintaan (supply and demand), termasuk memperhitungkan impor bijih nikel dari negara selain Filipina. Kondisi kelebihan pasokan, menurutnya, dapat memberikan tekanan terhadap harga nikel dan berdampak terhadap penerimaan negara.

“Pemerintah harus melihat kondisi supply and demand dan perkembangan harga. Semuanya akan berdampak terhadap penerimaan negara, baik PNBP maupun pajak,” ucapnya.

Ia juga menegaskan posisi Indonesia yang kini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harga nikel global.

“Sekarang saya bangga mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi price maker, bukan lagi price taker. Setiap rumor dan pernyataan bisa memengaruhi pergerakan harga,” tuturnya.

Selain persoalan harga kontrak, ia juga menyoroti dampak realisasi produksi terhadap penetapan kuota RKAB perusahaan tambang pada tahun berikutnya. Menurutnya, perusahaan tambang yang tidak mampu merealisasikan seluruh kuota produksi berpotensi memperoleh alokasi lebih rendah pada periode selanjutnya. Padahal, rendahnya realisasi tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan produksi, tetapi juga dapat dipengaruhi kondisi pasar dan kesulitan memperoleh kontrak penjualan yang menguntungkan.

“Misalnya, perusahaan mendapatkan RKAB sebesar 1 juta ton, tetapi tahun ini hanya mampu merealisasikan 500.000 atau 600.000 ton. Tahun depan kuotanya bisa saja turun menjadi 500.000 atau 600.000 ton. Ini yang membuat situasinya sangat rumit,” jelasnya. Ia menilai pemerintah harus melihat kondisi perusahaan tambang. Biaya produksi sudah semakin tinggi, tetapi kontrak penjualan justru lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Karena itu, semua kondisi harus dihitung. (Fi Yun)