Politik
Berita Nasional / Daerah / Korporasi / Nikel / Politik

Komisi VII Dorong Percepatan Hilirisasi Nikel

NIKEL.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto mendorong percepatan hilirisasi nikel dalam negeri. Ia menilai PT Smelter Nikel Indonesia bisa menjadi role model bagi perusahaan sektor hilirisasi nikel kadar rendah, guna mendukung percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri.

“Teknologinya diproduksi oleh anak bangsa sendiri, kita akan support ini karena bisa menjadi role model teknologi yang sangat sederhana dan murah,” kata Bambang Wuryanto usai memimpin peninjauan lapangan Tim Kunspek Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke pabrik pengelolaan nikel milik PT Smelter Nikel Indonesia di Balaraja, Tangerang, Banten, Kamis (17/6/2021).

Ia mengatakan teknologi yang digunakan merupakan karya anak bangsa. Secara bisnis, teknologi Atmospheric Leaching sangat ekonomis, sehingga layak untuk dikembangkan dalam skala produksi yang lebih besar.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Panja Minerba juga mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel. Termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh PT Smelter Indonesia dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini.

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, kewajiban hilirisasi mineral nikel di dalam negeri mutlak dilakukan, agar mampu memberikan nilai tambah lebih dari produk bahan mentah, memperkuat struktur industri nasional, menyediakan lapangan kerja dan memberi peluang bagi tumbuhnya industri dalam negeri. Kewajiban hilirisasi juga sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Berdasarkan data dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, pada Tahun 2021 terdapat beberapa smelter nikel akan selesai pembangunannya, salah satunya adalah smelter dari PT Smelter Nikel Indonesia (PT SNI) yang hingga saat ini progresnya telah mencapai 80,13 persen.

Namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Maret 2020, sedikit banyak memberi pengaruh terhadap target penyelesaian beberapa proyek pembangunan smelter di dalam negeri dikarenakan adanya investor yang melakukan penundaan investasi.

Smelter PT SNI direncanakan akan menggunakan teknologi hydro metalurgi atau smelter high pressure acid leaching (HPAL) dengan kapasitas input sebesar 2,4 juta ton pertahun dan kapasitas output sebesar 76.500 ton per tahun dalam bentuk mix hydroxide precipitate (MHP) sebagai produk akhir, yang mana komponen kandungan nikel kontennya sebesar rata-rata 35 persen yang merupakan bahan baku utama baterai listrik, baja khusus dan stainles steel.

“Kita tahu nikel kadar rendah jumlahnya banyak di dalam negeri dan merupakan bahan baku terbaik untuk memproduksi baterai lithium ion atau biasa disebut limonite. Diharapkan PT SNI mampu menyediakan bahan baku baterai guna mendorong percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri kedepannya,” ujarnya.

Selain nikel kadar rendah, produk hasil ekstraksi teknologi Atmospheric Leaching PT SNI lainnya berupa Ferro Carbonate (FeCo3) atau produk yang digunakan dalam nutrisi/suplemen hewan guna meningkatkan kualitas pakan ternak, Kieserit adalah pupuk tanaman khususnya pada perkebunan besar baik kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.

Selanjutnya, Gypsum yang dibutuhkan dalam industri semen, keramik, industri cat dan industri farmasi. Sementara, silica (SiO2) hasil pengelolahan dapat dimanfaatkan sebagai bata atau bahan komponen bangunan, lumpur pengeboran/mud drilling.

Sumber: RELEASE DPR RI

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

Beberkan Nikel RI Berlimpah, Luhut: Posisi Tawar Kuat!

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan produksi nikel Indonesia saat ini. Dengan jumlah produksi sebanyak 21 juta ton/tahun, Indonesia telah menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dunia dalam bentuk Nickel Pig Iron (NPI).

Pemerintah kini mendorong investasi pada hilirisasi produk turunan Nikel untuk memproduksi baterai listrik.

“Dengan ini (potensi Nikel) yang besar kita lihat bahwa Indonesia punya bargaining position yang kuat,” tegas Luhut saat memberikan ceramah dalam Pembekalan Kunjungan Lapangan Isu Strategis Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ke-61, di Jakarta Kamis (17/6/2021), dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Kemaritiman & Investasi.

Oleh sebab itu, menurut Luhut, Indonesia memiliki hak untuk berkembang dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

“Kita juga nggak boleh baik-baik amat. Kita harus mainkan peran kita,” kata Luhut.

Dalam paparan yang disampaikan secara virtual, Luhut menyampaikan pada 2025 Indonesia diproyeksikan memasok 50 persen pasokan dunia, dibandingkan dengan 28 persen pada tahun 2020. Produksi nikel Indonesia akan meningkat dengan adanya smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang akan mulai beroperasi pada 2021 yang akan menghasilkan Mix Hydroxide Precipitate (MHP).

Peningkatan produksi bahan baku baterai lithium tersebut merupakan salah satu dari materi yang disampaikannya kepada para peserta pembekalan Lemhanas. Topik lain yang juga dijelaskan Menko Luhut antara lain soal implementasi Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, penanganan Covid 19, dan peningkatan investasi.

Khusus tentang penanganan COVID-19 dan penguatan investasi, Luhut menegaskan pemerintah berupaya untuk menangani dengan seimbang.

“Tapi penanganan COVID dan investasi is just like two sides of the coin, artinya kedua-duanya sama-sama penting. Jadi strategi pemerintah agar ekonomi tetap berjalan adalah dengan mempercepat proses vaksinasi,” tambahnya.

Membahas soal investasi, Luhut menjelaskan pemerintah saat ini fokus pada lima hal, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan baterai lithium, sektor kesehatan, infrastruktur konektifitas maritim dan penurunan emisi karbon.

Luhut memaparkan beberapa kawasan industri yang mengembangkan produk turunan nikel dan bauksit. Ketujuh kawasan tersebut antara lain kawasan Galang Batang dengan nilai total investasi sebesar US$ 2,5 miliar (target operasi tahun 2021), kawasan industri Morowali Utara dengan nilai total investasi sebesar US$ 4.19 miliar (target operasi pada kuartal keempat tahun 2021), dan kawasan industri Tanah Kuning dengan nilai total investasi yang akan dikucurkan secara bertahap sebesar US$ 60 miliar (target operasi tahun 2022).

Selain kawasan-kawasan itu, Menko Luhut juga menyebutkan nilai investasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park yang masing-masing sebesar US$ 10 miliar. Dengan membangun kawasan industri yang terintegrasi, menurutnya ongkos produksi menjadi semakin murah. “In the end, cost kita jadi sangat murah, otomatis harga jual nikel olahan kita jadi bersaing sehingga China menerapkan kebijakan dumping ke Indonesia,”bebernya.

Hal baru yang juga disampaikan oleh Menko Luhut kepada peserta kegiatan pembekalan Lemhanas adalah tindak lanjut dari pembicaraan via Zoom antara dirinya dengan Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih pada Hari Rabu (16-6-2021).

“Tanggal 24 (Juni) kami janjian akan zoom call dan fokus mendiskusikan mengenai investasi pada Sovreign Wealth Fund, pembangunan ibu kota baru, fokus penanaman 11 juta pohon di Aran Saudi, penanganan perubahan iklim dan investasi di sektor energi terbarukan,” katanya.

Terakhir, Luhut berpesan agar para peserta pembekalan yang terdiri dari 70-an orang tersebut dapat belajar dari pengalaman pemerintah.

“Dalam proses pengambilan keputusan di satuanmu jangan hanya lihat satu sisi saja, tapi harus mempertimbangkan dari berbagai angle (sudut), semua harus diselesaikan secara terintegrasi,”ingatnya.

Selain itu, sebagai pimpinan, Luhut juga mengatakan agar selalu mengecek implementasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil dengan cara membentuk gugus tugas.

“Bikin task force (gugus tugas) untuk lihat ke bawah dengan time table yang jelas sehingga progres dapat dimonitor,”pintanya.

Kegiatan Pembekalan Studi lapangan mengenai industri Strategis Nasional Lemhanas ke-61 ini juga dihadiri oleh Wagub Lemhanas RI Wieko Syofyan, dan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas.

Sumber: detik.com

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

Anggota Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Periksa Kualifikasi TKA Yang Bekerja di Pertambangan Nikel

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah, dalam hal ini  Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang banyak bekerja di pertambangan nikel.

“Ini perlu dilakukan untuk memastikan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa banyak TKA yang bekerja di pertambangan nikel ditengarai tidak memiliki kualifikasi yang memadai,” kata Mulyanto, Rabu (16/6/2021).

Menurut Mulyanto, laporan aspirasi ini penting untuk ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas, karena perbuatan ini jelas merugikan negara dari aspek ketenagakerjaan maupun pajak.

“Pemerintah harus memastikan bahwa tenaga kerja asing pada industri smelter nikel memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, baik dari segi keahlian maupun dokumen keimigrasian yang dibawa,” kata Mulyanto yang juga menyuarakan itu saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian dan Deputi Investasi dan Pertambangan Menkomarinves, Selasa (15/6/2021).

Dia juga merasa heran jika jika TKA yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa kunjungan. Kalau ini benar, sudah pasti merugikan Indonesia. Agar tidak jadi isu liar, dia meminta pemerintah untuk  memastikannya.

Mulyanto mengusulkan kepada Ketua Komisi VII DPR RI agar isu kualifikasi TKA ini dijadikan fokus pembahasan saat kunjungan spesifik (kunsfik) Komisi VII ke industri smelter dalam waktu dekat ini.

Selain soal TKA tersebut, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini. Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda (multiflyer effect) yang konkret dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah.

“Hal ini dapat mengecewakan masyarakat, apalagi setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan soal harga jual bijih nikel (HPM) pada industri smelter, yang sempat bermasalah. Hilirisasi nikel ini adalah program yang bagus, agar kita tidak mengekspor bahan mentah, tetapi bahan jadi dengan nilai tambah tinggi.  Dengan demikian, penerimaan negara akan meningkat,” katanya.

Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Serta manfaat sosial-ekonomi lainnya.  Namun, kalau prakteknya yang terjadi, bahwa produk yang dihasilkan hanyalah nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah serta maraknya TKA berkualifikasi kasar. Tentu ini tidak sesuai dengan harapan.

Untuk diketahui sebanyak 80% yang dihasilkan industri smelter nasional adalah bahan setengah jadi feronikel yang berkadar rendah (NPI). Hanya 20% hasilnya berupa stainless steel (SS). Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah bila yang dihasilkan adalah bahan jadi hasil fabrikasi siap pakai.

Nikel setengah jadi inilah yang diekspor ke perusahaan induk untuk diolah menjadi barang jadi. Tidak heran kalau beberapa pihak menduga bahwa praktek program hilirisasi ini lebih menguntungakn pihak asing karena mereka mendapatkan jaminan pasokan konsentrat nikel dengan harga murah dan memperoleh nilai tambah tinggi dari proses fabrikasi nikel setengah jadi menjadi barang jadi.  Sementara masyarakat dilarang mengekspor nikel mental yang harganya tinggi di luar.

Sumber: harianhaluan.com

Read More
Berita Nasional / Hukum / Nikel / Politik / Tambang

Bahlil Tak Mau Ekspor Indonesia Tiru Zaman VOC

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan pemerintah tengah mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) sehingga bisa menciptakan nilai tambah pada produk ekspor. Ia mengatakan Indonesia harus menghindari ekspor bahan mentah seperti pada zaman Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) dulu kala.

“Yang penting adalah tidak boleh lagi bahan baku kita dibawa keluar. Ini nilai tambahnya kita tidak dapat. Indonesia harus betul-betul dikenal dengan kemampuan hilirisasi pada SDA. Jangan ekspor sama seperti zaman VOC. Ini menurut kami tidak bagus ke depan,” ujarnya dalam acara Investor Lokal Anak Kandung yang Perlu Didukung, Selasa (15/6/2021).

Ia menambahkan agar ekspor tak seperti zaman VOC, pemerintah sudah melakukan banyak upaya. Salah satunya, melarang ekspor ore nikel supaya bahan tambang itu bisa diolah pada smelter dalam negeri dan memberikan nilai tambah baru diekspor.

Upaya ini juga sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen baterai listrik terbesar di dunia. Pasalnya, bahan baku utama pembuatan baterai listrik tersebut berada di Tanah Air yakni nikel itu sendiri.

Ia menuturkan 80 persen komponen baterai listrik adalah nikel. Sementara, sebesar 25 persen cadangan nikel dunia berada di tanah Indonesia.

“Bagaimana caranya kita harus jadi negara produsen terbesar baterai mobil listrik di dunia sekarang sudah kami dorong ore nikel tidak boleh ekspor,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menggenjot pembangunan fasilitas pengolahan smelter di dalam negeri. Beriringan, pemerintah juga akan menarik investasi masuk pada industri baterai mobil listrik untuk mendukung target produksi baterai listrik.

Ia menuturkan sudah ada pemain global yang berkomitmen untuk menanamkan investasi di Indonesia yakni LG dengan nilai investasi US$9,8 miliar dan CATL sebesar US$5,2 miliar.

“Investasi sudah masuk di Batang (Kawasan Industri Batang) nanti pemain besar baterai itu kan LG sama CATL. LG sudah investasi nanti konsorsium dengan BUMN nilainya US$9,8 miliar atau Rp142 triliun. Itu investasi terbesar pasca reformasi dalam sejarah Indonesia tidak pernah kita sebesar itu,” katanya.

Sumber: CNN Indonesia

Read More
Berita Nasional / Ekonomi / Hukum / Nikel / Politik / Tambang

Mengapa Investasi Tambang RI Melesu Saat Commodities Boom?

NIKEL.CO.ID – Investasi di sektor tambang mineral dan batu bara (minerba) Indonesia malah melesu di tengah adanya momen commodities boom atau lonjakan harga sejumlah komoditas tambang saat ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per Mei 2021 investasi di sektor minerba baru mencapai US$ 1,39 miliar atau sekitar Rp 20 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$). Angka realisasi ini baru mencapai 23,24% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar US$ 5,98 miliar atau sekitar Rp 86 triliun.

Lantas, apa yang menjadi penyebab lesunya investasi di sektor tambang ini? Mengapa kenaikan harga komoditas seperti batubara, emas, nikel, hingga tembaga tidak menggairahkan penambang untuk berinvestasi?

Direktorat Jenderal Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi tambang ini, salah satunya yaitu karena perusahaan tambang menunda belanja modal di awal tahun dan akan bergeser ke pertengahan tahun ini.

Pemerintah pun mengakui seharusnya dalam empat bulan pertama ini, Januari-April 2021 investasi tambang RI bisa mencapai 25% dari target investasi penuh tahun ini. Namun nyatanya, realisasi investasi masih lebih rendah dari target awal.

“Hal tersebut dikarenakan rencana perusahaan yang menunda belanja modalnya di awal tahun dan akan dimulai pada pertengahan tahun, dan bahkan ada yang baru membelanjakannya di triwulan ke-4,” ungkap Ditjen Minerba dalam sebuah pernyataan kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/06/2021).

Adapun kendala yang dihadapi perusahaan untuk berinvestasi di awal tahun disebutkan karena belum tuntasnya perizinan yang berkaitan dengan kementerian/ lembaga lain.

“Kendala yang dilaporkan beberapa perusahaan yaitu menunggu selesainya perizinan pendukung, khususnya terkait dengan sektor lain,” ungkap pernyataan Ditjen Minerba.

Namun demikian, pihaknya akan terus memfasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi perusahaan dan tetap mengawasi kinerja ke depannya.

“Strategi Ditjen Minerba ke depan akan terus memfasilitasi kinerja investasi perusahaan tersebut sampai dengan akhir tahun dengan melakukan monitoring dan fasilitasi penyelesaian kendala.” ujarnya.

Ditjen Minerba pun optimistis bila investasi ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi hingga akhir tahun ini.

“Rendahnya investasi di TW (triwulan) I/2021 merefleksikan awal akselerasi capaian investasi yang akan meningkat seiring kurva kegiatan produksi sampai dengan akhir tahun,” tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan, ada beberapa hal yang memengaruhi investasi di bidang sumber daya alam (SDA).

Beberapa faktor tersebut antara lain persyaratan investasi mengenai lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, suku bunga, pertumbuhan ekonomi (GDP/ PDB), utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, serta faktor sosial budaya.

Menurutnya, Indonesia memiliki besaran pajak tertinggi di Asia Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pilihan terakhir untuk berinvestasi. Di samping itu, imbuhnya, pemerintah juga berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti dari komoditas emas dan batu bara.

“Ini menghambat investasi di industri ekstraktif. Belum lagi, perbankan dan anggota G20, mulai enggan mendanai proyek energi fosil, membuat Indonesia menuju energi transisi,” jelasnya.

Dia pun membeberkan beberapa hal yang membuat investasi di sektor pertambangan lambat, antara lain adanya persyaratan global berupa Environmental, Social, and Governance (ESG), regulasi yang meragukan, masalah limbah, izin lingkungan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dengan adanya UU Cipta Kerja semakin panjang regulasinya, sehingga kepastian hukum dan berusaha di bidang industri ekstraksi belum dirasakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, rencana investasi masing-masing perusahaan punya jadwal yang berbeda-beda.

“Tidak semuanya 100% dikucurkan di kuartal I. Juga sangat tergantung faktor-faktor lain, seperti misalnya harga komoditas, perizinan, regulasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Artikel / Berita Nasional / Nikel / Politik / Tambang

Ironi Industri Nikel Nasional; Menggugat Hilirisasi Omong Kosong

Oleh: Marwan Batubara *)

Tulisan KAMI sebelumnya tentang penjajahan TKA China, bukan saja menyangkut pelanggaran terkait ketenagakerjaan, keimigrasian, perampokan hak kerja warga pribumi, ketimpangan gaji yang mencolok. Tetapi juga menyangkut manipulasi pajak, royalti dan hilangnya PNBP. Sehingga, bukannya mendatangkan manfaat, kebijakan hilirisasi sektor mineral justru banyak merugikan negara dan rakyat. Manfaat nilai tambah hilirisasi jauh lebih banyak dinikmati asing China, konglomerat dan oligarki, seperti diuraikan berikut ini.

Program hilirisasi produk tambang merupakan perintah UU Minerba No.4/2009 dan peraturan turunan UU Minerba, yakni PP No.10/2010, PP No.1/2014 dan PP No.1/2017. Esensi pengaturan nilai tambah antara lain adalah kewajiban seluruh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) melakukan pengolahan dan pemurnian domestik produk tambang paling lambat 5 tahun sejak 2009. Namun program tersebut gagal terlaksana karena 2 kali direlaksasi sesuai PP No.1/2014 dan PP No.1/2017.

Selanjutnya terbit UU Minerba No.3/2020 yang mengatur kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (Pasal 102 dan 103). Pengolahan dan/atau pemurnian mineral dapat dilakukan: a) secara sendiri, dengan mengtegrasikan usaha tambang pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; atau b) bekerja sama dengan pemegang IUI (Izin Usaha Industri) yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan kegiatan penambangan (Pasal 104).

Promosi hilirisasi intensif dilakukan sejak 2015, terutama oleh Kementrian ESDM, Perindustrian dan Perdagangan. Dipromosikan, hilirisasi akan memberi nilai tambah berlipat-lipat, baik tangible seperti deviden, pajak dan PNBP, maupun intangible seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan product domestic regional bruto (PDRB), perputaran ekonomi masyarakat, dll. “Demi hilirisasi”, larangan ekspor mineral mentah yang semula baru akan berlaku 2022, dipercepat ke 2020 melalui Permen ESDM No.11/2019.

Prinsip hirilisasi: setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang dihasilkan berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor, akan meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan melalui mekanisme pengganda output (output multiplier).

Selanjutanya, peningkatan permintaan akhir ini mengakibatkan peningkatan kesempatan kerja (employment multiplier) dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga (income multiplier). Intinya terjadi output, employment dan income multipliers.

Selain keuntungan tangible dan intangible, pemerintah juga menyatakan program hilirisasi akan bermanfaat menarik investasi luar negeri (FDI), menghemat devisa, mengendalikan pasokan dan harga mineral global, mengkonsolidasi produksi yang tersebar, mencegah penyeludupan, mengeliminas transfer pricing dan under reporting, meningkatkan ketahanan mineral dan memperkuat struktur industri nasional melalui penguasaan rantai produksi, serta memberi peluang menjadi negara industri dan meningkatkan GDP. Semua ini belum terwujud.

Hilirisasi berupa proses produksi dari bahan tambang hingga menghasilkan produk jadi siap pakai, secara terencana, sistemik, konsisten dan terintegrasi akan memberi nilai tambah berlipat-lipat. Menurut pemerintah saat memulai kampanye hilirisasi, proses pengolahan, pemurnian dan fabrikasi bijih mineral, hingga menjadi produk akhir konon dapat memberi nilai tambah sbb: Nikel: 19 kali, Besi: 4 kali, Bauksit: 30 kali, Timah: 12, dan Tembaga: 11 kali. Nilai tambah berlipat ini akan diperoleh jika seluruh proses berlangsung di dalam negeri.

Aspek Teoritis & Praktis

Hilirisasi secara garis besar meliputi proses eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian dan fabrikasi. Dari sisi produk, proses meliputi produksi ore (bijih mineral), bahan baku (smelting/refining), bahan setengah jadi (forming) dan produk jadi (fabricating). Proses forming dan fabricating memberi nilai tambah lebih besar dibanding proses smelting/refining. Jika dikaitkan dengan manfaat efek berganda, maka seluruh proses inilah yang dapat memberi keuntungan nilai tambah hingga 19 kali lipat mineral nikel jika dilakukan di dalam negeri.

Produk yang dihasilkan dari proses smelting/refining tambang nikel terutama adalah Nickel Pig Iron (NPI), Nickel Matte, Ferro Nickel dan Nickel Hidroxite. Proses forming terutama menghasilkan produk-produk stainless steel berupa slab, billet, HRC dan CRC. Sedangkan proses fabricating menghasilkan produk-produk jadi atau siap untuk aplikasi, misalnya alloy steel, non-ferrous alloy, platting, foundry, batteries, cathodes, pellets, dll.

Manfaat nilai pengganda/tambah program hilirisasi umumnya terdistribusi kepada negara, daerah, pengusaha tambang, investor smelter, investor pabrik/produk jadi, pekerja, bank/lembaga keuangan dan rakyat. Dalam hal ini, perolehan negara berupa pajak, royalty, landrent, dll; daerah, berupa PDRB, PAD dan ekonomi yang tumbuh; rakyat berupa upah dan kegiatan perekonomian; bank pemberi pinjaman, berupa bunga; pengusaha tambang, investor smelter, dan investor produk jadi, berupa keuntungan.

Manfaat nilai tambah akan terdistribusi dan dinikmati semua pihak yang terlibat secara wajar dan berkeadilan, jika kebijakan, UU, peraturan, serta praktek bisnis dijalankan secara konsisten, bebas KKN dan bebas prilaku moral hazard. Dalam hal ini, negara sebagai pemilik SDA mineral otomatis akan memperoleh manfaat dan keuntungan terbesar, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Dunia Nyata Hilirisasi NKRI

Ternyata proses yang terjadi di Indonesia mayoritas hanyalah proses penambangan yang mengahasilkan ore, smelting/refining dan sedikit proses forming yang menghasilkan produk-produk stainless steel. Sekitar 80 % produk yang di hasilkan smelter-smelter China di Sulawesi adalah NPI dan 20 % stainless steel. Proses fabricating, yang memberikan nilai pengganda jauh lebih besar, justru terjadi di luar negeri, terutama China Daratan. Maka nilai tambah yang diperoleh NKRI otomatis jauh lebih rendah dari 19 kali lipat. Seorang mantan Dirjen Minerba dan sejumlah pakar menyebut, nilai tambah yang diperoleh NKRI hanya sekitar 2-3 kali lipat.

Jika ditilik hanya pada proses penambangan dan smelting saja, program hilirisasi NKRI memang tidak memberikan nilai besar berlipat-lipat. LPEM-UI (2019) menghitung, proses tambang hanya memberi pengganda output 1,44 kali, pengganda pendapatan 1,9 kali dan pengganda tenaga kerja 2,17 kali. Sedangkan proses smelting bernilai pengganda output 3,07 kali, pengganda pendapatan 3,52 kali dan pengganda tenaga kerja 4,15 kali.

Dalam praktek dunia nyata saat ini, kondisi program hilirisasi kita masih jauh dari nilai ideal yang dipromosikan dan diimpikan. Pemerintah boleh kampanye nilai tambah 19 kali untuk mineral nikel. Namun secara teori menurut LPEM-UNI, yang mampu diraih hanya sekitar 3- 4 kali.

Sayangnya, ternyata nilai 3-4 kali yang sudah rendah ini pun tidak dinikmati negara dan rakyat Indonesia secara proporsional. Manfaat dan untung besar justru lebih banyak dinikmati China, investor China, konglomerat, oligarki dan TKA China. Mengapa demikian?

Pertama, untuk nilai tambah intangible, khusus kesempatan kerja, rakyat NKRI yang berhak memperoleh kehidupan layak sesuai konstitusi terpinggirkan. Investor China, konglomerat dan oknum-oknum pejabat pemerintah justru lebih memilih ribuan rakyat China lulusan SD, SMP dan SMA menjadi buruh kasar dibanding pribumi. Sebagai contoh, silakan pemerintah dan DPR buktikan penyelewengan ini minimal pada smelter VDNI dan OSS.

Kedua, nilai tambah intangible dan tangible juga minimalis karena sebagian perusahaan smelter nikel menggunakan barang modal dari China dan membayar gaji karyawan TKA China di China Daratan. Kegiatan ekonomi hilirisasi seperti ini, tidak memberikan kontribusi pada perekonomian. Setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang dihasilkan dalam bentuk konsumsi, investasi, pengeluaran dan ekspor, tidak meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan melalui mekanisme pengganda (multiplier.

Ketiga, nilai tambah tangible yang menjadi penerimaan negara, pusat dan daerah (Pajak, PNBP, dll), bernilai puluhan triliun, juga hilang! Mengapa? Karena para investor China dan konglomerat mendapat fasilitas-fasilitas: 1) bebas bayar Bea Masuk (BM); 2) bebas bayar royalti (sebagai pemegang IUI); 3) tax holiday; 4) bebas PPN; 5) bebas pajak ekspor; 6) bebas bayar PPH-21, Iuran Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) karena TKA China menggunakan visa kunjungan 211 (bukan visa kerja 311.

Dalam hal 1) Bea Masuk, para investor smelter membuat Master List dimana Import Duty Tax tersebut adalah Nol. Apabila Import Duty Tax telah dibayar, maka belakangan investor smelter akan melakukan Restitusi Pajak. Untuk 2), investor smelter sebagai pemegang IUI bebas kewajiban bayar royalti. Justru investor tambang, mayoritas pengusaha lokal lah yang wajib bayar royalti. Untuk 3), pemerintah memang telah nyata memberi fasilitas tax holiday 25 tahun kepada para investor sesuai syarat minimal investasi. Untuk butir 4) dan 5), Export Duty Tax dan Value Added Tax/PPN atas proses “Seperempat Hilirisasi” ini adalah Nol.

Khusus untuk butir 6) di atas, kejahatan sistemik yang dilakukan investor China bersama konglomerat dan didukung oknum penguasa adalah hilangnya penerimaan negara sekitar Rp 37,93 juta per orang per tahun. Berkaca pada kasus Smelter VDNI dan OSS yang diperkirakan mempekerjakan sekitar 5000 TKA, maka negara dirugikan sekitar Rp 189 miliar per tahun. Jika jumlah smelter diasumsikan 30 buah, maka hanya dari pajak dan iuran yang wajib dibayar TKA China ini, negara berpotensi kehilangan penenrimaan sekitar Rp 5,68 triliun per tahun.

Berbagai pelanggaran dan manipulasi di atas jelas merugikan NKRI puluhan triliun Rp. Meskipun terjadi penggandaan nilai output, pendapatan dan tenaga kerja, namun manfaat terbesar penggandaan tidak dinikmati NKRI dan rakyat, tetapi justru dinikmati investor China, konglomerat, oligarki kekuasaan. Ini berarti, program hilirisasi telah “dipakai” untuk merampok SDA nikel dan hak rakyat bekerja. Yang terjadi, adalah “hilirisasi omong kosong” demi keuntungan para investor China, konglomerat dan oligarki kekuasaan.

Singkatnya, skema hilirisasi model penjajahan China dan konglomerat seperti ini tidak memberikan peningkatan output hilir, kesempatan kerja dan income (output, employment dan income multipliers) sebagaimana seharusnya. Para investor China, konglomerat dan oligarki mendapat kesempatan mengeruk kekayaan SDA NKRI secara melawan hukum, sarat rekayasa dan konspiratif. Anehnya, kita beri mereka berbagai insentif fiskal/non-fiskal berlebihan, dan kita sebut mereka sedang mendukung ekonomi dan pembangunan nasional.

Kita paham niat baik, ideal dan rencana di balik program hilirisasi. Namun melihat kondisi yang terjadi sekarang, di mana berbagai rekayasa, pelanggaran dan manipulasi terjadi hampir di semua mata rantai industri nikel, maka pelaksanaan program hilirisasi model seperti ini justru berubah menjadi alat merampok SDA negara. Karena itu, pemerintah, DPR dan berbagai lembaga terkait perlu segera memoratorium program hilirisasi omong kosong tersebut. Selain itu, berbagai pelanggaran yang dilakukan para investor, termasuk konglomerat dan oknum pejabat oligarkis perlu segera diproses hukum dan dikenakan sanksi.

Jakarta, 8 Juni 2021

*) Marwan Batubara adalah Direktur Indonesia Resources Studies IRESS/Komite SDA & Lingkungan KAMI

Sumber: kronologi.id

Read More
Artikel / Berita Nasional / Nikel / Politik / Tambang

Menggugat Penjajahan TKA China Pada Industri Mineral Nasional

Oleh: Marwan Batubara *)

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menggugat berbagai bentuk penjajahan TKA China pada industri mineral nasional. Diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral cukup besar di dunia yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ternyata pada industri nikel, terjadi banyak masalah, sehingga manfaat ekonomi dan keuangan yang diharapkan tak kunjung dapat diraih. Bahkan tenaga kerja lokal dan pribumi pun terpinggirkan, terutama akibat kebijakan dan penyelewengan seputar TKA China.

KAMI menemukan sangat banyak masalah yang melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah digugat berbagai kalangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar, pengurus partai dan ormas, namun masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan, sanksi atau tersentuh hukum.

Para TKA China seolah mendapat perlindungan dan jaminan dari oknum-oknum tertentu, termasuk oligarki penguasa-pengusaha. Mereka mendapat berbagai pengecualian, fasilitas dan kemudahan antara lain dengan dalih sebagai penarik investasi/FDI, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit diindikasikan mencapai puluhan ribu orang dengan wilayah tujuan terutama Sulawesi, Halmahera dan Kepulauan Riau. Cukup banyak pelanggaran TKA China yang terjadi, namun langkah korektif dan sanksi hukum tidak jelas dan berujung.

Kedatangan TKA China pun tidak berjalan paralel dengan penyerapan tenaga kerja lokal secara seimbang. Selain itu, TKA China bekerja dengan melanggar berbagai peraturan yang berlaku, seperti UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan, Permen Ketenagakerjaan No.10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, Kepmen Tenaga Kerja No.228/2019 tentang Jabatan Tertentu oleh TKA, dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Berikut ini diuraikan beberapa masalah, ironi dan pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan dan penjajahan TKA China di industri smelter nasional:

*Pertama,* TKA China bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Terdapat sekitar 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 tentang Pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021.

*Kedua*, sebagian besar TKA China masuk menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan! Dengan puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China ilegal di Indonesia.

*Ketiga*, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius, sudah seharusnya Penjamin TKA ini mendapatkan sangsi Pidana.

*Keempat*, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Sesuai Permenaker No.10/2018 hal ini jelas *melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi.*

Pada kasus smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), mengacu kepada recruitment karyawan September 2020 dipekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Jika disortir berdasarkan pengalaman kerjanya, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA PT. VDNI dan 23 dari 1167 orang PT. OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

*Kelima,* meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

*Keenam,* sistem pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia, tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Berhentilah mengharap nilai tambah. Sebab, kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja sudah dirampok TKA China!

*Ketujuh,* dengan pembayaran sebagian gaji TKA di China, maka negara kehilangan penerimaan pajak dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak dan DKPTKA. Rekayasa dan manipulasi sistemik ini, termasuk penggunaan visa kunjungan membuat negara berpotensi kehilangan PNBP sangat besar.

*Kedelapan,* pemerintah belum pernah melakukan audit terhadap puluhan smelter yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian praktik curang dan manipulatif investor China dan konglomerat yang merugikan ekonomi dan keuangan negara tirliunan Rp tersebut dapat leluasa berlangsung bertahun-tahun tanpa sanksi hukum.

KAMI menemukan bahwa potensi kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak dan DKPTKA adalah sekitar Rp 37,92 juta per TKA per tahun. Jika jumlah TKA China yang bekerja adalah 5000 orang per smelter, maka potensi kerugian negara adalah Rp 189 miliar per tahun. Jika diasumsikan ada 30 smelter yang beroperasi, masing-masing mempekerjakan 5000 orang TKA, maka total potensi kerugian negara adalah Rp 5,68 triliun per tahun!

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara mendapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Hal ini jelas merupakan bentuk penjajahan yang nyata di NKRI!

Khusus masalah TKA China, seperti diuraikan di atas minimal KAMI menemukan 8 (delapan) masalah, termasuk perampokan hak pribumi untuk bekerja dan kerugian keuangan negara triliunan Rp dari manipulasi pajak dan DKPTKA. Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan dari oligarki penguasa-pengusaha dan pemerintah.

Apa yang terjadi pada VDNI dan OSS ini patut diduga menjadi modus operandi ratusan investasi China yang dilakukan di Indonesia. Patut pula diduga keberadaan ratusan ribu TKA China yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan menjadi ancaman terhadap ketahanan territorial Indonesia. Hal ini harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat!

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merekomendasikan langkah-langkah cepat dan tanggap yang sudah harus dilakukan, sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melakukan audit terhadap VDNI, OSS dan seluruh perusahaan China yang mempekerjakan TKA China di Indonesia;

2. Menuntut pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memproses pelanggaran hukum para TKA China dan seluruh perusaahaan yang mempekerjakan mereka karena melanggar Pasal 63 ayat 2 dan 3, serta Pasal 122 huruf a dan b UU No.6/2011 tentang Keimigrasian;

3. Dalam konteks pertahanan dan ketahanan nasional, menuntut pemerintah dan DPR untuk mengawasi dan menjamin terhindarnya negara dari ancaman rekayasa sistemik militer dan geopolitik China.

Akhirnya dibutuhkan segenap kesungguhan hati, keseriusan, perhatian dan dukungan seluruh komponen bangsa, khususnya kepada Komisi IX DPR RI demi keselamatan dan tetap tegaknya nusa, bangsa, negara Indonesia tercinta.

*) Marwan Batubara adalah KOMITE SDA & LH KAMI

Sumber: ceknricek.com

Read More
Berita Nasional / Ekonomi / Politik / Tambang

Mei 2021, Capaian Investasi Minerba Baru 23 Persen Dari Target

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar US$1,39 miliar atau Rp19,46 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS) per Mei 2021. Angka ini baru 23 persen dari target yang ditetapkan sebesar US$5,98 miliar.

Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan terdapat beberapa kendala dalam menggenjot investasi minerba tahun ini. Beberapa kendala itu, seperti masalah perizinan hingga pembebasan lahan.

“Kendala di lapangan ini masalah perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kondisi pasar. Ada kendala pembebasan lahan karena lahan adat, konflik sosial, ada juga kendala cuaca dan tentu terkait pandemi covid-19 dari sisi pendanaan,” ungkap Ridwan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (7/6/2021).

Untuk itu, Ridwan menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah dukungan bagi pengusaha untuk mendorong investasi sektor minerba di Indonesia. Beberapa dukungan yang dimaksud, antara lain fasilitas penyusunan informasi peluang investasi, info memo, dan membantu market sounding.

Sementara, Ridwan menyebut pihaknya menargetkan ada penambahan pabrik pemurnian atau smelter beroperasi tahun ini. Rinciannya, tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Salah satu smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Maluku Utara. Tingkat kemajuan dari pembangunan smelter milik Antam sebesar 97,7 persen.

“Kendalanya pada pasokan listrik. Berdasarkan laporan Antam sudah dilakukan lelang pada Juli dan ditargetkan akan selesai instalasi listriknya,” ujar Ridwan.

Lalu, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia. Smelter sudah terbangun 100 persen dan berhasil uji coba.

“Namun, kegiatan ini (uji coba) terhenti sementara menunggu tambahan dana operasional,” imbuh Ridwan.

Kemudian, smelter milik PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten. Smelter tersebut juga sudah terbangun 100 persen dan sudah dilakukan operasional.

Selanjutnya, smelter milik PT Kapuas Prima Coal Tbk di Kalimantan Tengah. Sejauh ini tingkat kemajuannya sudah 99,87 persen.

“Saat ini tunggu tenaga ahli asal China untuk memulai proses smelter yang direncanakan akan datang (tenaga ahlinya) pada Juni 2021,” jelas Ridwan.

Sumber: CNN Indonesia

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

Menteri Bahlil Bongkar Banyak Kekayaan Alam RI Hilang, Ini Penyebabnya

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui bahwa banyak kekayaan alam di Indonesia yang hilang akibat tidak adanya hilirisasi. Salah satu contohnya adalah kayu.

Dia mengatakan masa keemasan Indonesia pada saat itu adalah kayu. Namun sekarang semua hutan-hutan di Indonesia ditebang baik yang ada di Pulau Kalimantan maupun Sumatera sehingga sudah habis.

“Pertanyaan berikut apakah ada perusahaan 10 besar berasal dari Indonesia yang menguasai dunia untuk hilarisasi kayu? Tidak ada. Karena kayu kita ekspor kirim barang mentah negara lain yang mendapatkan nilai tambah,” kata Menteri Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/5/2021).

Kemudian masa keemasan kedua adalah emas. Saat ini tambang emas terbesar di Indonesia yakni Freeport sebentar lagi akan berakhir, namun tidak ada hilirisasi yang memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih untuk mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing

“Ini baru dipaksa-paksa bangun smelter di masa pemerintahan Pak Jokowi mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing bayangkan,” tegasnya.

Selain itu kekayaan alam yang hilang adalah ikan. Indonesia memiliki perairan laut yang cukup luas, akan tetapi masih kalah saing untuk membangun industri ikan dengan Vietnam dan Thailand.

“Kenapa karena kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Batubara kita sudah hampir habis kita kirim terus padahal kita masih impor gas 5,4 juta dan itu pertahun dan kita tidak pernah memikirkan hilirisasi kita impor padahal itu bisa menjadi substitusi impor,” jelasnya.

Nikel

Satu-satunya yang tersisa yang ada adalah nikel. Oleh sebab itu, ketika dirinya dilantik menjadi Kepala BKPM pada 2019 lalu tidak butuh waktu lama dirinya langsung membuat gebrakan melarang ekspor barang mentah nikel. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya hilirisasi.

“Ketika saya dilantik menjadi kepala BPKP empat hari langsung menggumumkan untuk melarang ekspor nikel. Ketika itu semua orang mendemo saya, saya bilang tidak papa mau didemo tidak papa. Satu setengah bulan saya di hajar tapi kalau bukan sekarang kita menyelesaikan kapan lagi,” jelasnya.

Adanya larangan ekspor barang mentah nikel ini lantas membuat Indonesia digugat di pengadilan internasional atau WTO. Karena sejumlah negara tetap menginginkan agar Indonesia mengirimkan barang mentah tersebut untuk kemudian diolah menjadi sesuatu yang bernilai tambah.

Sumber: liputan6.com

Read More
Berita Nasional / Politik

BPPT Audit Teknologi Pengolah Komponen Baterai Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID –  Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyoroti fakta bahwa upaya Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai belum diimbangi kemampuan dalam negeri untuk memproduksi sendiri komponen baterai. Sehingga, mau tak mau hingga saat ini baterai mobil listrik masih harus impor.

Hal ini layak jadi sorotan, karena menurut Hammam, Indonesia memiliki cadangan bijih nikel yang besar yang dapat dimanfaatkan sebagai komponen utama untuk pembuatan prekursor bahan baku baterei. Oleh karenanya, BPPT bekerjasama dengan PT. Trinitan Metals and Minerals, TBK (TMM) saat ini tengah mengagas sebuah pilot plant pengolahan nikel skala kecil yang dapat digunakan untuk pengolahan bijih laterit nikel menjadi MHP (Mixed Hidroxide Precipitated) yang merupakan bahan baku baterei.

“Metode yang dilakukan adalah proses pengolahan awal laterit nikel dengan aktivasi menggunakan asam, diikuti dengan pemanasan bertingkat dan dilanjutkan dengan proses leaching (pelindian) dengan asam sulfat. Metode ini dinamakan STAL atau Step Temperatur Acid Leaching,” kata Hammam kala menyampaikan sambutan di kunjungan ke PT. TMM, Cileungsi, Kamis (6/5/2021).

Dijelaskan Hammam, pihaknya telah melaksanakan Kerjasama dengan PT.TMM, untuk mengaudit kinerja Pilot Plant STAL tersebut. Melalui STAL ini, disebutkan bahwa prosesnya mampu me-recovery nikel cukup tinggi sehingga berpotensi untuk dikembangkan dan diterapkan skala besar di Indonesia.

“Hal ini kemudian juga dalam rangka mendukung dan meningkatkan nilai tambah komponen dalam negeri dan mendukung percepatan program pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,” jelas Hammam.

Hammam berharap, hasil audit dari Pilot Plant STAL ini akan bisa dijadikan sebuah landasan pengolahan nikel di dalam negeri. Selain itu, guna mengakselerasi kinerja teknologi STAL, Hammam juga menilai perlu adanya ekosistem inovasi, yang bekerjasama triple helix bahkan pentahelix dimana salah satunya adalah adanya keterlibatan pihak swasta dunia usaha.

“Oleh karena itu Saya sangat mengapresiasi atas Kerjasama yang sudah dilakukan oleh TMM dengan BPPT ini, dalam mewujudkan inovasi baru karya Indonesia. Harapan saya, kerjasama yang telah dilakukan TMM dengan BPPT tidak hanya berhenti sampai audit pilot plant saja, namun BPPT siap mendampingi TMM ke arah komersialisasinya,” pungkas Hammam.

Sumber: Gatra.com

Read More