Andre Rosiade Minta Bahlil Turun Tangan Atasi Ancaman Smelter China

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI Fraksi Gerinda Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyelesaikan masalah ancaman smelter China terhadap para pengusaha nikel. Apalagi, pemerintah telah menutup ekspor nikel.

Andre menjelaskan, masalah ini muncul bermula karena para pengusaha nikel melaporkan adanya praktik permainan survei ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu pun sudah ditindaklanjuti oleh Kemendag.

“Dalam waktu berapa yang lalu, temen-temen asosiasi nikel Indonesia sudah melaporkan praktik permainan survei itu Pak Bahlil ke Kementerian Perdagangan. Satgas Kementerian Perdagangan sudah memanggil asosiasi pengusaha nikel maupun asosiasi surveyor,” katanya dalam rapat kerja Komisi VI, Rabu (22/9/2021).

Laporan pengusaha nikel ini berbuntut panjang. Sebab, para pengusaha justru diancam oleh smelter China.

“Problem-nya adalah, mereka sudah memberikan laporan itu ke Kemendag, sekarang mereka mendapat ancaman balik bahwa mereka yang melapor itu di-blacklist oleh smelter-smelter Tiongkok itu,” katanya.

Kondisi itu membuat pengusaha nikel kelabakan. Sebab, kata dia, pintu ekspor nikel telah ditutup pemerintah. Maka itu, ia meminta Bahlil turun tangan.

“Pertanyaannya kalau mereka di-blacklist karena melapor, ke mana mereka bisa menjual sumber daya alam ini lagi, karena pemerintah sudah menutup pintu ekspor, tolong Pak Bahlil pikirkan. Karena temen-temen asosiasi pengusaha nikel itu kan temen-temen Pak Bahlil juga, ke mana mereka mengadu kalau bukan Pak Bahlil yang mencarikan solusi,” paparnya.

Sumber: detik.com

Read More

Pengusaha Smelter Minta Dikaji Ulang Rencana Larangan Ekspor Produk Olahan Nikel

NIKEL.CO.ID – Rencana pemerintah menutup keran ekspor produk olahan nikel 30%-40% dinilai perlu kajian secara matang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso mengungkapkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan baru kerap tidak membuat kajian yang melibatkan para stakeholder lain seperti pengusaha, akademisi, industri dan penambang terkait.

“Penetapan (larangan ekspor) bijih nikel kadar di bawah 70% itu perlu dikaji ulang bagi pengusaha di hulu sampai ke hilir,” kata Prihadi ketika dihubungi Kontan, Selasa (21/9).

Prihadi mengungkapkan, penerapan peraturan harus dilakukan secara cermat. Secara khusus terkait rencana larangan ekspor produk olahan nikel 30%-40% ini maka perlu ada kepastian penyerapan industri hilir secara adil dan target keuntungan bagi negara bisa tercapai.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengungkapkan pasar domestik sejatinya potensial untuk menyerap produk olahan nikel kadar rendah. Produk olahan nikel nantinya dinilai bisa digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti peralatan rumah tangga, komponen otomotif hingga untuk sektor teknologi dan informasi.

“Kebutuhan dalam negeri cukup besar cuma mungkin selama ini pemerintah orientasinya adalah ekspor karena harganya harga yang cenderung internasional jadi seakan ada keuntungan,” terang Bhima kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Bhima mengungkapkan kebijakan ini juga berpotensi mendorong investasi masuk ke Indonesia. Para pelaku usaha yang selama ini mengimpor produk olahan nikel bisa saja merelokasi pabriknya ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu melakukan kebijakan secara beriringan, selain mengetatkan ekspor, pemerintah perlu menyiapkan kawasan industri serta insentif fiskal yang tepat.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan demi mendorong industri hilir nikel ke depannya.

Sumber: KONTAN

Read More

Pemerintah Akan Larang Ekspor Olahan Nikel 30-40 Persen; Begini Tanggapan APNI

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Invsatasi merencanakan penutupan ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30 persen hingga 40 persen demi mendorong rantai hilirisasi nikel.

Menanggapi rencana ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kebijakan ini sebagai langkah yang positif pasalnya dapat mendorong investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nantinya, investor bisa saja mendirikan industri yang menghasilkan produk jadi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan hal yang sama terjadi ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu.

Sebagai hasil akhir, tercatat sejumlah investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia.

Kendati demikian, Meidy memastikan rencana kebijakan ini bukan tanpa kekhawatiran dari pelaku usaha. APNI sendiri menyoroti sejumlah hal yang dinilai patut jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan ekspor ini.

“Kita siap atau tidak, kemudian ada pabrik-pabrik (pengolahan) yang direncanakan untuk siap berdiri,” terang Meidy kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Meidy menjelaskan, hingga 2025 mendatang ditargetkan bakal ada 98 pabrik yang bakal berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara sekitar 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.

Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan 30 persen hingga 40 persen jadi dilakukan maka dikhawatirkan akan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan saat ini.

Meidy melanjutkan, pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik maka perlu ada kepastian market yang siap menyerap. Apalagi pada kondisi saat ini saja masih dalam posisi over suplai.

Selain sejumlah poin pertimbangan tersebut, APNI juga menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good pravtive mining ke depannya. Hal ini juga demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian untuk perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir.

“Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan juga konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan,” terang Meidy.

Sementara itu, Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78 persen atau di atas batas kandungan 70 persen.

“Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong tumbuhnya hilirisasi produk nickel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nickel d bawah 40%,” terang Bernardus kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Kendati demikian, Bernardus mengungkapkan rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.

Sebelumnya, rencana melarang ekspor produk olahan nikel 30 persen-40 persen diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada Jumat (17/9/2021) lalu.

Bahlil mengungkapkan nantinya ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70 persen.

“Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor barang yang baru 30 persen-40 persen. Kalau seperti itu cadangan habis. Paling (setidaknya) 70 persen,” ujar Bahlil.

Bahlil melanjutkan, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Sumber: kompas.com

Read More

Ekspor NPI dan Feronikel akan Dilarang, Smelter Baru Bisa Terbengkalai

NIKEL.CO.ID – Kementerian Investasi berencana menutup ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30% hingga 40% atau produk feronikel dan nickel pig iron (NPI). Langkah ini demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM sejak 1 Januari 2020 sudah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7%.

Saat ini cadangan terbukti untuk komoditas nikel sebesar 698 juta ton, dan disebut-sebut hanya bisa menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara cadangan terkira sebesar 2,8 miliar ton.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat (17/9/2021) lalu mengatakan, kelak ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70%. “Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor produk yang baru [diolah] 30%-40%. Jika seperti itu, cadangan habis. Paling [setidaknya] 70%,” ujar Bahlil.

Dia menekankan, kebijakan ini juga bertujuan memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020, maka banyak investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan nikel dengan produk feronikel dan NPI di Indonesia.

Bahkan, kata dia, hingga 2025 mendatang ditargetkan ada 98 smelter feronikel dan NPI yang berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.

Smelter yang sedang dibangun itu mengolah produk nikel sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan yakni mengolah produk nikel 1,7% menjadi feronikel dan NPI. Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan feronikel dan NPI berlaku, maka dikhawatirkan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan.

Masalah lain juga bakal timbul, menurut Meidy, jika ekspor produk feronikel dan NPI dilarang, maka pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik, maka perlu ada kepastian pasar yang siap menyerap. Apalagi saat ini saja kondisi pasar masih oversupply.

Selain sejumlah poin pertimbangan tadi, APNI menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good mining practice di masa depan. Hal ini demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian dalam perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir.

“Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan,” terang Meidy.

Sementara Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78% atau di atas batas kandungan 70%.

“Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong  tumbuhnya hilirisasi produk nikel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nikel di bawah 40%,” terang dia kepada KONTAN, Selasa (21/9/2021).

Kendati demikian, Bernardus bilang, rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.

Sumber: insight.kontan.co.id

Read More

Bahlil Berencana Larang Ekspor Produk Olahan Nikel dengan Kandungan 30-40 Persen

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan membuat aturan tentang ekspor produk olahan nikel. Ia memungkinkan aturan itu memuat larangan ekspor produk nikel dengan kandungan 30-40 persen.

“Ini dalam rangka supaya bagaimana kita membuat desain besar agar mata rantai hilirisasi nikel bisa dimanfaatkan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 17 September 2021.

Menurut dia, produk olahan nikel dapat diekspor jika kandungannya mencapai 70 persen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga cadangan nikel yang dimiliki Indonesia saat ini serta meningkatkan nilai tambah komoditas.

Bahlil belum mendetailkan lebih lanjut soal beleid yang akan disusun tersebut. Namun rencana ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mendorong Indonesia menjadi negara pengekspor produk jadi, bukan lagi bahan mentah.

“Indonesia tidak boleh dipermainkan oleh negara lain. Kita tahu dunia lagi butuh sumber daya, jangan kita posisikan diri dengan bargaining yang lemah,” ujar Bahlil.

Sebelum berencana membuat aturan perdagangan olahan nikel, pemerintah sudah lebih dulu melarang ekspor bijih nikel. Aturan tersebut berlaku pada 1 Januari 2020.

Ketentuan larangan ekspor nikel mentah itu mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan beleid tersebut, bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak dapat dikirim ke luar negeri.

Sumber: tempo.co

Read More

Pemerintah Berencana Larang Ekspor Nikel dengan Kandungan di Bawah 70%

Pemerintah sudah melarang ekspor bijih nikel yang akan ditingkatkan lagi sehingga hanya produk olahan nikel dengan kandungan minimal 70% yang bisa diekspor

NIKEL.CO.ID – Pemerintah bakal membuat aturan mengenai ketentuan ekspor produk olahan nikel asal Indonesia. Nantinya, hanya produk olahan nikel dengan kandungan nikel minimum 70% yang boleh diekspor. Hal ini untuk meningkatkan nilai tambah ekspor nikel.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan melarang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan 30-40%. Pemerintah hanya akan memperbolehkan ekspor olahan produk nikel minimal dengan kandungan 70%.

Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan jumlah cadangan nikel yang ada saat ini. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral.

“Menyangkut kandungan 70% untuk ekspor, supaya ekspor Indonesia ada nilai tambah. Saya mantan pengusaha jadi rasa iri ke negara lain ada. Kalau negara lain ada cadangan yang gak dimiliki dia akan manfaatkan betul ke produk turunan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (17/9/2021).

Meski masih dalam tahap wacana, Bahlil hanya ingin memastikan bahwa Indonesia tak boleh lagi dipermainkan oleh negara lain. Pesan tersebut menurut dia yang ingin disampaikan ke dunia internasional. “Dunia lagi butuh sumber daya, jangan kita posisikan diri dengan bargaining yang lemah,” katanya.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah melarang ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Kebijakan tersebut sejalan dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah memastikan hanya bijih nikel yang telah diolah dalam negeri nantinya yang bisa diekspor. Hal ini juga sejalan dengan rencana mendorong investasi pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik.

“Kan bijih nikel sudah kita larang ekspornya. Harus hilirisasi. Sekarang hilirisasi ekspor,” ujarnya.

Untuk diketahui, produk hilirisasi nikel berpotensi menggeser batu bara yang selama ini menjadi komoditas unggulan Indonesia.

Bank investasi dan keuangan asal Amerika Serikat, Morgan Stanley sebelumnya menyebut ekspor nikel akan naik seiring dengan peningkatan investasi yang signifikan dari perusahaan Tiongkok.

Apalagi, Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun 2019 berada di angka 2,6 juta ton.

“Secara global, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dan menghasilkan 800 ribu ton,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono beberapa waktu lalu.

Di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Filipina dan Rusia dengan produksi masing-masing 420 ribu ton dan 270 ribu ton. Lalu, nomor empat adalah New Caledonia sebesar 220 ribu ton dan negara lainnya mencapai 958 ribu ton. Simak databoks berikut:

Sumber: katadata.co.id

Read More

DPRD Sultra Minta Pemerintah Tegas Tindak Surveyor Nakal

NIKEL.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Sultra Aksan Jaya Putra mengingatkan pemerintah agar menindak surveyor nakal, bahkan bila perlu dicabut surat izinnya. Sebab tindakan tersebut merugikan kontraktor lokal.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, setelah banyak menerima laporan komplain dari kontraktor lokal atas kelakuan surveyor yang ditunjuk manajemen smelter, dalam hal transaksi dan verifikasi mineral logam, terutama nikel di wilayah Sultra.

“Saya sudah beberapa kali mendapat laporan, tentang adanya perselisihan hasil verifikasi kualitas dan kuantitas biji nikel yang dikeluarkan pihak surveyor,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Ada surveyor yang nakal, memainkan kadar nikel. Akibat perbuatannya itu, terkesan menzalimi pengusaha-pengusaha lokal Sultra.

Akhsan pun sepakat, agar surveyor yang nakal harus ditindak, kalau perlu dicabut surat izinnya.

“Masalah ini sudah seringkali terjadi, jauh sebelum penetapan HPM oleh pemerintah. Banyak perusahaan jasa surveyor yang nakal memainkan kadar. Saya kira pemerintah harus ambil sikap tegas, cabut izin surveyor. Kelakuan mereka sangat merugikan pengusaha, terjadi perbedaan kadar di mana selisihnya sangat jauh,” ujarnya.

Politisi muda ini berharap kepada pemerintah, agar keran ekspor biji nikel kadar rendah diberikan jalan. Sebab tata niaga dan harga nikel domestik belum maksimal berjalan.

Penyebabnya smelter lokal belum menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM).

Sumber: sultra.hallo.id

Read More

Permainan Kadar Nikel Terus Berlanjut, DPRD Sultra Minta Surveyor Disanksi

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah mengatur tata niaga nikel melalui Peraturan Menteri No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara. Dalam peraturan ini diatur bahwa Harga Patokan Mineral (HPM) logam menjadi acuan harga penjualan biji nikel bagi penambang nikel ke perusahaan smelter di dalam negeri.

Namun sayangnya, dalam penerapannya hingga saat ini masih ada pengusaha smelter melanggar aturan HPM. Perselisihan harga biji nikel ini akhirnya menjadi sengketa antara penambang dan perusahaan smelter.

Lebih rendahnya harga jual biji nikel dibandingkan HPM tersebut karena juga terkait dengan kadar logam dalam biji nikel yang diterima pihak smelter.

Hal itu dialami beberapa kali oleh Salah satu produsen biji nikel di sultra,  yakni Direktur PT Dewa Napan Mineral (DNM) Safril Laiso.  Kata dia,  Smelter di Sultra hanya membeli nikel dengan kadar tinggi di atas 1,7%. Namun, saat diterima di smelter, setelah dicek kembali oleh surveyor dari pihak smelter, kadar yang diterima disebutkan lebih rendah dibandingkan kadar yang diinginkan, Sedangkan untuk kadar dibawah 1.7% tidak ada harganya, dianggap sampah.

“Saya ada bukti, Saya ini korban dari permainan Surveyor. Padahal sebelum kami muat  barang kami sudah menggunakan beberapa surveyor. Kenapa setelah di pabrik sangat berbeda dari nilai kadar sebelumnya di pelabuhan muat,” ucapnya.

Kata dia seharusnya  pabrik itu jangan mematok satu surveyor, mestinya semua surveyor resmi itu bisa dipakai  sehingga tidak terindikasi adanya kongkalikong antara surveyor dengan pabrik smelter

“Saya berharap kami sebagai pengusaha lokal tidak dirugikan karena beberapa kali barang kami ditolak dan tidak dibayar dan kami rugi total,” ketus Safril.

Di konfirmasi terpisah,  Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Aksan Jaya Putra mengatakan,  telah menerima banyak laporan komplain dari pihak kontraktor lokal  terhadap pihak surveyor yang ditunjuk oleh pabrik smelter terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Kami sudah beberapa kali mendapat laporan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas biji nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” terang Aksan.

Pria yang biasa disapa AJP mengatakan, ada Surveyor yang nakal memainkan kadar seakan menzalimi pengusaha-pengusaha lokal. Dirinya-pun sepakat agar surveyor yang nakal harus ditindak, kalau perlu dicabut izinnya.

“Memang hal ini sudah seringkali terjadi jauh sebelum penetapan HPM  oleh pemerintah.  Banyak Surveyor yang nakal memainkan kadar, oleh karena itu pemerintah harus ambil sikap tegas termasuk dengan pencabutan izin terhadap surveyor yang ada ini dan  sangat merugikan pengusaha kita, karena terjadi perbedaan kadar di mana selisih sangat- sangat jauh,” tegas AJP

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra itu meminta agar keran ekspor biji nikel kadar rendah dibuka. Karena tata niaga dan harga nikel domestik masih belum maksimal berjalan. Pasalnya, smelter lokal masih belum menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM).

Karena harganya jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan dalam negeri kata dia, semestinya kementerian bisa bergerak cepat sehingga pengusaha-pengusaha lokal tidak ada yang dirugikan. Apalagi  saat ini harga nikel lagi bagus-bagusnya sehingga memacu pengusaha kita untuk memproduksi ini,

“Oleh karena itu sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus segera ditindak lanjuti sehingga kita tidak merasa dirugikan. Saya harapkan surveyor ini jangan menjadi agen daripada smelter China atau Tiongkok yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara,” tandasnya.

Adapun beberapa smelter yang ada di Sultra yakni, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sumber: rakyatsultra.com

Read More

Jokowi: Dalam 4 Tahun, Nikel Akan Berubah Jadi Baterai Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pihak agar menggunakan momentum krisis pandemi Covid-19 untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional. Menurut dia, Indonesia harus mampu mengubah ketergantungan ekonomi dari sektor konsumsi ke sektor produksi.

Salah satu contohnya transformasi di sektor industri telah dilakukan dengan hilirisasi komoditas nikel yang akan diolah menjadi komoditas jadi bernilai tambah yakni baterai litium (lithium battery).

“Semua komoditas yang ada kita dorong untuk hilirisasi, untuk industrialisasi, misalnya nikel dalam 3 sampai 4 tahun akan berubah menjadi barang jadi, lithium baterai, baterai listrik, baterai mobil listrik,” ujarnya dalam kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Presiden Jokowi juga meminta komoditas tambang seperti bauksit dan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit harus diolah untuk menghasilkan barang bernilai tambah. Kemudian juga mendorong percepatan transformasi di sektor pertanian yang menyentuh aspek hulu hingga hilir.

“Nilai tambah komoditas pertanian pascapanen harus ditingkatkan, serta aspek pemasaran diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri,” katanya.

Butuh Sinergi

Mantan Gubernur DKI tersebut meminta, sinergi dari seluruh pihak adalah kunci upaya transformasi ekonomi nasional. Sinergi antara berbagai pihak sangat dibutuhkan karena tantangan transformasi ekonomi sangat kompleks.

“Saya berharap kongres ini melahirkan gagasan dan pemikiran maju yang akan membawa bangsa kita melalui masa sulit ini,” tandasnya.

Sumber: liputan6.com

Read More

Di Depan Bahlil, Andre Tuding Smelter China Zalim!

NIKEL.CO.ID – Perdebatan sengit terjadi antara Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Investasi/BKPM di ruang rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Selain isu perizinan pabrik semen, persoalan nikel Indonesia turut menjadi topik perdebatan Andre dan Bahlil.

Menurut Andre, persoalan antara pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal China masih saja menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pengusaha lokal. Pengusaha nikel lokal masih terus dizalimi dengan berbagai cara.

“Saya berikan solusi ke pak Bahlil kita win win aja kalau dianggap sampah sama smelter Tiongkok (China) itu. Yang sampah itu kita ekspor saja. Jadi pengusaha kita tidak rugi negara kita tidak rugi… jangan sampai smelter Tiongkok itu mengatur kita,” ujar Andre.

Bahlil lantas merespons permintaan Andre. Ia mengungkapkan kalau dirinya merupakan mantan pengusaha nikel.

“Waktu proses untuk bagaimana menghentikan ekspor nikel, empat hari saya masuk menjadi kepala BKPM dan kami mengusulkan untuk ekspor nikel (dihentikan) dan kemudian itu terjadi. Harapan kita adalah agar terjadinya hilirisasi tetapi saudara-saudara kita teman-teman kita yang melakukan nikel ini dibeli dengan harga yang pantas. Itulah kemudian munculah PM, ada satgas khusus pengawalan untuk harga HPM,” ujar Bahlil

“Yakinlah bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk bagaimana mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas,” lanjutnya

Menanggapi penjelasan dari Bahlil, Andre mengatakan tidak pernah meragukan terhadap idealisme seorang Bahlil. Andre hanya ingin memberikan solusi serta masukan agar pengusaha lokal bisa memiliki posisi tawar tinggi terhadap smelter China agar sumber daya alam RI tidak dikuasai oleh China.

 

Read More