
NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) meminta pemerintah negara-negara ASEAN melibatkan pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan mineral kritis kawasan.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan kerja sama regional tidak berhenti pada kesepakatan antarpemerintah, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata industri pertambangan dan hilirisasi.
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan, implementasi Deklarasi Mineral Kritis ASEAN membutuhkan keterlibatan dunia usaha. Karena pelaku industri merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai tantangan, mulai dari operasional pertambangan, pembiayaan, teknologi hingga keberlanjutan usaha.
“Roadmap ini kalau bisa libatkan juga pengusaha karena yang paling merasakan susah, senang, penderitaan, bahagia, dan biaya yang makin terjadi kan pengusaha. Jadi jangan menentukan sendiri,” ujar Meidy dalam siaran IDX Channel, dikutip Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pemerintah dapat menyusun rancangan awal roadmap, kemudian membuka ruang konsultasi dengan pelaku usaha dari setiap negara anggota ASEAN. Mekanisme tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus merumuskan kebutuhan industri yang harus diakomodasi dalam kebijakan regional.
Masukan pengusaha, lanjutnya, dapat mencakup kebutuhan insentif, fasilitas investasi, dukungan teknologi, serta kebijakan yang mampu memperkuat rantai pasok mineral kritis di kawasan ASEAN.
Selain keterlibatan dunia usaha, Meidy menyoroti pentingnya pengembangan riset dan teknologi bersama. Menurutnya, negara-negara ASEAN perlu membangun kapasitas teknologi sendiri agar tidak terus bergantung pada negara di luar kawasan.
Dia mencontohkan karakteristik sumber daya mineral di Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat. Bijih nikel Indonesia didominasi jenis laterit, sementara pengembangan industri nikel di sejumlah negara Barat banyak bertumpu pada bijih sulfida. Perbedaan karakteristik tersebut membutuhkan pendekatan teknologi pengolahan yang sesuai dengan kondisi sumber daya mineral masing-masing negara.
“Jangan hanya depend on negara market atau negara western, tapi negara ASEAN harus menciptakan satu teknologi-teknologi yang bisa menyesuaikan dengan kondisi mineral kritis di negara kita masing-masing,” tegasnya.
Meidy juga menekankan perlunya pemerintah daerah dilibatkan dalam penyusunan roadmap. Pasalnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi wilayah serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan kegiatan pertambangan.
Dia menilai pengembangan mineral kritis ASEAN harus diarahkan untuk menciptakan kemakmuran bersama (sharing prosperity), bukan sekadar meningkatkan keuntungan dari perdagangan bahan mentah.
“Jadi bukan tambang itu, mineral itu bukan sekadar bagaimana kita gali tambang kita dapat untung, tapi banyak faktor-faktor yang bisa terciptanya satu value addition,” katanya. APNI berharap implementasi Deklarasi Mineral Kritis ASEAN dapat menjadi landasan penguatan kolaborasi regional, terutama dalam pengembangan teknologi, peningkatan investasi, penerapan standar keberlanjutan, dan pembangunan industri hilir. Dengan demikian, negara-negara ASEAN tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan mineral kritis. (Shiddiq)
Perkembangan cerita ini
Topik #ASEAN →
- APNI Minta Pengusaha Dilibatkan dalam Penyusunan Roadmap Mineral Kritis ASEAN sedang Anda baca
- Prabowo Dorong Hilirisasi Mineral Kritis untuk Dukung Rantai Pasok Industri Semikonduktor
- Prabowo: ASEAN Harus Jadi Kekuatan Industri Teknologi, Bukan Sekadar Pasar
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















