Beranda Berita Nasional Tak Perlu Bangun Smelter Baru, Cukup Tingkatkan Hilirisasi Nikel untuk Hasilkan Produk...

Tak Perlu Bangun Smelter Baru, Cukup Tingkatkan Hilirisasi Nikel untuk Hasilkan Produk Bernilai Tambah Lebih Tinggi

Ketua Umum Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia (Pertamisi), Dr. Raden Sukhyar. (Foto: MNI/Uyun)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pengembangan hilirisasi mineral di Indonesia perlu diarahkan hingga menghasilkan produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Pemerintah dinilai perlu membatasi pembangunan smelter baru, khususnya untuk industri nikel, karena kapasitas pengolahan yang ada saat ini dinilai sudah sangat berlimpah.

Pakar Geologi dan Pertambangan sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia (Pertamisi), Dr. Raden Sukhyar mengatakan, keberhasilan hilirisasi nikel telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Indonesia. Tanpa kebijakan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, nilai ekspor nikel Indonesia diperkirakan hanya mencapai sekitar US$5 miliar. Tetapi, melalui kebijakan hilirisasi, nilai ekspor tersebut dapat meningkat hingga US$35 miliar.

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

“Kalau kita tanpa ada kewajiban olah murni, mungkin hari ini nilai ekspor kita, khusus nikel, paling US$5 miliar. Tetapi dengan adanya hilirisasi nikel bisa sampai US$35 miliar. Jadi, dampak ekonominya luar biasa,” kata Sukhyar kepada nikel.co.id, di Jakarta. Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, ia menilai arah pengembangan hilirisasi nikel ke depan perlu mengalami perubahan, pemerintah sebaiknya tidak lagi berfokus pada pemberian izin pembangunan smelter baru, melainkan mendorong pengembangan industri pengolahan yang sudah ada agar mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Menurutnya, pengembangan industri nikel tidak seharusnya berhenti pada produk antara (intermediate product). Industri perlu didorong untuk menghasilkan produk lanjutan, seperti baja nirkarat (stainless steel) hingga produk manufaktur yang memiliki nilai guna lebih besar bagi perekonomian.

“Dari konteks nikel, seharusnya kita sudah tidak lagi membuka izin baru untuk membangun smelter karena sudah berlebih-lebihan, sudah sangat banyak. Yang harus difokuskan ke depan adalah bagaimana produk hilirisasi saat ini bisa terus diproses sampai ke hilir,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan serupa juga perlu diterapkan pada komoditas mineral lainnya, termasuk bauksit. Pengembangan industri bauksit tidak cukup hanya menghasilkan alumina, tetapi harus dilanjutkan hingga menjadi aluminium dan berbagai produk manufaktur.

Aluminium misalnya, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan berbagai peralatan hingga komponen kendaraan, termasuk bodi mobil. Dengan demikian, nilai tambah dari pengolahan sumber daya mineral dapat dinikmati lebih luas melalui pengembangan industri manufaktur nasional.

Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa pembatasan pembangunan smelter baru juga perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku. Karena, semakin banyak fasilitas pengolahan yang dibangun, semakin besar pula kebutuhan bijih mineral untuk memasok kegiatan operasionalnya, sementara, pasokan bahan baku dari dalam negeri memiliki keterbatasan.

Karena itu, Sukhyar berpendapat pembangunan kapasitas smelter perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi tambang agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara kapasitas pengolahan dan ketersediaan bahan baku.

“Apalagi smelter itu membutuhkan bahan baku. Kalau smelter kita banyak, bahan baku dalam negeri punya keterbatasan untuk memasok. Jadi, perlu diatur dan jangan sampai terlalu menggebu-gebu membangun smelter, sementara produknya masih berupa produk antara,” ungkapnya.

Ia berpandangan, pemanfaatan bahan baku dari luar negeri untuk diolah di Indonesia dapat menjadi pilihan pada tahap perkembangan industri yang lebih matang. Namun, langkah tersebut perlu didukung kemampuan industri nasional untuk bersaing dengan negara lain.

Ketika industri nasional sudah berkembang secara matang dan memiliki daya saing global, Indonesia dapat memperluas aktivitas bisnisnya dengan mengolah bahan baku dari negara lain di dalam negeri. Bahkan, pelaku usaha nasional diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengolahan bahan baku domestik, tetapi juga mampu memperluas kegiatan usaha dan investasi pertambangan ke negara lain, seperti Afrika dan Filipina. Dengan demikian, arah kebijakan hilirisasi mineral ke depan diharapkan tidak sekadar memperbesar kapasitas smelter, tetapi juga memperkuat industri manufaktur, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, serta mendorong Indonesia menjadi pemain industri mineral yang lebih kompetitif di tingkat global. (Fi Yun)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Liputan Khusus Hilirisasi & Smelter Nikel →

  1. Tak Perlu Bangun Smelter Baru, Cukup Tingkatkan Hilirisasi Nikel untuk Hasilkan Produk Bernilai Tambah Lebih Tinggi sedang Anda baca
  2. Raden Sukhyar: Hilirisasi Mineral Tak Cukup Berhenti pada Pengolahan dan Pemurnian
  3. SMM: RKAB 2027 Diperketat, Pasokan Bijih Nikel Indonesia Jadi Penentu Pasar
  4. Hadiri Peluncuran Buku Dr. Raden Sukhyar, APNI Apresiasi Perjalanan Hilirisasi
  5. APNI Dorong Hilirisasi Nikel hingga Produk Akhir
  6. Prabowo Dorong Hilirisasi Mineral Kritis untuk Dukung Rantai Pasok Industri Semikonduktor

Agenda industri terdekat

Semua agenda →