Beranda Berita Nasional Analis China: Prabowo Sering Bernada “Tegas”, Sementara Kebijakan Akhirnya Cenderung Lebih Lunak...

Analis China: Prabowo Sering Bernada “Tegas”, Sementara Kebijakan Akhirnya Cenderung Lebih Lunak Setelah Negosiasi

Ilustasi pengangkutan tambang nikel (Foto: Istimewa)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO,IDE, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para menterinya, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan negara menerima setidaknya 70% manfaat dari kegiatan dalam izin usaha pertambangan (IUP).

Hal itu disampaikannya pada Pembukaan Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November 2026 lalu. Presiden menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan rakyatnya.

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

Menurut para analis China, Indonesia yang merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, proposal tersebut dapat memperkuat posisi negosiasi Indonesia dengan investor asing, termasuk perusahaan China, namun mungkin cukup sulit untuk diterapkan mengingat preseden di masa lalu.

Dikutip dari Shouth China Morning Post, Selasa (17/11/2026), para analis menyatakan bahwa untuk saat ini, ketentuan pasti dari usulan tersebut masih belum jelas.

“Dasar perhitungan untuk angka 70 persen itu belum didefinisikan—masih belum jelas apakah perhitungan tersebut didasarkan pada pendapatan, margin kotor, atau biaya sewa lahan (dead rent). Apakah ketentuan ini juga berlaku untuk kontrak yang sudah ada, itu pun masih menjadi pertanyaan terbuka” kata Zhang Hang, seorang analis independen yang berbasis di Shanghai dan berspesialisasi dalam logam non-ferro.

Saat ini, Indonesia telah memungut royalti dari perusahaan pertambangan dengan tarif bertingkat yang berbeda-beda untuk setiap jenis mineral. Untuk bijih nikel, tingkat royaltinya berkisar antara 14 persen hingga 19 persen, tergantung pada harga acuan.

Meski demikian, para analis asal China mencatat bahwa pernyataan publik Prabowo sering kali bernada “tegas” (hawkish), sementara kebijakan yang akhirnya diterapkan cenderung lebih lunak setelah melalui proses negosiasi.

Sebelumnya pada tahun ini, media di Indonesia melaporkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan skema pembagian pendapatan yang terpisah untuk industri mineral dan batu bara. Berdasarkan usulan skema gross-split (pembagian pendapatan kotor) tersebut, menurut laporan yang mengutip pernyataan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, pemerintah akan menerima 70 persen dari hasil produksi, sementara operator tambang mendapatkan 30 persen.

Kemudian, pada bulan Juni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah telah membatalkan usulan tersebut setelah melalui diskusi yang melibatkan Prabowo.

Menurut Wang Yanqing, seorang analis di China Futures yang berbasis di Chongqing, berpendapat bahwa usulan terbaru dari Jakarta tersebut masih minim perincian.

“Menurut saya, mengambil 70 persen dari pendapatan tambang adalah hal yang tidak realistis,” ujarnya.

Selain usulan pembagian pendapatan tersebut, Prabowo juga menyerukan pengawasan yang lebih ketat terhadap ekspor. Pihak berwenang akan berupaya memastikan bahwa volume pengiriman dilaporkan secara akurat, yang diistilahkan dalam situs web Sekretariat Presiden, memungkinkan “pengawasan yang lebih optimal terhadap pengelolaan kekayaan nasional,”.

Para analis menyebutkan bahwa Indonesia sebenarnya telah menerapkan pengawasan ketat terhadap produksi nikel. Sebagaimana diberitakan Media Nikel Indonesia (nikel.co.id) bahwa pemerintah telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang diperbarui untuk tahun 2026, dengan menetapkan kuota bijih nikel sekitar 290 juta ton. Berdasarkan data resmi, jumlah produksi tahun lalu mencapai sekitar 320 juta ton.

“Indonesia akan terus mengelola batasan RKAB untuk mencegah kelebihan pasokan dan menstabilkan tolok ukur internasional,” tulis Li Ting, seorang analis di Tongguan Jinyuan Futures yang berbasis di Shanghai, dalam catatan riset tertanggal 9 November. “Pemerintah telah menginstruksikan produsen dalam negeri untuk membatasi produksi saat terjadi surplus, agar nikel Indonesia tidak dibeli dan ditimbun oleh negara lain dengan harga yang rendah,” tambahnya. (Momon)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Liputan Khusus RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) →

  1. Analis China: Prabowo Sering Bernada “Tegas”, Sementara Kebijakan Akhirnya Cenderung Lebih Lunak Setelah Negosiasi sedang Anda baca
  2. CRU Perkirakan Impor Bijih Nikel Indonesia tahun 2026 Capai 25 Juta Ton
  3. FINI Minta RKAB 2027 Perhatikan Kebutuhan Bahan Baku Smelter
  4. Penjualan Bijih Nikel Weda Bay Anjlok 83% pada Kuartal III 2026
  5. APNI Dorong Pemerintah Beri Harga Premium dan Penghargaan Pada Industri Nikel Yang Telah Penuhi Standar ESG
  6. Prof. Telisa Falianty: Ketidakpastian Kebijakan dan Pasokan Bijih Tekan Kelayakan Investasi Nikel

Istilah di artikel ini

IUP
Izin Usaha Pertambangan
RKAB
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →