
NIKEL.CO.ID, PALU – Pengelolaan kekayaan pertambangan menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Besarnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral di Sulawesi Tengah (Sulteng) perlu diimbangi dengan pengawasan produksi, penjualan komoditas, pencatatan dan pelaporan produksi, hingga ekspor, serta pembagian manfaat ekonomi yang adil bagi daerah penghasil.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara. Ia menilai instruksi tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri ESDM, agar seluruh izin tambang atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) memastikan minimal 70% hasilnya dinikmati negara.
“Negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan alamnya dikeruk. Hasilnya harus lebih banyak dinikmati bangsa sendiri dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Rabu (18/11/2026).
Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan, Safri meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap empat aspek kegiatan pertambangan, yakni produksi hasil pertambangan, penjualan komoditas tambang, pencatatan dan pelaporan produksi, serta aktivitas ekspor hasil tambang. Pengawasan tersebut diperlukan agar besarnya hasil tambang yang keluar sebanding dengan penerimaan yang masuk ke negara.
“Jangan sampai hasil tambang yang keluar begitu besar, tetapi penerimaan yang masuk ke negara tidak sebanding,” tegasnya.
Safri juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi pertambangan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Sulteng merupakan salah satu pusat aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral di Indonesia. Karena itu, perkembangan sektor tersebut perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kondisi lingkungan, infrastruktur jalan, pelayanan publik, serta dampak sosial dan ekologis yang menyertai kegiatan pertambangan.
“Jangan sampai kekayaan alam diambil dari daerah, tetapi kesejahteraan masyarakatnya tertinggal,” ujarnya.
Menurut Safri, peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan harus diikuti pembagian manfaat yang adil kepada daerah penghasil. Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembangunan daerah, kata dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat di wilayah penghasil turut merasakan manfaat dari pemanfaatan kekayaan alam.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Semangat memperjuangkan ekonomi yang berpihak kepada rakyat tersebut juga menjadi dasar pembentukan Laskar Pasal 33 Sulawesi Tengah. Organisasi tersebut hadir untuk mengawal ekonomi konstitusi dan memastikan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu ia juga mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan modal, teknologi, dan lapangan kerja untuk mendukung pembangunan ekonomi. Namun, investasi tidak boleh membuat negara kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri. Prinsip tersebut menjadi bagian dari gagasan Prabowonomics yang harus berjalan sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. “Ukuran keberhasilan pengelolaan tambang bukan hanya besarnya produksi atau nilai ekspor. Yang paling penting adalah seberapa besar hasilnya dinikmati negara, daerah, dan rakyat,” pungkasnya. (Tubagus)
Perkembangan cerita ini
Topik #Sulawesi Tengah →
- Dukung Instruksi Prabowo, Muhammad Safri: Jangan Sampai Kekayaan Alamnya Diambil Tapi Kesejahteraan Rakyatnya Tertinggal sedang Anda baca
- Komisi XIII DPR RI Dukung Komnas HAM Perjuangkan Kesetaraan Pekerja di Industri Nikel
- Asosiasi IUJP Bumi Anoa Gandeng APNI Perkuat Pemberdayaan Pengusaha Lokal
- APNI Dorong Asosiasi IUJP Bumi Anoa Gelar Pelatihan Rutin bagi Kontraktor Lokal
- DPRD Sulteng Soroti Temuan Tumpang Tindih IUP Nikel dengan Zona Rawan Bencana
- DPRD Sulteng Sebut Kepmen ESDM 365/2026 Beri Keuntungan bagi Kontraktor Tambang Lokal
Istilah di artikel ini
- IUP
- Izin Usaha Pertambangan
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore




















