Pajak Karbon dan Dampaknya terhadap Bisnis

Oleh: Arcanda Tahar *)

AKHIR-AKHIR ini kita sering mendengar tentang pajak karbon (carbon tax) yang akan dan telah diterapkan di beberapa negara. Apa itu pajak karbon, kenapa diterapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap industri pertambangan? Kami akan membahasnya dalam tulisan kali ini.

Karbon banyak dihasilkan dari kegiatan manusia, seperti migas, pertambangan mineral, termasuk juga aktivitas pertanian dan peternakan. Karbon dalam bentuk Carbon Dioksida (CO2), Carbon Monoksida (CO) dan juga gas Methane (CH4) dibuang ke udara dan ditengarai menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim (climate change).

Salah satu efek negatif dari perubahan iklim ini adalah naiknya rata-rata suhu bumi beberapa derajat, sehingga es di kutub utara dan selatan mencair.

Dengan cairnya es ini, garis pantai akan berubah dan banyak pulau terancam tenggelam. Semakin banyak karbon yang dibuang ke udara maka ancaman terhadap ekosistem di bumi semakin besar.

Untuk mengurangi agar karbon tidak dibuang ke udara sejumlah negara telah mengenakan pajak kepada badan usaha yang masih melakukannya. Besarnya bervariasi, tergantung negaranya.

Misalnya, di Eropa pajak karbon ber variasi antara US$ 1 dan US$ 100 per ton CO2 yang dihasilkan. Semakin besar CO2 yang dihasilkan semakin mahal ongkos produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Itulah efek jera yang diterapkan agar pelaku usaha mau beralih ke energi terbarukan dan melakukan efisiensi dari sisi penggunaan energi oleh alat-alat produksi mereka.

Namun demikian, pajak yang dikenakan ini tentu berdampak terhadap harga barang yang dihasilkan dan pada akhirnya konsumen yang harus menanggungnya.

Di sektor pertambangan, besar nya karbon yang dihasilkan dari usaha ini tergantung dari jenis komoditas (mineral). Aluminium termasuk komoditas yang menghasilkan karbon terbesar, disusul dengan baja dan nikel. Karbon dari aluminium berasal dari energi listrik murah (PLTU) yang banyak digunakan di Tiongkok.

Baja dan nikel menghasilkan karbon berasal dari pemakaian batu bara sebagai reduktor untuk pengolahan bijih besi atau bijih nikel. Ditambah lagi kalau listrik yang digunakan juga berasal dari PLTU.

Tembaga, zinc dan emas termasuk komoditas yang menghasilkan karbon rendah. Artinya, penerapan pajak karbon tidak banyak pengaruhnya terhadap harga jual komoditas ini.

Akan sangat berbeda dengan aluminium, baja dan nikel. Harganya akan naik tajam dengan diterapkannya pajak karbon.

Bagaimana dampak penerapan pajak karbon oleh beberapa Negara di dunia?

Pertama, akan banyak relokasi smelter aluminium, baja dan nikel ke negara-negara yang belum menerapkan pajak karbon. Eropa Barat dan Kanada sudah memulai pajak karbon tapi Amerika Serikat, Tiongkok dan India masih pikir-pikir.

Kedua, harga komoditas yang berubah akibat pajak karbon membuat pelaku usaha menyubstitusi mineral yang menghasilkan karbon tinggi dengan yang rendah. Misalnya, penggunaan alumunium diganti dengan tembaga untuk power transmisi.

Ketiga, penggunaan energi terbarukan di sektor pertambangan akan semakin meningkat. Walaupun listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan lebih mahal dari pada energi fosil, namun ongkos produksi secara keseluruhan akan lebih murah dengan diterapkannya pajak karbon.

Untuk lebih mudah memahami pajak karbon ini, kita umpamakan kembali dengan restoran Padang. Kalau tungku yang digunakan untuk memasak berbahan bakar kayu, maka setiap asap yang dihasilkan ditimbang kemudian di kenakan denda. Rendang adalah jenis masakan yang akan terkena pajak terbesar karena memasaknya lama dan menghasilkan asap terbanyak.

Telor balado akan kena pajak yang kecil karena tidak banyak menghasilkan asap. Akibatnya harga rendang akan naik, sementara harga telor balado relatif tetap atau naik sedikit.

Semoga usaha untuk membuat bumi lebih sehat bisa terwujud lewat inisiatif yang berkeadilan. Insyaa Allah.

*) Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Sumber : Investor Daily

Read More

Banyak Perusahaan Tambang di Indonesia Belum Transparan Soal Pajak

NIKEL.CO.ID – Industri pertambangan di Indonesia kian menjadi sorotan. Kali ini, transparansi pajak yang menjadi problem.

Berdasarkan data Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia, hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Hal itu terungkap dalam publikasi terbaru PwC bertajuk ‘Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow’.

Menurut Sacha Winzenried, PwC Indonesia Mining Advisor, transparansi pajak merupakan salah satu metrik utama peringkat Environmental, Social and Good Governance (ESG), karena memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat.

“Meskipun transparansi pajak adalah cara mendasar bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu ESG, hanya 30 persen dari 40 Perusahaan Besar yang mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020,” jelas dia dalam keterangan resmi, Senin (2/8/2021).

Karena itu, Sacha mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan transparansi pajak sebagai bagian esensial dari strategi ESG-nya.

“Jika hal ini dilakukan, ini akan mendukung sektor pertambangan untuk lebih transparan mengenai pajak dan sewa yang dibayarkan dan manfaat sosial yang diberikan oleh kontribusi tersebut, khususnya di daerah terpencil tempat mereka beroperasi,” ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti sejumlah sektor yang membuat penerimaan pajak Negara melorot.

Salah satunya, konstribusi pendapatan pajak dari sektor pertambangan yang tidak optimal dari tahun ke tahun.

“Jebolnya penerimaan pajak di Indonesia sangat besar dari tambang dan smelter,” ujar Faisal dalam diskusi virtual bersama AJI Jakarta, awal Januari 2021.

Menurut Faisal, pada 2020 konstribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 4,3 persen atau 6,6 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Penerimaan pajak dari sektor pertambangan lebih rendah disbanding sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 4,7 persen.

Sementara itu, koefisien pajak pun tercatat hanya senilai 0,66. Koefisien pajak diperoleh dari persentase penerimaan pajak yang dibagi dengan persentase sumbangan dalam PDB.

Faisal memandang, rendahnya penerimaan pajak dari sektor tambang terjadi karena kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah. Dia mencontohkan adanya fasilitas seperti tax holiday hingga tax allowance untuk pertambangan tertentu seperti nikel yang dikelola oleh investor asing.

“Jika pajak nikel saja bisa dibereskan, Indonesia bisa menikmati pendapatan dari pajak sekitar Rp 50 triliun,” imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target. Dengan demikian, sepanjang tahun lalu, terdapat kekurangan atau shortfall pajak senilai Rp 128,8 triliun.

Selain sektor tambang, Faisal juga menyoroti rendahnya penerimaan pajak dari bidang konstruksi. Sepanjang 2020, koefisien pajak hanya sebesar 0,48 atau 13,6 persen terhadap PDB. Dia menilai pendapatan pajak dari sektor konstruksi bisa ditingkatkan.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah lebih serius meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor potensial, seperti industri manufaktur. Saat ini, industri manufaktur memiliki kontribusi 29 persen terhadap total penerimaan pajak dan 19,9 persen terhadap PDB.

“Pemerintah harus menciptakan transformasi ekonomi dan transformasi perpajakan. Ini kelemahan mendasar yang ada di bangsa ini yang gagal menaikkan pajak sehingga bergantung pada pajak rokok,” tandasnya.

Sumber: asiatoday.id

Read More

Permintaan Dunia Naik, Harga Komoditas Pertambangan Alami Tren Positif

NIKEL.CO.ID – Hingga periode akhir Juli 2021, harga beberapa komoditas pertambangan menunjukkan tren positif meski di tengah pandemi Covid-19.

Kondisi ini mempengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Agustus 2021.

Adapun ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021.

Komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsetrat timbal, konsentrat pasir besi, konsetrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian mengalami kenaikan dibandingkan periode bulan lalu. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya peningkatan permintaan dunia.

“Sementara konsentrat tembaga, konsentrat seng, dan konsentrat ilmenite mengalami penurunan harga. Sedangkan untuk konsentrat mangan dan pellet konsentrat pasir besi tidak mengalami perubahan,” kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dalam siaran resminya, dikutip Kompas.com, Sabtu (31/7/2021).

Lebih lanjut dia memaparkan, produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata pada periode bulan Agustus 2021 adalah konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) naik sebesar 1,26 persen, konsentrat timbal naik sebesar 6,29 persen, konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) naik sebesar 1,26 persen, konsentrat rutil naik sebesar 0,06 persen, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) naik sebesar 2,01 persen.

Sedangkan produk yang mengalami penurunan harga dibandingkan HPE periode sebelumnya adalah konsentrat tembaga turun sebesar 5,08 persen, konsentrat seng turun sebesar 2,29 persen, dan konsentrat ilmenit turun sebesar 3,08 persen.

Sementara itu, konsentrat mangan dan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) tidak mengalami perubahan.

Dia menjelaskan, perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil, bersumber dari Asian Metal dan Iron Ore Fine Australian.

Sedangkan perhitungan harga dasar HPE untuk konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan bauksit, bersumber dari London Metal Exchange (LME).

Lalu untuk produk pertambangan yang dikenakan BK meliputi konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian.

“HPE periode Agustus 2021 ditetapkan setelah memperhatikan masukan tertulis serta hasil koordinasi dengan berbagai instansi terkait,” ungkap Wisnu.

Sumber: KOMPAS

Read More

Faisal Basri Sebut 90 Persen Keuntungan Industri Nikel Diboyong ke China

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan Indonesia hanya menikmati keuntungan nilai tambah sebesar 10 persen dari industri bijih nikel di Morowali dan Konawe. Sedangkan sisanya sebesar 90 persen menjadi keuntungan bagi investor China yang membangun smelter di kawasan industri tersebut.

“Dari seluruh nilai yang diciptakan, dari proses olah bijih sampai produk smelter, maksimal yang tinggal di Indonesia 10 persen. Jadi 90 persen dinikmati China. Indonesia hanya dijadikan ekstensi untuk dukung industrialisasi China,” tutur Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 2021.

Faisal mengatakan pengembangan industri nikel di kawasan ekonomi khusus Morowali dan Konawe sampai saat ini belum memenuhi hilirisasi. Sebab, tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama penghasil beterai.

Menurut Faisal, perusahaan-perusahaan smelter itu hanya mengolah sebagian besar bijih nikel pig iron (NPI) dengan produk akhir maksimal 20-25 persen.
Dengan fasilitas yang ada, seperti tax holiday dan keringanan pajak ekspor, investor China dapat membeli olahan nikel setengah jadi ini dengan harga seperempat atau sepertiga lebih murah dari harga internasional.

Dampaknya bagi Indonesia, nilai ekspor akan naik. Namun nilai yang didapatkan Indonesia tidak maksimal.

“Makanya mereka berbondong-bondong datang. Kalau pabrik tetap di China, mereka beli dengan harga US$ 100 per ton atau kilogram, kalau pindah ke Indonesia bisa dapat US$ 25-35 saja,” ujar Faisal.

Sesampainya di China, nikel setengah jadi akan diolah lebih lanjut menjadi produk sendok, garpu, pisau, atau lembaran baja yang tahan karat dengan kualitas tinggi. Setelah menjadi produk-produk tersebut, Indonesia kembali mengimpornya dari China.

Cerita serupa telah diungkapkan Faisal di situs Faisalbasri.com beberapa waktu lalu. Ia menduga industri nikel hanya menjadi  sarang bagi praktik pemburuan rente besar-besaran.

“Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China,”  kata Faisal Basri dikutip dari tulisannya.

Sumber : tempo.co

Read More

Pemerintah Transparansi Perizinan Sektor Pertambangan

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan proses transparansi di dalam kegiatan industri pertambangan di Indonesia.

Dalam Sosialisasi Minerba yang digelar secara virtual, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian ESDM,Ridwan Djamaluddin, mengatakan tujuan hakikinya adalah pemerintah ingin memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin pihak dan kepada negara, jangan sampai negara dirugikan, dalam artian penerimaan negara berkurang.

Sementara bagi daerah, terang Ridwan, agar daerah menerima manfaat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, lalu bagi masyarakat luas agar publik mendapat lapangan pekerjaan.

Untuk badan usaha, kami ingin badan usaha di sektor Minerba ini sehat dan maju. Jika badan usaha bisnisnya bagus negara juga akan senang, negara akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini yang harus kita cermati bersama agar tidak ada lagi hambatan diantara para pihak terkait,” jelas Ridwan.

Selain itu, Ridwan mengungkapkan, pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Ini erat kaitannya dengan praktik di industri pertambangan yang memiliki risiko tinggi, padat teknologi, padat modal, jangan sampai faktor keselamatan terhadap masyarakat terancam karena praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan yang sangat merugikan lingkungan.

“Jangan sampai investasi yang telah ditanamkan di sektor pertambangan ini tidak membawa manfaat. Ini salah satu hal ingin kami amankan juga,” imbuhnya.

Kemudian terkait dengan aspek lingkungan, lanjutnya, amanah Undang-Undang sudah jelas bahwa lingkungan adalah bagian penting dari industri pertambangan.

“Artinya kita tidak boleh merusak secara massif lingkungan disekitar wilayah pertambangan dan harus menjaga citra industri pertambangan ini jangan sampai tidak ramah lingkungan. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” bebernya.

Untuk itu, Ridwan menegaskan, kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan tidak boleh diabaikan. Sementara, di sisi lain, adanya praktik pertambangan ilegal yang banyak terjadi, itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar.

“Aspek lain yang ini yang ingin saya tekankan adalah kita semua harus patuh terhadap ketentuan yang ada. Dalam beberapa hal ketentuan yang ada saat ini memang dirasa tidak sepenuhnya dapat melayani kebutuhan kita, akan tetapi dalam hal-hal tertentu jika ada kendala saya selalu mengatakan silahkan dikomunikasikan dan coba cari jalan keluarnya bersama-sama,” paparnya.

Ia kembali menerangkan, secara spesifik salah satu yang memicu Pemerintah (Ditjen Minerba) melakukan sosialisasi ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan kondisi yang nyata di lapangan dengan memperbarui dan merubah ketentuan yang ada.

“Kami masih banyak mendapat laporan bahwa asul-usul barang sering tidak jelas. Melihat hal tersebut, salah satu yang ingin kita ubah bahwa surat keterangan asal barang tidak lagi dibuat secara sepihak oleh badan usaha, melainkan harus dibuat oleh surveyor dan diketahui oleh pemerintah,” urainya.

“Ini sangat penting, bagi para pelaku usaha ini akan menghindari bapak-bapak dari tuduhan-tuduhan dan segala dosa dari ketidakjujuran itu. Kita juga akan menerapkan pengamatan dengan teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi Beben kerja kita dan juga efektivitas dan efisiensi,” sambung Ridwan.

Menurutnya, penggunaan citra satelit, foto, drone dan lain-lain, diupayakan oleh pemerintah untuk membuka transparansi, bahwa yang dilakukan oleh badan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Ridwan menjelaskan, sangat penting yang harus dilakukan oleh badan usaha yakni menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) sektor pertambangan.

Ia mengaku, dari 2345 perizinan yang bermasalah yang ditemukan oleh Ditjen Minerba, sebagain besar tidak mengajukan RKAB. Mungkin ini ada hubungannya dengan kebiasaan masa lalu yang sekarang sudah berubah.

“Kami tidak ingin mempersulit, tapi kami ingin meletakkan tata kelola yang baik, agar industri pertambangan kita makin kedepan makin baik. Itu esesiensinya, jadi kalau ada perubahan-perubahan tolong disikapi secara positif dan di komunikasikan. Ke depan kami akan membuat pola komunikasi secara digital dan online,” terangnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwasanya, masa transisi ini bukanlah masa yang mudah, tapi ini adalah pola baru untuk melakukan tata kelola di industri pertambangan ini agar lebih baik.

Terakhir, ia berpesan, jangan pernah memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada pejabat-pejabat yang ada di Ditjen Minerba dalam melakukan kegiatan pelayanannya. Hal itu sangat tidak baik dan akan merusak bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

“Mari kita lakukan sesuai ketentuan, jangan pernah melakukan praktik-praktik yang membawa kita kepada masalah-masalah legalitas negara,” tandasnya.

Sumber : ruangenergi.com

Read More

Tesla Kerjasama Dengan Australia, Bagaimana Nasib Negosiasi Dengan Indonesia?

NIKEL.CO.ID – Tesla, perusahaan raksasa kendaraan listrik itu menandatangani kerjasama dengan perusahaan nikel asal Australia. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, BHP Billiton telah berhasil mengamankan kontrak pasokan nikel untuk kendaraan listrik buatan Tesla.

Lebih lanjut soal perjanjian itu, nantinya Tesla akan mendapatkan pasokan bahan baku kendaraan listrik dari sebuah tambang di Australia Barat yang terkenal sebagai salah satu tambang nikel terbesar di dunia. Sebelumnya, komoditas nikel dari tambang tersebut digunakan untuk memasok pabrik baja stainless steel.

Permintaan nikel diprediksi akan mengalami lonjakan drastis dalam satu dekade mendatang, karena kendaraan listrik akan menjadi alat transportasi yang umum digunakan di masa depan.

Elon Musk sendiri beberapa waktu yang lalu mengaku bahwa keberadaan nikel di masa mendatang akan menjadi komoditas yang paling dibutuhkan, dan kekurangan akan nikel bisa menghambat efisiensi serta kapasitas penyimpanan baterai kendaraan listrik. Masalah utamanya adalah baterai akan membutuhkan biaya sangat besar untuk diproduksi.

Kerja sama antara BHP dengan Tesla itu pun memunculkan pertanyaan akan nasib proses negosiasi antara pemerintah Indonesia yang akan berperan memasok nikel ke perusahaan asal Amerika Serikat itu. Akankah, negosiasi itu atau batal?

Pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa proses negosiasi kerja sama itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Namun sejauh mana perkembangannya masih belum diungkap oleh pihak Kementerian.

Awal bulan Februari lalu, Tesla dikabarkan telah mengajukan proposal soal investasi ke pemerintah Indonesia. Pihak Kementerian mengatakan bahwa proposal tersebut berbeda dengan proposal yang diajukan perusahaan lain seperti CATL atau LG. Adapun perbedaannya adalah pada pengguna teknologi dasar.

Tesla nantinya kemungkinan besar akan melakukan investasi pada bidang Energy Storage System atau ESS. ESS sendiri merupakan teknologi yang mirip dengan power bank namun kapasitas daya sangat besar yang bisa menyimpan listrik sampai 100 MW.

Pihak Tesla juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki potensi untuk bisa mengombinasikan energi baru terbarukan dengan teknologi ESS yang dimiliki Tesla.

Sumber: duniatambang.co.id

Read More

Ifishdeco (IFSH) Optimistis Dengan Pasar Domestik

NIKEL.CO.ID – PT Ifishdeco Tbk (IFSH) optimistis dengan prospek pasar nikel domestik kendati pemerintah telah menutup keran ekspor bijih nikel.

Direktur Ifishdeco, Muhammad Ishaq mengungkapkan kehadiran proyek-proyek smelter membuat kebutuhan nikel domestik meningkat hingga 71,2 juta ton.

“Perseroan juga optimistis bisnis bijih nikel sangat prospektif. Oleh karena itu kami buat target 2 juta metrik ton, karena market di domestik juga sangat bagus,” kata Ishaq dalam Public Expose yang digelar virtual, Rabu (28/7/2021).

Sebagai informasi, Ifishdeco mematok target produksi untuk tahun ini meningkat dua kali lipat dari realisasi sepanjang tahun 2020 yang mencapai 781.767 MT. Ishaq mengungkapkan, kinerja sepanjang tahun lalu mengalami penurunan signifikan ketimbang 2019 menyusul pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel dan pandemi covid-19.

Mengutip laporan keuangan Ifishdeco, pada tahun 2020 penjualan mencapai Rp 395,57 miliar atau terkoreksi cukup dalam sebesar 63,55% year on year (yoy). Pada tahun 2019 pendapatan IFSH mencapai Rp 1,08 triliun.

Sementara itu, laba bersih pada tahun 2020 mencapai Rp 31,93 miliar atau terpangkas 71,43% yoy dimana pada tahun 2019 IFSH membukukan laba bersih Rp 111,79 miliar. Untuk itu, di tahun ini seiring peningkatan produksi, penjualan diharapkan dapat mencapai Rp 1,01 triliun.

Hingga kuartal I 2021, Ifishdeco mencatatkan kenaikan penjualan signifikan mencapai Rp 255,07 miliar atau terkerek hingga 386% yoy dimana pada periode yang sama di tahun sebelumnya hanya mencapai Rp 52,48 miliar.

Ishaq mengungkapkan kenaikan penjualan ini ditopang oleh produksi yang juga meningkat. Sepanjang kuartal I 2021, IFSH membukukan produksi nikel mencapai 425,56 ribu MT. Raihan nilai penjualan ini pun mencapai 25% dari target tahun ini.

Sementara itu, laba bersih IFSH pada kuartal I 2021 mencapai Rp 12,82 miliar. Pada kuartal I 2020, IFSH tercatat merugi Rp 45,09 miliar. Dalam catatan Kontan, perusahaan menargetkan belanja modal tahun ini bisa mencapai Rp 9 miliar. Capex itu digunakan untuk perbaikan jetty, pembelian alat laboratorium, kendaraan dan peralatan operasional.

Sumber: KONTAN

Read More

Faisal Basri: Jual Bijih Nikel Di Indonesia Harus Melalui Calo

NIKEL.CO.ID – Pakar Ekonomi Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian Nikel di Indonesia harus lewat Trader (calo) atau pihak ketiga.

Menurut Faisal, pembelian Nikel seharusnya bisa dilakukan kepada para penambang tanpa harus lewat perantara calo.

“Kemudian (Nikel) tidak boleh jual langsung (ke Smelter), harus lewat Trader. Jadi para penambang nggak boleh jual langsung (Nikel) ke pembeli,” kata Faisal Basri dalam kanal YouTube Refly Harun dikutip media ini Kamis, 29 Juli 2021.

Tak sampai disitu, kata Faisal Basri, kaki tangan atau calo untuk pembeli Nikel itu adalah orang Indonesia sendiri.

“Yang penting sekarang kenapa harus pake calo, kaki tangannya (Trader) di dalam negeri lah. Saya tidak bisa tunjukan, tapi itulah kaki tangannya di dalam negeri. Karena dia (calo) tak bisa beroperasi sendiri di Indonesia,” ungkap Faisal.

Bahkan jika pembelian Nikel tak disetujui menggunakan Calo, Faisal Basri menegaskan, China selaku pembeli utama Nikel di Indonesia mengancam memindahkan pabriknya ke Filiphina.

“Dengan ngancem-ngancem pindah ke Filiphina. Karena disana banyak Nikel. Mereka juga dapat bebas pajak keuntungan jika investasinya mencapai angka tertentu, bisa sampai 20-25 tahun, Tax Holiday,” tegas Faisal Basri.

Tak sampai disitu, Faisal Basri menuturkan, jika keuntungan para calo Nikel di Indonesia itu menaruh pundi-pundinya di luar negeri.

“Jadi untungnya mereka bawa pulang (ke China). Kemudian, dari smelter ini ekspor Indonesia naik, tapi tidak se-sen (Rupiah) balik ke Indonesia. Mereka (calo) taruh uangnya di luar negeri,” tutup Faisal Basri.

Sumber: Jurnal Medan (Pikiran Rakyat)

Read More

Profesor LIPI Buat Teknologi Ekstraksi Titanium dan Nikel

NIKEL.CO.ID – Profesor Riset Rudi Subagja dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengembangkan teknologi proses ekstraksi titanium, nikel dan tembaga. Teknologi ini bisa mendukung kemandirian industri nasional.

“Telah dikembangkan teknologi proses untuk memanfaatkan dan meningkatkan nilai tambah bijih ilmenit, nikel laterit kadar rendah, serta bijih tembaga malasit yang dimiliki Indonesia,” kata Rudi, Selasa (27/7/2021).

Rudi membacakan naskah orasi profesor risetnya berjudul “Pengembangan Teknologi Proses Ekstraksi Titanium, Nikel, dan Tembaga untuk Kemandirian Industri Nasional”. Rudi menuturkan Indonesia memiliki sumber daya mineral yang tersebar di beberapa daerah.

Mineral itu mempunyai peranan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Namun, sumber daya mineral tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya kemampuan teknologi.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Rudi mengembangkan teknologi proses ekstraksi untuk dapat memanfaatkan sumber daya mineral Indonesia. Khususnya bijih ilmenit, nikel laterit kadar rendah dan malasit.

Dari penelitian metalurgi ekstraksi yang dilakukan, Rudi mampu menghasilkan teknologi untuk membuat Titanium dioksida (TiO2) dari ilmenit Indonesia dan meningkatkan kandungan nikel dalam bijih nikel laterit kadar rendah Indonesia. Dia juga berhasil membuat logam nikel dengan kemurnian 99,7 persen, dan membuat logam tembaga dari bijih malasit.

“Teknologi proses pengolahan mineral yang dihasilkan menjadi modal dasar untuk menciptakan kemandirian industri nasional guna memanfaatkan dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia, melengkapi mata rantai industri nasional, serta mengurangi ketergantungan impor TiO2, logam nikel dan tembaga,” ujar Rudi.

Rudi mengatakan penelitian tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk secara bersama-mengembangkan beberapa industri. Industri tersebut yakni pembuatan TiO2 dari ilmenit Indonesia dengan menggunakan teknologi proses dekomposisi ilmenit dengan Natrium hidroksida (NaOH).

Selain itu, juga rekomendasi industri pengolahan bijih nikel laterit kadar rendah menjadi konsentrat nikel dengan menggunakan teknologi thermal upgrading. Hasil penelitian itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri pengolahan malasit menjadi logam tembaga dengan proses pelarutan asam sulfat, dilanjutkan dengan proses pemurnian larutan, dan electrowinning untuk mendapatkan logam tembaga.

Sumber: REPUBLIKA

Read More

LIPI: Terbatasnya Penguasaan Teknologi, Indonesia Belum Optimal Kelola Sumber Daya Alam

NIKEL.CO.ID – Peneliti Utama Metalurgi Proses Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Ir. Rudi Subagja menilai, walaupun memiliki banyak sumber daya, Indonesia belum melakukan pengolahan secara optimal karena terbatasnya penguasaan teknologi. Ia mengharapkan melalui risetnya terkait ekstrasi titanium, nikel dan tembaga, dapat mendukung kemandirian industri Indonesia.

“Industri Indonesia akan tersokong dengan adanya pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral. Semakin lengkapnya mata rantai industri nasional dan tentunya, dalam jangka panjang akan mengurangi ketergantungan impor TiO2, logam nikel dan tembaga,” kata Rudi dalam pembacaan orasi ilmiah sebagai profesor riset LIPI, Selasa (27/7/2021).

Ia menyatakan, teknologi proses pengolahan mineral yang dihasilkan akan menjadi modal dasar untuk menciptakan kemandirian industri nasional.

“Dengan memanfaatkan teknologi, maka dari ilmenit Indonesia dapat diperoleh Titanium dioksida (TiO2) dengan kandungan 95-98 persen. Dapat juga meningkatkan kandungan nikel pada bijih nikel laterit kadar rendah yang biasanya memiliki kandungan 1-2 persen akan menjadi nikel dengan kadar 99,7 persen dan membuat logam tembaga dari bijih malasit,” ucapnya.

Ia menguraikan, untuk pembuatan TiO2 dari ilmenit Indonesia, yang dilakukan adalah mengaplikasikan teknologi proses dekomposisi ilmenit dengan natrium hidroksida (NaOH) yang dilanjutkan dengan proses pelarutan dengan asam sulfat (H2SO4) dan proses hidrolisis larutan titanyl sulfat (TiOSO4).

“Sementara untuk industri pengolahan bijih nikel laterit kadar rendah menjadi konsentrat nikel dengan kadar lebih tinggi, akan menggunakan teknologi termal upgrading dan pembuatan senyawa nikel serta logam nikel akan menggunakan teknologi hydro dan elektrometalurgi,” ucapnya lagi.

Rudi menyebutkan pengembangan penelitian metalurgi ekstraksi ini akan mampu untuk menyokong program rencana induk pembangunan nasional Indonesia 2015 – 2035.

“Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi pada pemangku kepentingan yaitu kerja sama dengan pihak industri akan mengembangkan produk turunan ilmenit dan nikel laterit, pemanfaatan monasit secara optimal, pengembangan ilmenit dam nikel laterit untuk implant material, pengembangan urban minning process, ekstraksi logam dari lumpur anoda dan pengembangan proses geohydrometalurgi,” ujarnya.

Ia menyatakan semua hasil penelitian ini tidak akan bisa mendukung kemandirian industri nasional tanpa ada dukungan dari para pemangku kepentingan.

“Dengan adanya komitmen, kerja sama, dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam kebijakan akan menjadi modal dasar bagi para peneliti untuk lebih mendalami penelitian. Misalnya kebijakan keringanan, kemudahan perizinan dalam implementasi hasil penelitian dan peningkatan keberpihakan BUMN,” pungkasnya.

Sumber: cendananews.com

Read More