Setelah Tiga Kali Mangkir, Kejati Sultra Tetapkan Direktur PT Toshida Indonesia Jadi DPO

NIKEL.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berusaha untuk menuntaskan kasus korupsi pertambangan. Setelah menetapkan daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Ode, kejaksaan melacak keberadaannya.

Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Noer Adi mengatakan, saat ini pihaknya telah mengatongi surat penangkapan terhadap DPO La Ode Sinarwan Ode. Hasil pelacakan, posisi terakhir tersangka berada di Jakarta.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda  sudah berstatus buronan karena selalu  mangkir saat dipanggil jaksa terkait kasus korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara.

La Ode Sinarwan Oda merupakan salah satu tersangka korupsi tambang. Tiga tersangka lain telah ditahan.

Sarjono menambahkan La Ode Sinarwan Oda telah ditetapkan  sebagai tersangka kasus korupsi pertambangan bersama Mantan Plt Kadis Pertambangan Sultra Buhardiman, mantan Kepala Bidang Minerba Yusmin dan seorang Genera Manajer  PT Toshida Indonesia bernama Umar.

Ketiga tersangka telah dimasukkan ke penjara. Sejak jadi tersangka La Ode Sinarwan Oda telah dipanggil sebanyak tiga kali, namun mangkir.

Panggilan pertama 17 Juni, kedua 23 Juni dan panggilan terakhir awal Juli. Tersangka melalui kuasa hukumnya beralasan sakit, sehingga  tidak pernah menghadiri panggilan.

Kasus yang melibatkan keempat tersangka terkait dengan penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)  PT Toshida Indonesia. Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat UU Tipikor  no 31 /1999 seperti diubah dengan UU no 20/2001 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau paling lama 20 tahun penjara.

Penyelidikan kasus korupsi tambang berawal pada 2007, saat  PT Toshida mendapat IUP Pertambangan bijih nikel seluas 5.265,70 hektare  dari Bupati Kolaka. Pada 2010, lagi-lagi, perusahaan diberi izin IUP Operasi Produksi dengan luasan yang sama.

Namun, sampai sekarang PT Toshida dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perusahaan, yakni membayar pajak senilai total Rp190 miliar.

Sumber: Media Indonesia

Read More

Ini Daftar Daerah di RI Penyimpan Harta Karun Nikel Terbesar

NIKEL.CO.ID – Indonesia ternyata pemilik harta karun nikel terbesar di dunia. Indonesia disebut memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton Ni (nikel) atau setara 52% dari total cadangan nikel dunia yang tercatat mencapai 139.419.000 ton Ni.

Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019, dikutip dari booklet bertajuk “Peluang Investasi Nikel Indonesia” 2020 yang dirilis Kementerian ESDM.

“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku nikel dunia,” tulis keterangan data tersebut.

Lantas, daerah mana saja yang menyimpan harta karun nikel terbesar di Tanah Air? Berikut daftarnya, mengutip sumber yang sama dari data Kementerian ESDM 2020 tersebut.

1. Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

Sebesar 77% wilayah di daerah ini berpotensi pembawa mineralisasi dan belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Adapun cadangan bijih nikel di Sulawesi ini mencapai 2,6 miliar ton bijih.

Banyaknya sumber daya nikel di daerah ini tak ayal banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan. Hingga September 2020 tercatat IUP nikel di Sulawesi Tenggara mencapai 154 IUP dan 1 pemegang Kontrak Karya (KK), lalu 85 IUP di Sulawesi Tengah, dan 3 IUP di Sulawesi Selatan.

Ada tiga kawasan industri nikel di Sulawesi yakni:
1. Kawasan Industri Morowali
2. Kawasan Industri Konawe
3. Kawasan Industri Bantaeng.

2. Maluku, baik Maluku maupun Maluku Utara

Terdapat 43% wilayah potensi pembawa mineralisasi dan belum ada WIUP. Diperkirakan memiliki cadangan bijih nikel hingga 1,4 miliar ton bijih.

Maluku Utara menjadi daerah paling banyak pemegang IUP nikel di kawasan Maluku ini yaitu 44 IUP dan 1 KK, sementara Maluku hanya terdapat 2 IUP nikel.

Di Maluku Utara terdapat satu kawasan industri khusus nikel yakni di Weda Bay, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

3. Papua, termasuk Papua dan Papua Barat

Terdapat 98% wilayah potensi pembawa mineralisasi dan belum ada WIUP. Papua diperkirakan memiliki cadangan bijih nikel mencapai 0,06 miliar ton bijih.

Ada tiga IUP dan 1 KK di Papua Barat, dan 1 IUP dan 1 KK di Papua. Namun tidak ada kawasan industri khusus nikel di Papua maupun Papua Barat.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

TKA Dilarang Masuk Indonesia, Begini Respon Smelter Nikel

NIKEL.CO.ID – Pemerintah memutuskan untuk menutup pintu masuk bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penularan kasus Covid-19 yang semakin meluas.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli, mengungkapkan revisi aturan sudah dikeluarkan di mana tenaga kerja asing terutama dalam proyek strategis nasional sudah dibatasi.

“Sudah kita batasi dan tidak boleh masuk (WNA),” kata Yasonna, Rabu (21/7/2021).

Aturan ini harusnya berlaku pada 21 Juli 2021. Namun Yasonna mengatakan, akan ada masa transisi yakni 2 hari untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Setelah diskusi dengan Ibu Menlu perlu transisi 2 hari,” katanya.

Lantas, bagaimana tanggapan dari perusahaan smelter nikel di Indonesia yang menggunakan jasa TKA hingga ribuan orang, khususnya asal China yang tak lain negeri asal investor smelter ini?

CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus mengatakan, pihaknya akan patuh terhadap aturan pemerintah dan akan menyesuaikan operasional dengan kebijakan terbaru pemerintah. IMIP merupakan pengelola kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, di mana di dalamnya terdapat sejumlah smelter nikel, mulai dari Nickel Pig Iron (NPI) hingga stainless steel.

Adapun investor pengelola smelter di kawasan IMIP ini antara lain berasal dari China seperti Shanghai Decent Investment (Group) Co. Ltd, Tsingshan Holding Group.

“Kita IMIP patuh terhadap aturan dan menyesuaikan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/07/2021).

Dia pun mengatakan, operasional IMIP tidak akan terganggu dengan adanya kebijakan baru ini.

“Kegiatan di IMIP tidak terpengaruh signifikan,” ujarnya.

Dengan ditutupnya pintu masuk untuk TKA baru selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau kini disebut dengan PPKM Level 4, menurutnya TKA yang ada di proyek saat ini akan bekerja lebih lama di Indonesia.

Menurutnya, para pekerja ini juga memegang visa yang bisa diperpanjang di dalam negeri selama pandemi Covid-19.

“Mereka umumnya pemegang visa kerja yang bisa diperjanjang di dalam negeri semasa Covid ini,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Harita Group, perusahaan smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Anie Rahmi, Corporate Communications Manager Harita Group, mengatakan bahwa perusahaan akan patuh sepenuhnya pada semua aturan pemerintah.

“Tentu saja kami patuh sepenuhnya pada semua aturan pemerintah. Ini demi percepatan penanganan Covid-19, serta pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi Indonesia,” tuturnya.

Namun sayangnya dia enggan menyebutkan berapa jumlah pekerja TKA di smelter Harita di Pulau Obi ini.

Seperti diketahui, Harita Group melalui anak usahanya, PT Halmahera Persada Lygend, sudah resmi mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan teknologi HPAL di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Juni lalu, tepatnya 23 Juni 2021.

Smelter HPAL ini memiliki kapasitas produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebesar 365 ribu ton per tahun dan merupakan bahan baku dasar baterai kendaraan listrik.

Ini merupakan smelter HPAL pertama yang beroperasi di negara ini.

Diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, Rabu (23/06/2021), smelter HPAL ini menjadi pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Proyek ini diperkirakan memakan biaya mencapai lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$).

Perlu diketahui, peraturan larangan masuknya TKA ke Indonesia ini tertuang dalam Permenkum HAM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Dalam peraturan ini, sebelumnya Yasonna mengatakan, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.

“Dalam Permenkum HAM Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.”

“Dengan demikian, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Total 46 TKA China Tiba di Makassar, 20 Orang Belum Berizin Kerja

NIKEL.CO.ID – Stakeholder Relations Manager, Angkasa Pura I, Iwan Risdianto membenarkan adanya kedatangan puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk membangun smelter di Kabupaten Banteang, Sulawesi Selatan

“Iya benar, mereka (TKA) kerja kontrak perusahaan untuk (membangun) smelter,” kata Iwan seperti dilansir Antara, Senin (5/7/2021).

Menurut informasi, 20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7/2021) pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng.

Setiba di bandara, mereka langsung dibawa pihak perusahaan. Para TKA tersebut sudah dikarantina dan menjalani pemeriksaan swab atau usap PCR di Jakarta, sebelum tiba di Sulsel.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang juga membenarkan tentang kedatangan 20 orang TKA asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Sejauh ini, total tercatat 46 TKA asal Tiongkok telah memasuki Sulsel, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7/2021), sembilan orang pada 29 Juni, dan 17 orang pada 1 Juli.

“Dua puluh orang pekerja asing yang datang itu rombongan ketiga, totalnya sudah 46 orang,” sebutnya.

Sumber: detik.com

Read More

TKA Masuk Indonesia, Kabag Humas dan Umum Imigrasi: Mereka adalah pekerja PSN Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Bantaeng Sulsel

NIKEL.CO.ID  – Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, mengungkapkan bahwa sebanyak 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mendarat di Bandara International Makassar Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Huady Nickel-Alloy Indonesia Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.

“Berdasarkan pantauan di lapangan diketahui bahwa TKA tersebut mendarat di Bandara International Makassar Kabupaten Maros dengan pesawat Citilink QG-426 pada Sabtu, 3 Juli 2021 pukul 20.25 WITA dari Jakarta,” ungkap Arya dalam keterangannya, Senin (05/07/2021).

Ia menambahkan, seluruh TKA yang masuk ke Indonesia telah melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni 2021 yaitu sebelum Masa PPKM Darurat di Jawa dan Bali 3 – 20 Juli 2021.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa masuknya 20 TKA asing ke Wilayah Indonesia pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

Ia mengatakan, saat ini Pemerintah masih memberlakukan pelarangan orang asing masuk ke Wilayah Indonesia untuk mencegah lonjakan persebaran covid-19. Di mana, aturan pelarangan ini mengacu kepada Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru.

“Aturan ini mengecualikan masuknya orang asing untuk tujuan esensial seperti bekerja di Proyek strategis nasional, penyatuan keluarga, dan alasan kemanusiaan. Selain memenuhi persyaratan keimigrasian, orang asing yang masuk Indonesia harus lolos pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kemenkes sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri,” tutupnya.

PT Huady Nickel-Alloy Indonesia (HNI) merupakan perusahaan yang saat ini memulai investasinya di bidang industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel.

HNI membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral nikel di area seluas 50 hektar yang masuk dalam area Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Jadi Produsen Terbesar di Dunia! Ini 5 Wilayah Tambang Nikel di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan Indonesia menyumbang sekitar 30 persen produksi nikel dunia

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Bahkan, pada tahun 2020 lalu, diperkirakan Indonesia menyumbang sekitar 30 persen produksi nikel dunia atau setara dengan 760 ribu ton dengan jumlah cadangan total mencapai 174 juta ton. Indonesia pun berada di posisi pertama sebagai raja nikel dunia bahkan memiliki selisih yang cukup jauh dengan peringkat kedua, yaitu Filipina.

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan lokasi produksi nikel terbesar di dunia.

1. Morowali

Morowali yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah disebut sebagai pemilik kandungan nikel terbesar di Indonesia. Pertambangan nikel di daerah ini ada di sejumlah wilayah, mulai dari Bahadopi, Bungku Pesisir, Petasia Timur hingga Bungku Timur.

2. Kolaka

Kolaka disebut sebagai area produsen nikel terbesar kedua di Indonesia. Wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara ini memiliki luas wilayah lebih dari 3,2 ribu kilometer persegi. Produksi nikel yang ada di provinsi yang didominasi oleh gunung dan lereng ini terdapat di Kecamatan Pomalaa dan Latambaga. Sedangkan perusahaan yang mengoperasikan tambang nikel di daerah ini adalah PT Aneka Tambang.

3. Luwu Timur

Dengan luas wilayah sekitar 6,9 ribu kilometer persegi, Kabupaten Luwu Timur yang ada di Sulawesi Selatan ini juga dikenal sebagai salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia. Wilayah Malili dan Nuha menjadi area terbesar yang dijadikan sebagai lokasi pertambangan nikel utama. Bahkan, perusahaan tambang yang ada di Luwu Timur adalah perusahaan tambang terbesar di dunia, yaitu Vale Indonesia.

4. Halmahera Timur

Pertambangan yang ada di Halmahera Timur ini disebut sebagai salah satu yang paling lengkap. Pasalnya, wilayah penghasil nikel yang ada di Kecamatan Maba dan Wasilei ini tidak hanya mengambil bijih nikel tetapi juga terdapat pabrik smelter yang kemudian akan diolah menjadi logam yang bisa dimanfaatkan. Maka tak heran jika pertambangan yang ada di Provinsi Maluku Utara ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat sekitarnya.

5. Pulau Gag

Pulau Gag adalah salah satu gugusan dalam Kepulauan Raja Ampat. Berada di Papua Barat, pertambangan nikel yang ada di wilayah ini dioperasikan oleh anak dari PT Aneka Tambang yaitu PT Gag Nikel. Namun, kini pertambangan yang dilakukan di wilayah ini hanya digunakan untuk pengambilan sampel di Tanah Air.

Meningkatnya produksi mobil listrik di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran investasi pabrik nikel dunia. Bahkan, beberapa waktu lalu, salah satu perusahaan mobil listrik dunia, Tesla, sempat menyatakan akan melakukan investasi pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Indonesia.

Sumber: akurat.co

Read More

Selamatkan Nikel Sultra untuk Industri Indonesia

Berdasarkan temuan Tim Terpadu, ada banyak aktivitas pertambangan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Dari 528 IUP yang diterbitkan, 456 IUP berada di Kawasan hutan, dan hanya 34 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Oleh: H. Nur Alam, S.E., M. Si *)

PADA Minggu kedua bulan Juni tahun 2021 saya dikejutkan oleh pemberitaan tentang penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra di Kendari. Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara tambang yang dilakukan oleh PT. Toshida di Kabupaten Kolaka. Di sana Penyidik menemukan dokumen dan surat-surat yang ada keterkaitan dengan penyidikan PT. Toshida yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 190 miliar.

Tiga hari kemudian, mantan Kadis ESDM dan mantan Kabid Minerba Sultra serta dua orang petinggi PT. Toshida (Dirut dan General Manager PT. Toshida) ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kaget, pada saat yang sama ingatan saya terbang pada peristiwa yang menimpa saya beberapa tahun lalu, yang membuat saya harus menghuni Lapas Sukamiskin.

Pokok perkara yang dialamatkan adalah, saya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai Gubernur dalam penerbitan Izin Usaha Tambang. Padahal, bila dianalisa secara mendalam, di dalam aturan Perda, kewenangan teknis dalam menerbitkan IUP ada di tangan Dinas Pertambangan (ESDM).

Tapi yang terjadi, saya menghadapi sangkaan itu sendirian dan dijadikan tersangka tunggal. Saya melihat, yang dilakukan oleh Kejati Sultra kali ini adalah kerja audit investigasi khusus yang tidak main-main.

Penggeledahan yang dilakukan pada Senin, 14 Juni 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Setiyawan Nur Chaliq, dengan Anggota Tim Penyidik sebanyak 9 orang. Melihat semua itu dada saya berdebar oleh harapan baru, bahwa kali ini penanganan perkara perizinan tambang dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan benar.

Namun, Kejati Sultra mestinya melakukan pengusutan secara menyeluruh (tidak hanya menggeledah kantor Kepala Dinas ESDM Provinsi, tapi juga melakukan penggeledahan ke Kantor Kepala Dinas Kabupaten). Sebab dari Kabupatenlah semua kekacauan berawal (semua IUP dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kabupaten/Kota). Baru pada tahun 2016-2017 ada perubahan Undang-Undang yang isinya adalah, kewenangan mengeluarkan IUP diserahkan ke Provinsi.

Tapi sebenarnya, di tahun 2016-2017 itu sudah tidak ada lagi lokasi penambangan. Artinya, meski lahir kewenangan baru untuk provinsi, tapi lokasi (tambangnya) sudah habis. Sudah lebih banyak IUP daripada luas wilayah. Kantor Dinas ESDM Provinsi hanya melakukan pekerjaan meregistrasi ulang dan mengeluarkan rekomendasi CnC.

Kasipenkum Kejati Sultra, Doddy, MH menuturkan bahwa sejak tahun 2010 PT. Toshida menambang berdasarkan IUP di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Berarti, pada 2010 itu yang menerbitkan IUP PT. Toshida adalah Kabupaten (bukan Provinsi). Dan, dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT. Toshida adalah tidak membayarkan kewajiban kepada negara seperti membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penggunaan Kawasan Hutan atau PNBP-PKH, abai membayar royalti, membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Carut Marut IUP

Tahun 2008 (awal saya menjadi Gubernur), jumlah IUP di Sultra sebanyak 275. Namun, saat kewenangan berpindah ke pemerintah provinsi sesuai amanah UU 23 tahun 2014, jumlah IUP yang diserahkan pemerintah Kabupaten/Kota di tahun 2016 telah mencapai 528 IUP. Berarti, jumlah IUP meningkat tajam. Total luas wilayah IUP mencapai hampir 3 kali melebihi luas potensi kawasan yang mengandung deposit nikel di Sultra yakni 457.075 Ha. Selisih antara luas potensi deposit nikel dengan banyaknya IUP yang dikeluarkan tentu menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap motif penerbitan IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada November 2013 saya membuat laporan yang isinya adalah, saya membuka semua persoalan menyangkut pertambangan dari hulu sampai hilir. Dari mulai proses persiapan izin sampai dengan penyimpangan di perpajakan, soal eksploitasi, penyimpangan di angkutan, di pelabuhan, dan lain-lain.

Selanjutnya, saya melakukan upaya untuk mengatasi carut marut penerbitan IUP dan pengelolaan lahan pertambangan. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Surat Keputusan Gubernur No. 661 Tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, keuangan, dan perhubungan.

Selain itu, juga untuk mengetahui aspek legalitas pemegang IUP, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap perusahaan pemegang IUP, dan mencegah terjadinya kerugian negara melalui ketaatan dalam membayar kewajibannya bagi negara.

Tim Terpadu terdiri dari unsur pemerintahan dan penegak hukum yakni Gubernur, Kapolda, Kejati, Komandan Korem, Kepala BIN, jajaran Sekretariat Pemerintah, SKPD terkait, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sultra, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Pasi Intel Korem, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kendari, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Kepala BPKH Wilayah XXII Kendari.

Hal tersebut sejalan dengan Kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor bahan mentah mulai tanggal 12 Januari 2014, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012.

Berdasarkan temuan Tim Terpadu, ada banyak aktivitas pertambangan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Dari 528 IUP yang diterbitkan, 456 IUP berada di Kawasan hutan, dan hanya 34 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Kondisi ini berarti sebanyak 422 IUP belum mendapat IPPKH namun tetap melakukan penambangan dan hal itu ternyata dibiarkan saja oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengapa terjadi demikian? Patut diduga ada “main mata” antara pengusaha tambang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan dalam beberapa hal Kementerian ESDM bisa jadi terlibat juga, seperti pelaksanaan pelelangan di Kabupaten Kolaka yang saat itu belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya.

Penyimpangan juga ditemukan menyangkut administrasi dan legalitas yang meliputi prosedur perizinan yang tidak dipatuhi, tahapan kegiatan tidak berjalan sesuai ketentuan, termasuk pengurusan IPPKH sebelum dilakukan penambangan ore nikel bahkan setelah pasca tambang tidak dilakukan reklamasi. Belum lagi masalah tumpang tindih wilayah pertambangan, dan juga tidak adanya Rencana Kerja, Anggaran Biaya dan Laporan triwulan serta laporan tahunan.

Selain itu, beberapa perusahaan mengajukan izin ekspor menggunakan legalitas IUP lain, karena dia tidak memiliki CnC dan tidak ada persetujuan ekspor. Ditemukan pula adanya pelanggaran keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang sehingga menyebabkan kerugian negara akibat tidak terbayarnya kewajiban para pemegang IUP kepada negara yang bersumber dari pajak alat berat, PBB Pertambangan, dan royalti dan iuran tetap (Landrent).

Kerja besar Kejati Sultra kali ini pasti berangkat dari kian maraknya penambang illegal yang beroperasi di Sultra. Mereka mengeruk kekayaan sumber daya alam tanpa legalitas lengkap, sehingga mengakibatkan kerugian di berbagai aspek. Selain itu, ada banyak terjadi penyimpangan di sana. Mulai dari penyimpangan administratif, teknis, dan penyimpangan kewajiban kepada negara seperti regulasi, keuangan negara (royalti, pajak), penyimpangan di pelabuhan, dan lain-lain.

Penyimpangan juga terjadi di wilayah sosial kemasyarakatan, dimana hak-hak adat dan hak-hak masyarakat diabaikan. Banyak masyarakat Sultra yang dirugikan karena ganti rugi lahan hanya memperhitungkan tanaman tumbuh, padahal yang dituju adalah kandungan bahan mineral yang ada di dalamnya, yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Makanya saya juga melakukan upaya pengawasan agar pembodohan masyarakat oleh pihak-pihak yang hanya mau mengambil keuntungan semata tidak terus terjadi.

“Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia.” (Mahatma Gandhi).

 

Bicara tentang pertambangan illegal, memang bicara tentang persoalan yang sangat kompleks. Praktik yang terjadi di lapangan memang sangat barbar, adu kuat antar kelompok, adu beking, transaksi cost, penyelundupan asset negara, sampai pada maraknya transaksi gelap izin tambang dan izin-izin lain seperti CnC, quota, amdal dan RKAB – semua itu menjadi komoditas yang nilai transaksinya sangat tinggi.

Belum lagi kekacauan di seputar pelabuhan angkut atau jeti yang tidak semuanya memiliki izin (izin lokasi dan izin bangunan dan penggunaan). Jalan-jalan nasional untuk masyarakat umum juga banyak yang hancur karena setiap hari dilewati oleh mobil-mobil besar pengangkut tambang.

Sebenarnya masyarakat tahu bahwa selama ini memang terjadi pembiaran oleh instansi terkait, baik di daerah maupun pusat. Maka, menurut saya, tindakan Kejati Sultra merupakan langkah hebat untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam Sultra yang semakin terancam habis. Ancaman besar yang berdampak langsung pada sumber kehidupan, alam dan lingkungan di sana, termasuk juga manusianya.

Dulu, Dinas ESDM hanya digunakan sebatas “alat” untuk menjebak kepala daerah. Makanya, ketika ada izin yang menyalahi aturan yang diperkarakan dan dihukum adalah kepala daerahnya (bukan Kepala Dinas ESDM-nya). Dan itulah yang menimpa saya selaku Gubernur yang dijadikan tersangka dan dihukum, sedangkan Kepala Dinas ESDM dan jajarannya tidak ada yang terbawa. Mereka hanya dijadikan saksi.

Kerugian Jangka Panjang

Saya berharap betul, proses penegakan hukum kali ini benar-benar objektif dan tidak tebang pilih. Sebab, carut marut perizinan pengelolaan pengusahaan tambang di Indonesia, khususnya Sultra sudah sangat kronis dan melibatkan persekongkolan tingkat tinggi di lintas lembaga, dan juga oknum aparat pemerintah, termasuk oknum aparat hukum bersama korporasi.

Masih lekat dalam ingatan, awal tahun 2014 saya mempresentasikan hasil kerja Tim Terpadu kepada UKP4 bentukan Presiden SBY, atas penyimpangan pengusahaan tambang di Sultra.

Tapi anehnya, setelah itu justru saya malah diperkarakan, dan dijadikan tersangka tunggal dalam kasus izin pertambangan.

Dalam presentasi itu saya sampaikan bahwa, angka perhitungan perolehan dari aset yang dimiliki Sultra bisa untuk membiayai Indonesia sampai 200 tahun ke depan, dengan asumsi APBN saat itu yang Rp.1.500 Triliun. Namun sayang, hal-hal yang saya sampaikan itu tidak menjadi fokus pemerintah pusat untuk langsung menertibkan kekacauan yang terjadi di dunia pertambangan di Sultra, agar hasilnya bisa digunakan untuk masa depan Indonesia.

Siapakah yang bisa diharapkan untuk bertindak menyelamatkan Sultra? Mau sampai kapan para “perampok” dibiarkan menguras habis sumber daya alam di sana? Padahal, menyelamatkan Sultra adalah menyelamatkan masa depan Indonesia. Kalau kejahatan ini terus dibiarkan, kerugian pertama adalah mineral nikel akan habis karena tidak terbarukan, kita juga akan kehilangan kesempatan mengembangkan bahan baku menjadi bahan jadi industri strategis seperti baja stainless, baterai litium, dan berbagai industri turunan lainnya yang nilainya puluhan kali lipat dari nilai dasar ore.

Dampak lain lagi adalah, penerimaan negara sangat kecil dengan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Dan efek sosialnya adalah, masyarakat semakin miskin karena lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan darat dan laut yang mereka miliki dirampas habis, dan masih ditambah lagi dengan ancaman datangnya bencana alam akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas penambangan. Dan cadangan potensi untuk masa depan bangsa dan generasi penerus sudah pasti terkuras habis, karena rusaknya ekosistem akibat tercemarnya darat dan laut oleh kegiatan penambangan yang tidak memenuhi prosedur.

Sejatinya, bumi ini adalah rumah kita bersama. Adalah tanggung jawab umat manusia untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya. Maka, mari kita jaga dan rawat bumi Sulawesi Tenggara. Menyelamatkan Sultra adalah Menyelamatkan Indonesia.(***)

*) Penulis: Gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2013 dan 2013-2018

Sumber: penasultra.id

Read More

Bupati Parigi Moutong Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Tanah Berpotensi Nikel

NIKEL.CO.ID – Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu mengimbau masyarakat Parimo tak mudah terprovokasi terkait adanya potensi nikel di KEK.

Hal tersebut akibat adanya isu berkembang ditengah masyarakat potensi adanya nikel.

Nikel tersebut menurut isu liar di masyarakat, berada di sebagian lintasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Parigi Moutong.

Samsurizal menegaskan, aparat desa agar tidak membuat isu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Akibat itu, membuat masyarakat memikirkan tentang tanah di desanya tersebut.

“Kasihan masyarakat kita dibuat menghayal tentang tanah di desanya. Masyarakat sudah menghayal katanya mereka akan kaya mendadak jika tanahnya yang kena jalur kawasan KEK dibeli karena didalamnya terdapat Nikel,” sebut Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu, Senin (28/6/2021).

Mantan Komandan Peleton 3/A Yonif 501/KOSTRAD Pare-pare itu menyebutkan, isu adanya nikel KEK di Parimo sudah ditanyakan kepada pengelola KEK Tawaili, Kota Palu.

Pengelola KEK Kota Palu, Mulhanan Tombolotutu merupakan sepupu dari Samsurizal mengatakan tidak benar adanya issu dibawah tanah untuk lintasan kawasan KEK ada Nikel.

Kata Toni sapan akrab Mulhanan, Nikel dibawa dari Kabupaten Morowali yang rencananya melewati lintasan KEK jalur kebun kopi atau Marantale tembus di kawasan KEK Tawaili.

Bupati Parimo dua periode itu mengingatkan kepada masyarakat dan aparat desa khususnya, untuk mentaati aturan sesuai Keputusan Presiden (Kepres) nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

“Saya minta kepala OPD terkait, agar segera melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum untuk memproses oknum yang melanggar aturan, ” tandas mantan Komandan Kompi A YONIF 501/KOSTRAD tersebut.

Sumber: Tribunnews

Read More

Lima Lokasi Penghasil Nikel di Indonesia, Prospek Cuan untuk Pasokan Baterai Mobil Listrik Dunia

NIKEL.CO.ID – Kekayaan alam Indonesia begitu banyak. Dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, sudah selayaknya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa sehingga tak melulu mengandalkan produk-produk luar negeri.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah nikel. Ternyata, di Indonesia tercatat sejumlah daerah penghasil nikel terbesar.

Sejalan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang ingin Indonesia dikenal dunia sebagai negara industri penghasil baterai kendaraan listrik menyusul rencana pemerintah untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

“Indonesia sudah saatnya keluar menjadi pemain terbesar dunia sehingga dunia mengenal Indonesia tidak hanya sebagai Bali, tapi dunia harus mengenal Indonesia sebagai negara industrialis yang menghasilkan baterai mobil (listrik),” katanya dalam webinar “Prospek dan Tantangan Industri Baterai Nasional” yang digelar Universitas Indonesia, Kamis (24/6/2021).

Ia menuturkan selama ini Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, mulai kayu, emas, ikan, hingga batubara. Namun, selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi dalam negeri karena semuanya diekspor mentah.

Pemerintah pun bertekad melakukan transformasi ekonomi sehingga nilai tambah bisa dinikmati di dalam negeri, salah satunya dengan terus mendorong hilirisasi.

Bahlil menjelaskan Indonesia memiliki 25 persen cadangan nikel dunia dan peluang itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk bisa mengembangkan baterai kendaraan listrik.

Pengembangan baterai kendaraan listrik dinilai jadi peluang besar karena komponen utamanya yakni nikel, mangan dan kobalt tersedia di Indonesia. Baterai juga merupakan komponen utama yang porsinya mencapai separuh dari kendaraan listrik.

“Di Eropa, pada 2030, 70 persen mobilnya sudah beralih dari fosil ke energi baru terbarukan. Bahkan juga di beberapa negara di Asia dan Amerika Latin, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara. Kita beruntung untuk energi baru terbarukan untuk mobil, 50 persen komponennya itu adalah baterai dan ternyata bahan baku utamanya nikel. Nikel di Indonesia itu cadangannya 25 persen dari total cadangan dunia,” ungkap dia seperti dikutip dari Antara.

Bahlil pun mengungkapkan pemerintah menyusun berbagai langkah komprehensif untuk bisa mendorong para investor masuk dan berinvestasi di Indonesia.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menghentikan ekspor bijih nikel sejak akhir Oktober 2019. Bahlil mengaku langkahnya untuk menghentikan ekspor bijih nikel itu sempat membuatnya didemo oleh para pengusaha.

“Saya didemo 1,5 bulan oleh teman-teman saya pengusaha. Tapi apa yang terjadi, mulai sekarang kita harus berpikir untuk negara kita. Tidak boleh lagi kita terlalu banyak ekspor material bahan baku. Ekspor kita di zaman sekarang dengan zaman VOC hampir sama saja, tidak ada perbedaan. Komitmen kita adalah mendorong terjadinya industri,” katanya.

Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tercatat hingga Juli 2020 total neraca sumber daya bijih nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton.

Lantas, daerah mana saja yang menjadi penghasil nikel terbesar di Tanah Air? Melansir goodnewsfromindonesia, berikut ini daftarnya:

1. Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Di Pulau Sulawesi tepatnya di daerah selatan, Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki luas wilayah 6.944,98 km persegi menjadi sumber penghasil nikel terbesar selanjutnya yang dimiliki Indonesia.

Pertambangan nikel yang terdapat di wilayah ini berada di dua kecamatan yaitu Malili dan Nuha.

Perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Luwu Timur tepatnya di Kecamatan Nuha, Desa Sorowako, merupakan perusahaan tambang terbesar dunia yang beroperasi di tanah air, yaitu Vale Indonesia.

2. Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kekayaan alam berupa nikel juga dapat ditemui di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu Kolaka, yang didominasi gunung dan lereng.

Kabupaten satu ini awalnya memiliki luas wilayah 2.959 km persegi, namun kemudian mengalami dua kali pemekaran wilayah di area utara dan timur, sehingga membuat Kolaka saat ini memiliki luas wilayah 3.283,59 km persegi yang mencakup daratan dan kepulauan.

Wilayah pertambangan nikel yang berada di Kolaka dapat ditemui di Kecamatan Pomalaa dan Latambaga, di mana perusahaan tambang terbesar yang berada di daerah tersebut merupakan perusahaan dalam negeri milik negara, yaitu PT Aneka Tambang.

3. Morowali, Sulawesi Tengah

Masih di Pulau Sulawesi, terakhir adalah Morowali merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang juga punya nikel banyak.

Dengan luas wilayah 3.037 km persegi dan total penduduk sebanyak 158.510 jiwa per tahun 2020. Wilayah ini termasuk ke dalam daftar daratan dengan sumber kandungan nikel terbesar di Indonesia.

Pertambangan nikel yang berada di Kabupaten ini tersebar di beberapa wilayah, di antaranya daerah Bahadopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, dan Petasia Timur.

Walau memiliki beberapa wilayah pertambangan, namun pemerintah daerah Morowali rupanya tetap tegas dalam menerapkan kebijakan pertambangan dengan peraturan eksplorasi sewajarnya bersamaan dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

4. Halmahera Timur, Maluku Utara

Berpindah dari Sulawesi, pada daratan Maluku tepatnya wilayah Halmahera Timur juga menjadi lokasi dari sumber nikel terbesar yang dimiliki Indonesia. Sebaran sumber nikel di Halmahera Timur dapat ditemukan di Kecamatan Maba dan Wasilei.

Tidak hanya semata-mata pertambangan yang mengambil bijih nikel untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah lain untuk diolah, pada wilayah ini sekaligus terdapat pabrik smelter (peleburan) yang memproses reduksi bijih sehingga menjadi logam unsur yang dapat dimanfaatkan.

Karenanya, tidak heran jika industri nikel yang berada di wilayah ini justru menjadi salah satu sumber perekonomian dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, terutama di daerah Halmahera Timur.

5. Pulau Gag, Papua Barat

Bergeser ke timur, tidak hanya memiliki kekayaan alam berupa emas, wilayah Papua rupanya juga memiliki kekayaan nikel yang layak diperhitungkan. Sumber nikel dapat ditemui di Pulau Gag yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Raja Ampat.

Pertambangan yang beroperasi di wilayah ini pun dikelola oleh PT Aneka Tambang melalui anak usahanya PT Gag Nikel.

Walau begitu, seiring dengan pemeliharaan lingkungan dan penetapan wilayah Pulau Gag sebagai hutan lindung yang dijalankan oleh pemerintah setempat, kegiatan pertambangan yang dilakukan di Pulau Gag hanya sebatas eksplorasi untuk kepentingan pengambilan sampel dan observasi nikel di tanah air.

Sumber: kompas.tv

Read More

Eksploitasi Nikel Perlu Dibarengi Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang

NIKEL.CO.ID – Industri pertambangan dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan struktur masyarakat. Ribuan hektar lahan terbuka dan laut tercemar, yang semuanya berdampak buruk pada masyarakat di lingkar tambang. Diperlukan strategi dan komitmen bersama agar masyarakat tetap berdaya di tengah euforia kendaraan listrik yang rendah emisi dengan nikel sebagai komponen utamanya.

Hal itu mengemuka dalam diskusi virtual saat peluncuran Laporan Studi Lapangan Kondisi Lingkungan Tambang Nikel oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Rabu (23/6/2021). Studi tersebut memotret kondisi lingkungan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng), dua daerah episentrum pertambangan dan pengolahan nikel. Studi dilakukan selama Januari-Februari 2021.

Nikel merupakan material kunci kendaraan listrik, yakni bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Kendaraan listrik digadang-gadang rendah emisi atau ramah lingkungan. Negara maju saat ini berlomba-lomba menghasilkan kendaraan listrik. Indonesia tak ketinggalan dengan rencana besar membentuk perusahaan penghasil baterai kendaraan listrik.

Direktur Walhi Sultra Saharuddin menuturkan, dari studi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara, ditemukan perubahan sosial dalam struktur kehidupan masyarakat. Di Kolaka, misalnya, warga yang dulu bertani atau berkebun serta melaut perlahan berubah menjadi pekerja pabrik atau buruh.

”Nelayan yang dulu bebas mencari ikan di perairan Kolaka harus keluar lebih jauh karena laut yang berubah setelah puluhan tahun mendapat pengaruh dari industri tambang nikel. Karena kondisi itu, sebagian nelayan kini bekerja di tambang. Para ibu di Tanggetada, Kolaka, bahkan sekarang harus menjadi pemecah batu bersama anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup,” kata Saharuddin.

Secara umum, lanjut Saharuddin, sebanyak 25.808 warga di dua kecamatan lingkar tambang nikel di Kolaka perlahan harus mengubah pola hidup dari masyarakat agraris dan nelayan menjadi masyarakat industri. Hal ini tidak diimbangi dengan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan penghidupan, juga peningkatan kemampuan secara masif.

Hal sama terjadi di Konawe Utara dengan 54 izin usaha pertambangan (IUP). Daerah itu dieksploitasi untuk pertambangan nikel. Produksi pertambangan mengubah wajah daratan hingga lautan, yang berkonsekuensi terhadap terjadinya degradasi lingkungan.

Di kabupaten tersebut, setiap tahun terjadi banjir. Banjir bandang pada 2019 merugikan Konawe Utara senilai Rp 600 miliar.

Dugaan pencemaran karena pertambangan dan pengolahan nikel juga terjadi di Kabupaten Morowali, Sulteng, terutama di wilayah pesisir, yakni Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Menui Kepulauan. Pertambangan nikel di Morowali terkonsentrasi di tiga kecamatan, yakni Bahodopi, Bungku Timur, dan Bungku Pesisir.

Ada 43 IUP dengan wilayah kelola 81.696 hektar atau 24,5 persen dari luas daratan Morowali. Selain pertambangan nikel, sejak 2016, beroperasi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Bahodopi, kawasan industri yang menampung perusahaan-perusahaan pengolah ore (material mentah mengandung nikel).

”Laut di daerah-daerah tersebut tercemar limbah sisa pertambangan (sisa galian ore nikel) yang terbawa air pada musim hujan sehingga laut menjadi berwarna kecoklatan. Material tersebut kemudian mengendap menjadi lumpur di dasar laut mencemari ekosistem mangrove dan ekosistem laut,” kata Kepala Departemen Advokasi Walhi Sulteng Khaeruddin di Palu, Sulteng.

Nelayan di Desa Lafeu, Kecamatan Bungku Pesisir, misalnya, sebelum pertambangan masif di sekitar wilayah tersebut dan di daerah hulu memanen ikan melimpah berton-ton dalam sehari. Namun, saat ini, tangkapan nelayan sudah tidak melimpah seperti dulu lagi. Ikan sulit berkembang biak di sekitar pesisir karena dasar laut sudah dipenuhi lumpur.

Hal sama terjadi di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi. Selain endapan sisa galian ore, air laut juga diduga tercemar karena limbah cair panas dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan PT IMIP. Limbah cair panas yang dialirkan ke perairan Desa Fatufia menyebabkan kenaikan suhu air laut 39 derajat celsius. Kondisi tersebut mengganggu ikan dan aktivitas keramba jaring nelayan setempat.

”Dengan situasi tersebut, nelayan tidak bisa lagi melaut di perairan setempat. Mereka akhirnya melaut hingga 50 mil (sekitar 80 kilometer) dari pesisir yang berdampak pada makin tingginya ongkos produksi mereka menangkap ikan. Nelayan kebanyakan memiliki armada dan alat produksi sederhana,” ujar Khaeruddin.

Saat dimintai tanggapan terkait dugaan pencemaran pertambangan di Morowali, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulteng Haris Kariming mengatakan, kewenangan dan pengawasan bidang mineral dan batubara sudah diserahkan ke pemerintah pusat.

Limbah itu sama sekali tak mengandung unsur kimia. Air laut dipakai untuk menghemat penggunaan air tawar.

Adapun soal limbah cair panas dari PT IMIP, Juru Bicara PT IMIP Dedy Kurniawan menyatakan keberadaan limbah tersebut benar. Namun, area yang terkena dampak limbah cair panas itu bukan area tangkapan ikan. Titik tersebut masih berada di pinggir laut yang dangkal. Saat surut, titik tersebut menyembul dengan jelas.

Dia menjelaskan, limbah cair tersebut air laut yang disedot melalui pipa besar untuk mendinginkan boiler pembangkit listrik tenaga uap. Air itu lalu dikembalikan ke laut. ”Limbah itu sama sekali tak mengandung unsur kimia. Air laut dipakai untuk menghemat penggunaan air tawar,” ujarnya.

Strategi

Saharuddin mengatakan, eksploitasi nikel untuk energi ramah lingkungan dengan wujud mobil listrik hanya memberikan keuntungan pada pemodal besar. Di sisi lain, masyarakat kecil, terutama di lingkar tambang, hanya menanggung dampak buruk pertambangan nikel, baik polusi, degradasi lingkungan, perubahan sosial, maupun bencana.

Perusahaan dan pemerintah, menurut Khaeruddin, harus bertanggung jawab atas kondisi di lingkar tambang. Bentuknya dengan memperbaiki tata kelola lingkungan pertambangan dan pengolahan nikel demi kelestarian lingkungan. Selain itu, perusahaan-perusahaan tambang harus memulihkan kondisi laut yang tercemar saat ini.

”Bersama pemerintah, mereka juga perlu membantu nelayan dengan alat produksi yang memadai agar bisa melaut jauh sebagai bentuk adaptasi terhadap pencemaran pesisir,” katanya.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono menyampaikan, transisi energi yang terjadi saat ini penting untuk dikawal, terutama dampak terhadap masyarakat. Terjadinya perubahan skala besar di lingkup global dengan kendaraan listrik seharusnya tidak meminggirkan masyarakat yang notabene berada di sumber energi untuk model transportasi tersebut.

”Kami setuju ada transisi energi yang adil, tetapi harus dilengkapi transisi material yang adil. Transformasi global tidak hanya meminggirkan masyarakat, tetapi juga tidak memberikan dampak buruk dan sudah seharusnya memberikan manfaat untuk masyarakat lingkar tambang nikel,” katanya.

Perubahan strategi energi, kata Direktur Program Koaksi Indonesia Verena Puspawardani, memerlukan kerangka pengaman yang jelas dan terukur. Kerangka pengaman penting untuk diterapkan ke wilayah yang menjadi sumber nikel. Tidak hanya terkait perubahan struktur sosial masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, dampak lingkungan, dan setiap aspek di dalam industri nikel.

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari Syamsu Anam menjelaskan, puluhan tahun industri nikel berjalan, tidak banyak mengubah kondisi ekonomi masyarakat. Malah, semakin hari industri ini hanya mengeksploitasi alam hingga kehidupan masyarakat.

Berkembangnya industri nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, tutur Syamsu, seharusnya berdampak positif bagi daerah atau skala nasional. Akan tetapi, sektor ini hanya sektor terbatas yang tidak semua orang bisa masuk di dalamnya.

”Jika tidak memiliki modal besar, masyarakat harus memiliki keterampilan. Namun, jika tidak punya keduanya, hanya akan menjadi penonton dan menerima dampak buruknya saja. Diperlukan adaptasi yang dilakukan secara kontinu,” ucapnya.

Adaptasi tersebut, ia melanjutkan, bukan melakukan migrasi atau berpindah sektor pekerjaan, melainkan mengembangkan sektor tersebut untuk kebutuhan industri setempat. Misalnya, petani atau nelayan menjadi pemasok hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus meningkat.

Sumber: Kompas.id

Read More