Perusahaan Tambang Asal Tiongkok Menunggak Pajak Rp26 Miliar

NIKEL.CO.ID – PERUSAHAAN tambang nikel asal Tiongkok, PT Virtue Dragon Nikel Industri, sudah sejak 2017 beroperasi di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Namun, seperti diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara Yusuf Mundu, kemarin, perusahaan itu terus menunggak pembayaran pajak air permukaan.

“Total tunggakan mereka mencapai Rp26 miliar. Sejak beroperasi pada 2017 hingga sekarang, perusahaan itu belum membayar pajak air permukaan,” lanjut Yusuf.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah sudah dua kali melakukan penagihan, namun perusahaan itu tidak memiliki ikhtikad baik.

Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Sulaweswi Tenggara  telah melakukan pertemuan dengan salah satu direktur perusahaan itu. Yang bersangkutan berjanji akan membayar pajak sesuai tagihan, sebesar Rp26 miliar.

“Namun, sampai sekarang PT Virtue belum juga melaksanakan kewajibannya,” tambah Yusuf.

Badan Pendapatan Daerah akan memberikan saksi badan hukum atau penyitaan jika PT Virtue Dragon Nikel Industri tidak melakukan pembayaran pajak air permukaan karena penagihan pajak merupakan paksaan. Saat ini Badan Pendapatan Daerah masih berupaya melakukan penagihan secara persuasif.

“Kami akan segera mengirim surat penagihan kesekian kalinya dalam waktu dekat,” ungkap Yusuf.

PT Virtue Dragon Nikel Industri merupakan  perusahaan asal Tiongkok yang menanamkan investasinya dengan membangun smelter nikel di Desa Morosi.

Selain PT Virtue, kelompok usaha ini juga mendirikan PT Obsidian Stainless Steel yang mengolah bahan tambang stainless, juga di Konawe.

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

Sudah Teruji, ESDM Sebut Teknologi STAL Terobosan Strategis Olah Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM, Iman Sinulingga memaparkan finalisasi pengujian atau validasi teknologi Step Temperature Acid Leach (STAL), pada Selasa (6/4/2021) di Bogor.

Berdasarkan paparan hasil akhir uji validasi tersebut, teknologi STAL terbukti mampu meningkatkan recovery Nikel (Ni) dan Kobalt (Co) hingga mencapai 94% Ni dan 95% Co.

“Kami menyambut baik hasil pengujian validasi teknologi yang sudah dilakukan tim PSDMBP, tim ITB Prof. Zaki (Prof. Zaki Mubarok), dan tim PT TMM (PT Trinitan Metals & Minerals Tbk), dengan hasil recovery nikel dan kobalt yang bisa mencapai 94% nikel dan 95% kobalt. Merupakan hasil yang membanggakan, sehingga teknologi STAL ini dapat dikatakan sudah teruji,” ujar Iman Sinulingga.

Adapun, teknologi STAL merupakan teknologi pengolahan mineral secara hidrometalurgi, yang dikembangkan oleh TMM dan dimiliki oleh PT Hydrotech Metal Indonesia (HMI). Teknologi karya anak bangsa ini disebut mampu mengkonversi bijih nikel laterit berkadar rendah menjadi Pregnant Leach Solution (PLS) dalam waktu 4 jam, serta dapat diolah ke produk lanjutannya seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

Menurut Iman Sinulingga, pengembangan teknologi STAL yang mampu mengolah bijih nikel laterit berkadar rendah merupakan terobosan teknologi yang sangat strategis. Lebih lanjut, Iman juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung agar penerapan teknologi STAL dapat segera diwujudkan dalam skala industri, sehingga bahan baku nikel berkadar rendah dapat termanfaatkan.

“Kami juga mengetahui bahwa tim ahli TMM telah melakukan kajian komersialisasi, dimana teknologi STAL pada skala industri sudah dinilai layak secara ekonomi. Sehingga, kami berharap agar TMM dapat segera mewujudkan suatu industri baterai listrik dengan memanfaatkan Ni-Co laterit berkadar rendah,” kata Iman Sinulingga.

Pada kesempatan yang sama, ahli hidrometalurgi dari ITB, Prof. Zaki Mubarok mengatakan bahwa teknologi STAL terbukti mampu mengolah bijih nikel kadar rendah secara efektif. Secara teknis, kata dia, teknologi STAL sudah bisa mengekstraksi nikel dengan recovery yang baik, kemudian konsumsi asam juga bisa diturunkan dibandingkan dengan direct leaching.

“Untuk nikel bervariasi pada rentang 87-94%, sementara untuk kobalt pada rentang 90-95%. Tergantung pada variabel prosesnya. Menurut saya itu sudah positif ya. Jadi, teknologi STAL justru lebih cocok untuk bijih nikel laterit yang kadar rendah,” tutur Prof. Zaki.

Sementara itu, Direktur Utama TMM, Petrus Tjandra mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Bapak Iman Sinulingga dan tim PSDMBP Badan Geologi Kementerian ESDM, maupun Prof. Zaki Mubarok dan tim Kelompok Keahlian Teknik Metalurgi ITB Bandung atas dukungan dan pendampingan yang diberikan dalam melakukan pengujian terhadap teknologi hidrometalurgi STAL.

“Kami berharap agar teknologi STAL yang kami kembangkan ini dapat berkontribusi secara penuh dalam mendukung cita-cita hilirisasi nikel di Indonesia.” pungkas Petrus Tjandra.  (Admin)

Read More

Pemerintah Pastikan Aktivitas Enam IUP di Kawasan Industri Konawe Utara Tidak Terganggu

NIKEL.CO.ID – Enam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut) dipastikan tak akan terganggu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Konut, Muhardi Mustafa.

Keenam IUP dimaksud adalah PT. Stargate Pasific Resource (SPR), PT. Alam Raya Indah (ARI), PT. Bhumi Karya Utama (BKU), PT. Cipta Djaya Surya (CDS), PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) dan PT. Wisnu Mandiri Batara (WMB).

Kata Muhardi, keenam IUP tersebut nantinya akan berperan sebagai penyanggah industri alias penyuplai ore nikel. Bukan untuk dikuasai IUP-nya oleh investor kawasan industri.

“Nasib enam perusahaan pemegang IUP ini tambah bagus kedepannya. Pengelola kawasan tidak muluk-muluk. Secara ekonomis menginginkan mereka (pemegang IUP) sebagai penyanggah dan penyuplai ore ke industrinya,” kata Muhardi belum lama ini, seperti dikutip dari penasultra.id.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konut mengadakan pertemuan bersama enam pemilik IUP di salah satu hotel di Kota Kendari pada 10 Maret 2021 lalu.

Dalam pertemuan yang dibuka langsung Bupati Konut Ruksamin, tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana pengembangan kawasan industri pertambangan Konut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jika disepakati oleh para pemegang IUP, proyek tersebut selanjutnya akan disodorkan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian RI.

Namun, dalam pertemuan tersebut dikabarkan salah satu dari pemegang IUP menolak untuk ikut bertandatangan.

Menurut Muhardi, investor kawasan industri Konut membutuhkan dukungan tertulis dari enam pemegang IUP untuk perluasan areal. Hal itu perlu dilakukan guna menguatkan pihak rekanan untuk bermitra dengan investor kawasan industri tersebut. Dukungan tertulis itu berbunyi keenam perusahaan bersedia wilayahnya masuk dalam kawasan industri.

“Itu hanya penguatan secara administrasi. Kami tim tidak dalam posisi memaksa. Respon perusahaan juga sangat baik. Sebagian besar sudah menandatangi berita acara dukungan,” ujar Asisten II Setda Konut itu.

Sejauh ini, kawasan industri yang terletak di sebagian Kecamatan Langgikima dan Lasolo Kepulauan itu sudah mulai disosialisasikan untuk pembebasan lahan warga yang berada diatas lahan berstatus areal penggunaan lain (APL). Pemerintah daerah dalam urusan ini memberikan keleluasaan terhadap investor dan warga bertransaksi langsung.

Adapun total luasan areal Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) ini seluas 2.600-an Ha yang terdiri dari dua blok. Blok 1, 559 Ha dan blok 2 seluas 2.067 Ha.

Dari luasan areal itu, menurut Murhadi, sama sekali tidak menyentuh wilayah enam IUP. Sebab, wilayah yang akan ditempati kawasan industri berada di blok 1 yang juga memiliki potensi mineral logam berupa nikel.

“Kami berpegang pada regulasi. Tidak ada regulasi untuk mencaplok IUP perusahaan lain,” tutur Murhadi.

Tim percepatan pembangunan kawasan industri Konut sangat mendukung dan berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan karena program ini sinergi dengan program Presiden, Joko Widodo. Pemkab Konut bertekad tidak mau lagi jadi penonton sekaligus penyedia ore nikel untuk smelter di daerah lain.

Sumber: siberindo.co

Read More

Bahlil Siap Fasilitasi Eksekusi Investasi Mangkrak di Konawe Selatan

NIKEL.CO.IDKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) di Kabupaten Konawe Selatan dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu siang, 31 Maret 2021.

Didirikan sejak tahun 2013 lalu, PT BSI merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya dengan realisasi investasi sebesar USD23 juta.

Selama dua tahun terakhir ini, PT BSI berhenti berproduksi karena menghadapi kendala terkait inefisiensi produksi. Selama ini perusahaan menggunakan kokas batu bara sebagai bahan bakar produksi. Ke depan agar lebih efisien, PT BSI akan mengubah teknologi dari Blast Furnace menjadi Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF) dengan rencana investasi USD 110 juta.

Dalam kunjungannya, Bahlil menyampaikan bahwa dengan perubahan teknologi menggunakan RKEF tersebut, maka perusahaan akan lebih efisien dalam produksinya. Investasi yang dijalankan PT BSI dapat diadopsi oleh para investor lokal dengan investasi tidak terlalu besar serta penggunaan teknologi yang tidak terlalu rumit.

“Nah sekarang kan banyak anak-anak Sultra atau kita yang ada di indonesia ini enggak ingin membangun smelter. Ini prospek soalnya. Bisa kita mengadopsi yg kayak gini. Saya lihat kokas ya masalahnya. Kokas diubah ke listrik. Jadi masalah besarnya di situ saja. Ketika terjadi perpindahan, efisiensi pasti akan terjadi,” ucap Bahlil dalam keterangannya.

Kendala lain yang dihadapi oleh PT BSI adalah rencana pembangunan  Kawasan Industri (KI) seluas 1.400 Ha melalui afiliasinya PT. Tinanggea Kawasan Industri, di mana kawasan tersebut saat ini tidak termasuk dalam peruntukan industri.

“Tinggal tata ruangnya yang ada sedikit masalah. Tapi kita minta sama mereka, kalau sudah jadi PT BSI harus menggandeng pengusaha lokal. Kalau tidak, mungkin Bupati akan berpikir dua kali untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diubah,” ucap Bahlil.

Kepala BKPM menegaskan kembali bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah, tidak hanya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga ada ruang kolaborasi untuk pelaku usaha di daerah agar bisa naik kelas.

“Jangan A sampai Z dikelola oleh perusahaan, enggak boleh. Harus melibatkan anak-anak daerah. Tapi anak daerah yang profesional, yang memenuhi syarat. Jangan anak daerah yang modal proposal,” tambah Bahlil.

Dalam melakukan pengawalan investasi, BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi perusahaan jika menghadapi kendala, sehingga perusahaan dapat merealisasikan rencana investasinya dengan lancar di Indonesia serta memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Tekad kita cuma satu. Bagaimana kita dorong yang tidak efisien, kita buat efisien. Yang mangkrak kita jalankan. Yang belum jalan, kita berikan izin. Semata-mata kita lakukan untuk penciptaan lapangan kerja dan kolaborasi,” tutup Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT BSI An Sudarno menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kepala BKPM, Gubernur Sulawesi Tenggara, Pj Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya ke lokasi smelter PT BSI di Kecamatan Tinanggea.

“Terima kasih atas dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif terhadap investor. Kami harap akan lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Kawasan Indsutri kami nantinya,” ujar An Sudarno.

Sumber: panjikendari.com

Read More

BKPM RI Sambut Baik Rencana Pengajuan Kawasan Industri PT BSI di Konawe Selatan

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) Bahlil Lahadalia, mengapresiasi dan menyambut positif bagi para investor tambang yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), salah satunya PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) yang berada di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Hal tersebut diungkapkannya, saat berkunjung di salah satu perusahaan tambang PT Bintang Smelter Indonesia atau PT Ifishdeco, di Kecamatan Tinanggea, Rabu (31/3/2021).

Dikatakannya, sebagai penanggungjawab investasi atau yang mendatangkan investasi, kehadirannya di Sultra untuk memastikan langsung di lapangan, apakah para investor mengalami kendala dilapangan.

“Jadi ketika investor mengalami kendala, silahkan disampaikan kepada ke kita, nanti kita carikan solusi terbaik. Terkait kendala apa yang dihadapi masing-masing investor di Sultra, termasuk di Kabupaten Konsel,” tuturnya.

Disamping itu, terkait pengajuan rencana kawasan industri PT BSI, menteri BKPM menyambut positif, namun sebelumnya dipastikan apakah lokasi investasi BSI, berada pada kawasan industri. Jadi jika BSI ini berada di kawasan industri, tentu keberadaan usaha akan lebih terjamin.

Kemudian, Terkait perijinan juga lebih mudah, jadi terkoneksi dalam memfasilitasi investor. Sehingga pihaknya sangat dukung, namun penting juga disinkronkan dengan Pemerintah Daerah, karena ada beberapa kewenangan itu adalah milih daerah. Diantaranya masalah kawasan dimaksud.

“Kita harapkan, para investor, maupun BSI untuk bersinergi dengan Pemda setempat,” tuturnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Gubernur Sultra H Ali Mazi, sangat menyambut positif dan berpesan bahwa, kehadiran investor di daerah itu. harus berkontribusi dengan pembangunan daerah.

“Jadi hubungan antara Pemda dan investor, harus lebih ditingkatkan lagi, komunikasi lebih baik. Dan ini juga jadi perhatian pak Menteri, sehingga kita bisa bersinergi untuk membangun daerah juga,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Ifishdeco, Moh Ishaq mengungkapkan, pihaknya berkomitmen dengan apa yang menjadi saran Menteri BKPM Bahlil Lahadalia, maupun Gubernur Sultra H. Ali Mazi.

“Menteri dan Gubernur menyambut baik, keberadaan PT BSI, tentu kita sebagai investor berkomitmen mengikuti saran maupun atauran, yang telah ditetapkan pusat dan daerah,” tukas Moh Ishaq

Dalam kunjungan tersebut, dihadiri oleh Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Presdir Perusahaan, Gubernur Sultra H. Ali Mazi, Pj Bupati Konsel Andi Tenri Rawe, Staf Khusus BKPM, Komite BKPM, Direktur Wilayah III, Sekda Konsel Ir. Sjarif Sajang, Kadis DPMPTSP Konsel serta Kadis DPMPTSP Sultra.

Sumber: suryametro.id

Read More

Kepala BKPM Akan Tata Ulang IUP di Sulawesi Tenggara

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di daerah ini.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rakor itu bertujuan menata kembali IUP yang telah ada. Selain itu, mendorong agar perusahaan yang telah mengantongi ijin agar segera melakukan aktifitas bisnisnya.

“Sudah barang tentu (perusahaan) yang bagus tetap jalan, yang belum bagus kita tanya masalahnya untuk dicarikan solusinya. Dan yang tidak bisa (jalan), kita akan lakukan tindakan hukum,” kata Kepala BKPM dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 30 Maret 2021.

Dalam konferensi pers itu, Kepala BKPM didampingi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan P. Roeslani, dan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. Dalam konferensi pers itu, Gubernur bertindak selaku moderator.

Konferensi pers ini digelar seusai pelantikan pengurus Kadin Sultra periode 2021-2026, yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari. Kepala BKPM hadir melakukan pelantikan ini.

Diharapkan, dengan tertatanya IUP pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera menjalankan aktifitas bisnisnya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pendapatan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kepala BKPM mengatakan, banyak ijin investasi sudah keluar tapi belum dijalankan. Hal ini terjadi karena ijin-ijin tersebut bisa saja dipindahtangankan ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu prioritas penataan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pengusaha-pengusaha lokal didorong untuk mengambil bagian dalam investasi tambang di Sultra. Kepala BKPM berharap, anak muda-anak muda Sultra ada yang menjadi konglomerat dari sektor tambang.

“Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda putra daerah Sultra untuk menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menambahkan bahwa semua perusahaan, baik yang belum memiliki ijin maupun yang sudah memiliki ijin akan dievaluasi.

“Kita undang pengusahanya, kapan mau operasikan. Apakah mau operasikan atau tidak,” kata Gubernur.

Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan di tengah maraknya investasi tambang, Kepala BKPM mengatakan bahwa pengawasan merupakan kuncinya. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) merupakan instrumen negara untuk mengikat pengusaha.

Menurut Kepala BKPM, pada masa silam, ijin amdal bukan merupakan bagian dari ijin usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, amdal merupakan bagian dari ijin usaha, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih ketat.

Sumber: sentrasultra.id

Read More

Kepala Daerah Penghasil Nikel Ini Akan Pakai Mobil Listrik Untuk Kendaraan Dinas

NIKEL.CO.ID – Bupati Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin akan menjadi kepala daerah pertama yang akan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya.

Mobil tanpa BBM itu akan digunakan sebagai kendaraan dinasnya (Randis) saat pemimpin Konawe Utara di periode kedua.

Saat ini dirinya telah memesan mobil listrik tersebut yang akan mulai dipergunakannya terhitung sejak dilantik pada bulan April 2021 mendatang.

“Saya sudah pesan, dan akan saya gunakan saat pelantikan nanti,” tuturnya saat memberikan sambutan di acara pengukuhan dan pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sultra, Rabu (24/3/2021).

Alasannya memesan mobil listrik, karena dirinya ingin menyampaikan pesan bahwa mobil listrik yang dipesannya tidak lagi menggunakan BBM, tapi menggunakan aki. Aki ini terbuat dari nikel. Sedangkan untuk mendapatkan nikel sumbernya ada di Kabupaten Konawe Utara.

“Jadi saya ingin sampaikan pesan kepada kita semua, bahwa Konawe Utara adalah daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Jika mobil listrik telah digunakan, maka industri nikel di Kabupaten Konawe Utara juga akan berdiri. Dan Ini akan membawa daerah Konawe Utara menjadi daerah maju,” terangnya.

Saat ini, Pemda Kabupaten Konawe Utara telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menjadi Kabupaten Konawe Utara menjadi kawasan industri pertambangan.

Sebab Konawe Utara memiliki deposit nikel yang sangat besar di Provinsi Sultra.  Daerah yang dipimpinnya memiliki cadangan nikel terbesar yakni 47 persen, dari seluruh cadangan nikel yang ada di Indonesia.

Pemerintah pusat melalui Presiden RI Joko Widodo juga telah merespon positif, dengan menetapkan Kabupaten Konawe Utara menjadi kawasan industri strategis, tepatnya di Kecamatan Motui dan Langgikima.

Karenanya, dirinya tak lupa berpesan, agar JMSI juga bisa membangun kerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun daerah.

Sumber: telisik.id

Read More

Realisasikan Program PPM 2021, PT GAG Nikel Gelar Penyuluhan Narkoba dan Etika Menggunakan Medsos Bagi Pelajar SMA Di Waisai

NIKEL.CO.ID – Dalam rangka merealisasikan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Tahun 2021, PT GAG Nikel menggelar Penyuluhan Narkoba dan Etika Menggunakan Media Sosial (Medsos) bagi pelajar tingkat SMA/SMK dan MTs di Wilayah Distrik Waisai, Ibu Kota Kabupaten Ampat yang berlangsung  di Aula Dolphin Cottage, Kamis (25/3/2021) Pukul 09.15 WIT. Kegiatan tersebut dibuka langsung Asisten III Setda Kabupaten Raja Ampat, Yulianus Mambraku.

Pelaksanaan penyuluhan ini melibatkan pemateri yakni, Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satres Narkoba) Polres Raja Ampat, Iptu Pol. Reynold Lesirolo dan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Kominfo Kabupaten Raja Ampat, Frits Felix Dimara, MM. Mengikutsertakan puluhan peserta didik yakni, SMA Negeri 1 Raja Ampat, SMK Negeri 2 Raja Ampat, SMK YPK Bukit Zaitun, dan MTs LIM. Pantauan Radar Sorong penyuluhan berlansung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Dikesempatan itu, Dr. Mustajir SH.MH selaku Penanggung Jawab Program PPM melalui  stafnya bagian Ekstrenal Relation Comdev PT GAG Nikel, Baba Ishak menjelaskan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan Narkoba dan etika menggunakan medsos ini merupakan bagian dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT GAG Nikel Tahun 2021 atau biasa disingkat (PPM 2021.Red)

“Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMA/SMK atau MTs khususnya yang berada di Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat ini pertama, bagaimana mereka mengenal apa itu narkoba, termasuk bahaya narkoba. Targetnya adalah agar supaya para siswa-siswa itu tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkoba, karena bahaya narkoba sangat luar biasa bagi perkembangan generasi muda ke depan,”ujar Baba Isak kepada awak media disela-sela kegiatan penyuluhan.

Sambungnya, melihat semakin gencarnya penggunaan teknologi komunikasi dalam bermedia sosial ditengah -tengah masyarakat khususnya bagi pelajar. Maka melalui penyuluhan tersebut pihaknya memberikan pemahaman dan pengetahuan. Terutama bagaimana mereka bijaksana dan memiliki etika dalam menggunakan Media Sosial. Sehingga, tidak menelan mentah-mentah informasi melalui media sosial tersebut.

“Kita tidak larang mereka untuk bermedia sosial apalagi bermain Facebook, terutama bergaul dengan siapapun di dunia maya. Tetapi alangkah baiknya bijaksana dan beretika dalam bermedia sosial agar mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk,”ajaknya

Dia mengaku, kegiatan ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan pihak kepolisian. Karena tanpa dukungan dari banyak pihak tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Kita berharap ke depan agar kegiatan-kegiatan seperti ini yang terkait dengan penyuluhan baik sifatnya tentang aturan perundang-undangan yang sudah ada termasuk tentang dampak-dampak sosial yang terjadi dimasyarakat kita bisa lakukan.

“Sekali lagi kami harapkan masukan-masukan dari semua pihak agar bisa kembali malaksanakan kegiatan semacam ini di lain waktu, agar masyarakat di kabupaten Raja Ampat semakin memahami dan semakin menaati aturan. Dilain itu, kami PT GAG Nikel sangat mendukung penuh semua langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan membangun sumber daya manusia”, tandasnya.

Sumber: klikwarta.com

Read More

Dari Morowali Menjadi Bintang Dunia

Oleh: Dahlan Iskan

INDONESIA sudah bisa mendikte harga nikel dunia –lewat Xiang Guangda dan He Xiuqin. Minggu lalu harga nikel dunia turun sampai 5 persen. Itu karena Tsingshan Holding Group –yang memiliki pabrik nikel di Morowali, Sulawesi Tengah– membuat pengumuman: akan memproduksi nikel jenis tertentu yang bisa untuk bahan baku baterai mobil listrik.

Dunia pun gempar. Indonesia hebat. Para produsen mobil listrik menjadi tenang.

Selama ini mereka khawatir. Tidak akan cukup nikel untuk baterai mobil listrik. Produksi mobil listrik sudah mencapai tipping point. Sampai Bos Tesla Elon Musk menyerukan agar negara yang punya cadangan nikel mau menambangnya besar-besaran.

Akibat kekhawatiran itu, harga nikel dunia terus naik. Sampai Mr Xiang Guangda membuat kejutan awal bulan tadi.

Bulan lalu harga nikel masih USD 14,070 per ton. Sekarang tinggal USD 11,055. Tapi itu masih lebih tinggi dibanding harga tahun 2017 yang USD 10.200.

Mr Xiang Guangda kini sudah ikut menentukan pasar nikel dunia. Lewat giga pabriknya yang di Indonesia. Tsingshan Holding sendiri kini sudah menjadi salah satu dari 500 perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan Mr Xiang itu di nomor 361 di ranking Fortune 500. Dengan kekayaan (2018) RMB 226.5 miliar.

Mula-mula saya tidak tahu apa arti Tsingshan. Kok Mr Xiang mendirikan perusahaan dengan nama Tsingshan.

Yang saya tahu itu bukan nama Mandarin. Lalu saya cari tahu apa nama Mandarin perusahaan Mr Xiang itu. Ketemu: 青山. Dalam huruf latin mestinya ditulis Qingshan. Artinya: bukit yang tenang. Tapi ejaan itu menjadi Tsingshan, kemungkinan ikut ejaan Taiwan.

Di Tiongkok nama lengkap perusahaan itu: 青山控股集团. Artinya: Grup Holding Gunung Tenang.

Mengapa ejaan latinnya ikut Taiwan itu karena letak kampung halaman Mr Xiang memang di seberang pulau Taiwan. Yakni di Kabupaten Wenzhou, masuk provinsi Zhejiang. Atau itu ikut ejaan lama sebelum ada standardisasi ejaan baru di Tiongkok.

Mr Xiang awalnya memang pengusaha kecil di Kabupaten Wenzhou. Ia menjadi pemasok salah satu unsur kecil untuk pintu mobil. Yakni bagian yang terbuat dari stainless steel.

Kabupaten Wenzhou memang pusat industri kecil di Tiongkok –seperti Sidoarjo dulu. Pun sejak sebelum ekonomi Tiongkok dibuka, ekonomi Wenzhou sudah berkembang.

Ketika di seluruh Tiongkok sibuk dengan politik dan revolusi (1965-1975) penduduk Wenzhou tetap asyik berdagang. Mereka sampai menciptakan infrastruktur keuangan sendiri –di luar sistem bank. Itulah sistem kredit bawah tanah –di Indonesia disebut rentenir. Di Wenzhou rentenir tumbuh sangat subur. Pun sampai sekarang. Ketika sistem perbankan di Tiongkok sudah demikian majunya sistem keuangan bawah tanah itu masih subur di sana.

Saya beberapa kali ke Wenzhou. Di Tiongkok orang memberi gelar Wenzhou itu Yahudi-nya Tiongkok. Dari Kabupaten ini lahir pengusaha-pengusaha ulet dan tangguh.

Salah satunya Mr Xiang Guangda itu. Yang nekat membangun giga pabrik nikel di Morowali.

Pemilik grup holding Tsingshan itu hanya dua orang. Yang satu Mr Xiang Guangda itu. Satunya lagi: istrinya sendiri, He Xiuqin. Benar-benar khas Wenzhou.

Ketika masih menjadi pengusaha kecil –pemasok bagian pintu mobil– Mr Xiang bisa menjaga kepercayaan. Ketika industri mobil di Tiongkok meroket Mr Xiang seperti menunggang air pasang. Kebutuhan bagian pintu mobil meningkat.

Mr Xiang lantas membangun pabrik stainless steel kecil-kecilan –di Wenzhou. Di sinilah Mr Xiang belajar banyak membuat industri stainless steel yang efisien. Orang di Tiongkok terheran-heran: kok bisa ada pabrik stainless steel yang bisa jual produk sangat murah. Maka muncul guyon di sana: “Kenapa heran? Kan ia orang Wenzhou?”

Berkat Mr Xiang rakyat biasa pun bisa membeli stainless steel untuk pagar rumah.

Ilmu teknik industri ala Wenzhou itulah yang membuat dirinya yakin: bisa mengalahkan pesaing di seluruh dunia. Termasuk pesaing dari Tiongkok sendiri.

Salah satu kuncinya: pabriknya harus di dekat bahan baku. Itulah logika yang membawa Mr Xiang ke pelosok Morowali –siapa sih pengusaha kita yang mau ke sana?

Maka tanggal 2 Oktober 2013, terjadi penandatanganan di Shanghai. Antara perusahaan Mr Xiang dengan grup Bintang Delapan dari Indonesia. Presiden SBY menyaksikannya. Demikian juga Presiden XI Jinping.

Di situlah diputuskan untuk membangun Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Luasnya: 47.000 hektare. Penuh dengan nikel di bawahnya.

Di masa Presiden Jokowi Tsingshan akhirnya membangun mega pabrik itu. Luasnya 2.000 hektare. Lengkap sekali. Termasuk pelabuhan raksasanya.

Yang membuatnya terkenal adalah: Mr Xiang menerapkan perhitungan biaya rendah sejak dari perencanaan. Itulah untungnya membangun pabrik dari nol. Tidak ada tambal-sulam. Termasuk perencanaan furnish-nya.

Inovasi terbesar dan terbaru yang dilakukan Mr Xiang di Morowali adalah: penggunaan rotary kiln furnace. Untuk memproses nikel yang masih bercampur tanah. Bahan baku itu dimasukkan smelter, lalu dihubungkan dengan furnace untuk stainless steel secara tersambung melalui continuous hot flow.

Dengan gaya Mr Xiang ini, biaya produksi stainless steel dari Morowali bahkan lebih rendah dari biaya di Tiongkok –yang sudah terkenal murah itu.

Saya pun semula mengira Mr Xiang hanya fokus di stainless steel. Ternyata belum lama ini ia mengeluarkan pernyataan resmi. Mengumumkannya di London pula. Bahwa Tsingshan juga akan memproduksi nikel untuk bahan baku baterai.

Berarti saya harus meralat tulisan saya di Disway bulan lalu. Bahwa mesin-mesin smelter yang di Morowali tidak akan bisa untuk memproduksi bahan baku baterai. Ternyata bisa. Dengan upaya tertentu. Tsingshan memang harus investasi lagi untuk membuat bahan baku baterai itu.

Dan memang Tsingshan akan investasi sampai total USD 15 miliar. Itu sama dengan Rp 200 triliun.

Mana tahan.

Di zaman Presiden Jokowi semua itu terwujud. Morowali pun berubah total. Dari ”siapa yang sudi ke sana” menjadi ”bintang dunia”. Sampai ada yang membandingkannya di medsos: apa yang diperbuat Amerika di Papua selama 50 tahun, sudah kalah dengan yang dilakukan Mr Xiang di Morowali dalam lima tahun.

Berlebihan? (Dahlan Iskan)

Sumber: DISWAY

Read More

PT Agung Pratama Mineral Menangkan Lelang Ore Nikel Temuan Mabes Polri

NIKEL.CO.ID – PT Agung Pratama Mineral (PT APM) berhasil memenangkan lelang satu paket Ore Nikel dan pengikut mineral (dpm) sekira 217 ribu metrik ton (MT) hasil temuan penyidikan Aparat Mabes Polri di  Kawasan Hutan Lindung Blok Hutan Lindu, Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

PT APM dipilih dan ditunjuk sebagai pemenang berdasarkan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan Mabes Polri bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB).

Owner PT Agung Pratama Mineral (PT APM), Dery menjelaskan ada 217 ribu metrik ton ore nikel hasil lelang yang dimenangkannya dari hasil lelang yang dilakukan oleh KPKNL atas permintaan
Mabes Polri dan lembaga terkait dalam SKB dengan nilai Rp41 miliar.

“Pemenang lelang itu diumumkan pada tanggal 1 Februari 2021 dan sudah melewati tiga tahapan, pertama itu diumumkan tanggal 22 Januari dan itu kami anggap sudah sesuai prosedur dan saat itu juga sudah pernah diumumkan di media cetak (koran,red), jadi sekali lagi kami nilai itu sudah sesuai prosedur, sehingga kami berani melakukan penawaran,” ungkapnya, Selasa (16/3/2021).

Kata dia, Ore Nikel tersebut tersebar di 480 titik koordinat dengan jarak berbeda-beda antar titik koordinat. Bahkan jaraknya mencapai 2 sampai 5 kilometer per titik. Olehnya itu, ia meminta jangan sampai ada yang salah menafsirkan lain tentang ore nikel ini.

“Kami tidak menyangka kalau serumit ini (jaraknya). Jadi, untuk melakukan penurunan ore nikel tersebut di masing-masing titik dibutuhkan alat berat kami, olehnya itu jangan sampai ada yang menduga atau berpikir lain-lain,” ucapnya.

Pasalnya, lanjut dia, beberapa hari terakhir ini sudah ada pernyataan dari LSM Jaringan Lingkar Pertambangan Sulawesi Tenggara (JLP) yang menyatakan bahwa pengangkutan Ore Nikel tersebut belum ada putusan inkrah dari pengadilan.

“Jadi perlu kami tegaskan bahwa pernyataan LSM JLP kami nyatakan tidak benar dan tidak berdasar,  karena kami sudah mengikuti prosedur lelang sesuai Undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan kutipan risalah lelang,” tegasnya.

Makanya, beber dia, atas keputusan tersebut pihaknya berani melakukan pengapalan Ore Nikel tersebut berdasarkan titik-titik koordinat yang sudah ditentukan dan proses pengapalan pun dijaga dengan ketat dari pihak kepolisian.

“Saat ini, proses pengapalan sedang dilakukan oleh PT APM dan sudah mencapai 9 Tongkang,” ucapnya.

Manajer Operasional PT APM Nugroho Cahyo menyatakan bahwa pernyataan dari LSM JLP disalah satu media di Sultra tersebut terkesan mengada-ada dan itu sudah merusak citra nama baik perusahaan serta sangat merugikan pihak perusahaan sebagai pemenang lelang yang sah secara hukum.

“Untuk itu kami minta kepada Ketua JLP Sultra untuk menarik atau meralat pernyataannya tersebut, jika tidak kami akan laporkan ke pihak yang berwajib,” tegasnya.

Penasehat Hukum PT AMP, Obong Kusuma Wijaya menambahkan bahwa terkait tuduhan yang dilayangkan oleh LSM tersebut menyatakan bahwa barang sitaan Ore Nikel tersebut belum ada putusan pengadilan atau belum inkrah karena dalam kasus ini tidak ada tersangka dan barang tersebut hanya temuan.

“Dalam hal ini pengadilan tidak berkompeten dan berwewenang untuk menentukan siapa pemenang lelang sebagaimana pernyataan LSM itu. Namun yang berwewenang untuk menentukan pemenang lelang tersebut adalah KPKNL,” jelasnya.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari juga membenarkan adanya proses dan prosedur lelang Ore Nikel temuan Mabes Polri tersebut dan sudah ditentukan perusahaan pemenangnya.

Hanya saja karena adanya keterbatasan atau pembatasan kewenangan dalam penyampaian informasi tentang hasil dan lampiran putusan lelang, KPKNL tidak menyebutkan secara gamblang perusahaan pemenang lelang dan lampiran lainnya.

“Hasil lelangnya kita sudah setor ke Bareskrim dan biaya hasil lelangnya juga sudah kita setor ke kas negara,” ungkap salah satu pejabat lelang bersama pejabat Hukum KPKNL Kendari.

KPKNL juga menyebutkan bahwa pengumuman lelang dilakukan pada 1 Februari dan dalam prosedur lelang ini karena ini eksekusi temuan jadi tidak perlu ada putusan pengadilan dalam proses lelang.

“Dalam lelang itukan ada beberapa jenis, ada eksekusi rampasan, eksekusi sitaan, dan eksekusi temuan. Nah dalam lelang ini eksekusi temuan jadi tidak perlu ada putusan pengadilan,” tutur mereka.

Sumber: sultrakini.com

Read More