
NIKEL.CO.ID, SHANGHAI – Pasar bijih nikel Indonesia diperkirakan memasuki fase ketat struktural pada 2027. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pengetatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), peningkatan kebutuhan bijih dari proyek-proyek pengolahan nikel, penurunan kualitas bijih saprolit, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait harga patokan mineral (HPM) dan tata niaga ekspor.
Berdasarkan analisis Shanghai Metals Market (SMM) yang dipaparkan Head of Industry Research SMM Indonesia, Enzo Brooklyn, dalam laporan The Nickel Ore Equation: Indonesia’s Policy Stack, the HPM Gap and a Structural Tight Balance, pasar bijih nikel nasional kini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan kapasitas produksi tambang, tetapi semakin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.
Hal ini, ia sampaikan dalam SMM 11th Annual Nickel Conference 2026 yang berlangsung di Ocean Hotel Shanghai, China, pada 12–13 November 2026.
Laporan tersebut menyoroti lima lapisan kebijakan yang menentukan aliran bijih dari tambang menuju fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), yakni kuota produksi RKAB, tarif royalti, formula HPM, penegakan hukum pertambangan dan kehutanan, serta pengawasan perdagangan dan ekspor yang diperkuat mulai 2027.
“Pasar bijih nikel Indonesia semakin ditentukan oleh kebijakan pemerintah. RKAB menentukan volume produksi,sementara HPM dan royalti membentuk struktur biaya serta batas bawah harga bijih. Karena itu, ketersediaan pasokantidak hanya bergantung pada kapasitas tambang, tetapi juga pada seberapa besar produksi yang dapat direalisasikan secaralegal dan ekonomis,” demikian paparan yang disampaikan Enzo Brooklyn kepada nikel.co.id, Selasa (17/11/2026).
Kebijakan RKAB dan Royalti Semakin Menentukan Pasokan
Dalam kebijakan produksi, persetujuan RKAB menjadi faktor utama yang menentukan jumlah bijih nikel yang dapat ditambang secara legal. Pemerintah juga menerapkan mekanisme penambahan kuota berdasarkan kepatuhan perusahaan, ketersediaan cadangan, serta rekam jejak pembayaran royalti.
Sementara itu, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025, tarif royalti nikel ditetapkan sebesar 14–19% dari nilai HPM, menggantikan tarif sebelumnya yang sebesar 10%.
Perubahan tersebut meningkatkan beban biaya perusahaan tambang, terutama ketika harga transaksi aktual berada di bawah nilai HPM yang menjadi dasar penghitungan royalti.
SMM mencatat, untuk bijih saprolit berkadar 1,5% Ni, nilai royalti pada Oktober 2026 mencapai sekitar US$7,7 per wet metric ton (wmt), meningkat 2,3 kali dibandingkan Oktober 2025 yang sekitar US$3,3 per wmt.
Jika dihitung berdasarkan harga jual aktual FOB, beban royalti efektif meningkat dari 8,1% pada Oktober 2025 menjadi 16,2% pada Oktober 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tarif royalti tidak berubah dalam periode perbandingan tersebut, kenaikan nilai HPM telah meningkatkan beban riil yang ditanggung perusahaan tambang.
Di sisi lain, pengawasan pemerintah juga semakin diperketat. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan pemeriksaan terhadap 50 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan seluas 8.447 hektare. Potensi denda yang disebutkan dalam laporan tersebut mencapai Rp80,2 triliun.
RKAB 2027 Diperkirakan Lebih Ketat
Untuk 2026, SMM memperkirakan total kuota RKAB hasil revisi berada di kisaran 290–300 juta ton, dengan estimasi produksi aktual Indonesia sekitar 270 juta ton.
“Pada 2027, persetujuan RKAB diperkirakan akan lebih ketat dibandingkan kuota revisi 2026. Pemerintah semakinmempertimbangkan kebutuhan riil smelter dalam menentukan volume produksi untuk mengendalikan kelebihanpasokan,” jelasnya.
Sebelumnya, kuota awal 2026 ditetapkan sekitar 260–270 juta ton. Penambahan kuota dilakukan secara bertahap melalui mekanisme revisi dan persetujuan tambahan.
Namun, untuk 2027, persetujuan RKAB diperkirakan lebih ketat dibandingkan kuota revisi 2026.
Pemerintah disebut akan lebih mempertimbangkan kebutuhan riil smelter dalam menentukan jumlah produksi tambang, sekaligus mengendalikan potensi kelebihan pasokan.
SMM memperkirakan permohonan RKAB 2027 yang diajukan perusahaan tambang hingga 15 November 2026 tidak seluruhnya akan disetujui.
Dengan demikian, jumlah produksi yang memperoleh persetujuan pemerintah berpotensi lebih rendah dibandingkan total kapasitas produksi yang tersedia.
Perubahan Formula HPM Mempersempit Kesenjangan Harga
Selain kuota produksi, perubahan formula HPM menjadi faktor penting dalam pembentukan harga bijih nikel domestik.
Pada 15 April 2026, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 144, pemerintah mengubah formula HPM dengan meningkatkan faktor koreksi (correction factor/CF) untuk bijih nikel berkadar 1,6% dari 17% menjadi 30%.
“Perubahan formula HPM telah mengubah struktur harga bijih nikel secara signifikan. Bahkan, ketika harga transaksiaktual tidak mengalami kenaikan yang sebanding, peningkatan HPM dapat menyebabkan beban royalti yang ditanggungperusahaan tambang menjadi jauh lebih besar,” ungkap Enzo.
Formula baru tersebut juga memasukkan nilai mineral ikutan, seperti kobalt, besi, dan kromium, sebagai komponen tambahan dalam perhitungan harga bijih nikel.
Perubahan ini menyebabkan kenaikan signifikan pada HPM berbagai kadar bijih. Berdasarkan perbandingan SMM, sejumlah kadar mengalami kenaikan sekitar 95,1–151,6% dibandingkan formula sebelumnya.
Namun, kenaikan HPM tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh kenaikan harga transaksi aktual.
Untuk bijih saprolit berkadar 1,5%, HPM meningkat dari US$22,82 per wmt pada awal Januari 2026 menjadi US$52,92 per wmt pada awal November 2026. Sementara itu, harga CIF Indonesia justru bergerak dari sekitar US$55 per wmt menjadi US$47,9 per wmt.
Artinya, HPM meningkat sekitar 132% sepanjang tahun, sedangkan harga CIF mengalami penurunan sekitar 13%.
Perbedaan tersebut menyebabkan kesenjangan antara harga patokan dan harga transaksi semakin menyempit, bahkan berbalik menjadi kondisi ketika HPM lebih tinggi dibandingkan harga jual aktual.
Situasi serupa juga terjadi pada bijih limonit berkadar 1,2%. Setelah kenaikan HPM pada April 2026, pemerintah kembali melakukan penyesuaian melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 363 pada 15 September 2026.
Kebijakan tersebut menurunkan faktor koreksi untuk bijih berkadar nikel 1,2% dan di bawahnya, termasuk menurunkan koefisien kobalt.
Berdasarkan data SMM, penyesuaian tersebut menurunkan HPM limonit sekitar US$21 per wmt sehingga mendekatkan harga patokan dengan harga transaksi CIF domestik.
Kualitas Bijih Saprolit Menurun, Kebutuhan Mineral Meningkat
Persoalan lain yang dihadapi industri nikel Indonesia adalah penurunan kualitas bijih saprolit yang menjadi bahan baku utama smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) untuk menghasilkan nickel pig iron (NPI).
“Tantangan Indonesia bukan semata-mata mengenai jumlah bijih yang tersedia, melainkan juga kualitasnya. Penurunan kadar saprolit membuat smelter membutuhkan lebih banyak bijih untuk menghasilkan jumlah nikel yang sama. Kondisiini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kebutuhan bahan baku,” paparnya.
SMM mencatat, kadar bijih yang masuk ke sejumlah kawasan industri pengolahan di Sulawesi, Halmahera, dan Obi berada di kisaran 1,47–1,50% Ni pada September 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan kualitas bahan baku semakin mendekati batas minimum yang dapat diterima sebagian fasilitas RKEF, yakni sekitar 1,45–1,50% Ni.
Penurunan kadar bijih berdampak langsung terhadap kebutuhan bahan baku. SMM memperkirakan setiap penurunan kadar sebesar 0,1 poin persentase dapat meningkatkan kebutuhan bijih basah sekitar 6% untuk menghasilkan jumlah nikel yang sama.
Sebagai gambaran, kebutuhan bijih untuk menghasilkan satu ton nikel terkandung meningkat dari sekitar 93 wet ton pada 2024 menjadi sekitar 103 wet ton pada 2026 berdasarkan asumsi kadar yang digunakan dalam analisis.
Jika tren penurunan kadar terus berlanjut dan penggunaan NPI berkadar 8–10% semakin luas, kebutuhan bijih pada 2030 berpotensi meningkat sekitar 30% dibandingkan kondisi sebelumnya.
Dengan demikian, persoalan pasokan Indonesia bukan semata-mata mengenai jumlah tonase bijih, melainkan juga ketersediaan bijih berkadar tinggi yang sesuai dengan kebutuhan teknologi pengolahan.
Impor Bijih Nikel Menjadi Penyangga Pasokan
Di tengah ketidakpastian persetujuan RKAB dan penurunan kualitas bijih domestik, sejumlah smelter Indonesia mulai meningkatkan pembelian bijih dari luar negeri.
“Impor bijih dari Filipina dan Kepulauan Solomon menjadi sumber pasokan tambahan bagi industri pengolahanIndonesia. Namun, volumenya masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan domestik sehingga impor lebih berfungsisebagai penyangga pasokan, bukan sebagai pengganti produksi tambang dalam negeri,” demikian analisis SMM.
SMM mencatat impor bijih nikel Indonesia selama Januari–Oktober 2026 mencapai sekitar 19 juta ton, terdiri atas 18,5 juta ton dari Filipina dan sekitar 530 ribu ton dari Kepulauan Solomon.
Angka tersebut meningkat sekitar 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kebutuhan impor meningkat sejak kuartal II 2026, seiring keterlambatan persetujuan tambahan RKAB, keterbatasan pasokan akibat musim hujan, serta kebutuhan smelter untuk menjaga kesinambungan produksi.
Meskipun demikian, impor masih berperan sebagai penyangga pasokan, bukan sebagai pengganti produksi domestik.
Dalam perhitungan SMM, bijih impor hanya menyumbang sekitar 7% dari total pasokan bijih nikel Indonesia pada 2026.
Filipina tetap menjadi sumber utama pasokan tambahan, sedangkan Kepulauan Solomon mulai memperkuat perannya sebagai pemasok alternatif.
Kebutuhan Bijih 2027 Diproyeksikan Meningkat 13%
Dari sisi permintaan, kebutuhan bijih nikel Indonesia diperkirakan meningkat dari 288 juta ton pada 2026 menjadi sekitar 324,7 juta ton pada 2027. Artinya, terdapat tambahan kebutuhan sekitar 36,7 juta ton atau meningkat 13% secara tahunan.
“Pertumbuhan kebutuhan bijih pada 2027 terutama didorong oleh peningkatan produksi MHP dari proyek-proyek HPAL.Kami memperkirakan kebutuhan bijih akan meningkat sekitar 36,7 juta ton, dengan kontribusi terbesar berasal darikebutuhan bahan baku limonit,” jelasnya.
Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari peningkatan produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) melalui proyek-proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) yang diperkirakan mulai beroperasi dan meningkatkan kapasitas produksi pada 2026–2027.
SMM memperkirakan tambahan kebutuhan bijih untuk produksi MHP mencapai sekitar 30,7 juta ton, atau sekitar 84% dari total pertumbuhan permintaan bijih pada 2027.
Sementara itu, kebutuhan bijih untuk NPI diperkirakan bertambah sekitar 3,7 juta ton, produk matte sekitar 2,2 juta ton, dan feronikel relatif tidak mengalami perubahan signifikan.
Porsi MHP dalam struktur kebutuhan bijih diproyeksikan meningkat dari 24% pada 2026 menjadi 30% pada 2027. Sebaliknya, porsi NPI diperkirakan turun dari 61% menjadi 55%.
SMM memperkirakan produksi MHP Indonesia dapat meningkat menjadi sekitar 600 ribu ton nikel pada 2027, dibandingkan sekitar 410 ribu ton pada 2026 atau tumbuh sekitar 46%.
Peningkatan tersebut ditopang oleh sejumlah proyek HPAL baru dan peningkatan kapasitas fasilitas yang telah beroperasi.
Namun, proyeksi tersebut tetap menghadapi risiko apabila kelebihan pasokan MHP global dan pelemahan harga nikel memaksa produsen HPAL mengurangi tingkat produksinya.
Surplus Bijih 2026 Sangat Tipis
Meskipun secara teoritis kapasitas pasokan bijih Indonesia pada 2026 terlihat lebih besar dibandingkan kebutuhan, kondisi keseimbangan pasar sebenarnya relatif ketat.
SMM memperkirakan total pasokan bijih nikel 2026 mencapai sekitar 290 juta ton, terdiri atas produksi Indonesia sekitar 270 juta ton dan impor sekitar 20 juta ton.
Sementara itu, kebutuhan bijih diperkirakan mencapai 288 juta ton. Dengan demikian, surplus pasokan hanya sekitar 1,6 juta ton atau sekitar 0,5% dari total kebutuhan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar bijih nikel Indonesia berada dalam kondisi keseimbangan yang sangat tipis.
Secara teoritis, perhitungan kuota dan pasokan yang lebih luas memang dapat menunjukkan adanya potensi surplus. Namun, produksi aktual, realisasi kuota, kualitas bijih, keterlambatan persetujuan tambang, dan distribusi ke smelter menjadi faktor yang menentukan ketersediaan pasokan sesungguhnya.
Kondisi ini membuat pasar semakin sensitif terhadap perubahan kebijakan pemerintah maupun gangguan produksi dan distribusi.
Kebijakan 2027 Perluas Pengawasan hingga Perdagangan Ekspor
Mulai 1 Januari 2027, pengawasan pemerintah diproyeksikan semakin meluas dari sektor pertambangan menuju perdagangan dan ekspor produk hilir.
Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2026, Daya Sentosa Indonesia (DSI) ditetapkan sebagai satu-satunya perantara ekspor komoditas strategis, termasuk NPI dengan kandungan nikel minimal 8%.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Bursa Komoditas Mineral dan Batubara (BMKS) atau ICOMEX di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kehadiran mekanisme tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi transaksi, tata kelola perdagangan, serta pengawasan aliran komoditas mineral.
Sementara itu, rencana pengenaan bea keluar terhadap NPI dan MHP masih ditunda sambil menunggu penyelesaian formula penetapan harga.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya mengatur berapa banyak bijih yang boleh ditambang, tetapi juga semakin memperkuat pengaruh terhadap mekanisme perdagangan dan penentuan harga produk nikel.
Prospek 2027: Kebijakan Menjadi Penentu Harga Bijih
SMM menilai terdapat tiga faktor utama yang akan menentukan arah pasar bijih nikel Indonesia pada 2027.
Pertama, kebijakan RKAB akan menentukan jumlah pasokan legal yang dapat diproduksi perusahaan tambang. Pengetatan persetujuan kuota berpotensi meningkatkan persaingan memperoleh bijih, khususnya untuk smelter yang membutuhkan saprolit berkadar tinggi.
Kedua, perkembangan HPM dan royalti akan menentukan struktur biaya produksi tambang dan biaya pengadaan bahan baku smelter. Kesenjangan antara HPM dan harga transaksi aktual menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan pelaku industri.
Ketiga, peningkatan produksi HPAL dan penerapan kebijakan tata niaga ekspor akan memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan, sekaligus mengubah pola perdagangan produk nikel Indonesia.
“Ke depan, harga bijih nikel Indonesia akan semakin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, khususnya dalammenentukan volume produksi, penyesuaian HPM, dan pengaturan perdagangan ekspor. Dengan demikian, keseimbanganpasar tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh kecepatan pemerintah dalam mengaturpelepasan pasokan,” papar Enzo.
Sejumlah waktu penting yang perlu diperhatikan industri meliputi periode penyesuaian HMA dan HPM setiap tanggal 1 dan 15, musim hujan Indonesia dan Filipina pada Desember–Maret, peningkatan produksi proyek HPAL pada semester I 2027, serta periode revisi RKAB pada Juli 2027.
Secara keseluruhan, SMM memandang pasar bijih nikel Indonesia bergerak menuju kondisi ketat struktural, meskipun kapasitas produksi dan sumber daya domestik masih besar.
Ketersediaan bijih berkualitas, realisasi kuota RKAB, peningkatan kebutuhan bahan baku HPAL, serta kebijakan harga dan perdagangan akan menjadi faktor utama pembentuk keseimbangan pasar. Dengan kata lain, arah harga bijih nikel Indonesia pada 2027 tidak lagi hanya ditentukan oleh permintaan smelter dan kondisi pasar spot, tetapi semakin bergantung pada keputusan pemerintah dalam mengatur produksi, penetapan harga, dan arus perdagangan mineral. (Lili Handayani)
Perkembangan cerita ini
Liputan Khusus RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) →
- SMM: Pasokan Bijih Nikel Indonesia Mengarah ke Ketat Struktural, RKAB 2027 Jadi Penentu Pasar sedang Anda baca
- Komisi XII DPR RI Minta Kementerian ESDM Blokir RKAB Perusahaan Tambang yang Abaikan Reklamasi
- Analis China: Prabowo Sering Bernada “Tegas”, Sementara Kebijakan Akhirnya Cenderung Lebih Lunak Setelah Negosiasi
- CRU Perkirakan Impor Bijih Nikel Indonesia tahun 2026 Capai 25 Juta Ton
- FINI Minta RKAB 2027 Perhatikan Kebutuhan Bahan Baku Smelter
- Penjualan Bijih Nikel Weda Bay Anjlok 83% pada Kuartal III 2026
Istilah di artikel ini
- RKAB
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
- HPM
- Harga Patokan Mineral
- IUP
- Izin Usaha Pertambangan
- Saprolit
- Bijih nikel laterit lapisan bawah
- RKEF
- Rotary Kiln Electric Furnace
- NPI
- Nickel Pig Iron
- MHP
- Mixed Hydroxide Precipitate
- HPAL
- High Pressure Acid Leaching
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















