APNI Menilai Ada Ketidakadilan Soal Uji Kadar Lokal Nikel

APNI minta aturan penetapan harga patokan penjualan mineral logam-batubara dijalankan

NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Penambang nikel mengklaim, mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/9/2021).

Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

APNI memprotes pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.

Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan ni, gak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Read More

Vale Tak Terpengarus Soal Larangan Ekspor Nikel Kadar Rendah

Produk Vale Indonesia adalah nickel matte dengan kandungan nickel 78 persen, atau di atas threshold 70 persen seperti yang diwacanakan pemerintah.

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengumumkan akan membuat aturan larangan produk olahan nikel dengan kadar di bawah 30-40 persen, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI). Emiten terkait meminta aturan ini dikaji baik dengan para pelaku industri.

Sebelumnya, pada konferensi pers, Jumat (17/9/2021), Bahlil mengatakan akan membuat aturan yang mungkin memuat larangan tentang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan 30 persen-40 persen.

Hal tersebut, dilakukan dalam rangka agar mata rantai hilirisasi nikel bisa dimanfaatkan. Sementara, untuk produk olahan nikel dengan kandungan lebih dari 70 persen bisa diekspor.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga cadangan nikel yang dimiliki Indonesia saat ini serta meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Direktur emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Bernardus Irmanto mengatakan bahwa kemungkinan wacana tersebut untuk mendorong hilirisasi produk nikel di Indonesia.

“Tentu wacana ini harus dikaji baik-baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/9/2021).

Produk Vale sendiri adalah nickel matte dengan kandungan nickel 78 persen, atau di atas threshold 70 persen seperti yang diwacanakan pemerintah. Sehingga, aturan baru ini tidak akan memberikan dampak besar terhadap perusahaan.

Terkait aturan tersebut, Menteri Investasi Bahlil juga sampai saat ini belum mengeluarkan perincian beleidnya. Namun, rencana ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mendorong Indonesia menjadi negara pengekspor produk jadi, bukan bahan mentah.

Adapun, sebelum rencana ini, pemerintah sudah pernah mengeluarkan aturan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku pada 1 Januari 2020.

Ketentuan larangan ekspor bijih nikel tertuang pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan aturan tersebut, bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak dapat dikirim ke luar negeri.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Soal Larangan Ekspor Nikel Kadar Rendah, Vale Indonesia (INCO) Tak Terpengaruh

Read More

APNI Keluhkan Ketidakadilan Uji Kadar Nikel

NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Pasalnya, para penambang nikel lokal mengklaim banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8 persen bisa menjadi 1,5 persen bahkan 1,3 persen. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5.000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy dikutip Kamis (23/9/2021).

Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

Sumber: liputan6.com

Read More

Kwik Kian Gie: Nikel Harus 100 Persen Dikuasai oleh Negara

NIKEL.CO.ID – Ekonom dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie pada Harian Kompas Rabu 22 September 2021 menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam pertambangan sejak 1976.

“Sayang kesadaran ini baru muncul sekarang, Tuhan memberikannya kepada rakyat Indonesia tetapi oleh para penguasa diberikan kepada korporat asing dan beberapa partikelir, semoga kali ini titik awal koreksi kesalahan yang terjadi sejak 1976 kata Kwik Kian Gie seperti dikutip Harian Kompas.

Pembangunan smelter pemurnian nikel hingga 30 unit di berbagai wilayah juga ditarget mendukung produksi pertambangan nikel yang tinggi di tanah air.

Selain memastikan keuntungan yang utuh bagi negara tanpa praktik korupsi, pemerintah juga harus memastikan keamanan dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam termasuk bebas dari pelanggaran hak warga sekitar.

Penghentian ekspor bahan mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia di sektor pertambangan didorong pemerintah agar nilainya terdongkrak lebih tinggi.

Menurut Presiden Joko Widodo pengolahan dalam negeri akan membebaskan Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah.

Jokowi menyebut, cara ini menjadi strategi bisnis perekonomian negara saat ini.

Kwik Kian Gie mengatakan, nikel harus dikerjakan oleh BUMN dikuasi 100% oleh negara tidak diberikan pada investor asing.

Menurut Kwik Kian Gie, insvestor swasta juga tidak peduli sama sekali dengan dampak lingkungan akibat pertambangan.

Seperti lubang-lubang Bekasi tambang batubara yang ditinggal begitu saja, lalu dengan sengaja membakar hutan demi kelapa sawit sehingga merusak lingkungan hingga satwa.

Sumber: kompas.tv

Read More

Pemerintah Dorong Penghentian Ekspor Bahan Mentah Nikel

NIKEL.CO.ID – Penghentian ekspor bahan mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia di sektor pertambangan didorong pemerintah agar nilainya terdongkrak lebih tinggi.

Salah satunya dengan hilirisasi komoditas nikel melalui pengolahan dan industri bahan baku siap pakai di dalam negeri.

Menurut Presiden Joko Widodo pengolahan dalam negeri akan membebaskan Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah.

Jokowi menyebut, cara ini menjadi strategi bisnis perekonomian negara saat ini.

Khusus nikel Indonesia disebut kementerian ESDM memiliki cadangan terbukti hingga 1,08 miliar ton dan cadangan terkira hingga 4,5 miliar ton.

Bentuk hilirisasi komoditas nikel Indonesia baru-baru ini ditandai pembangunan pabrik baterai mobil listrik pertama di Asia Tenggara di Karawang Jawa Barat.

Investasi Korea Selatan sebesar Rp 15,9 triliun ini disebut Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebagai bukti panduan hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

Selain memastikan keuntungan yang utuh bagi negara tanpa praktik korupsi, pemerintah juga harus memastikan keamanan dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam termasuk bebas dari pelanggaran hak warga sekitar.

Sumber: kompas.tv

Read More

Impor China Dorong Laju Harga Nikel

NIKEL.CO.ID – Peningkatan impor nikel di China pada Agustus mendorong harga nikel menguat pada perdagangan hari ini. Peningkatan impor nikel dari China menjadi oasis di tengah lesunya aktivitas manufaktur China pada bulan Agustus.

Pada Kamis (23/9/2021) pukul 13:10 WIB, harga nikel global pasar London tercatat US$ 19.177,50/ton. Naik 0,25% dari posisi kemarin.

NikelSumber: Investing.com

Data bea cukai China melaporkan impor bijih nikel pada bulan Agustus tercatat 5,78 juta mt (metric ton) bijih nikel. Naik 11,4% month-to-month (mom) dan 54,2% tahun ke tahun year-to-year (yoy).

Impor dari Filipina pada Agustus mencapai 5,41 juta mt, meningkat 13,4% month-to-month (mom) dan 60% year-to-year (yoy). Sementara itu impor dari Kaledonia Baru mencapai 146.500 mt, sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Sedangkan volume impor dari negara lain mayoritas bertumbuh datar. Pertumbuhan ini menjadi sinyal bahwa permintaan nikel masih terjaga walaupun aktivitas manufaktur China lesu.

Beberapa daerah pertambangan di Filipina telah memasuki musim hujan. Sehingga pengiriman akan didorong sebelum seluruh Filipina memasuki musim hujan.

Efisiensi bongkar muat di pelabuhan rendah karena pemeriksaan pandemi, sehingga pengiriman bijih nikel dari Filipina diperkirakan akan sedikit menurun pada September.

Rata-rata persediaan nikel di gudang LME (London Metal Exchange) pada bulan September 2021 tercatat 178.967 ton. Turun 11,12% dibandingkan bulan lalu (month-to-month/mom).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Stok Terendah dalam 20 Bulan, Harga Nikel Melesat

NIKEL.CO.IDPersediaan logam nikel kemarin jadi yang terendah selama 20 bulan terakhir mendorong harga nikel dunia menguat hari ini.

Pada Rabu (22/9/2021) pukul 14:40WIB, harga nikel tercatat US$ 19,110/ton. Naik 1,41% dibanding posisi kemarin.

NikelSumber: Investing.com

Persediaan nikel per 21 September 2021 di gudang LME (London Metal Exchange) tercatat 166.788 ton jadi terendah sejak Januari 2020. Persediaan ini turun 29,42% point-to-point (ptp) dibandingkan 21 September 2020.

Rata-rata persediaan nikel di gudang LME (London Metal Exchange) pada bulan September 2021 tercatat 179.839 ton. Turun 11,12% dibandingkan bulan lalu (month-to-month/mom).

Berdasarkan laporan statistic perdagangan World Bureau of Metal Statistic (WBMS) permintaan nikel melebihi produksi membuat pasar nikel defisit 44,7 kilo ton (kt) selama tujuh bulan awal tahun berjalan.

Defisit yang terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan nikel sebagai bahan baku baja tahan karet (stainless steel) dari China. Sementara itu produksi terhambat karena negara produsen nikel mengahadpi gelombang kedua pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Andre Rosiade Minta Bahlil Turun Tangan Atasi Ancaman Smelter China

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI Fraksi Gerinda Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyelesaikan masalah ancaman smelter China terhadap para pengusaha nikel. Apalagi, pemerintah telah menutup ekspor nikel.

Andre menjelaskan, masalah ini muncul bermula karena para pengusaha nikel melaporkan adanya praktik permainan survei ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu pun sudah ditindaklanjuti oleh Kemendag.

“Dalam waktu berapa yang lalu, temen-temen asosiasi nikel Indonesia sudah melaporkan praktik permainan survei itu Pak Bahlil ke Kementerian Perdagangan. Satgas Kementerian Perdagangan sudah memanggil asosiasi pengusaha nikel maupun asosiasi surveyor,” katanya dalam rapat kerja Komisi VI, Rabu (22/9/2021).

Laporan pengusaha nikel ini berbuntut panjang. Sebab, para pengusaha justru diancam oleh smelter China.

“Problem-nya adalah, mereka sudah memberikan laporan itu ke Kemendag, sekarang mereka mendapat ancaman balik bahwa mereka yang melapor itu di-blacklist oleh smelter-smelter Tiongkok itu,” katanya.

Kondisi itu membuat pengusaha nikel kelabakan. Sebab, kata dia, pintu ekspor nikel telah ditutup pemerintah. Maka itu, ia meminta Bahlil turun tangan.

“Pertanyaannya kalau mereka di-blacklist karena melapor, ke mana mereka bisa menjual sumber daya alam ini lagi, karena pemerintah sudah menutup pintu ekspor, tolong Pak Bahlil pikirkan. Karena temen-temen asosiasi pengusaha nikel itu kan temen-temen Pak Bahlil juga, ke mana mereka mengadu kalau bukan Pak Bahlil yang mencarikan solusi,” paparnya.

Sumber: detik.com

Read More

APNI Minta Tak Ada Diskriminasi Penetapan Harga Patokan Penjualan Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Mineral tambang nikel yang saat ini disebut-sebut menjadi masa depan Indonesia untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga.

Pengusaha tambang nikel menyatakan saat ini mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, pengusaha lokal mengalami ketidakadilan dalam pembagian uji kadar logam nikel.

Dia mengatakan, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing.

Ketidakadilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli.

Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%.

Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa,” ujarnya.

“Kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi awak media, Rabu (22/9/2021).

Meidy membeberkan, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Namun setidaknya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

APNI secara terbuka menyatakan keberatan terhadap pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.

Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan nih.”

“Nggak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.

DIa menyebutkan, perusahaan yang tidak kebagian jatah secara otomatis terbebani dengan harga nikel yang diberlakukan smelter saat ini adalah sistem CIF (Cost Insurance and Freight) yaitu biaya angkutan dan asuransi dibebankan kepada penjual.

Seharusnya sesuai regulasi pemerintah, pembeli atau smelter membeli dengan sistem FoB, yaitu menanggung seluruh biaya angkutan dan asuransi yaitu sekitar US$ 4 per ton.

Karenanya, dia meminta pemerintah bisa mengintervensi masalah ini. Karena, kebijakan ini akan mempengaruhi setiap pengusaha.

“Industri di hilir gak bisa berjalan kalau dihulunya saja dibuat seperti ini,” ujarnya.

Sumber: TribunNews.com

Read More

Hilirisasi Nikel dan Kisah SDA Kita

Oleh: Kwik Kian Gie *)

Tuhan memberi kekayaan SDA untuk rakyat Indonesia,tetapi oleh para penguasa diberikan ke korporat asing dan beberapa partikelir. Semoga kali ini titik awal dari koreksi atas kesalahan yang terjadi sejak 1967 hingga kini.

Pemerintah menyatakan bahan baku nikel di perut bumi Indonesia tak boleh lagi dikeduk para korporat asing dan langsung diangkut ke negara mereka masing-masing.

Pemerintah melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan, nikel harus digarap di dalam negeri sampai menjadi bahan mentah buat pembuatan bahan baku siap pakai untuk, antara lain baterai. Sayang kesadaran soal ini baru muncul sekarang. Harapannya, bukan hanya nikel yang diperlakukan demikian, tetapi semua mineral di dalam perut bumi Indonesia.

Sejak 1967, sumber daya mineral kita sudah ”dihabisi” korporat-korporat raksasa asing dan perorangan Indonesia swasta (istilah Bung Hatta, orang partikelir). Selama Bung Karno presiden RI, Istana dibanjiri pimpinan perusahaan raksasa asing yang minta konsesi untuk eksplorasi dan eksploitasi SDA kita, terutama mineral yang sangat mahal harganya.

Bung Karno menolak semuanya sambil memerintahkan Wakil Perdana Menteri Chairul Saleh yang ketika itu membidangi ESDM, agar sedikit saja izin diberikan pada korporat asing untuk memperoleh devisa yang sangat kita butuhkan. Ketika ditanya oleh Megawati, Bung Karno menjawab: “Nanti akan dieksploitasi oleh insinyur-insinyur kita sendiri.” Ceritera ini saya peroleh langsung dari Megawati.

Bung Karno lantas “mengemis” beasiswa dari negara manapun di dunia buat para siswa Indonesia agar bisa belajar di universitas-universitas di negara mereka. Di 1967, sudah sangat banyak insinyur di segala bidang, termasuk geologi lulusan universitas terbaik di seluruh dunia, ditambah ITB yang sejak era penjajahan sudah ada. Namun apa yang terjadi?

Mereka bekerja pada perusahaan-perusahaan asing sebagai tenaga gajian yang melakukan eksploitasi besar-besaran SDA mineral kita. Yang ditakutkan Bung Karno terjadi, yaitu walaupun sudah merdeka, Indonesia menjadi ”Een natie van koelies en een Koelie onder de naties.” (Bangsa yang terdiri dari kuli-kuli dan bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain.”

Kutipan proklamator Ir Soekarno tertulis di dinding di kawasan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (8/6/2021). Kutipan-kutipan Bung Karno terkait berbangsa dan bernegara masih relevan hingga kini dan menjadi inspirasi lintas generasi.

Peran “Mafia Berkeley”

Buku Economists With Guns, Authoritarian Development and US-Indonesian Relations”, 1960-1968 yang ditulis Bradley Simpson dan diterbitkan Stanford University Press (2008) membeberkan cerita itu. Saya yakin semua yang ditulisnya benar dan otentik. Simpson meraih gelar PhD dari North Western University dengan disertasi yang mempelajari dokumen-dokumen otentik hubungan RI-AS. Hampir semua dokumen yang dipelajarinya dokumen yang classified.

Setelah disertasinya terbit, dia diangkat jadi direktur Arsip Nasional oleh Pemerintah AS, sehingga punya akses lebih besar dan langsung ke dokumen-dokumen otentik. Hampir tak ada kalimat yang tak didukung dokumen otentik. Di bab “Reference Matter”, dokumen pendukung 73 halaman, dengan isi buku 259 halaman.

Saya akan mengutip yang relevan dalam aspek penguasaan Indonesia oleh negara-negara maju/kuat, terutama AS, secara kronologis. Halaman 19 mengungkapkan, Ford Foundation (FF) mendanai pendidikan para ilmuwan sosial Indonesia, yang secara langsung membentuk jalan pikiran tentang pembangunan.

Hampir tak ada kalimat yang tak didukung dokumen otentik.

Antara 1952 dan 1962, FF – di samping AID – memberikan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh generasi ahli ekonomi Indonesia melalui pembentukan kemitraan antara UI dengan University of California at Berkeley, dan pendanaan studi S2 bidang ekonomi pada MIT, Cornell University dan institusi lainnya.

Dua tahun kemudian FF melaporkan bahwa program pendidikan dan pelatihan ekonominya berpengaruh besar pada pembangunan Indonesia.

Halaman 20 mengungkapkan, para guru besar ekonomi UI yaitu Widjojo Nitisastro, Mohammed Sadli, Subroto, Ali Wardhana dan Emil Salim memainkan peran krusial setelah jatuhnya Soekarno 1966, dengan menata ulang kebijakan ekonomi Indonesia dengan memusnahkan ekonomi terpimpin Soekarno, yang membuat mereka terkenal dengan sebutan “The Berkeley Mafia”.

Pada 16 Desember beberapa pejabat tinggi Indonesia berkumpul membicarakan usulan Chaerul Saleh tentang pengambilalihan Caltex dan Stanvac. Di tengah pertemuan, Soeharto datang dengan helikopter secara dramatis, masuk ke kamar perundingan dengan pemberitahuan sangat jelas: TNI tak akan melakukan pengambilalihan perusahaan minyak. Ia hanya mengatakan itu dan langsung meninggalkan ruangan.

Di halaman 219 diungkapkan, Soeharto memahami, dia butuh para teknokrat jika ingin menyelamatkan ekonomi. Maka segera ia pekerjakan mereka. Widjojo, Salim dan Wardhana memberitahu Edward Master, selama musim gugur 1966 mereka melakukan berbagai pertemuan dengan KOGAM, BI dan Sultan HB IX dengan pesan perekonomian dalam kondisi sangat buruk dan butuh penyelamatan.

Halaman 227, FF membiayai satu generasi ekonom UI untuk belajar di AS. “You cannot have a modernizing country without a modernizing elite”, demikian Frank Sutton, deputy vice president bagian internasional FF. Pada awal 1960 UI menyelenggarakan Executive Development Program model AS untuk melatih pimpinan tentara dan sipil. Tahun 1966 Robert McNamara mengatakan program itu terbukti punya nilai tinggi.

Halaman 231, sangat ilustratif soal kasus Freeport Sulphur. Di 1959 Freeport memperoleh laporan dari ahli geologi Belanda tentang deposito tembaga di Irian Barat. April 1965 Freeport memperoleh persetujuan prinsip (preliminary) dari Kementerian ESDM untuk eksplorasi tembaga dan nikel.

Soekarno menutup pintu Indonesia dari investor asing. Awal September, James Moyer, direktur Informasi Freeport jadi staf Gedung Putih, di mana saudaranya, Bill Moyer bekerja. Dua bulan kemudian, ketika tentara melakukan pembunuhan terhadap pendukung PKI, Freeport membuka perundingan dengan para jenderal untuk masuk kembali ke Indonesia.

Beberapa hari setelah Supersemar, teknisi Freeport berbondong-bondong masuk ke hutan-hutan Irian Barat, berlomba dengan Mitsui dari Jepang.

Beberapa hari setelah Supersemar, teknisi Freeport berbondong-bondong masuk ke hutan-hutan Irian Barat, berlomba dengan Mitsui dari Jepang. Yang ditemukan Freeport gunung setinggi 600 kaki menjulang, penuh biji tembaga berkualitas tinggi. Penemuan Ertsberg, gunung dengan kandungan tembaga terbesar dunia, meyakinkan mereka untuk gerak cepat memperoleh konsesi.

Halaman 244, misi perdagangan pertama tiba di Jakarta dari Oregon dan San Francisco April 1967, mewakili perusahaan-perusahaan skala menengah yang melakukan penjajakan di bidang kayu, plywood, kimia, pertambangan, dan minyak. Misi perdagangan dari Belgia, Belanda, Australia, Perancis dan Korea Utara menyusul. Dilaporkan harian Belanda De Volkskrant, terjadi kompetisi sengit untuk dapatkan pasar yang menguntungkan di Indonesia.

Penguasa Baru Dunia

Kedubes AS memuji Soeharto yang menerima investasi asing sebagai sumber utama membangun luar Jawa. Tetapi para teknokrat prihatin karena perusahaan-perusahaan multinasional raksasa yang dianggap engine of development belum ambil inisiatif. Yang datang hanya perusahaan kecil seperti Freeport dan IAPCO. Halaman 245, dua bulan kemudian pertemuan yang jauh lebih penting berlangsung di Geneva.

Sebelum Simpson menerbitkan Economists With Guns, ia bersama Jeffrey Winters memberikan wawancara kepada wartawan senior John Pilger, yang ditulisnya di bukunya The New Rulers Of The World. Halaman 37 mengungkapkan: “Pada November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (baca: jatuhnya Bung Karno), hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Geneva yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia”. Para pesertanya para kapitalis paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller.

Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja, orang- orang Soeharto yang disebut Rockefeller “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.

“Di Geneva, tim Sultan terkenal dengan sebutan the Berkeley Mafia, karena beberapa pernah menikmati beasiswa dari Pemerintah AS untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan: … buruh murah yang melimpah, … cadangan besar dari SDA, … pasar yang besar.”

Halaman 39: “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor”. “Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler”, kata Winters. Simpson telah pelajari dokumen-dokumen konferensi.

Para pesertanya para kapitalis paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller.

“Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: “ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini”, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri”.

Freeport dapat bukit dengan tembaga di Papua Barat. Sebuah konsorsium Eropa dapat nikel Papua Barat. Raksasa Alcoa dapat bagian terbesar bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan AS, Jepang dan Perancis dapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat dan Kalimantan.

Sebuah UU tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan ke Soekarno membuat “perampokan” (plunder) ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali ekonomi Indonesia pindah ke IGGI, yang anggota intinya adalah AS, Kanada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, IMF dan Bank Dunia.”

Jadi, sejak 1967 Indonesia sudah dikapling-kapling, dengan tuntunan elite bangsa sendiri yang saat itu berkuasa.

Kemudian ada beberapa catatan John Perkins dalam bukunya, Confessions of An Economic Hitman yang kontroversial. Ia bekerja untuk MAIN, perusahaan konsultan AS. Penugasan pertamanya di Indonesia. Ia bagian dari tim terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk membuat cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik di Jawa. Ia harus membuat model ekonometrik untuk Indonesia dan Jawa.

Halaman 13: “Saya tahu statistik bisa dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki analis atas dasar statistik yang dibuatnya.” Halaman 15: “Pertama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan utang yang sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan kembali ke MAIN dan perusahaan AS lain (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa di bidang rekayasa dan konstruksi”.

“Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman itu (tentunya setelah MAIN dan kontraktor AS lain dibayar), agar negara target itu selamanya tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca: Indonesia) jadi target empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan SDA lainnya.”

Halaman 15-16: “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek itu ialah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negara masing-masing. Dengan demikian, ketergantungan keuangan negara penerima utang menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan kepada pemerintah pemberi utang.

Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya di bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15: “Faktor yang paling menentukan adalah PDB. Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.”

Halaman 16: “Claudia (Claudia Martin, pejabat CIA yang diberi tugas memberikan perintah ke Perkins) dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walau hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Kekayaan suatu bangsa bisa dibagi ke dua kategori, kekayaan yang dibuat manusia, dan kekayaan yang sudah ada (God Given Wealth) seperti SDA di perut bumi Indonesia, flora dan fauna di lautan, iklim yang kondusif untuk sangat banyak jenis makanan dan obat-obatan, tanah yang luas, dsb.

*) Kwik Kian Gie, adalah Menteri Koordinator Ekonomi 1999-2000 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2001-2004

Sumber: kompas.id

Read More