Stop Ekspor ‘Tanah Air’, RI Bisa Raup Rp 1.000 Triliun per Tahun

NIKEL.CO.ID – Pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor pertambangan demi meningkatkan nilai tambah bagi negara. Bukan tanpa alasan, semakin hilir produk yang dihasilkan, maka kontribusinya buat negara bisa berkali-kali lipat lebih tinggi.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku ‘TAMASYA: Tambang Mensejahterakan Masyarakat’, Kamis (23/09/2021).

Ridwan mengatakan, keberadaan industri tambang memberikan manfaat kepada pemerintah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan kini rata-rata setiap tahunnya Rp 40 triliun.

Namun demikian, angka penerimaan negara ini menurutnya bisa naik berlipat-lipat hingga Rp 1.000 triliun per tahun bila industri hilir semua komoditas tambang ini terbangun dan semua produk yang dihasilkan merupakan produk jadi dan bernilai tambah besar.

“Pemerintah mendapatkan manfaat dari industri pertambangan karena Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba setiap tahunnya rata-rata Rp 40 T. Kalau ditambahkan industri pengolahannya, kontribusi Rp 1.000 triliun per tahun, industri pertambangan dan industri pengolahannya sangat signifikan,” jelasnya.

Dia menegaskan, industri pertambangan menumbuhkan ekonomi secara nasional. Namun demikian, menurutnya manfaat tidak hanya dipetik oleh pemerintah saja, tapi juga bagi masyarakat.

“Kami menegaskan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat ini upaya industri pertambangan bahwa industri ini sejahterakan, ini investasi jangka panjang,” paparnya.

Dalam hal ini, imbuhnya, ada 180.000 orang yang bekerja langsung di industri tambang. Jika dikalikan jumlah keluarga dari masing-masing yang terlibat di pertambangan empat orang, maka ada 700.000 orang yang terdampak langsung oleh industri pertambangan.

Sampai Juli 2021 PNBP di sektor ESDM terbesar berasal dari SDA Migas sebesar Rp 47,58 triliun, lalu SDA Minerba sebesar Rp 33,57 triliun, SDA Panas Bumi sebesar Rp 0,79 triliun, dan lainnya sebesar Rp 1,20 triliun.

Adapun target PNBP Sektor ESDM pada 2021 ini sebesar Rp 121,20 triliun, terdiri dari Migas Rp 75 triliun, Minerba Rp 39,10 triliun, Panas Bumi sebesar Rp 1,44 triliun, dan sektor lainnya sebesar Rp 5,66 triliun.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

APNI Menilai Ada Ketidakadilan Soal Uji Kadar Lokal Nikel

APNI minta aturan penetapan harga patokan penjualan mineral logam-batubara dijalankan

NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Penambang nikel mengklaim, mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/9/2021).

Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

APNI memprotes pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.

Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan ni, gak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Read More

Pemerintah Akan Larang Ekspor Nikel Olahan 30%-40%, Investasi Smelter Bisa Terhambat

NIKEL.CO.ID – Investasi smelter yang kini tengah berlangsung terancam tersendat. Pasalnya, pemerintah berencana menutup keran ekspor produk olahan nikel 30%-40% demi keamanan cadangan dan peningkatan nilai tambah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, hingga 2025 ditargetkan bakal ada 98 pabrik pengolahan yang ditargetkan berdiri di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, baru 31 yang beroperasi sementara lainnya dalam tahapan konstruksi dan perizinan.

Dengan rencana pemerintah menerapkan larangan ekspor produk olahan nikel 30% hingga 40% maka dikhawatirkan bakal membuat minat investasi ini terganggu.

Meidy mengungkapkan pihaknya telah mendapat banyak pertanyaan dari pelaku usaha di negara luar yang menanyakan terkait rencana pemerintah ini.

Selain kondisi investasi, kesiapan industri hilir untuk menyerap produk olahan kadar rendah pun juga jadi sorotan APNI. Jika kemudian ekspor dihentikan, maka ada kekhawatiran industri dalam negeri belum siap menyerap produksi yang ada.

Menanggapi situasi ini, APNI meminta pemerintah memberlakukan kebijakan yang bertahap. Sebagai langkah awal, pengenaan pajak dinilai dapat dilakukan.

“Langkah awalnya dibebankan pajak dulu kali ya sehingga mereka masih bisa lebih ringan untuk berinvestasi,” terang Meidy dalam siaran IDX Channel Live, Kamis (23/9/2021).

Meidy menambahkan, dengan pengenaan pajak maka ada potensi penambahan penerimaan negara yang bisa diterima. Nantinya, seiring berjalannya waktu dalam 3 tahun hingga 5 tahun mendatang barulah kebijakan larangan ekspor dapat diambil pemerintah khususnya jika pasar dalam negeri sudah siap.

Disisi lain, APNI pun menilai pemerintah perlu memastikan jalannya tata niaga nikel secara baik khususnya dari sisi hulu. Dengan praktik yang lebih baik disisi hulu maka industri hilir pun dinilai bakal lebih terjamin untuk kepastian bahan baku.

“Kerikil di hulu masih banyak, hulu dulu dirapikan sehingga mendukung industri hilir,” kata Meidy.

Sementara itu, Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78% atau di atas batas kandungan 70%. “Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong  tumbuhnya hilirisasi produk nickel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nikel di bawah 40%,” terang Bernardus kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Adapun, SVP Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Yulan Kustiyan mengungkapkan saat ini produk olahan nikel ANTM berupa feronikel. Produk ini diserap pasar internasional.

Pihaknya pun memastikan saat ini belum menerima informasi resmi terkait rencana larangan ekspor, kendati demikian ANTM siap mendukung kebijakan pemerintah.

“Pada prinsipnya ANTAM senantiasa mendukung kebijakan pemerintah, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melaksanakan hilirisasi mineral,” kata Yulan kepada Kontan, Selasa (21/9/2011).

Sumber: kontan.co.id

Read More

Vale Tak Terpengarus Soal Larangan Ekspor Nikel Kadar Rendah

Produk Vale Indonesia adalah nickel matte dengan kandungan nickel 78 persen, atau di atas threshold 70 persen seperti yang diwacanakan pemerintah.

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengumumkan akan membuat aturan larangan produk olahan nikel dengan kadar di bawah 30-40 persen, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI). Emiten terkait meminta aturan ini dikaji baik dengan para pelaku industri.

Sebelumnya, pada konferensi pers, Jumat (17/9/2021), Bahlil mengatakan akan membuat aturan yang mungkin memuat larangan tentang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan 30 persen-40 persen.

Hal tersebut, dilakukan dalam rangka agar mata rantai hilirisasi nikel bisa dimanfaatkan. Sementara, untuk produk olahan nikel dengan kandungan lebih dari 70 persen bisa diekspor.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga cadangan nikel yang dimiliki Indonesia saat ini serta meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Direktur emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Bernardus Irmanto mengatakan bahwa kemungkinan wacana tersebut untuk mendorong hilirisasi produk nikel di Indonesia.

“Tentu wacana ini harus dikaji baik-baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/9/2021).

Produk Vale sendiri adalah nickel matte dengan kandungan nickel 78 persen, atau di atas threshold 70 persen seperti yang diwacanakan pemerintah. Sehingga, aturan baru ini tidak akan memberikan dampak besar terhadap perusahaan.

Terkait aturan tersebut, Menteri Investasi Bahlil juga sampai saat ini belum mengeluarkan perincian beleidnya. Namun, rencana ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mendorong Indonesia menjadi negara pengekspor produk jadi, bukan bahan mentah.

Adapun, sebelum rencana ini, pemerintah sudah pernah mengeluarkan aturan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku pada 1 Januari 2020.

Ketentuan larangan ekspor bijih nikel tertuang pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan aturan tersebut, bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak dapat dikirim ke luar negeri.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Soal Larangan Ekspor Nikel Kadar Rendah, Vale Indonesia (INCO) Tak Terpengaruh

Read More

APNI Keluhkan Ketidakadilan Uji Kadar Nikel

NIKEL.CO.ID – Di balik gemerlap nikel sebagai mineral masa depan, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga. Pasalnya, para penambang nikel lokal mengklaim banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal pembagian uji kadar logam nikel. Pasalnya, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing. Ketidak adilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli. Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8 persen bisa menjadi 1,5 persen bahkan 1,3 persen. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5.000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa, kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy dikutip Kamis (23/9/2021).

Memang, kata Meidy, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Tetepi setidaknya, atauran pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

Sumber: liputan6.com

Read More

Kwik Kian Gie: Nikel Harus 100 Persen Dikuasai oleh Negara

NIKEL.CO.ID – Ekonom dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie pada Harian Kompas Rabu 22 September 2021 menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam pertambangan sejak 1976.

“Sayang kesadaran ini baru muncul sekarang, Tuhan memberikannya kepada rakyat Indonesia tetapi oleh para penguasa diberikan kepada korporat asing dan beberapa partikelir, semoga kali ini titik awal koreksi kesalahan yang terjadi sejak 1976 kata Kwik Kian Gie seperti dikutip Harian Kompas.

Pembangunan smelter pemurnian nikel hingga 30 unit di berbagai wilayah juga ditarget mendukung produksi pertambangan nikel yang tinggi di tanah air.

Selain memastikan keuntungan yang utuh bagi negara tanpa praktik korupsi, pemerintah juga harus memastikan keamanan dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam termasuk bebas dari pelanggaran hak warga sekitar.

Penghentian ekspor bahan mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia di sektor pertambangan didorong pemerintah agar nilainya terdongkrak lebih tinggi.

Menurut Presiden Joko Widodo pengolahan dalam negeri akan membebaskan Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah.

Jokowi menyebut, cara ini menjadi strategi bisnis perekonomian negara saat ini.

Kwik Kian Gie mengatakan, nikel harus dikerjakan oleh BUMN dikuasi 100% oleh negara tidak diberikan pada investor asing.

Menurut Kwik Kian Gie, insvestor swasta juga tidak peduli sama sekali dengan dampak lingkungan akibat pertambangan.

Seperti lubang-lubang Bekasi tambang batubara yang ditinggal begitu saja, lalu dengan sengaja membakar hutan demi kelapa sawit sehingga merusak lingkungan hingga satwa.

Sumber: kompas.tv

Read More

Pemerintah Dorong Penghentian Ekspor Bahan Mentah Nikel

NIKEL.CO.ID – Penghentian ekspor bahan mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia di sektor pertambangan didorong pemerintah agar nilainya terdongkrak lebih tinggi.

Salah satunya dengan hilirisasi komoditas nikel melalui pengolahan dan industri bahan baku siap pakai di dalam negeri.

Menurut Presiden Joko Widodo pengolahan dalam negeri akan membebaskan Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah.

Jokowi menyebut, cara ini menjadi strategi bisnis perekonomian negara saat ini.

Khusus nikel Indonesia disebut kementerian ESDM memiliki cadangan terbukti hingga 1,08 miliar ton dan cadangan terkira hingga 4,5 miliar ton.

Bentuk hilirisasi komoditas nikel Indonesia baru-baru ini ditandai pembangunan pabrik baterai mobil listrik pertama di Asia Tenggara di Karawang Jawa Barat.

Investasi Korea Selatan sebesar Rp 15,9 triliun ini disebut Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebagai bukti panduan hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

Selain memastikan keuntungan yang utuh bagi negara tanpa praktik korupsi, pemerintah juga harus memastikan keamanan dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam termasuk bebas dari pelanggaran hak warga sekitar.

Sumber: kompas.tv

Read More

Impor China Dorong Laju Harga Nikel

NIKEL.CO.ID – Peningkatan impor nikel di China pada Agustus mendorong harga nikel menguat pada perdagangan hari ini. Peningkatan impor nikel dari China menjadi oasis di tengah lesunya aktivitas manufaktur China pada bulan Agustus.

Pada Kamis (23/9/2021) pukul 13:10 WIB, harga nikel global pasar London tercatat US$ 19.177,50/ton. Naik 0,25% dari posisi kemarin.

NikelSumber: Investing.com

Data bea cukai China melaporkan impor bijih nikel pada bulan Agustus tercatat 5,78 juta mt (metric ton) bijih nikel. Naik 11,4% month-to-month (mom) dan 54,2% tahun ke tahun year-to-year (yoy).

Impor dari Filipina pada Agustus mencapai 5,41 juta mt, meningkat 13,4% month-to-month (mom) dan 60% year-to-year (yoy). Sementara itu impor dari Kaledonia Baru mencapai 146.500 mt, sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Sedangkan volume impor dari negara lain mayoritas bertumbuh datar. Pertumbuhan ini menjadi sinyal bahwa permintaan nikel masih terjaga walaupun aktivitas manufaktur China lesu.

Beberapa daerah pertambangan di Filipina telah memasuki musim hujan. Sehingga pengiriman akan didorong sebelum seluruh Filipina memasuki musim hujan.

Efisiensi bongkar muat di pelabuhan rendah karena pemeriksaan pandemi, sehingga pengiriman bijih nikel dari Filipina diperkirakan akan sedikit menurun pada September.

Rata-rata persediaan nikel di gudang LME (London Metal Exchange) pada bulan September 2021 tercatat 178.967 ton. Turun 11,12% dibandingkan bulan lalu (month-to-month/mom).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Stok Terendah dalam 20 Bulan, Harga Nikel Melesat

NIKEL.CO.IDPersediaan logam nikel kemarin jadi yang terendah selama 20 bulan terakhir mendorong harga nikel dunia menguat hari ini.

Pada Rabu (22/9/2021) pukul 14:40WIB, harga nikel tercatat US$ 19,110/ton. Naik 1,41% dibanding posisi kemarin.

NikelSumber: Investing.com

Persediaan nikel per 21 September 2021 di gudang LME (London Metal Exchange) tercatat 166.788 ton jadi terendah sejak Januari 2020. Persediaan ini turun 29,42% point-to-point (ptp) dibandingkan 21 September 2020.

Rata-rata persediaan nikel di gudang LME (London Metal Exchange) pada bulan September 2021 tercatat 179.839 ton. Turun 11,12% dibandingkan bulan lalu (month-to-month/mom).

Berdasarkan laporan statistic perdagangan World Bureau of Metal Statistic (WBMS) permintaan nikel melebihi produksi membuat pasar nikel defisit 44,7 kilo ton (kt) selama tujuh bulan awal tahun berjalan.

Defisit yang terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan nikel sebagai bahan baku baja tahan karet (stainless steel) dari China. Sementara itu produksi terhambat karena negara produsen nikel mengahadpi gelombang kedua pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Andre Rosiade Minta Bahlil Turun Tangan Atasi Ancaman Smelter China

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI Fraksi Gerinda Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyelesaikan masalah ancaman smelter China terhadap para pengusaha nikel. Apalagi, pemerintah telah menutup ekspor nikel.

Andre menjelaskan, masalah ini muncul bermula karena para pengusaha nikel melaporkan adanya praktik permainan survei ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu pun sudah ditindaklanjuti oleh Kemendag.

“Dalam waktu berapa yang lalu, temen-temen asosiasi nikel Indonesia sudah melaporkan praktik permainan survei itu Pak Bahlil ke Kementerian Perdagangan. Satgas Kementerian Perdagangan sudah memanggil asosiasi pengusaha nikel maupun asosiasi surveyor,” katanya dalam rapat kerja Komisi VI, Rabu (22/9/2021).

Laporan pengusaha nikel ini berbuntut panjang. Sebab, para pengusaha justru diancam oleh smelter China.

“Problem-nya adalah, mereka sudah memberikan laporan itu ke Kemendag, sekarang mereka mendapat ancaman balik bahwa mereka yang melapor itu di-blacklist oleh smelter-smelter Tiongkok itu,” katanya.

Kondisi itu membuat pengusaha nikel kelabakan. Sebab, kata dia, pintu ekspor nikel telah ditutup pemerintah. Maka itu, ia meminta Bahlil turun tangan.

“Pertanyaannya kalau mereka di-blacklist karena melapor, ke mana mereka bisa menjual sumber daya alam ini lagi, karena pemerintah sudah menutup pintu ekspor, tolong Pak Bahlil pikirkan. Karena temen-temen asosiasi pengusaha nikel itu kan temen-temen Pak Bahlil juga, ke mana mereka mengadu kalau bukan Pak Bahlil yang mencarikan solusi,” paparnya.

Sumber: detik.com

Read More