Sabtu, Oktober 23
Shadow

Hukum

Terkait Data Ekspor Bijih Nikel Tahun 2020, Kementerian ESDM Rapat Mendadak Dengan Empat Kementerian, Polri Hingga Dubes Indonesia Untuk China

Terkait Data Ekspor Bijih Nikel Tahun 2020, Kementerian ESDM Rapat Mendadak Dengan Empat Kementerian, Polri Hingga Dubes Indonesia Untuk China

Berita Nasional, Ekonomi, Hukum, Nikel
NIKEL.CO.ID - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ternyata langsung merespon informasi adanya nikel kadar rendah yang diekspor pada tahun 2020 ke China. Padahal sesuai aturan yang ada, pemerintah telah melarang nikel kadar rendah ke luar dari tanah air sebelum diolah terlebih dulu menjadi produk turunan. Berdasarkan informasi yang diterima, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Minerba) langsung menggelar pertemuan mendadak pada Kamis (14/10/2021) atau dua hari setelah Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia membeberkan data masuknya nikel kadar rendah ke China dari Indonesia berdasarkan data dari pemerintah China. Dalam surat No 44.Und/MB.04/DJB/2021 yang bersifat segera, terungkap bahwa Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddi...
Faisal Basri, Ekspor Nikel Ilegal dan Isu Tata Niaga Buruk

Faisal Basri, Ekspor Nikel Ilegal dan Isu Tata Niaga Buruk

Artikel, Berita Nasional, Ekonomi, Hukum, Nikel
NIKEL.CO.ID - Larangan ekspor bijih nikel pemerintah sejak 2020 lalu diduga 'dibobol' oleh oknum tertentu. Akibatnya terjadi kebocoran yang mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Dugaan kebocoran disampaikan Ekonom Senior Faisal Basri. Ia menaksir pada 2020 lalu ada 3,4 juta ton ekspor dari Indonesia ke China yang bocor dengan nilai US$193,6 juta atau setara Rp2,8 triliun. Ia menjabarkan kebocoran terdeteksi dari catatan impor bijih nikel di General Customs Administration of China (GCAC). Sedangkan secara legal pintu ekspor di Indonesia sejak tahun lalu sudah ditutup. Pengamat energi menyebut dugaan ekspor bijih nikel ilegal dengan nilai ratusan triliun yang diungkap ekonom Faisal Basri mungkin terjadi. Berikut penjelasannya. Ia menaksir selama lima tahun be...
Pemerintah Akan Fasilitasi Penambang Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat.

Pemerintah Akan Fasilitasi Penambang Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat.

Berita Nasional, Hukum, Tambang
NIKEL.CO.ID - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menanggulangi aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan memfasilitasi penambangan ilegal agar memiliki izin dan menjadi penambang rakyat. "Upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat," ujarnya dalam sebuah webinar yang dipantau di Jakarta, Rabu. Menteri Arifin mengatakan bahwa upaya penanganan pelaku PETI masih dilakukan melalui pembinaan oleh instansi terkait. Namun, apabila mereka tetap...
Diduga Cemari Lingkungan, Kementerian ESDM Hentikan Aktivitas Tambang PT GMS

Diduga Cemari Lingkungan, Kementerian ESDM Hentikan Aktivitas Tambang PT GMS

Berita Nasional, Daerah, Hukum, Tambang
NIKEL.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Surati Direktur PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) terkait dengan tindaklanjut hasil pemeriksaan dugaan pencemaran lingkungan. Surat ini ditandatangani oleh Dr. Lana Saria selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala inspektorat tambang pada 7 Oktober 2021 dengan nomor B-4395/MB.07/DBT.PL/2021. Dalam surat ini meminta agar pihak perusahaan menindaklanjuti pemeriksaan dugaan pencemaran lingkungan oleh kegiatan usaha pertambangan PT Gerbang Multi Sejahtera di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal berdasarkan apa yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 23-25 September 2021. “Diminta perhatian Saudara untuk mendukung dan memastikan Kepala Teknik Tamba...
Unjuk Rasa Aktivis Lingkungan di Kantor APNI Dinilai Salah Sasaran

Unjuk Rasa Aktivis Lingkungan di Kantor APNI Dinilai Salah Sasaran

Berita Nasional, Hukum, Tambang
NIKEL.CO.ID - Sekelompok pemuda yang mengatas namakan dirinya Pemerhati Lingkungan dan Perjuangan Sosial melakukan aksi unjuk rasa terkait izin pertambangan nikel di Indonesia di depan kantor Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) di jalan Batu Tulis Raya, Gambir Jakarta Pusat, Rabu (6/10/2021). Sayangnya aksi unjuk rasa ini terkesan semberono karena dilakukan tanpa izin resmi dari pihak kepolisian sehingga dapat dibubarkan oleh pihak Polsek Gambir Jakarta Pusat dikarenakan saat ini masih dalam kondisi PPKM level III dilarang kerumunan masa. Selain itu aksi unjuk rasa yang dilakukan diduga salah sasaran dimana APNI merupakan organisasi yang menaungi para penambang nikel Indonesia sehingga tidak berkapasitas mengeluarkan atau mencabut izin pertambangan nikel di indonesia....
Kementerian ESDM Hentikan Operasi Tambang PT Bulawan Daya Lestari

Kementerian ESDM Hentikan Operasi Tambang PT Bulawan Daya Lestari

Berita Nasional, Daerah, Hukum, Korporasi, Nikel, Tambang
NIKEL.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menyetop operasi perusahaan tambang PT Bulawan Daya Lestari di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penyetopan ini terjadi tak lama setelah berlangsungnya protes masyarakat adat Toruakat pada 27 September 2021. Insiden ini membuat satu warga Toruakat meninggal karena diduga diserang preman bayaran. Penyetopan itu tertuang dalam surat bernomor B-4314/MB.07/DBT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan atau Kepala Inspektur Tambang Lana Saria. Berikut isi surat tersebut: 1. PT Bulawan Daya Lestari belum memiliki Kepala Teknik Tambang yang merupakan seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin d...
Kementerian ESDM Sebut Ada 2.741 Tambang Liar Ada di RI

Kementerian ESDM Sebut Ada 2.741 Tambang Liar Ada di RI

Berita Nasional, Hukum, Tambang
NIKEL.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat di Indonesia ada 2.741 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batum Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria. Dalam acara Dialog Minerba bersama Media dan Generasi Muda, Senin (27/09/2021), dia mengatakan ada 2.741 titik pertambangan tanpa izin ini, terdiri dari 96 lokasi PETI komoditas batu bara dan 2.645 lokasi komoditas mineral. "Berdasarkan pendataan yang dimiliki Direktorat Jenderal Minerba, ada 2.741 titik PETI di mana terdiri dari 96 lokasi PETI komoditas batu bara dan 2.645 lokasi PETI mineral di berbagai wilayah," ungkapnya. Dia memaparkan, kegiatan PETI menimbulkan setidaknya ena...
Pidanakan Lagi Bos Tambang Nikel Yang Sudah Diputus Tak Bersalah, Kajati Sultra Diadukan ke Kejagung

Pidanakan Lagi Bos Tambang Nikel Yang Sudah Diputus Tak Bersalah, Kajati Sultra Diadukan ke Kejagung

Daerah, Hukum, Nikel, Tambang
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin diadukan kepada Kejaksaan Agung lantaran menersangkakan bos tambang nikel NIKEL.CO.ID - Direktur Utama PT Toshida Indonesia Laode Sinarwan Oda melalui penasihat hukumnya mengadukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) Sarjono Turin ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWas) Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana kriminalisasi. PT Toshida Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang nikel yang berada di kawasan Sulawesi Tenggara. Kuasa Hukum Laode Sinarwan Oda, Zakir Rasyidin menjelaskan kliennya sudah diputus tidak bersalah oleh Pengadilan Kendari Sulawesi Tenggara sesuai dengan Putusan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/ 2021/PN.Kdi ter tanggal 27 Juli 2021, tetapi tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra kembali tet...
Pemerintah Dorong Penghentian Ekspor Bahan Mentah Nikel

Pemerintah Dorong Penghentian Ekspor Bahan Mentah Nikel

Berita Nasional, Hukum, Nikel
NIKEL.CO.ID - Penghentian ekspor bahan mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia di sektor pertambangan didorong pemerintah agar nilainya terdongkrak lebih tinggi. Salah satunya dengan hilirisasi komoditas nikel melalui pengolahan dan industri bahan baku siap pakai di dalam negeri. Menurut Presiden Joko Widodo pengolahan dalam negeri akan membebaskan Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah. Jokowi menyebut, cara ini menjadi strategi bisnis perekonomian negara saat ini. Khusus nikel Indonesia disebut kementerian ESDM memiliki cadangan terbukti hingga 1,08 miliar ton dan cadangan terkira hingga 4,5 miliar ton. Bentuk hilirisasi komoditas nikel Indonesia baru-baru ini ditandai pembangunan pabrik baterai mobil listrik pertama di Asia Tenggara di Karawang Jawa Barat. Inves...
Pemerintah Akan Larang Ekspor Olahan Nikel 30-40 Persen; Begini Tanggapan APNI

Pemerintah Akan Larang Ekspor Olahan Nikel 30-40 Persen; Begini Tanggapan APNI

Berita Nasional, Ekonomi, Hukum, Nikel, Politik
NIKEL.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Invsatasi merencanakan penutupan ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30 persen hingga 40 persen demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Menanggapi rencana ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kebijakan ini sebagai langkah yang positif pasalnya dapat mendorong investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nantinya, investor bisa saja mendirikan industri yang menghasilkan produk jadi di Indonesia. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan hal yang sama terjadi ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu. Sebagai hasil akhir, tercatat sejumlah investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia. Kendati demikian, Meidy memastikan renca...
Open chat