Pemerintah Godok Aturan Pengawasan dan Pengendalian Investasi

NIKEL.CO.ID – Kementrian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun aturan tentang pengawasan dan pengendalian (wasdal) investasi di sektor manufaktur nasional. Wasdal ini akan mengeliminasi calon investor yang beritikad buruk dengan mencari keuntungan besar sesaat dan merusak iklim investasi di dalam negeri.

“Pengawasan itu sendiri adalah suatu keniscayaan bagi kegiatan usaha. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan. Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” jelas Eko pada akhir pekan lalu.

Eko mengungkapkan sejalan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan penciptakan iklim usaha yang memberi rasa aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha.

“Kunci untuk melakukan hal tersebut justru ada di pengawasan dan pengendalian,”tegasnya. Menurut Eko, hal ini bukan merupakan langkah kontradiktif dari upaya pemerintah mendorong investasi. Pasalnya, para investor yang sedang dibidik adalah perusahan multinasional besar.

Mereka paham bahwa kepastian berusaha dan kepastian hukum adalah hal penting karena untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi investasinya.

“Jadi, kami sangat welcome kepada calon investor yang memang nyata-nyata berkeinginan menumbuhkan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan Indonesia untuk memperoleh keuntungan berkesinambungan selama mungkin,” paparnya.

Guna mencapai sasaran tersebut, lanjut dia, pihaknya sedang merancang aturan tentang wasdal yang dapat mendukung investasi masuk dan menjaga keberlangsungan usaha, khususnya sektor industri. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan.

“Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” pungkasnya.

Sumber: investing.com

Read More

Untuk Menarik Investasi, Mendagri Minta Pemda Segera Selesaikan Batas Wilayah

NIKEL.CO.ID – Kemudahan perizinan investasi di daerah saat ini menjadi perhatian penting Presiden Jokowi , terutama dalam upaya pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19 ini. Pemerintah pusat mendorong daerah agar segera melakukan deregulasi atau pemangkasan peraturan yang memperlambat perizinan dalam berusaha dan tidak ada pungli.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakankehadiran investasi sangat penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Pandemi membuat daerah kehilangan penghasilan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Namun, ada tiga daerah yang tetap bertahan bahkan penghasilan daerahnya mencapai surplus.

“Tiga provinsi ini karena ada investasi. Ada perusahaan besar yang tetap beroperasi, yakni di Papua, itu ada Freeport yang tetap ekspor emas, tembaga. Maluku Utara, juga ada perusahaan yang bergerak di nikel juga. Lalu, Sulteng juga sama nikel,” ujar Tito dalam Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Wali Kota tentang Penegasan Batas Daerah dan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Jumat (30/4/2021).

Dalam dapat yang dihadiri Pj Gubernur Kalsel Safrizal, Gubernur Sumsel Herman Deru, Gubernur Banten Wahidin Halim, bupati/wali kota, Ketua BIG Aris Marfai, Ketua LAPAN Thomas Jamaluddin, serta Direktur Topografi TNI AD,Tito menjelaskan bahwapemerintah pusat ingin mendorong percepatan dan pengembangan investasi di daerah melalui UU Cipta Kerja.

Salah satu caranya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah yang menjadi acuan dasar dalam penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).

“PP ini mencoba membongkar hambatan utama dalam berusaha atau berinvestasi di daerah. Apa itu? Soal batas wilayah yang jelas. Banyak daerah yang batas wilayahnya belum jelas sehingga tidak memiliki RTRW dan RDTR yang jelas. Akhirnya, investor mau mengurus izin bingung, harus ke provinsi atau kabupaten/kota mana dan tidak dapat kejelasan juga,” papar Tito.

Sementara itu, Plh Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan pihaknya sudah membentuk 12 tim dari seluruh Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kemendagri. Tim ini akan bekerja sama dengan Direktorat Topografi TNI AD, LAPAN, BIG, Pushidrosal dan BNPP untuk terjun ke lapangan menyelesaikan batas wilayah tersebut.

“Nantinya akan ada 4 langkah utama yang akan dilakukan, yakni pertama penyiapan dokumen yang terdiri dari UU POB, PP, perda, peta wilayah, peta dasar dan citra satelit. Kedua, pelacakan batas. Ketiga, pengukuran dan penentuan posisi batas. Keempat, pembuatan peta batas,” terang Suhajar.

Suhajar secara terbuka meminta kerjasamanya dari pemda. Pasalnya, berdasarkan PP tersebut, penyelesaian batas wilayah diberikan waktu selama lima bulan. PP ini disahkan pada Februari lalu. Artinya, tinggal tersisa dua bulan.

“Masih ada 311 segmen batas yang belum selesai. Jika pemda tidak sepakat, dalam jangka waktu (sampai) 2 Juli, PP ini memberikan amanat dan mandat kepada Mendagri untuk menetapkan batas daerah melalui Permendagri paling lama 1 bulan alias 2 Agustus,” jelasnya.

Sebagai informasi, segmen batas daerah seluruh Indonesia berjumlah 979. Rinciannya, 165 segmen batas daerah antarprovinsi dan 814 segmen batas daerah antarkabupaten/kota. Sampai dengan April 2021 lalu, segmen batas antar provinsi yang sudah ditetapkan Permendagri sebanyak 138 segmen (83,6%) dan 530 (65,11%) segmen batas antar kabupaten kota.

Sumber: SindoNews

Read More

LSM Jatam Sebut 105 Fasilitas Smelter Serada di Kawasan Risiko Bencana

NIKEL.CO.ID – Koordinator LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengungkapkan ada 105 proyek fasilitas pemurnian mineral logam atau smelter yang berada di kawasan risiko bencana mulai dari tanah longsor, banjir, hingga gempa bumi.

“Total ada 41 smelter (dari jumlah 105 tersebut) yang saat ini dalam proses pembangunan yang diumumkan pemerintah, sebagai sudah berdiri. Sebenarnya ada banyak, datanya masih dinamis terus bergerak,” kata Merah Johansyah dalam peluncuran data laporan bencana akibat investasi ekstraksi energi fosil yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Merah merinci fasilitas lainnya yaitu terdapat sebanyak 14 smelter berada di kawasan berisiko tinggi bencana tanah longsor yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku yang mayoritas berupa fasilitas pemurnian bauksit dan nikel.

Kemudian terdapat 32 smelter berada di kawasan berisiko tinggi bencana banjir terutama di Sulawesi Tenggara yang didominasi fasilitas pemurnian nikel, lalu sisanya bauksit di Kalimantan Barat.

Selanjutnya, ada 18 smelter di kawasan berisiko tinggi gempa bumi yang terbanyak di Sulawesi Tengah yang juga fasilitas pemurnian nikel. Sebagian smelter lainnya berupa pasir besi dan bijih besi hingga tembaga di berada Jawa dan Kalimantan.

Selain smelter, Jatam juga mencatat ada 124 peta sebaran tambang yang berada di kawasan berisiko gempa dan 2.104 konsesi pertambangan terletak di kawasan berisiko tinggi banjir.

“Pemerintah nampak terus mengundang bencana dengan melanjutkan revisi Undang-Undang Minerba dan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang seluruhnya memperparah risiko bencana,” kata Merah.

Terdapat tiga pokok yang diatur dalam dua regulasi itu, yakni fleksibilitas perubahan tata ruang, jaminan perpanjangan otomatis, dan pemusatan serta kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Secara garis besar, Jatam memandang bahwa ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pertambangan, pengolahan batu bara, minyak fosil, gas alam, serta kebun bahan bakar nabati tidak layak untuk dilanjutkan dan dipelihara apalagi dipromosikan.

“Kita harus menghentikan politik energi yang memiliki bencana serta menemukan jalan baru dalam logika konsumsi energi, sumber daya alam adalah pekerjaan rumah mendesak hari ini,” kata Merah.

Jatam meminta pemerintah agar mengevaluasi seluruh pemberian izin smelter dan pertambangan yang tidak memperhitungkan posisi Indonesia sebagai wilayah unik karena memiliki karakteristik sosial, budaya, ekologi, iklim, dan geologis di antaranya karena bentang geologi dipeluk erat potensi zona patahan subduksi atau megathrust.

Selain itu, Jatam juga meminta agar pemerintah menghentikan toleransi bagi pendekatan pembangunan yang menggunakan pendekatan manfaat ekonomi investasi tanpa memperhitungkan kerentanan dan kerawanan.

Sumber: ANTARA

Read More

Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Filipina Cabut Moratorium Pertambangan

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu (13/4/2021) menandatangani EO 130, yang menyatakan bahwa moratorium perjanjian mineral di bawah perintah Aquino “dengan ini dicabut.”

NIKEL.CO.ID – Presiden Rodrigo Duterte telah mencabut moratorium hampir 9 tahun pada perjanjian pertambangan baru, yang menurutnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penggerak infrastruktur multimiliar peso pemerintah.

Pendahulu Duterte yakni Benigno Aquino III pada 2012 mengeluarkan Perintah Eksekutif (Executive Order/EO) 79 yang menangguhkan aplikasi kontrak mineral di kawasan lindung, lahan pertanian utama, kawasan pengembangan pariwisata, dan tempat-tempat penting lainnya seperti ekosistem pulau.

Duterte pada Rabu (13/4/2021) menandatangani EO 130, yang menyatakan bahwa moratorium perjanjian mineral di bawah perintah Aquino “dengan ini dicabut.”

“Pemerintah dapat mengadakan perjanjian mineral baru, tunduk pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Pertambangan Filipina tahun 1995 dan hukum, aturan, dan regulasi lain yang berlaku,” seperti tertera pada EO Duterte seperti dikutip dari news.abs-cbn.com, Kamis (15/4/2021).

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam [Department of Environment and Natural Resources/DENR] dapat terus memberikan dan menerbitkan Izin Eksplorasi,” tambah Presiden.

Dia mengarahkan badan tersebut untuk “merumuskan syarat dan ketentuan dalam perjanjian mineral baru yang akan memaksimalkan pendapatan pemerintah dan bagian dari produksi, termasuk kemungkinan mendeklarasikan daerah ini sebagai cadangan mineral untuk mendapatkan royalti yang sesuai.”

“DENR juga akan melakukan peninjauan kontrak pertambangan yang ada dan kesepakatan untuk kemungkinan negosiasi ulang,” katanya.

Negara itu telah memanfaatkan “kurang dari 5 persen dari sumber daya mineralnya sampai saat ini,” kata Duterte. Duterte mengatakan bahwa undang-undang reformasi perpajakan yang dia tandatangani pada 2017 melipatgandakan pajak atas mineral, produksi mineral, dan sumber daya penggalian menjadi 4 persen dari 2 persen.

“Selain mendatangkan manfaat ekonomi yang signifikan dalam negeri, industri pertambangan dapat mendukung berbagai proyek pemerintah, seperti program Bangun, Bangun, Bangun, dengan menyediakan bahan baku … dan Program Balik Probinsya, Bagong Pag-asa dengan meningkatkan peluang kerja di pedesaan yang ada peluang pertambangan, “kata Presiden.

Pada 2018, Duterte mencabut moratorium 2 tahun untuk menyetujui izin eksplorasi pertambangan untuk membantu menentukan potensi beberapa prospek di Filipina, eksportir bijih nikel nomor 2 dunia.

Penambangan tetap menjadi masalah kontroversial di negara ini karena contoh kesalahan pengelolaan lingkungan pada masa lalu, dan hanya 3 persen dari 9 juta hektare yang diidentifikasi oleh negara sebagai lahan memiliki cadangan mineral yang tinggi yang ditambang.

Filipina adalah pemasok bijih nikel terbesar kedua ke China, setelah Indonesia, yang digunakan China untuk memproduksi baja tahan karat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Filipina Cabut Moratorium Pertambangan“.

Read More

Perusahaan Tambang Asal Tiongkok Menunggak Pajak Rp26 Miliar

NIKEL.CO.ID – PERUSAHAAN tambang nikel asal Tiongkok, PT Virtue Dragon Nikel Industri, sudah sejak 2017 beroperasi di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Namun, seperti diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara Yusuf Mundu, kemarin, perusahaan itu terus menunggak pembayaran pajak air permukaan.

“Total tunggakan mereka mencapai Rp26 miliar. Sejak beroperasi pada 2017 hingga sekarang, perusahaan itu belum membayar pajak air permukaan,” lanjut Yusuf.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah sudah dua kali melakukan penagihan, namun perusahaan itu tidak memiliki ikhtikad baik.

Sebelumnya Badan Pendapatan Daerah Sulaweswi Tenggara  telah melakukan pertemuan dengan salah satu direktur perusahaan itu. Yang bersangkutan berjanji akan membayar pajak sesuai tagihan, sebesar Rp26 miliar.

“Namun, sampai sekarang PT Virtue belum juga melaksanakan kewajibannya,” tambah Yusuf.

Badan Pendapatan Daerah akan memberikan saksi badan hukum atau penyitaan jika PT Virtue Dragon Nikel Industri tidak melakukan pembayaran pajak air permukaan karena penagihan pajak merupakan paksaan. Saat ini Badan Pendapatan Daerah masih berupaya melakukan penagihan secara persuasif.

“Kami akan segera mengirim surat penagihan kesekian kalinya dalam waktu dekat,” ungkap Yusuf.

PT Virtue Dragon Nikel Industri merupakan  perusahaan asal Tiongkok yang menanamkan investasinya dengan membangun smelter nikel di Desa Morosi.

Selain PT Virtue, kelompok usaha ini juga mendirikan PT Obsidian Stainless Steel yang mengolah bahan tambang stainless, juga di Konawe.

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

Menteri Keuangan Terbitkan PMK untuk Jamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

NIKEL.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan mengenai pemberian jaminan pemerintah untuk proyek Proyek Strategis Nasional (PSN). Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bertujuan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan PSN.

PMK Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diterbitkan pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021. PMK ini merupakan pengganti PMK sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017.

“Pelaksanaan PSN memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

Selain itu, PMK ini berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) pada 2 Februari 2021, sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa perubahan dalam PMK yang baru ini adalah ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.

“Keterlibatan BUPI sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan ditujukan agar proses dukungan Pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya,” jelas dia.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan Badan Usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh Pemerintah.

Sementara itu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan mengenai pemberian jaminan pemerintah, dengan cara, pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI, dan pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri.

Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan.

Sri Mulyani berharap dengan penerbitan PMK ini akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN.

“Selain itu, penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerja sama yang saling menguntungkan,” pungkasnya.

Sumber: medcom.id

Read More

Kepala BKPM Akan Tata Ulang IUP di Sulawesi Tenggara

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di daerah ini.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rakor itu bertujuan menata kembali IUP yang telah ada. Selain itu, mendorong agar perusahaan yang telah mengantongi ijin agar segera melakukan aktifitas bisnisnya.

“Sudah barang tentu (perusahaan) yang bagus tetap jalan, yang belum bagus kita tanya masalahnya untuk dicarikan solusinya. Dan yang tidak bisa (jalan), kita akan lakukan tindakan hukum,” kata Kepala BKPM dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa 30 Maret 2021.

Dalam konferensi pers itu, Kepala BKPM didampingi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan P. Roeslani, dan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. Dalam konferensi pers itu, Gubernur bertindak selaku moderator.

Konferensi pers ini digelar seusai pelantikan pengurus Kadin Sultra periode 2021-2026, yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari. Kepala BKPM hadir melakukan pelantikan ini.

Diharapkan, dengan tertatanya IUP pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera menjalankan aktifitas bisnisnya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pendapatan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kepala BKPM mengatakan, banyak ijin investasi sudah keluar tapi belum dijalankan. Hal ini terjadi karena ijin-ijin tersebut bisa saja dipindahtangankan ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu prioritas penataan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pengusaha-pengusaha lokal didorong untuk mengambil bagian dalam investasi tambang di Sultra. Kepala BKPM berharap, anak muda-anak muda Sultra ada yang menjadi konglomerat dari sektor tambang.

“Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda putra daerah Sultra untuk menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menambahkan bahwa semua perusahaan, baik yang belum memiliki ijin maupun yang sudah memiliki ijin akan dievaluasi.

“Kita undang pengusahanya, kapan mau operasikan. Apakah mau operasikan atau tidak,” kata Gubernur.

Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan di tengah maraknya investasi tambang, Kepala BKPM mengatakan bahwa pengawasan merupakan kuncinya. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) merupakan instrumen negara untuk mengikat pengusaha.

Menurut Kepala BKPM, pada masa silam, ijin amdal bukan merupakan bagian dari ijin usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, amdal merupakan bagian dari ijin usaha, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih ketat.

Sumber: sentrasultra.id

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Anggap Pemerintah Inkonsisten Dalam Hilirisasi Tambang

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menolak Kepmen ESDM No. 46.K/KM.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19 bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Keputusan yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 itu dinilai tidak adil dan inkonsisten terkait kebijakan hilirisasi hasil tambang mineral logam. Karena pemegang izin yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan smelter paling sedikit 90 persen pada dua kali periode evaluasi. Sejak ditetapkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Corona sebagai Bencana Nasional, tetap dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Menurut Mulyanto, Kepmen ini janggal karena perusahaan yang tidak berprestasi (artinya tidak mampu membangun smelter sebesar 90 persen) malah dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor. Dengan kata lain, berapapun persentase kemajuan pembangunan smelter dari pemegang IUP dan IUPK, akan dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Hal tersebut berpotensi melanggar dengan Undang-Undang, khususnya UU No. 4/2009 dan revisinya UU No. 3/2020 tentang Minerba dan Putusan MK No. 10/2014.

“Ini kan aneh, masak Kepmen bertentangan dengan Undang-undang. Pemerintah jangan poco-poco atau buka-tutup kebijakan. Ini akan membingungkan penambang, pengusaha smelter dan investor. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang berprestasi, karena dapat menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 90 persen?” tegas Mulyanto.

Mulyanto menilai Kepmen ini sangat berbahaya karena secara langsung akan mengendorkan semangat para pemegang IUP dan IUPK dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan teknologi smelter domestik. Bagi perusahaan yang berprestasi tersebut seharusnya Pemerintah memberikan penghargaan atau reward.

“Bukan sebaliknya, pengusaha nikel yang tidak berprestasi malah dimanjakan dengan diberikan persetujuan ekspor,” lanjut Mulyanto.

Mulyanto juga menilai, di sisi lain Kepmen ini berlawanan dengan Semangat UU No.3/2020 tentang Minerba, yang merevisi UU No.4/2009 yang menegaskan kewajiban untuk mengolah mineral logam untuk mendapatkan nilai tambah dan efek pengganda ekonomi domestik yang lebih besar. Tafsir MK No. 10/2014 atas pasal-pasal kewajiban mengolah mineral logam di dalam negeri pada UU Minerba adalah berupa pelarangan ekspor mineral logam mentah.

“Kepmen ini akan menjadi preseden buruk, karena kembali mencerminkan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam kebijakan hilirisasi tambang kita. Yang membingungkan penambang, perusahaan smelter dan investor. Kebijakan yang plin-plan dan tidak berwibawa seperti ini akan sulit diharapkan untuk sukses.
Kalau begini cara kita bernegara, ugal-ugalan menabrak hukum, maka kita akan kesulitan dalam membangun masyarakat yang tertib dan mematuhi hukum. Indonesia sebagai negara hukum, yang tegas dinyatakan konstitusi bisa jadi akan tinggal slogan belaka,” tandasnya

Sumber: harianhaluan.com

Read More

Bahaya Mengizinkan Ekspor Mineral Saat Pembangunan Smelter Mandek

Pemerintah lagi-lagi merelaksasi ekspor mineral meski target smelter tak tercapai. Cita-cita hilirisasi pun lamban tercapai.

NIKEL.CO.ID – Pemerintah tetap mengizinkan ekspor mineral bagi perusahaan yang tak mencapai target pembangunan fisik fasilitas pemurnian atau smelter. Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM 46/2021 dan Surat Edaran Dirjen Minerba No. 1/2021.

Dua aturan itu merelaksasi ketentuan dalam Pasal 51 Permen ESDM No. 17/2020. Menurut beleid itu, ekspor hanya diizinkan jika perusahaan telah memenuhi target pembangunan fisik yang sudah diverifikasi. Lewat peraturan ini diharapkan pengusaha berupaya keras merealisasikan pembangunan smelternya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beralasan relaksasi ditetapkan karena banyak perusahaan tambang babak belur terdampak pandemi COVID-19, yang membuat keterlambatan kali ini bisa dimengerti. Salah satunya Freeport yang proses pembangunan smelternya baru mencapai 6 persen alias di bawah target 10 persen di 2020.

Dalam rapat Komisi VII DPR RI, Senin (22/3/2021), Arifin menyatakan, “kalau tidak diberikan izin ekspor, akan memberikan dampak kepada penerimaan negara dan dampak sosial terhadap karyawan Freeport.”

Meski direlaksasi, pemerintah tetap akan mengenakan sanksi denda atau penalti 20 persen dari pendapatan tahun berjalan. Relaksasi ini juga terbatas bagi 7 jenis mineral saja, tidak berlaku, misalnya, bagi nikel. Relaksasi juga hanya diberikan secara terbatas yaitu satu tahun.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa relaksasi ini tidak memengaruhi target penyelesaian masing-masing perusahaan.

Alasan lain relaksasi adalah kenaikan harga komoditas di pasar internasional, misalnya tembaga. Ekspor tentu akan menghasilkan keuntungan yang signifikan dan sayang untuk dilewatkan.

Masalahnya, menurut Pakar Hukum Pertambangan dan Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, relaksasi ini juga mendatangkan banyak masalah. Yang paling jelas adalah pemerintah tampak semakin tidak konsisten pada kebijakan hilirisasi. Relaksasi terus berulang sejak 2009.

“Pemerintah semakin konsisten untuk tak konsisten. Berkali-kali relaksasi saja terus,” ucap Ahmad kepada reporter Tirto, Selasa (23/3/2021).

Relaksasi terus-menerus ini menurutnya juga bertentangan dengan amanat konstitusi. Kewajiban hilirisasi juga sudah diatur dalam Pasal 102, 103, dan 170 UU 4/2009 tentang Minerba, diperkuat Pasal 170A UU 4/2020 tentang revisi UU Minerba, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 10/2014.

Ahmad khawatir relaksasi ini hanya akan membuat program hilirisasi semakin berjalan lamban. Sebab setiap dilakukan relaksasi, target pembangunan smelter urung tercapai dan selalu diikuti dengan relaksasi-relaksasi berikutnya.

“Sudah 12 tahun kewajiban [pembangunan smelter] dimulai tapi gara-gara tidak konsisten ya tidak jalan,” ucap Ahmad.

Selama 12 tahun terakhir, pemerintah sudah menunda sedikitnya 3 kali dari selesai 2014 menjadi 2017, lalu 2022, dan 2023. Setiap penundaan itu selalu disertai dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang intinya membolehkan lagi ekspor.

Belakangan realisasi smelter pun menjadi lamban. Per 2012 saja hanya ada 3 smelter yang terealisasi sejak 2009. Jumlah ini hanya bertambah menjadi 17 per 2019 padahal totalnya pemerintah ingin membangun 68.

Menurut Ahmad, kebijakan yang berubah-ubah bakal membuat pelaku usaha menganggap enteng pemerintah dan kebijakannya. Para pengusaha, katanya, akan berpikir, “nanti juga akan dibuka lagi kok ekspornya.”

Jumlah perusahaan yang belum selesai membangun smelter cukup banyak. Data Kementerian ESDM, per November 2019 hanya ada 6 smelter non nikel yang sudah selesai 100 persen. Sebanyak 5 smelter non nikel di kisaran 40 persen atau lebih dan ada 15 smelter non nikel prosesnya masih di bawah 40 persen.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan plinplan ini berbahaya bagi iklim investasi dan kepastian berusaha. Konsekuensinya, investor bisa enggan datang.

Tauhid beralasan relaksasi ini sedikit banyak bakal memengaruhi cadangan mineral yang ada di Indonesia. Pengurangan yang terjadi di tahun 2021 tentu akan memengaruhi perhitungan keekonomian di masa mendatang. Di sisi lain, relaksasi ini juga bakal mementahkan upaya perusahaan yang sudah serius mencapai target pembangunan fisik apalagi yang sudah selesai konstruksi.

“Besok direlaksasi, besok diperketat. Investor akan lihat tidak ada kepastian buat mereka,” ucap Tauhid kepada reporter Tirto, Selasa (23/03/2021).

Kebijakan plinplan ini menurutnya juga punya konsekuensi melemahkan Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO yang memprotes larangan ekspor nikel. Menurut Tauhid, pernyataan pemerintah yang ingin memprioritaskan hilirisasi dan mengolah sendiri bahan baku di dalam negeri justru terbantahkan lewat relaksasi ekspor mineral baru-baru ini.

“Ini kontraproduktif di tengah upaya kita menghadapi gugatan Uni Eropa. Jadi membuka kemungkinan diri kita untuk kalah,” ucapnya.

Baca selengkapnya di artikel “Bahaya Mengizinkan Ekspor Mineral Saat Pembangunan Smelter Mandek”, https://tirto.id/gbqZ

Read More

Begini Kata Pengamat Soal Pembukaan Kembali Ekspor Konsentrat Mineral

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berencana kembali membuka keran ekspor sejumlah konsentrat mineral logam. Rencana ini tertuang dalam  Surat Edaran Dirjen Minerba Ridwan Djamaludin No: 1.E/MB.04/DJB/2021 Tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Melalui surat edaran itu, pemerintah membuka keran pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri untuk sejumlah mineral logam di masa pandemi ini. Mineral yang dimaksud meliputi konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42%.

Sementara untuk komoditas nikel, komoditas nikel yang belum memenuhi batasan minimum pemurnian tidak dapat diberikan rekomendasi penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rencana pemerintah membuka keran ekspor sejumlah konsentrat memicu respon yang beragam.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli berujar, pihaknya melihat kebijakan ini sebagai tindakan emergensi dari Pemerintah yang bersifat sementara.

“Pemerintah tentunya memerlukan pembukaan lapangan kerja dan juga pendapatan untuk negara. Dana APBN banyak tersedot untuk penanggulangan bencana non-alam ini (covid-19),” kata Rizal saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (24/3/2021).

Rizal tidak memungkiri, Kebijakan ini bisa menyebabkan kemunduran capaian hilirisasi mineral. Namun, di sisi lain, ia meyakini bahwa kebijakan ini bakal memberikan peningkatan pendapatan kepada Negara dan perusahaan agar dapat mempertahankan kegiatan operasi dan produksinya selama masa pandemi.

“Tanpa kebijakan ini, dikhawatirkan berpotensi banyak pekerja yang akan kehilangan lapangan kerja di masa sulit seperti sekarang,” terang Rizal.

Meski begitu, Rizal menilai bahwa tetap perlu melakukan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan smelter seperti yang direncanakan. Dalam hal ini, keterlambatan capaian hilirisasi yang mungkin terjadi dinilai bisa disiasati dengan melakukan penyesuaian ulang atau revisi terhadap rencana penyelesaian smelter yang telah dicanangkan.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani menilai bahwa kondisi pandemi Covid-19 tidak bisa menjustifikasi rencana pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor sejumlah konsentrat mineral logam. Dendi beralasan, sektor pertambangan tidak terdampak pandemi Covid-19.

Sebaliknya, sektor tersebut menurut Dendi justru malah ‘diuntungkan’ oleh kondisi pandemi.

“Harga-harga semua komoditas naik bahkan meroket dibandingkan periode normal sebelum Covid-19,” ujar Dendi kepada Kontan.co.id, Rabu (24/3/2021).

Di sisi lain, rencana pembukaan kembali keran ekspor sejumlah konsentrat mineral logam menurut Dendi membawa sejumlah ‘mudharat’.

Pertama, kebijakan ini dinilai mendorong pengusaha kembali fokus pada menjual bahan mineral mentah tanpa melakukan processing secara lebih lanjut.  Walhasil, upaya hilirisasi yang tengah dikejar bisa tersendat.

Kedua, kebijakan ini juga dinilai memberi ketidakpastian bagi investor yang sedang membangun fasilitas processing untuk hilirisasi (smelter) maupun investor yang sudah membangun fasilitas tersebut. Walhasil, realisasi pembangunan smelter oleh investor bisa melambat.

“Bagi investor yang sudah membangun fasilitas processing, akan bertanya-tanya karena kebijakan ini bisa menciptakan ketidakpastian mendapatkan bahan baku,” imbuh Dendi.

Sumber: KONTAN

Read More