NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mendorong penguatan standardisasi dalam pengelolaan mineral kritis dan strategis, mulai dari kegiatan eksplorasi, pelaporan sumber daya dan cadangan, pengolahan, hingga penelusuran produk. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan potensi mineral kritis dapat diolah menjadi produk yang mendukung kebutuhan industri dan program pemerintah.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Asep Kurnia Permana, mengatakan, kesiapan standar produk yang mampu memenuhi kebutuhan pasar, termasuk standar internasional diperlukan untuk mengelola hilirisasi mineral.
“[Hal] Yang pertama adalah bagaimana standar yang disiapkan untuk memenuhi standar ini, kemudian juga kompetensinya,” kata Asep dalam acara Pembukaan CPI Forum 2026, di Jakarta, Kamis lalu (17/9/2026).
Kompetensi tenaga profesional, termasuk pihak yang melakukan pelaporan, menurutnya, perlu diperkuat agar data mengenai sumber daya dan cadangan mineral dapat disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kompetensi dalam hal ini tentunya para tenaga CPI (Competent Person Indonesia, red.) yang bisa melakukan pengetahuan secara akurat dan membuat pelaporan yang bisa disiapkan,” ujarnya.
Selain itu, pengelolaan mineral kritis juga perlu memperhatikan berbagai aspek teknis dalam kegiatan pertambangan maupun produksi, seperti tahapan pengelolaan sumber daya mineral hingga proses pengolahan menjadi produk bernilai tambah. Keberadaan mineral kritis dan strategis, perlu diikuti dengan kemampuan untuk mengubah potensi sumber daya menjadi produk yang dapat mendukung kebutuhan industri serta program pemerintah.
“[Hal] Yang penting bagaimana kita bisa men-deliver sumber daya yang ada menjadi produk yang bisa terkait dengan program-program pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, pengembangan mineral kritis dan strategis dinilai membutuhkan kesiapan sejak tahap awal. Kajian perlu dilakukan mulai dari eksplorasi, estimasi sumber daya, kajian faktor pengubah, estimasi cadangan, hingga studi kelayakan.
Tahapan tersebut diperlukan agar pengembangan mineral kritis tidak hanya berorientasi pada keberadaan sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian sebelum masuk ke tahap produksi dan pengolahan. (Fi Yun)
