Beranda Berita Nasional Anggota Komisi VII DPR Terkait ESG: Kami Berharap Kementerian ESDM Tegak Lurus...

Anggota Komisi VII DPR Terkait ESG: Kami Berharap Kementerian ESDM Tegak Lurus Terhadap UU

Ratna Juwita. Dok: Parlementaria
Ratna Juwita. Dok: Parlementaria
Oleh Admin

NIKEL.CO.ID, Jakarta–Dalam rapat dengar antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) pada Senin (06/11/2023), anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita, menyampaikan bahwa jika perlu ada pencabutan izin terhadap perusahaan yang tidak melakukan reklamasi. 

Namun, Ratna menyayangkan sepertinya belum ada sanksi terkait reklamasi. Seperti diketahui bersama, reklamasi adalah salah satu komitmen perusahaan menuju environment, social, and governance (ESG) yang baik. Dia juga menyampaikan bahwa penyetujuan terkait RKAB adalah kesempatan bagi negara untuk berkontribusi dalam menegakkan ESG. 

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

Di kesempatan lain, NIKEL.CO.ID melakukan wawancara terkait pendapat Komisi VII terhadap ESG. Dia mengatakan, “Kami sih berharapnya Kementerian ESDM dalam hal ini tegak lurus terhadap UU. Maksudnya sudah ditetapkan ada beberapa sanksi administratif, sanksi dana, sampai pencabutan RKAB pada perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan komitmen mereka terhadap pembukaan lahan dan lain sebagainya.”

Ratna juga menyampaikan bahwa komitmen mereka menjadi salah satu alat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Komisi VII juga berharap Kementerian ESDM tetap melakukan proses pengawasan terhadap program-program Corporate Social Responsibilities (CSR) yang dilakukan industri-industri tambang untuk melaksanakan pemberdayaan setempat.

Namun, ketika ditanya perihal divestasi saham PT Vale yang berjalan alot, Ratna berkomentar, “Aku no comment. Sorry ya.” (Aninda)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Liputan Khusus RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) →

  1. Pemangkasan Kuota dan Rencana Porsi Negara Picu Ketidakpastian Pasokan Nikel Indonesia
  2. SMM: RKAB 2027 Diperketat, Pasokan Bijih Nikel Indonesia Jadi Penentu Pasar
  3. Analis SMM: Kebijakan RKAB, Kesenjangan HPM, dan Kadar Bijih Jadi Penentu Pasar Nikel Indonesia pada 2027
  4. SMM: Pasokan Bijih Nikel Indonesia Mengarah ke Ketat Struktural, RKAB 2027 Jadi Penentu Pasar
  5. Komisi XII DPR RI Minta Kementerian ESDM Blokir RKAB Perusahaan Tambang yang Abaikan Reklamasi
  6. Anggota Komisi VII DPR Terkait ESG: Kami Berharap Kementerian ESDM Tegak Lurus Terhadap UU sedang Anda baca

Istilah di artikel ini

RKAB
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →