
NIKEL.CO.ID, JAKARTA– Harga nikel di pasar global menguat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan dari Indonesia. Rencana pemerintah memangkas kuota produksi bijih nikel pada 2027 serta wacana peningkatan porsi manfaat pertambangan bagi negara menjadi faktor yang memengaruhi sentimen pasar.
Dilansir dari Crux Investor, harga nikel kontrak tiga bulan di London Metal Exchange (LME) naik 3,8% menjadi US$16.462 per ton pada 17 November 2026. Berdasarkan laporan Shanghai Metals Market (SMM), kenaikan tersebut menjadi penguatan paling menonjol di antara logam dasar lainnya pada perdagangan hari itu.
Penguatan harga dipengaruhi ekspektasi pengetatan produksi nikel Indonesia dan potensi gangguan pasokan dari Brasil menyusul rencana Anglo American menghentikan operasional dua fasilitas feronikel miliknya.
Namun, kondisi persediaan global masih menunjukkan surplus yang cukup besar. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, memperkirakan surplus nikel global mencapai sekitar 750.000 ton, yang tersimpan di gudang LME dan Shanghai Futures Exchange (SHFE).
“Kemarin untuk nikel itu kan ada pembahasan yang terkait dengan stok yang ada di LME sama SHFE. Nah itu kan over sekitar 750.000 ton. Nah itu juga mesti kita exercise supaya nanti jangan sampai nanti produksi kita menambah lagi over-nya,” ungkap Tri, dikutip nikel.co.id, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan bahwa penetapan kuota harus mempertimbangkan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri dan kondisi pasar global.
“Jadi bagaimana yang optimal bukan hanya untuk sesuai dengan kebutuhan smelter kita, tetapi juga globalnya seperti apa,” ujarnya.
Tri juga mengungkapkan bahwa kuota produksi bijih nikel dalam revisi RKAB 2026 berada pada kisaran 290 juta hingga 300 juta ton. Namun, besaran kuota untuk 2027 belum ditetapkan.
Dengan tingkat permintaan global sekitar 3,5 juta ton per tahun, persediaan tersebut setara dengan sekitar 11 minggu konsumsi dunia.
Di pasar fisik China, premi nikel olahan Jinchuan pada 18 November justru turun 250 yuan menjadi 2.250 yuan per ton. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas pembelian fisik masih relatif lemah.
Pemangkasan Kuota Indonesia Jadi Perhatian Pasar
Ketidakpastian pasokan terutama berasal dari kebijakan produksi Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 2 November 2026 menyampaikan bahwa kuota produksi bijih nikel untuk 2027 berpotensi kembali dikurangi.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena Indonesia merupakan salah satu pemasok utama nikel dunia.
Kuota produksi bijih nikel ditetapkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sementara itu, kuota produksi bijih nikel yang telah direvisi untuk 2026 berada pada kisaran 290 juta hingga 300 juta ton.
Pasar juga mencermati pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 14 November 2026 yang meminta agar negara memperoleh sedikitnya 70% manfaat dari seluruh izin pertambangan.
“Negara harus memperoleh setidaknya 70% manfaat dari seluruh izin pertambangan,” tegas Prabowo dalam keterangan resminya.
Namun, pemerintah belum menjelaskan secara terperinci bentuk dan mekanisme perhitungan porsi manfaat tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP).
Ketidakpastian kebijakan tersebut turut memengaruhi pasar modal. Hingga Rabu (18/11/2026), indeks saham sektor bahan baku Indonesia tercatat turun 6,2%.
Potensi Penghentian Operasi Feronikel di Brasil
Selain Indonesia, potensi gangguan pasokan juga datang dari Brasil. Anglo American memperingatkan pelanggan baja nirkarat di Eropa bahwa perusahaan dapat menghentikan sementara operasional, sebelum akhirnya menutup fasilitas feronikel Barro Alto dan Codemin apabila Komisi Eropa menolak rencana penjualan bisnis nikel Brasil kepada MMG.
Dalam peringatannya kepada pelanggan, Anglo American menyampaikan bahwa perusahaan dapat menghentikan operasional Barro Alto dan Codemin, sebelum akhirnya menutup kedua fasilitas tersebut. Apabila transaksi penjualan bisnis nikelnya kepada MMG tidak memperoleh persetujuan Komisi Eropa.
Nilai transaksi penjualan tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$500 juta. Kedua fasilitas tersebut menghasilkan sekitar 39.700 ton nikel dalam kandungan logam sepanjang 2025.
Komisi Eropa dijadwalkan memberikan keputusan paling lambat 21 Desember 2026. Hingga saat ini, belum terdapat kehilangan pasokan aktual dari kedua fasilitas tersebut.
Apabila transaksi disetujui, risiko penghentian produksi dapat dihindari. Sebaliknya, penolakan terhadap transaksi berpotensi menambah tekanan terhadap pasokan nikel global.
Surplus Masih Membayangi Harga Nikel
Meskipun terdapat potensi pengetatan pasokan, dampak kebijakan Indonesia belum akan langsung mengurangi persediaan nikel global.
Besaran kuota produksi 2027 belum diumumkan secara resmi. Demikian pula, pemerintah belum memberikan definisi terperinci mengenai skema pembagian 70% manfaat pertambangan bagi negara.
Sementara itu, Harga Mineral Acuan (HMA) nikel untuk periode 15–30 November 2026 hanya meningkat 0,76% menjadi US$15.596,88 per ton.
Kenaikan HMA yang relatif terbatas tersebut disebabkan formula perhitungannya menggunakan rata-rata harga LME pada periode 19 Oktober hingga 9 November 2026, sebelum reli harga pada 17 November terjadi.
Dua skenario utama kini menjadi perhatian pasar
Pertama, apabila Komisi Eropa menolak transaksi penjualan bisnis nikel Anglo American dan Indonesia memangkas kuota produksi 2027 di bawah kisaran kuota 2026, pasar berpotensi kehilangan tambahan pasokan dari Brasil sekaligus menghadapi pembatasan produksi bijih nikel Indonesia.
Kondisi tersebut dapat mendorong penyerapan persediaan di bursa dan memberikan dukungan terhadap harga.
Kedua, apabila transaksi Anglo American disetujui dan kuota produksi Indonesia tidak mengalami pemangkasan signifikan, pasokan global berpotensi tetap terjaga.
Dalam kondisi tersebut, surplus persediaan dapat kembali menekan harga menuju kisaran US$15.800 per ton, sebagaimana disebutkan Bahlil pada 2 November 2026.
Kebijakan Porsi Negara Berpotensi Tekan Profitabilitas Penambang
Rencana peningkatan manfaat pertambangan bagi negara juga menjadi perhatian bagi perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Indonesia. Kenaikan harga nikel memang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan.
Namun, manfaat tersebut dapat berkurang apabila perusahaan menghadapi pembatasan volume produksi melalui kuota serta kewajiban memberikan porsi manfaat yang lebih besar kepada negara.
Analis pertambangan Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Fauzan Luthfi Djamal, memperkirakan laba bersih perusahaan tambang yang terdampak dapat turun hingga 50%, bergantung pada bagaimana ketentuan pembagian 70% manfaat tersebut nantinya diterapkan.
Menurut estimasi Fauzan, laba bersih perusahaan tambang berpotensi turun hingga 50%, bergantung pada bagaimana skema pembagian 70% manfaat tersebut dihitung.
Risiko ini terutama dihadapi perusahaan yang memiliki izin pertambangan di Indonesia. Sebaliknya, produsen nikel di negara lain berpotensi menikmati kenaikan harga tanpa menghadapi pembatasan kuota dan ketentuan pembagian manfaat yang sama.
Pengalaman Eramet juga menjadi gambaran mengenai dampak pembatasan kuota terhadap operasional perusahaan. Perusahaan tambang asal Prancis tersebut sebelumnya menghentikan operasional selama beberapa bulan setelah memperoleh kuota produksi yang lebih rendah.
Eramet juga berencana melepas sebagian kepemilikan sahamnya dalam bisnis nikel di Indonesia, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Ketidakjelasan mekanisme pembagian manfaat 70% dinilai dapat membuat investor menunda keputusan investasi baru.
Kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi perusahaan dalam menghitung kelayakan proyek dan proyeksi keuntungan jangka panjang.
Proyek Nikel di Luar Indonesia Berpotensi Diuntungkan
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa arah pasar nikel global tidak hanya ditentukan oleh kondisi persediaan fisik, tetapi juga oleh keputusan kebijakan pemerintah Indonesia dan regulator Eropa.
Indonesia memiliki peran dominan dalam rantai pasok nikel global. Karena itu, perubahan kuota produksi, kebijakan royalti, serta kemungkinan peningkatan porsi kepemilikan atau manfaat negara dapat memengaruhi keputusan investasi dan pengembangan proyek baru.
Di tengah potensi pembatasan pasokan dari Indonesia, proyek-proyek nikel berizin di luar negeri berpeluang memperoleh keuntungan strategis. Terlebih, harga yang relatif rendah dalam beberapa tahun terakhir dan ketidakpastian regulasi dapat menghambat investasi pada proyek-proyek baru.
Meski demikian, surplus sekitar 750.000 ton yang masih tersimpan di bursa menjadi faktor penahan kenaikan harga dalam jangka pendek. Dengan demikian, perkembangan harga nikel selanjutnya akan sangat bergantung pada realisasi pemangkasan kuota Indonesia untuk 2027 dan keputusan Komisi Eropa atas transaksi bisnis nikel Anglo American di Brasil. (Lili Handayani)
Perkembangan cerita ini
Liputan Khusus RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) →
- Pemangkasan Kuota dan Rencana Porsi Negara Picu Ketidakpastian Pasokan Nikel Indonesia sedang Anda baca
- SMM: RKAB 2027 Diperketat, Pasokan Bijih Nikel Indonesia Jadi Penentu Pasar
- Analis SMM: Kebijakan RKAB, Kesenjangan HPM, dan Kadar Bijih Jadi Penentu Pasar Nikel Indonesia pada 2027
- SMM: Pasokan Bijih Nikel Indonesia Mengarah ke Ketat Struktural, RKAB 2027 Jadi Penentu Pasar
- Komisi XII DPR RI Minta Kementerian ESDM Blokir RKAB Perusahaan Tambang yang Abaikan Reklamasi
- Analis China: Prabowo Sering Bernada “Tegas”, Sementara Kebijakan Akhirnya Cenderung Lebih Lunak Setelah Negosiasi
Istilah di artikel ini
- LME
- London Metal Exchange
- RKAB
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
- IUP
- Izin Usaha Pertambangan
- HMA
- Harga Mineral Acuan
Agenda industri terdekat
- 21NovKonferensi & Pameran The 18 MGEI Anual Convention & Exhibition21–28 November 2026 · Mercure Convention Center Ancol, Jakarta
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore




















