Komisi VII Dorong Percepatan Hilirisasi Nikel

NIKEL.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto mendorong percepatan hilirisasi nikel dalam negeri. Ia menilai PT Smelter Nikel Indonesia bisa menjadi role model bagi perusahaan sektor hilirisasi nikel kadar rendah, guna mendukung percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri.

“Teknologinya diproduksi oleh anak bangsa sendiri, kita akan support ini karena bisa menjadi role model teknologi yang sangat sederhana dan murah,” kata Bambang Wuryanto usai memimpin peninjauan lapangan Tim Kunspek Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke pabrik pengelolaan nikel milik PT Smelter Nikel Indonesia di Balaraja, Tangerang, Banten, Kamis (17/6/2021).

Ia mengatakan teknologi yang digunakan merupakan karya anak bangsa. Secara bisnis, teknologi Atmospheric Leaching sangat ekonomis, sehingga layak untuk dikembangkan dalam skala produksi yang lebih besar.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Panja Minerba juga mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel. Termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh PT Smelter Indonesia dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini.

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, kewajiban hilirisasi mineral nikel di dalam negeri mutlak dilakukan, agar mampu memberikan nilai tambah lebih dari produk bahan mentah, memperkuat struktur industri nasional, menyediakan lapangan kerja dan memberi peluang bagi tumbuhnya industri dalam negeri. Kewajiban hilirisasi juga sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Berdasarkan data dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, pada Tahun 2021 terdapat beberapa smelter nikel akan selesai pembangunannya, salah satunya adalah smelter dari PT Smelter Nikel Indonesia (PT SNI) yang hingga saat ini progresnya telah mencapai 80,13 persen.

Namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Maret 2020, sedikit banyak memberi pengaruh terhadap target penyelesaian beberapa proyek pembangunan smelter di dalam negeri dikarenakan adanya investor yang melakukan penundaan investasi.

Smelter PT SNI direncanakan akan menggunakan teknologi hydro metalurgi atau smelter high pressure acid leaching (HPAL) dengan kapasitas input sebesar 2,4 juta ton pertahun dan kapasitas output sebesar 76.500 ton per tahun dalam bentuk mix hydroxide precipitate (MHP) sebagai produk akhir, yang mana komponen kandungan nikel kontennya sebesar rata-rata 35 persen yang merupakan bahan baku utama baterai listrik, baja khusus dan stainles steel.

“Kita tahu nikel kadar rendah jumlahnya banyak di dalam negeri dan merupakan bahan baku terbaik untuk memproduksi baterai lithium ion atau biasa disebut limonite. Diharapkan PT SNI mampu menyediakan bahan baku baterai guna mendorong percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri kedepannya,” ujarnya.

Selain nikel kadar rendah, produk hasil ekstraksi teknologi Atmospheric Leaching PT SNI lainnya berupa Ferro Carbonate (FeCo3) atau produk yang digunakan dalam nutrisi/suplemen hewan guna meningkatkan kualitas pakan ternak, Kieserit adalah pupuk tanaman khususnya pada perkebunan besar baik kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.

Selanjutnya, Gypsum yang dibutuhkan dalam industri semen, keramik, industri cat dan industri farmasi. Sementara, silica (SiO2) hasil pengelolahan dapat dimanfaatkan sebagai bata atau bahan komponen bangunan, lumpur pengeboran/mud drilling.

Sumber: RELEASE DPR RI

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Periksa Kualifikasi TKA Yang Bekerja di Pertambangan Nikel

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah, dalam hal ini  Dirjen Minerba Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang banyak bekerja di pertambangan nikel.

“Ini perlu dilakukan untuk memastikan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa banyak TKA yang bekerja di pertambangan nikel ditengarai tidak memiliki kualifikasi yang memadai,” kata Mulyanto, Rabu (16/6/2021).

Menurut Mulyanto, laporan aspirasi ini penting untuk ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas, karena perbuatan ini jelas merugikan negara dari aspek ketenagakerjaan maupun pajak.

“Pemerintah harus memastikan bahwa tenaga kerja asing pada industri smelter nikel memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, baik dari segi keahlian maupun dokumen keimigrasian yang dibawa,” kata Mulyanto yang juga menyuarakan itu saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian dan Deputi Investasi dan Pertambangan Menkomarinves, Selasa (15/6/2021).

Dia juga merasa heran jika jika TKA yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa kunjungan. Kalau ini benar, sudah pasti merugikan Indonesia. Agar tidak jadi isu liar, dia meminta pemerintah untuk  memastikannya.

Mulyanto mengusulkan kepada Ketua Komisi VII DPR RI agar isu kualifikasi TKA ini dijadikan fokus pembahasan saat kunjungan spesifik (kunsfik) Komisi VII ke industri smelter dalam waktu dekat ini.

Selain soal TKA tersebut, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini. Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda (multiflyer effect) yang konkret dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah.

“Hal ini dapat mengecewakan masyarakat, apalagi setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan soal harga jual bijih nikel (HPM) pada industri smelter, yang sempat bermasalah. Hilirisasi nikel ini adalah program yang bagus, agar kita tidak mengekspor bahan mentah, tetapi bahan jadi dengan nilai tambah tinggi.  Dengan demikian, penerimaan negara akan meningkat,” katanya.

Selain itu dengan pengoperasian industri smelter ini akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Serta manfaat sosial-ekonomi lainnya.  Namun, kalau prakteknya yang terjadi, bahwa produk yang dihasilkan hanyalah nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah serta maraknya TKA berkualifikasi kasar. Tentu ini tidak sesuai dengan harapan.

Untuk diketahui sebanyak 80% yang dihasilkan industri smelter nasional adalah bahan setengah jadi feronikel yang berkadar rendah (NPI). Hanya 20% hasilnya berupa stainless steel (SS). Karena itu nilai tambah industri smelter ini hanya mencapai 3-4 kali dari bahan mentahnya. Tidak sebesar 19 kali sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah bila yang dihasilkan adalah bahan jadi hasil fabrikasi siap pakai.

Nikel setengah jadi inilah yang diekspor ke perusahaan induk untuk diolah menjadi barang jadi. Tidak heran kalau beberapa pihak menduga bahwa praktek program hilirisasi ini lebih menguntungakn pihak asing karena mereka mendapatkan jaminan pasokan konsentrat nikel dengan harga murah dan memperoleh nilai tambah tinggi dari proses fabrikasi nikel setengah jadi menjadi barang jadi.  Sementara masyarakat dilarang mengekspor nikel mental yang harganya tinggi di luar.

Sumber: harianhaluan.com

Read More

PNBP Sektor Minerba Telah Mencapai 54,5% per Mei 2021

NIKEL.CO.ID – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) hingga Mei 2021 diklaim telah mencapai 54,5% dari target PNBP minerba yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp39,1 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan, PNBP senilai Rp22,34 triliun dalam periode tersebut berhasil terkumpul secara efektif karena penggunaan aplikasi Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP).

“Penggunaan e-PNBP yang kami gunakan sangat membantu dan membuat tata kelola yang lebih baik,” kata Ridwan seperti dikutip siaran pers Kementerian ESDM, Selasa (8/6/2021).

Perolehan PNBP yang sudah mencapai setengah dari target pada bulan kelima ini, dinyatakan naik dibanding capaian pada periode sama tahun sebelumnya.

Ridwan memaparkan PNBP minerba sepanjang periode 2020 secara total bahkan terhitung turun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp34,6 triliun, dari Rp45,49 triliun pada 2019. Pandemi ditengarai menjadi penyebab anjloknya harga komoditas minerba.

Ia pun berharap, keberadaan e-PNBP dapat menghitung otomatis penerimaan negara berdasarkan volume beserta kualitasnya.

“Setelah proses finalisasi, perusahaan dapat melakukan aktivitas penjualan,” imbuh Ridwan.

Perlu diketahui, e-PNBP Minerba memiliki tiga fungsi utama yaitu menghitung, memverifikasi, dan membayar PNBP minerba. Sehingga perusahaan pertambangan dapat melakukan perhitungan dan pembayaran PNBP minerba secara online lebih cepat dan diklaim lebih tepat sesuai dengan regulasi.

Aplikasi e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web yang diklaim mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat. Aplikasi juga dilengkapi sistem pembayaran dan pelunasan PNBP minerba yang diluncurkan pada 2018. Inovasi ini merupakan integrasi layanan SIMPONI pada Kementerian Keuangan yang menyediakan layanan pembayaran PNBP secara daring yakni melalui aplikasi.

Secara rinci, aplikasi ini dapat menghitung iuran tetap, royalti, luas wilayah, jumlah produksi, harga komoditas tambang, hingga menunjukkan tujuan penjualan.

Smelter Baru

Demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor minerba, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan beroperasinya empat smelter. Terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

“Pada tahun 2021 ditargetkan akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan dengan tambahan 4 smelter baru,” ucap Ridwan.

Dari jumlah tersebut, dua proyek telah rampung 100%, yakni smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia dan smelter Nikel PT Cahaya Modern Metal Industri. PT Smelter Nikel Indonesia sudah berhasil melakukan uji coba produksi namun kegiatan ini terhenti sementara karena menunggu tambahan dana untuk operasional. Sementara PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten sudah mulai kegiatan produksi.

“Smelter ini bahkan sudah dikunjungi Komisi VII,” ujar Ridwan.

Adapun dua smelter yang masih dalam tahap pengerjaan adalah smelter Feronikel PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur–Maluku Utara dan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah.

Khusus smelter milik Antam, Ridwan melaporkan progres pembangunan telah mencapai 97,7%. Pembangunan proyek ini terkendala pasokan listrik sehingga belum bisa beroperasi.

“Saya dapat informasi terakhir dari direksi Antam, sudah dilaksanakan lelang (pengadaan listrik .red),” ungkapnya.

Pemerintah pun berharap, instalasi listrik di smelter tersebut akan terselesaikan pada Juli 2021.

Sedangkan pembangunan smelter Prima Citra di Kalimantan Tengah dilaporkan telah mencapai 99,87% namun saat ini masih menunggu tenaga ahli dari China.

“Saat ini tunggu tenaga ahli dari Tiongkok untuk memulai proses smelter, akan datang Juni 2021 ini,” lanjut Ridwan.

Sebagai informasi, dari total target 23 smelter yang akan beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng. Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi.

Sumber: validnews.id

Read More

Mei 2021, Capaian Investasi Minerba Baru 23 Persen Dari Target

NIKEL.CO.ID – Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) sebesar US$1,39 miliar atau Rp19,46 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS) per Mei 2021. Angka ini baru 23 persen dari target yang ditetapkan sebesar US$5,98 miliar.

Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan terdapat beberapa kendala dalam menggenjot investasi minerba tahun ini. Beberapa kendala itu, seperti masalah perizinan hingga pembebasan lahan.

“Kendala di lapangan ini masalah perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kondisi pasar. Ada kendala pembebasan lahan karena lahan adat, konflik sosial, ada juga kendala cuaca dan tentu terkait pandemi covid-19 dari sisi pendanaan,” ungkap Ridwan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (7/6/2021).

Untuk itu, Ridwan menyatakan pemerintah akan memberikan sejumlah dukungan bagi pengusaha untuk mendorong investasi sektor minerba di Indonesia. Beberapa dukungan yang dimaksud, antara lain fasilitas penyusunan informasi peluang investasi, info memo, dan membantu market sounding.

Sementara, Ridwan menyebut pihaknya menargetkan ada penambahan pabrik pemurnian atau smelter beroperasi tahun ini. Rinciannya, tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Salah satu smelter tersebut adalah milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Maluku Utara. Tingkat kemajuan dari pembangunan smelter milik Antam sebesar 97,7 persen.

“Kendalanya pada pasokan listrik. Berdasarkan laporan Antam sudah dilakukan lelang pada Juli dan ditargetkan akan selesai instalasi listriknya,” ujar Ridwan.

Lalu, smelter milik PT Smelter Nikel Indonesia. Smelter sudah terbangun 100 persen dan berhasil uji coba.

“Namun, kegiatan ini (uji coba) terhenti sementara menunggu tambahan dana operasional,” imbuh Ridwan.

Kemudian, smelter milik PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten. Smelter tersebut juga sudah terbangun 100 persen dan sudah dilakukan operasional.

Selanjutnya, smelter milik PT Kapuas Prima Coal Tbk di Kalimantan Tengah. Sejauh ini tingkat kemajuannya sudah 99,87 persen.

“Saat ini tunggu tenaga ahli asal China untuk memulai proses smelter yang direncanakan akan datang (tenaga ahlinya) pada Juni 2021,” jelas Ridwan.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

BKPM Akan Evaluasi Insentif Smelter Nikel Yang Nakal, Andre Rosiade: Surveyor Harus Kompeten

NIKEL.CO.ID – Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti pengusaha smelter yang tidak mengikuti aturan soal harga patokan mineral (HPM). Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade setuju dengan Bahlil, namun menurutnya surveyor nikel yang digunakan perusahaan dalam negeri harus yang kompeten dan terdaftar.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tentang tak boleh ada pengusaha yang membeli di bawah HPM. Saya sangat mendukung Pak Bahlil dan Mendag Lutfi. Tapi itu belum cukup. Perlu juga ada kejelasan mengenai surveyor,” kata Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3/2021).

Pria yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter. Andre meminta surveyor-nya adalah surveyor yang kompeten dari dalam negeri, bukan dari perusahaan yang tak jelas kualitasnya.

Surveyor-surveyor-nya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah dan kompetensinya tidak diragukan lagi, seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia…. Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek. Tak bisa begitu,” kata Andre.

Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Jangan sampai yang rugi adalah pengusaha nasional kita sehingga yang berkuasa ini surveyor kita, surveyor dari Indonesia,” tutur Andre.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil menyatakan banyak pengelola smelter yang membeli nikel di bawah harga patokan mineral (HPM) dari penambang nikel.

“Saat ini kita sedang canangkan Satgas Nikel, ini banyak juga laporan pengusaha ini tidak tertib. Dia pengin tidak membeli nikel dengan harga HPM,” ujar Bahlil dalam Raker Kemendag, Kamis (4/3/2021).

Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Perdagangan M Luthfi ini, Bahlil meminta Kemendag memberikan sanksi juga kepada pengusaha-pengusaha smelter yang nakal ini. Caranya dengan tidak memberikan kuota ekspor pada produk dari smelternya.

“Nah, Kemendag kita minta kalau nakal-nakal ini jangan dikasih kuota ekspor banyak-banyak, sekalipun stainless steel-nya dia bagus-bagus. Supaya mereka ini ada efek jera,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pengusaha-pengusaha nakal ini juga akan diberi sanksi oleh BKPM, salah satunya adalah dievaluasi insentif fiskal dan keringanan pajaknya.

“Di BKPM itu akan disanksi, dia dievaluasi insentif fiskal apa yang dikasih,” ujar Bahlil.

Sumber: detik.com

Read More

Lima Langkah ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan telah melakukan lima langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan itu terdaftar dengan sengketa nomor DS592.

Langkah tersebut melingkupi konsolidasi, penunjukan firma hukum, penyusunan pernyataan bersama terkait gugatan, penyiapan data terkait gugatan serta membentuk tim untuk menyampaikan pembelaan di sidang.

“Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” ujar Arifin dalam paparannya di Komisi VII, DPR, Senin (22/3/2021).

Arifin menjelaskan konsolidasi terkait dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves).

Kemudian, firma hukum yang telah ditunjuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa adalah law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta.

“Kami juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kementerian ESDM pun menyiapkan data/informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO.

“Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang,” tandasnya.

Sebelumnya, Uni Eropa(UE) menyampaikan permohonan kepada DBS WTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait lima hal.

Pertama, larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel. Kedua, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri. Ketiga, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Keempat, persyaratan perizinan ekspor; dan terakhir, skema pemberian subsidi yang dilarang.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020 dan selanjutnya UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 yang disusul dengan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021.

Kendati demikian, hal yang dipermasalahkan dalam panel tersebut hanya mencakup dua isu (dari semula lima isu) yakni pelarangan ekspor bijih nikel serta persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Kemudian, pada 8 Maret lalu, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

DPR Panggil Menteri ESDM Bahas Batubara Hingga Gugatan Nikel

NIKEL.CO.ID – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif siang ini. Ada enam agenda yang dibahas dalam rapat ini.

Rapat ini membahas, pertama, proyeksi kebutuhan batu bara sebagai energi primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028. Serta upaya Kementerian ESDM menjaga ketersediaan pasokan batu bara tersebut.

Kedua kebijakan Menteri ESDM untuk merespons keinginan PLN agar DMO bukan hanya untuk volume tapi juga penurunan batas harga untuk penentu harga ke pembangkit listrik. Ketiga, respons Menteri ESDM tentang gugatan Uni Eropa terkait nikel.

“Uni Eropa telah menyampaikan permohonan kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengadakan agenda konsultasi dengan Indonesia terkait larangan dan pembatasan ekspor biji nikel, persyaratan dan pemurnian dan pengolahan dalam negeri, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, persyaratan perizinan ekspor, dan skema pemberian subsidi yang dilarang,” ujar Arifin dalam rapat, Senin (22/3/2021).

Keempat, potensi pengembangan EBT untuk mencapai target bauran energi 23% untuk seluruh kebutuhan energi nasional. Serta, kemungkinan koreksi prediksi persentase target bauran energi.

Kelima, evaluasi program kerja Kementerian ESDM untuk masyarakat tahun tahun 2020. Keenam, lain-lain.

Sumber: detik.com

Read More

Komisi VII DPR RI: Pemerintah Harus Bijak Kelola Pertambangan Nikel

NIKEL.CO.ID – CEO Tesla Elon Musk telah meminta pemasok Nikel untuk menambang lebih banyak logam bumi untuk produksi baterai kendaraan listriknya dan siap memberi kontrak “raksasa” jika memenuhi standar yang diminta.

Tesla menjanjikan kontrak besar untuk jangka waktu yang lama kepada siapa saja jika dapat menambang nikel secara efisien dan dengan cara yang sensitif terhadap lingkungan.

“Jadi semoga, pesan ini sampai ke semua perusahaan pertambangan,” kata Elon Musk dalam twitnya.

Seiring pernyataan tersebut, diperkirakan permintaan Nikel untuk keperluan industri mobil listrik akan meningkat. Indonesia sebagai negara dengan cadangan Nikel terbesar di dunia harus memanfaatkan kesempatan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meski begitu, dalam pelaksanaan penambangan nikel perlu langkah-langkah bijak agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Jangan sampai penambangan yang dilakukan saat ini menyisakan masalah lingkungan di kemudian hari.

Demikian pandangan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto terkait optimalisasi penambangan Nikel untuk pemenuhan kebutuhan pasar dunia.

“Pemerintah harus kelola penambangan dan pengolahan Nikel agar makin efisien dan ramah lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Selain aspek pengelolaan lingkungan tambang, lanjutnya, pembuangan limbah Nikel ke laut harus menjadi perhatian pemerintah.

“Ini penting, bukan hanya dalam rangka menangkap peluang pasar perdagangan Nikel, melainkan juga bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atas pengelolaan SDA ini,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, sumber daya Nikel yang besar, yang terkandung di dalam bumi Indonesia, harus dikelola secara efisien agar dapat memberi nilai tambah lebih tinggi. Dengan begitu, dapat mendatangkan multiflyer effect terhadap pembangunan nasional yang makin besar pula.

Meski begitu, Mulyanto minta pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan Nikel ini. Jangan sampai SDA yang dimiliki ini habis dieksploitasi, tapi tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat banyak.

Pemerintah harus menjamin booming Nikel ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Bukan hanya menyejahterakan segelintir pengusaha smelter. Apalagi, jika malah mendatangkan kerusakan lingkungan.

“Kita harus eman-eman kekayaan alam kita untuk memakmurkan masyarakat. Bukan malah menyisakan lingkungan rusak dan laut yang tercemar, yang pada gilirannya hanya akan menyengsarakan rakyat,” ujar Mulyanto.

Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2019, Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan Nikel terbesar dunia. Dari total produksi Nikel dunia yang berjumlah 2,668 juta ton Ni, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800 ribu ton Ni dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019.

Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen bijih Nikel terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan jumlah 420.000 ton Ni, Rusia 270.000 ton Ni, dan Caledonia 220.000 ton Ni.

Sumber daya dan cadangan Nikel yang dimiliki Indonesia pun masih cukup tinggi. Tercatat hingga Juli 2020, total neraca sumber daya bijih Nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton. Sumber daya ini tersebar di tiga provinsi, yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku utara.

Sumber: Warta Ekonomi

Read More

Andre Rosiade Minta Surveyor Nikel Hanya yang Terdaftar di Kemendag

NIKEL.CO.ID – Komoditas nikel saat ini menjadi komoditas yang menarik perhatian seiring dengan meningkatnya minat pada mobil listrik. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar surveyor dari bijih nikel hanya dilakukan oleh surveyor yang terdaftar di Kemendag.

“Pak Mendag dan Pak Kepala BKMP yang saya hormati. Ini concern saya sejak lama. Kita berbicara soal mobil listrik, soal baterai, lalu kita juga sudah mendengarkan presentasi dari Pak Bahlil, pak Erick Thohir, lalu beberapa saat kita saat yang lalu kita sudah ke Korea dan Jepang. Insyaallah kita bangun pabrik baterai dari konsorsium BUMN, saya rasa itu kita dukung karena itu bagus. Ini luar biasa,” kata Andre, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

Hal tersebut disampaikan Andre dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan Muhamamd Lutfi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (3/2). Dalam kesempatan itu, Andre mengatakan ada satu hal yang mengganjal berkaitan dengan pengecekan bijih nikel dalam smelter.

“Untuk Pak Mendag, bagaimana pengusaha, Pak Bahlil (Kepala BKPM) tahu persis ini, pengusaha nikel lokal kita untuk menjual nikel ke Morowali, ke Smelter Tiongkok itu. Surveyor-surveyornya itu adalah yang diakui oleh pemerintah. Yang terdaftar oleh pemerintah, seperti Sucofndo, Surveyor Indonesia,” terang Andre.

“Jangan sampai pengusaha kita sudah pakai Surveyor Indonesia dan Sucofindo, sudah masuk ke smelter China itu lalu dipakai surveyor yang tidak bersertifikat Indonesia, lalu seenaknya bilang, ini di bawah spek,” sambung Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Andre menilai hal tersebut menjadi kerugian bagi pengusaha nasional Indonesia. Pria yang juga merupakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini meminta agar Mendag memastikan jangan lagi ada surveyor tak bersertifikat yang memegang peran di smelter nikel.

“Sehingga yang rugi adalah pengusaha nasional kita. Ini penting lho pak. Yang berkuasa ini surveyor kita, pemerintah kita atau surveyor Tiongkok itu. Minta tolong ini direalisasikan. Pasti di rapat pekan depan saya akan tanya, Pak Mendag mau beresin ini atau tidak,” tutur Andre.

“Sekarang kasihan pengusaha Nikel kita. Temen-temen Pak Bahlil semua itu pengusaha nikel,” sambungnya.

Hal kedua, lanjut Andre, pemerintah juga harus menjaga marwah berkaitan dengan harga patokan mineral (HPM) yang sudah ditetapkan. Pria yang juga merupakan anggota dewan pembina partai Gerindra ini meminta agar HPM jangan asal sebatas angka patokan, tapi direalisasikan.

“Pemerintah sudah menetapkan harga patokan mineral, HPM. Tapi sekali lagi HPM ini di atas kertas doang. Pemerintah kita nggak punya wibawa untuk menerapkan harga HPM. Kasihan temen-temen Pak Bahlil juga mereka tidak bisa mendapatkan harga yang layak. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan menteri di ESDM, harapan kami tentu Pak Mendag bisa membuat tata niaganya, supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri,” kata Andre.

“Makanya saya sudah bilang ke Pak Erick (Menteri BUMN), Tolong BUMN kita segera bikin smelter yang besar, sehingga pengusaha nikel kita bisa jual ke smelter BUMN kita dengan harga yang layak. Jangan sampai investor asing ini mengeruk sumber daya alam kita,” pungkas Andre.

Sumber: detik.com

Read More

DPR Minta Pengembangan Kendaraan Listrik Bukan Sekedar Wacana

NIKEL.CO.ID – WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk benar-benar merealisasikan ekosistem industri kendaraan listrik dan buka sekedar wacana belaka.

Hal itu disampaikan dirinya kepada Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik (Electric Vehicle/EV Battery) Agus Tjahajana dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII bersama perwakilan BUMN lainnya soal pengembangan industri Electric Vehicle (EV) baterai di Indonesia secara virtual, Senin (1/2/2021).

“Untuk Ketua Tim percepatan EV, Pak Agus tolong disampaikan ke menteri BUMN, agar ini tidak hanya retorika politik, ini harus konkret,” ungkap Politikus Gerindra itu.

Ramson menilai apa yang dipaparkan Agus tidak secara detail perihal keseriusan dalam membangun industri kendaraan listrik itu.

Menurutnya, pemerintah harus menggarap optimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, dalam mewujudkan Indonesia menjadi pemain terbesar di sektor industri kendaraan listrik berbasis baterai di Asia Tenggara (ASEAN).

“Jadi segala sumber daya harus digerakkan tuh, baik teknologi, kapasitas management, sumber lain. Ini betul-betul harus konkret. Jadi harus terukur juga kapan mulai diproduksi baterai kendaraan listrik,” jelas Ramson.

Dalam RDP tersebut, Agus berkeyakinan Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan kendaraan listrik. Menurutnya hal ini didukung dari nikel Indonesia yang dikatakan memegang porsi sebesar 30% dari cadangan nikel dunia.

“BUMN memiliki ambisi besar untuk mengembangkan ekosistem baterai EV pd 2025. Apabila industri baterai ini terbangun, ditambah dengan pasar otomotif dalam negeri yang terbesar di kawasan, maka Indonesia memiliki potensi terbesar di ASEAN untuk membangun ekosistem industri EV,” pungkas Agus.

Sumber: mediaindonesia.com

Read More