Beranda Berita Nasional Kemnaker dan ESDM Selaraskan Pengawasan K3 di Sektor Energi

Kemnaker dan ESDM Selaraskan Pengawasan K3 di Sektor Energi

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung (Foto: Dok. Kemnaker)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi. Langkah ini dilakukan menyusul terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, terutama untuk memastikan penerapan standar keselamatan pada sektor dengan tingkat risiko kerja tinggi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, mengatakan, koordinasi kedua kementerian diperlukan untuk menyelaraskan penyusunan aturan turunan dan pelaksanaan pengawasan K3 di lapangan. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan hak dan keselamatan pekerja tetap terlindungi.

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,” kata Afriansyah dalam siaran pers, dikutip Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, UU tersebut mengamanatkan penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan oleh Presiden. Regulasi itu juga mengatur cakupan pengawasan di tempat kerja sehingga diperlukan penyelarasan aturan pelaksana untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha tanpa mengurangi hak perlindungan tenaga kerja.

Dalam ketentuan tersebut, perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 100 pekerja/buruh atau memiliki tingkat risiko tinggi diwajibkan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penerapannya harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Selain itu, perusahaan dengan tingkat risiko tinggi diwajibkan membentuk Komite K3 yang melibatkan unsur pengusaha dan pekerja. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan perizinan berusaha apabila tidak menerapkan SMK3. Bahkan, pelanggaran kewajiban K3 yang mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas total tetap atau meninggal dunia dapat berujung pada sanksi pidana.

Ketentuan pidana tersebut tercantum dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait pelaksanaan pengawasan, ia menyebutkan penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang K3 dapat menjadi momentum untuk menyelaraskan tugas pengawas ketenagakerjaan dengan inspektur sektoral Kementerian ESDM.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah integrasi pertukaran data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurutnya, ketersediaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi bahaya serta menyusun langkah pencegahan secara lebih tepat.

“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan penerapan SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang selama ini telah berjalan. Upaya tersebut diperlukan agar perusahaan tidak menghadapi beban administrasi dan kewajiban yang tumpang tindih, tetapi tetap memenuhi standar perlindungan keselamatan pekerja.

Dia mengingatkan, sistem keselamatan pertambangan memiliki ketentuan teknis tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Oleh karena itu, penyelarasan SMK3 tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertambangan.

Sebagai langkah lanjutan, Wamennaker mengusulkan pembentukan tim bersama Kemnaker dan Kementerian ESDM. Tim tersebut diharapkan mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian ketentuan alih daya, serta menyelenggarakan sosialisasi secara terpadu. Sosialisasi akan diarahkan kepada pelaku usaha di sektor ESDM, antara lain Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, serta badan usaha milik negara (BUMN) di bidang energi. (Fi Yun)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik #Perlindungan Pekerja →

  1. Kemnaker dan ESDM Selaraskan Pengawasan K3 di Sektor Energi sedang Anda baca
  2. UU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat K3, Hak Pekerja, dan Pengawasan Industri
  3. Komisi IX DPR RI Tekankan Pentingnya Pengawasan K3 bagi Pekerja Tambang di Morowali

Agenda industri terdekat

Semua agenda →