
NIKEL.CO.ID, WEDA – Besarnya nilai ekonomi industri nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing mechanism) yang lebih adil dari aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji menilai pertumbuhan investasi, produksi, dan aktivitas industri pengolahan mineral perlu diikuti peningkatan penerimaan daerah serta kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil.
Ikram menegaskan bahwa keberadaan industri tidak cukup hanya dinilai dari besarnya investasi dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga harus memastikan nilai ekonomi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat fiskal dan sosial secara berkelanjutan.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa industri itu membawa kemiskinan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Investor itu tugasnya berinvestasi dan mengoptimalkan sumber daya. Sementara, urusan pembangunan masyarakat menjadi tugas pemerintah,” kata Ikram sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada 2025 mencapai Rp54,96 triliun. Angka tersebut meningkat 67,1% dibandingkan 2024 yang sebesar Rp32,88 triliun.
Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai tambah Rp36,82 triliun atau 66,99% terhadap total PDRB. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp14,16 triliun atau 25,77%. Dengan demikian, kedua sektor tersebut menguasai sekitar 92,76% perekonomian Halmahera Tengah.
Namun, besarnya kontribusi kedua sektor tersebut belum otomatis menggambarkan besarnya pendapatan pemerintah daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi fiskal, realisasi dana bagi hasil (DBH) Kabupaten Halmahera Tengah pada 2025 tercatat Rp841,04 miliar. Dari jumlah tersebut, DBH sumber daya alam mineral dan batu bara (minerba) yang berasal dari komponen royalti mencapai Rp678,61 miliar, sedangkan DBH dari iuran tetap sebesar Rp1,5 miliar.
Ikram menilai, kontribusi industri terhadap perekonomian nasional perlu diimbangi mekanisme distribusi penerimaan yang lebih memperhatikan kebutuhan daerah penghasil. Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa hilirisasi dan industri pengolahan memiliki karakteristik kontribusi fiskal yang berbeda.
“Perusahaan yang non-hilirisasi, yang hanya mengambil hasil tambang, itu ada dampak ekonomi bagi masyarakat, tetapi tidak ada dampak fiskal bagi daerah. Bahkan, dampak perusahaan lebih besar,” ujarnya.
Sebaliknya, kegiatan hilirisasi yang menghasilkan produk untuk ekspor berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang sebagian didistribusikan kepada daerah melalui mekanisme DBH.
Selain mendorong pemerataan penerimaan, Ikram mengusulkan pembentukan dana abadi pertambangan. Gagasan tersebut bertujuan menyisihkan sebagian penerimaan daerah untuk dikelola melalui instrumen investasi produktif sehingga dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas fiskal daerah pada 2027–2028 perlu diikuti ruang regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola surplus anggaran dan menginvestasikannya untuk kepentingan pembangunan jangka panjang.
“Pertanyaannya, kalau fiskal daerah surplus, dipakai untuk apa? Belum ada regulasi dari pusat, apakah kita bisa tabung atau deposit,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerataan manfaat industri juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ikram menilai pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan industri, termasuk Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), belum tentu dirasakan masyarakat di seluruh kecamatan di Halmahera Tengah.
Karena itu, pemerintah daerah menjalankan sejumlah program sosial, antara lain pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan bagi kelompok rentan, dan pembangunan rumah layak huni. Ikram menegaskan, keberhasilan hilirisasi nikel semestinya tidak hanya diukur melalui pertumbuhan investasi, produksi, dan nilai tambah industri, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat kemandirian fiskal daerah penghasil. (Shiddiq)
Perkembangan cerita ini
Liputan Khusus Hilirisasi & Smelter Nikel →
- Bupati Halmahera Tengah: Jangan Sampai Ada Anggapan Industri Membawa Kemiskinan sedang Anda baca
- Vale Targetkan Produksi Nikel Bahodopi 66.000 Ton pada Q1 2027
- Gubernur Sulawesi Tengah Usul PNBP Tambang Dihitung di Mulut Industri
- Indonesia Dinilai Belum Siap Hadapi Regulasi ESG International
- BUMN China Kuasai Penuh Operasional Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI)
- Tak Perlu Bangun Smelter Baru, Cukup Tingkatkan Hilirisasi Nikel untuk Hasilkan Produk Bernilai Tambah Lebih Tinggi
Istilah di artikel ini
- PNBP
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
Agenda industri terdekat
- 21NovKonferensi & Pameran The 18 MGEI Anual Convention & Exhibition21–28 November 2026 · Mercure Convention Center Ancol, Jakarta
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















