NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Daerah penghasil nikel, termasuk Sulawesi Tengah, selama ini menjadi penyumbang devisa besar bagi negara, tetapi kontribusi tersebut belum berbanding lurus dengan penerimaan daerah melalui skema dana bagi hasil (DBH).
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Mohammad Arus Abd Karim, dalam pembukaan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel (FKDP2N) se-Indonesia yang digelar di Kota Makassar, Senin (2/3/2026).
“Hari ini Indonesia dikenal dunia sebagai pemain kunci dalam revolusi energi hijau melalui nikel. Tetapi kita perlu bertanya, apakah kemilau nikel ini sudah benar-benar menyinari kesejahteraan rakyat di daerah penghasil, atau justru daerah hanya menerima dampak dan sisa-sisa industrinya?” tegas Arus dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (3/3/2026).
Politisi Golkar ini menyoroti terbatasnya kewenangan daerah pascasentralisasi regulasi pertambangan. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya menjadi penonton administratif dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan tiga catatan kritis kepada pemerintah pusat, dengan penekanan utama pada aspek fiskal dan dana bagi hasil. Salah satunya, mendorong audit menyeluruh terhadap rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang yang disetujui pemerintah pusat, serta membandingkannya dengan realisasi produksi di lapangan.
“Kita tidak boleh lagi menerima data mentah begitu saja. Harus ada penelaahan tajam antara RKAB yang disetujui pusat dengan realisasi produksi. Jika ada selisih produksi, itu adalah potensi kerugian bagi daerah,” ujarnya.
Ia meminta setiap ton bijih nikel yang digali harus tercatat secara akurat, sehingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menjadi dasar perhitungan DBH dapat kembali ke daerah secara maksimal, sekaligus membuka kemungkinan perlunya peninjauan ulang regulasi DBH nikel agar lebih adil bagi provinsi penghasil.
Selain aspek fiskal, Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel ini juga menyoroti persoalan regulasi dan mendorong DPRD provinsi penghasil nikel untuk secara kolektif mengupayakan judicial review terhadap aturan yang menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengawasan dan penetapan RKAB kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Minerba.
“Sangat tidak masuk akal jika pemerintah provinsi dan DPRD hanya menjadi penonton administratif. Pengawasan tambang tidak boleh hanya dari balik meja di Jakarta, tetapi harus hadir langsung di lokasi tambang,” katanya.
Menurut dia, keterlibatan daerah dalam verifikasi dan validasi produksi sangat penting untuk memastikan keakuratan data yang berdampak langsung pada besaran dana bagi hasil, sekaligus menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan dalam tata kelola pertambangan nikel dengan meminta agar kepatuhan terhadap reklamasi dan pengelolaan limbah dijadikan syarat mutlak dalam persetujuan RKAB.
“Jika perusahaan abai terhadap kewajiban lingkungan, maka kuota produksinya harus dipangkas atau bahkan dicabut. Kita tidak ingin mewariskan lubang tambang bagi anak cucu kita,” ucapnya.
Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan wadah perjuangan konstitusional daerah untuk menuntut keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
“Kita mendukung investasi dan hilirisasi, tetapi kita menuntut keadilan dan keberlanjutan masa depan daerah. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di tengah industri raksasa,” pungkasnya. (Tubagus)
