Eskalasi Timur Tengah, Pemerintah Tetap Jaga Keseimbangan Pasokan Nikel

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai membawa implikasi terhadap sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) Indonesia, termasuk perdagangan internasional mineral strategis seperti nikel. Pemerintah pun mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan keseimbangan pasokan di pasar global.

Dalam “Siaran Langsung Keterangan Pers Menteri ESDM: Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi terhadap Sektor ESDM”, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan, dinamika global harus direspons dengan kebijakan tata kelola produksi yang lebih hati-hati, khususnya untuk komoditas nikel.

Iklan

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini fokus melakukan penataan produksi melalui persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) secara selektif guna mencegah kelebihan pasokan di tengah ketidakpastian pasar internasional.

“Kalau untuk nikel, sekali lagi ini penataan ya, makanya RKAB-nya betul-betul kita lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai supply lebih besar daripada permintaan. Itu pasti harga turun,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, eskalasi di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi rantai pasok global, biaya logistik, serta sentimen pasar komoditas. Dalam situasi tersebut, keseimbangan antara suplai dan permintaan menjadi kunci agar harga nikel tetap terjaga.

Iklan

“Nah sekarang kita menjaga keseimbangan agar naik. Harapan saya sebagai Menteri ESDM adalah harga naik. Kalau harga naik, pengusahanya dapat untung, rakyat yang di sekitar tambang itu juga dapat kalau mereka bekerja sebagai kontraktor tambang, yang ketiga negara bisa mendapatkan pajak yang baik, royalti yang baik. Itu idealnya,” lanjutnya.

Kebijakan pengendalian produksi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya saing nikel Indonesia di pasar global. Sebagai produsen nikel terbesar dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan industri baja nirkarat.

Di tengah ketidakpastian geopolitik, pemerintah berupaya memastikan agar fluktuasi eksternal tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas industri dalam negeri. Penataan produksi melalui RKAB diharapkan dapat mencegah tekanan harga akibat oversupply, sekaligus menjaga penerimaan negara dan keberlanjutan usaha pertambangan.

Iklan

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah optimistis industri nikel nasional tetap tangguh menghadapi dinamika global, termasuk dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap perdagangan internasional mineral. (Shiddiq)