
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penjualan bijih nikel harus mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan keberlanjutan usaha pertambangan, terutama ketika penambang menghadapi tekanan harga dan keterbatasan kemampuan finansial.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, mengatakan, penetapan harga telah mempertimbangkan sejumlah parameter yang lazim digunakan dalam kesepakatan antara penjual dan pemasok. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga.
“Dari sisi kita juga sudah mempertimbangkan salah satu parameter yang biasa disepakati antara penjual dan pemasok. Itu sudah kita sesuaikan,” kata Cecep, di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Penetapan HPM, katanya, juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara, baik melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun perpajakan.
“Kalau dari pemerintah melihatnya, kita ingin mendapatkan dari sisi PNBP juga. Maksudnya, dari HPM, termasuk juga pada saat pajak penghasilannya,” ujarnya.
Selain itu, penerapan kebijakan harga tersebut dinilai perlu memperhatikan kondisi penambang. Harga jual yang tidak memadai berpotensi menekan kemampuan perusahaan dalam membiayai operasional, termasuk memenuhi kewajiban penerapan praktik pertambangan yang baik atau good mining practice.
Namun, ia menegaskan, pemerintah tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku. Penjualan bijih nikel harus mengikuti HPM sebagai acuan harga dalam transaksi. Pemerintah juga menilai tantangan pasokan bijih nikel berkaitan dengan kemampuan smelter dalam menyerap pasokan. Karena itu, pemerintah terbuka untuk membahas kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. “Memang kalau saat ini kita masih stict pada regulasi, kalau untuk penjualan harus sesuai HPM. Supaya pasokan ini kan sebenarnya tantangannya di smelternya. Kalau misalnya ada kesulitan, kita terbuka juga untuk bisa membahasnya,” pungkasnya. (Fi Yun)
Perkembangan cerita ini
Liputan Khusus Hilirisasi & Smelter Nikel →
- BRIN Siapkan Riset Terintegrasi untuk Dukung Hilirisasi Industri Energi
- Dewan Energi Nasional Dorong Hilirisasi Nikel untuk Perkuat Ketahanan Energi Indonesia
- Satgas Hilirisasi Percepat Investasi, Bantu Atasi Hambatan Proyek
- Rantai Pasok Nikel dan Industri Baterai Nasional Perlu Terintegrasi
- Krakatau Steel Mulai Merambah ke Hilirisasi Nikel
- HPM Tetap Jadi Acuan Penjualan Bijih Nikel, Penyerapan Smelter Jadi Tantangan sedang Anda baca
Istilah di artikel ini
Kamus istilah lengkap →Agenda industri terdekat
- 2Nov
- 2NovKonferensi & Pameran Minerba Convex 20262–3 November 2026 · CXO Convention Center and Theater, Kuningan, Jakarta
- 4NovKonferensi & Pameran The 5th Nickel Producers, Processors & Buyers Conference4–5 November 2026 · Shangri-La Hotel, Jakarta






























