NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah membuka opsi moratorium terhadap industri yang selama ini menghasilkan produk setengah jadi. Kebijakan tersebut tengah dikaji sebagai langkah untuk mengatasi potensi oversupply dan mendorong hilirisasi hingga menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (HTE) sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan, pemerintah perlu mulai memilah industri yang masih akan dilanjutkan dan sektor yang produksinya perlu dihentikan sementara.
“Penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan,” ujar Bahlil, di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dia mencontohkan kondisi industri nikel. Kapasitas produksi nikel saat ini telah mencapai sekitar 2,5 juta, sehingga menimbulkan kondisi oversupply yang turut menekan harga komoditas tersebut.
“Kalau memang kita sudah terjadi oversupply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” katanya.
Karena itu, pemerintah mempertimbangkan untuk membatasi ekspansi industri yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Sebaliknya, industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung akan lebih didorong.
“Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung,” ujarnya.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, tetapi berlanjut hingga menghasilkan produk akhir dengan nilai tambah yang lebih besar.
“Supaya struktur ekonomi kita bisa betul-betul terjadi shifting,” pungkasnya. (Shiddiq)
