Bahlil: RKAB Untuk Mencegah Kelebihan Pasokan Yang Berpotensi Menekan Harga Nikel di Pasar Global

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengendalikan produksi nikel melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus mencegah kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga nikel di pasar global.

Iklan

Bahlil meminta perusahaan pertambangan dan industri pengolahan nikel tidak terlalu agresif meningkatkan produksi tanpa mempertimbangkan kondisi pasar. Menurutnya, peningkatan volume produksi tidak selalu memberikan keuntungan apabila tidak diimbangi dengan permintaan dan harga komoditas yang memadai.

“Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jor-joran,” ujar Bahlil dalam sambutannya pada pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dia mengatakan, pelaku usaha pertambangan dan industri pengolahan nikel perlu memiliki kesadaran bersama untuk menjaga keseimbangan produksi. Pemerintah tidak ingin perusahaan terus meningkatkan produksi ketika pasar sedang mengalami tekanan.

Iklan

“Saya ingin teman-teman antara industri dan pengusaha tambangnya ini kita harus bisa menahan diri,” katanya.

Bahlil menegaskan, pengaturan produksi melalui RKAB merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menyesuaikan pasokan dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan industri dan manfaat ekonomi bagi negara.

“Jadi RKAB kita lakukan untuk menyesuaikan perubahan … dengan memperhatikan supply and demand. Idealnya produksi kita banyak harganya bagus. Idealnya. Tapi kalau pada saat harganya tidak bagus jangan kita jor-joran,” tegasnya.

Iklan

Kebijakan pengendalian produksi tersebut sejalan dengan kondisi pasar nikel global yang masih menghadapi potensi kelebihan pasokan. Berdasarkan proyeksi International Nickel Study Group (INSG) yang diberitakan Reuters pada 13 Oktober 2026, produksi nikel primer dunia diperkirakan mencapai 3,87 juta ton pada 2026, sedangkan permintaannya diproyeksikan sebesar 3,85 juta ton.

Dengan proyeksi tersebut, pasar nikel global diperkirakan mencatat surplus sekitar 19.000 ton sepanjang 2026. Kondisi ini berbalik dari proyeksi April 2026 yang sebelumnya memperkirakan pasar akan mengalami defisit sebesar 32.000 ton.

INSG juga memperkirakan surplus pasar nikel global meningkat menjadi 70.000 ton pada 2027. Produksi diproyeksikan mencapai 4,07 juta ton, sedangkan permintaan diperkirakan sekitar 4 juta ton.

Dari sisi harga, data London Metal Exchange (LME) menunjukkan harga penutupan kontrak nikel tiga bulan pada 30 Oktober 2026 berada di level US$15.271 per ton. Sementara itu, harga penawaran resmi untuk kontrak tiga bulan tercatat sebesar US$15.425 per ton.

Di dalam negeri, pemerintah juga telah menyelesaikan revisi RKAB produksi bijih nikel untuk 2026. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno pada 29 Oktober 2026 menyampaikan bahwa kuota produksi bijih nikel hasil revisi berada di kisaran 290 juta hingga 300 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuota awal yang berkisar 260 juta hingga 270 juta ton.

Penyesuaian kuota tersebut mempertimbangkan kebutuhan bahan baku smelter domestik serta kondisi pasokan global. Kementerian ESDM juga mencermati persediaan nikel di London Metal Exchange dan Shanghai Futures Exchange yang, menurut Tri, menunjukkan kelebihan stok sekitar 750.000 ton.

Meski demikian, surplus pasar global dan persediaan nikel di bursa merupakan dua indikator yang berbeda. Surplus sekitar 19.000 ton merupakan selisih antara proyeksi produksi dan permintaan nikel primer global sepanjang 2026. Sementara itu, angka sekitar 750.000 ton merujuk pada persediaan yang menjadi perhatian pemerintah.

Bahlil mengakui kebijakan pengendalian produksi melalui RKAB berpotensi mendapat penolakan dari sebagian pelaku usaha. Namun, dia menegaskan bahwa langkah tersebut tetap diperlukan demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pasti banyak protes, saya tahu,” ujarnya. Bahlil juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Pemerintah dan pelaku usaha harus mempertimbangkan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya mineral agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. (Shiddiq)