Sebagai Pemasok 67% Nikel Dunia, Indonesia Belum Jadi Price Maker

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Indonesia yang telah menguasai sekitar 67% pasokan nikel dunia belum tentu memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga komoditas tersebut. Besarnya pangsa pasokan perlu didukung oleh keterlibatan seluruh pelaku rantai pasok dan keselarasan strategi industri agar ketahanan serta daya saing nikel nasional tetap terjaga.

Director of External Relations CNGR Indonesia, Magdalena Veronika, mengatakan posisi Indonesia sebagai pemasok utama nikel global tidak serta-merta menjadikan negara ini sebagai price maker. Menurutnya, pengendalian harga tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume produksi, tetapi juga dipengaruhi kondisi pasar global dan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok.

Iklan

“Dan juga kaitannya dengan kondisi bahwa kita sudah menduduki 67% dan global market share itu membawa Indonesia menjadi mungkin yang sering disampaikan atau dipahami masyarakat umum sebagai price maker. Tetapi price maker itu mungkin tidak segampang yang kita kira,” kata Magdalena.

Hal tersebut disampaikannya dalam sesi diskusi bertema Optimalisasi Mineral Kritis & Strategis dan Secondary Mineral untuk Memperkuat Industrialisasi dan Ketahanan Cadangan Nasional pada Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Magdalena menilai tantangan tersebut terlihat dari pergerakan harga nikel yang masih berfluktuasi pada semester kedua 2026. Dia menyebut harga saat itu berada pada level yang sangat rendah dan kondisi tersebut telah memengaruhi kegiatan produksi manufaktur.

Iklan

“Itu terlihat dari harga yang masih volatile di semester kedua tahun 2026. Mungkin saat ini kita bicara sudah di US$15.200, sangat-sangat rendah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pelaku manufaktur bahkan telah melakukan pengurangan produksi secara mandiri karena tingkat harga dinilai tidak lagi mendukung profitabilitas investasi.

“Dan terus terang untuk manufaktur itu sudah dengan sendirinya melakukan pengurangan produksi karena sudah tidak lagi mendukung profitability sebuah investasi,” kata Magdalena.

Iklan

Menurut dia, Indonesia tidak dapat mengandalkan volume produksi semata untuk memiliki kuasa dalam menentukan harga. Pasalnya, rantai pasok nikel melibatkan banyak pelaku, sementara pasar yang menyerap produk Indonesia berada di berbagai negara.

“Untuk mengontrol harga bukan sekedar kita punya volume maka kita punya kuasa untuk bisa mengontrol harga. Tapi kita harus ingat dalam industri tersebut atau supply chain, rantai pasok ini ada banyak sekali pelaku yang ada di sini. Kita Indonesia sebagai pemasok tetapi ada market yang sebenarnya ada di dunia, tidak hanya kita sendiri,” paparnya.

Magdalena menjelaskan, pelaku yang terlibat dalam rantai pasok tersebut mencakup pemerintah, pemilik tambang di sektor hulu, perusahaan hilir seperti CNGR, akademisi, serta pihak yang bergerak dalam perdagangan dan rantai pasok.

Selain itu, terdapat pula asosiasi, media, organisasi nonpemerintah (NGO), dan lembaga keuangan sebagai pelaku pendukung.

Dia juga menyoroti pengaruh publikasi negatif mengenai nikel Indonesia, termasuk isu dirty nickel, terhadap persepsi pasar. Menurutnya, pemberitaan negatif tersebut dapat berdampak terhadap harga nikel.

“Setiap adanya publikasi yang sangat negatif dirty nickel dan lain sebagainya tentunya juga langsung menjadi satu kerusakan terhadap harga nikel,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Magdalena menilai seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki kesamaan pandangan mengenai arah pengembangan industri nikel nasional. Kesamaan tujuan diperlukan untuk menjaga harga tetap sehat dan berkelanjutan, bukan hanya mengejar peningkatan produksi.

“Baseline yang sama adalah kita sedang menunggu apa, apakah kita mau harganya sehat atau berkelanjutan atau kita, oke kita habiskan aja semua ini kemudian kita lari lagi ke elemen yang lain yang mungkin bisa menjadi pendapatan untuk nasional,” tuturnya.

Dia menambahkan, peluang Indonesia dalam industri nikel tidak semata-mata terletak pada besarnya volume produksi. Kapabilitas industri dan kolaborasi antarpemangku kepentingan juga menjadi faktor penting untuk menopang daya saing Indonesia di pasar global. “Peluang ini bukan sekadar volume tetapi kapabilitas dan tadi kolaborasi dari berbagai stakeholder itu akan sangat penting untuk mendukung menopang industri daya saing Indonesia di pasar global,” pungkas Magdalena. (Lili Handayani)