Gubernur Sherly Dorong Pemberdayaan Perempuan di Lingkar Tambang yang Berkelanjutan

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong penguatan pemberdayaan perempuan di wilayah lingkar tambang melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, perluasan pasar, dan kesempatan kerja yang setara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan manfaat industri pertambangan tetap dirasakan masyarakat, bahkan setelah kegiatan tambang berakhir.

Sherly mengungkapkan, keberhasilan pertambangan tidak hanya diukur dari besarnya produksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesejahteraan yang ditinggalkan bagi masyarakat di daerah penghasil. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34% pada 2025, tetapi di tengah tingginya investasi dan penciptaan lapangan kerja, pemerataan manfaat ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

“Pertanyaannya selalu, setelah puluhan tahun menambang, apa yang akan tertinggal buat daerah? Pertambangan itu bukan hanya tentang apa yang diekstraksi hari ini, tetapi bagaimana memastikan semua pihak ikut bertumbuh dan tidak ada yang tertinggal,” kata Sherly, pada acara Women In Mining Minerba Convex 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Iklan

Salah satu persoalan mendasar dalam pemberdayaan perempuan di wilayah pertambangan, menurutnya, belum tersedianya data yang akurat mengenai peningkatan kesejahteraan dan perkembangan karier perempuan.

Pemerintah daerah, kata dia, masih kesulitan memperoleh data mengenai jumlah perempuan yang mengalami peningkatan pendapatan, memperoleh keterampilan baru, serta menduduki posisi strategis di perusahaan pertambangan, mulai dari operator, staf, supervisor, hingga level manajerial dan pengambilan keputusan.

“Berapa banyak perempuan yang pendapatannya naik, dari berapa menjadi berapa? Berapa banyak perempuan yang ada di level supervisor, manajerial, dan pengambilan keputusan? Kita tidak punya data itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlibatan perempuan di sektor pertambangan tidak boleh hanya diukur dari kesempatan memperoleh pekerjaan atau menerima bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

Lebih dari itu, perempuan di lingkar tambang perlu memiliki kemampuan dan sumber daya ekonomi yang memungkinkan mereka tetap mandiri ketika aktivitas pertambangan maupun kawasan industri suatu saat berhenti beroperasi.

“Yang harus disiapkan bukan hanya sekadar pekerjaan dan pendapatan yang diberikan hari ini, tetapi kemudian keterampilan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Sehingga ketika tambang tutup, mereka memiliki diversifikasi ekonomi yang lain,” jelasnya.

Perempuan, menurutnya, juga perlu memiliki tabungan, aset, akses permodalan, jaringan usaha, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, mereka tidak hanya bergantung pada keberadaan industri pertambangan.

Sherly menegaskan, pemberdayaan perempuan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, asosiasi, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah, perlu menyiapkan regulasi dan insentif yang mendukung pemberdayaan perempuan, mengintegrasikan program tersebut dengan pengembangan ekonomi daerah, serta membangun infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan, akses internet, dan listrik.

Sementara itu, dia berharap perusahaan pertambangan dapat membuka kesempatan kerja yang setara, meningkatkan keselamatan dan fasilitas kerja yang inklusif, serta menyediakan pelatihan yang benar-benar menghasilkan keterampilan produktif.

Dia mengingatkan agar program CSR tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, pemberian sertifikat, maupun dokumentasi kegiatan. Program tersebut harus mampu menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi yang dapat diukur dan berkelanjutan. (Fi Yun)