Ditjen Minerba Pastikan Evaluasi RKAB Disesuaikan Dengan Kemampuan Perusahaan

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya konsistensi evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) disesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk menjaga kepastian usaha sekaligus memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan, evaluasi RKAB menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola pertambangan. Pemerintah memastikan rencana produksi perusahaan sesuai dengan kondisi cadangan, kemampuan operasional, aspek keselamatan, pengelolaan lingkungan, serta pemenuhan kewajiban keuangan dan penerimaan negara.

Iklan

“Kepastian usaha memerlukan perencanaan yang berkualitas dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, perbaikan tata kelola Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi peran yang utama bagi kami,” ujar Tri dalam sambutannya pada pembukaan Minerba Convex 2026, JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (2/11/2026). 

Dia menjelaskan, evaluasi RKAB tidak hanya ditujukan untuk memastikan kelengkapan administrasi perusahaan, tetapi juga menjamin kesesuaian aspek teknis dalam perencanaan kegiatan pertambangan.

“Evaluasi RKAB kami arahkan untuk memastikan kesesuaian rencana produksi dengan cadangan, kemampuan operasi, keselamatan, pengelolaan lingkungan, serta pemenuhan kewajiban keuangan dan penerimaan negara,” katanya.

Iklan

Di sisi lain, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada badan usaha agar proses evaluasi dan persetujuan RKAB dapat berjalan lebih efektif. Salah satunya melalui kegiatan coaching clinic yang diharapkan membantu perusahaan memahami kelengkapan dokumen serta memperbaiki aspek-aspek teknis dalam pengajuan RKAB.

Aspek yang menjadi perhatian meliputi cadangan, kegiatan penambangan, pengolahan, pemasaran, hingga legalitas perusahaan.

Tri menegaskan, percepatan pelayanan tidak boleh mengurangi ketelitian dan konsistensi pemerintah dalam melakukan evaluasi. Setiap persetujuan harus memiliki dasar teknis yang kuat sehingga memberikan kepastian bagi badan usaha sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pertambangan.

Iklan

“Pesan kami jelas, percepatan pelayanan harus berjalan bersama dengan konsistensi evaluasi. Badan usaha perlu memperoleh kepastian proses, dan setiap proses atau persetujuan harus memiliki dasar teknis serta kepastian yang kuat,” tegasnya.

Selain pembenahan tata kelola RKAB, Ditjen Minerba juga mendorong penerapan teknologi di sektor pertambangan. Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan kerja, efisiensi operasional, kualitas pengolahan, serta kinerja lingkungan.

Menurut Tri, kepastian usaha juga membutuhkan dukungan perencanaan yang matang, teknologi yang tepat, serta pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab. Melalui penguatan evaluasi RKAB dan perbaikan pelayanan, pemerintah berharap tercipta tata kelola pertambangan yang lebih baik, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta memastikan kegiatan produksi mineral dan batu bara tetap memperhatikan aspek teknis, keselamatan, lingkungan, dan kepentingan negara. (Shiddiq)