Kategori: Ekonomi

  • Industrialisasi Maluku Utara Harus Dorong Pertumbuhan Usaha Lokal

    Industrialisasi Maluku Utara Harus Dorong Pertumbuhan Usaha Lokal

    NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Besarnya investasi industri di Maluku Utara perlu diikuti dengan penguatan usaha lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga dirasakan oleh masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kecil dan menengah (IKM).

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Alqassam Kasuba, dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Jumat (16/10/2026). Ia menilai, tantangan industrialisasi Maluku Utara bukan semata-mata mendatangkan investasi, melainkan memastikan investasi tersebut mampu membangun keterkaitan ekonomi dengan usaha dan sumber daya manusia di daerah.

    “Investasi besar tentu penting bagi pembangunan. Namun, keberhasilan industrialisasi tidak cukup diukur dari nilai investasi, kapasitas produksi, atau besarnya ekspor. Kita juga perlu melihat seberapa jauh industri tersebut membuka ruang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh sebagai pemasok, mitra usaha, dan pelaku produksi bernilai tambah,” ujar Alqassam.

    Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi Maluku Utara tumbuh 15,35% secara tahunan pada triwulan II 2026. Angka tersebut masih tinggi, tetapi melambat dibandingkan pertumbuhan 19,64% pada triwulan sebelumnya. Bank Indonesia mengidentifikasi keterbatasan pasokan bijih nikel sebagai salah satu faktor yang menahan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan.

    Menurut Alqassam, dinamika tersebut memperlihatkan pentingnya membangun struktur ekonomi daerah yang tidak hanya bertumpu pada satu komoditas, tetapi juga ditopang oleh beragam kegiatan produksi dan usaha yang saling terhubung.

    “Pertanyaan kita bukan hanya berapa besar industri tumbuh di Maluku Utara, tetapi berapa besar kemampuan ekonomi lokal ikut tumbuh bersama industri itu,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menggelar forum kemitraan pada 1 September 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan sekitar 160 pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar untuk membuka peluang kerja sama.

    Namun, ia menekankan bahwa pertemuan dan nota kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan kemitraan yang benar-benar berjalan. Pengusaha lokal perlu memperoleh akses terhadap peluang pengadaan barang dan jasa, termasuk kebutuhan logistik, transportasi, katering, pergudangan, serta pemeliharaan fasilitas industri.

    “Jangan sampai pengusaha lokal hanya menjadi penonton ketika industri tumbuh di daerahnya sendiri. Mereka harus diberi kesempatan yang nyata untuk meningkatkan kapasitas, memenuhi standar, mengikuti proses pengadaan secara kompetitif, dan membangun hubungan bisnis jangka panjang,” tegasnya.

    Keterlibatan usaha lokal tidak berarti seluruh kebutuhan industri harus dipenuhi perusahaan daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kualitas. Pemerintah dan pelaku industri perlu mendukung peningkatan kapasitas usaha agar semakin banyak pemasok lokal mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan.

    Untuk memperkuat keterlibatan tersebut, Alqassam mendorong pemetaan kebutuhan barang dan jasa industri yang dapat dipenuhi UMKM dan IKM, penyediaan basis data pemasok lokal, serta fasilitasi pembiayaan, sertifikasi, standardisasi, dan pendampingan produksi sesuai kebutuhan industri.

    Selain industri berbasis mineral, Maluku Utara juga memiliki potensi pengembangan usaha pengolahan kelapa, kenari, rempah-rempah, dan hasil perikanan. Pengembangan sektor tersebut diharapkan dapat memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

    Legislator dari Daerah Pemilihan Maluku Utara itu menegaskan bahwa keberhasilan industrialisasi tidak hanya diukur dari besarnya industri yang berdiri, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk ikut berproduksi, mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan nilai tambah.

    “Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar industri berdiri di suatu daerah, melainkan seberapa besar kemampuan masyarakat di sekitarnya untuk ikut berproduksi, membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan nilai tambah,” pungkasnya. (Tubagus)

  • Mendag Budi Santoso: Ekspor Indonesia Tumbuh 4,74%, TEI 2026 Bidik Transaksi US$17,5 Miliar

    Mendag Budi Santoso: Ekspor Indonesia Tumbuh 4,74%, TEI 2026 Bidik Transaksi US$17,5 Miliar

    NIKEL.CO.ID, TANGERANG — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa kinerja ekspor Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,74% pada periode Januari–Agustus 2026, dengan nilai mencapai US$193,64 miliar.

    “Di tengah situasi dan perdagangan global yang penuh tantangan saat ini dan di bawah arahan Bapak Presiden serta dukungan seluruh stakeholder, kinerja ekspor Indonesia pada periode Januari hingga Agustus 2026 naik 4,74 persen,” ujar Budi.

    Melalui penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, pemerintah menargetkan transaksi perdagangan sebesar US$17,5 miliar.

    Dalam sambutannya pada pembukaan TEI ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026), Budi menjelaskan bahwa nilai ekspor tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$184,89 miliar. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026 mencapai US$7,25 miliar.

    Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif perdagangan Indonesia ditengah dinamika ekonomi global. Pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas peluang perdagangan internasional.

    Kementerian Perdagangan menetapkan tiga fokus utama, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta program Dari Lokal untuk Global.

    “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan memiliki tiga fokus program utama, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan Dari Lokal untuk Global,” katanya.

    Program pengamanan pasar domestik diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk nasional agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Adapun perluasan pasar ekspor dilakukan melalui pembukaan akses ke negara-negara baru, termasuk melalui perjanjian perdagangan internasional.

    Budi mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 25 perjanjian perdagangan telah diimplementasikan, sedangkan 13 perjanjian lainnya masih dalam proses perundingan.

    Selain memperkuat perdagangan internasional, pemerintah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memasuki pasar ekspor melalui program Dari Lokal untuk Global.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan bisnis atau business matching antara pelaku usaha Indonesia dan calon pembeli dari luar negeri. Kegiatan tersebut didukung oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan atase perdagangan yang tersebar di 33 negara.

    “Kami secara konsisten terus berupaya untuk mendorong agar UMKM bisa ekspor, salah satunya melalui business matching antara pelaku usaha dengan calon buyer di luar negeri,” ungkap Budi.

    Pemerintah juga memfasilitasi pengembangan potensi ekspor dari desa. Produk-produk unggulan daerah didorong agar memiliki akses lebih luas ke pasar internasional, sekaligus memperkuat kemitraan antara UMKM dan pasar domestik.

    Pengembangan eksportir baru turut dilakukan melalui program Kampus Preneur yang memberikan pembelajaran kewirausahaan kepada mahasiswa, termasuk pengetahuan mengenai kegiatan ekspor.

    “Hingga saat ini, kami sudah menjalin kerja sama dengan 25 perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    TEI ke-41 akan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026. Pameran perdagangan internasional yang pertama kali digelar pada 1985 tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon mitra dagang dari berbagai negara.

    Dalam penyelenggaraan tahun ini, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar US$17,5 miliar dengan partisipasi 1.873 eksibitor dan 30.000 pengunjung.

    Budi menyampaikan bahwa jumlah calon pembeli yang telah mendaftar mencapai 16.885 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.092 buyer berasal dari luar negeri yang mewakili 134 negara.

    “Hingga saat ini telah terdaftar sebanyak 16.885 buyer, di mana 8.092 merupakan buyer luar negeri yang berasal dari 134 negara,” tuturnya.

    Selain itu, pada hari pembukaan TEI 2026 dijadwalkan penandatanganan 168 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara eksportir Indonesia dan buyer dari 22 negara. Total nilai kesepakatan tersebut mencapai US$13,2 miliar.

    “Pada hari ini (kemarin, Red), sore nanti akan dilakukan penandatanganan sebanyak 168 MoU antara eksportir dengan buyer dari 22 negara, dengan nilai total US$13,2 miliar,” kata Budi.

    Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil penjajakan yang dilakukan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri dengan calon mitra potensial sejak tahap persiapan pameran.

    Produk yang ditampilkan dalam TEI 2026 mencakup makanan dan minuman, produk pertanian, manufaktur, fesyen, kerajinan, furnitur, dekorasi rumah, hingga kawasan industri yang ditawarkan untuk menarik minat investor.

    Melalui penyelenggaraan TEI 2026, pemerintah berharap semakin banyak produk Indonesia memperoleh akses ke pasar internasional, sekaligus memperluas jaringan bisnis antara eksportir nasional dan pembeli global.

    Perluasan akses pasar, peningkatan daya saing produk lokal, dan penguatan partisipasi UMKM menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekspor serta memperbesar kontribusi perdagangan terhadap perekonomian nasional. (Lili)

  • Sebanyak 168 MoU Senilai USD 13,2 Miliar Ditandatangani Pada Hari Pertama TEI 2026

    Sebanyak 168 MoU Senilai USD 13,2 Miliar Ditandatangani Pada Hari Pertama TEI 2026

    NIKEL.CO.ID, TANGERANG – Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menyaksikan penandatanganan 168 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan buyer luar negeri senilai USD 13,2 miliar pada Rabu, (14/10). MoU tersebut ditandatangani pada hari pertama pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia ini akan berlangsung hingga Minggu, (18/10/2026).

    “Penandatanganan MoU di hari pertama TEI ke-41 menjadi penanda dimulainya sinergi antara pelaku usaha Indonesia dan para buyer luar negeri. MoU ini membuktikan produk Indonesia memiliki kualitas yang unggul sehingga diminati dan dipilih pasar luar negeri,” ujar Busan usai menyaksikan penandatanganan MoU.

    Penandatanganan MoU hari ini merupakan hasil rangkaian penjajakan bisnis (business matching) antara eksportir Indonesia dan buyer mancanegara yang dilaksanakan sebelum TEI ke-41 berlangsung.

    Penjajakan-penjajakan bisnis tersebut didukung Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, atase perdagangan RI, dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri.

    Mendag Busan mencatat, Belanda, India, dan Jepang menjadi 3 dari 22 negara dengan potensi transaksi terbesar pada penandatanganan hari ini. Sementara itu, produk-produk dengan nilai MoU terbanyak meliputi roti, pastri, kue, biskuit, dan produk roti, batu bara, briket dan bahan bakar padat sejenis yang terbuat dari batu bara, furnitur atau mebel lainnya beserta bagian-bagiannya, serta kertas dan karton tidak dilapisi. Kemudian, dilakukan juga penandatanganan MoU untuk investasi bidang jasa.

    “Penandatanganan MoU di hari pertama TEI ke-41 menjadi awal yang baik bagi eksportir Indonesia dan buyer untuk saling bekerja sama dan membangun peluang saling menguntungkan. Kementerian Perdagangan akan memastikan agar MoU ini dapat terealisasikan dan semoga kerja sama dapat dilakukan secara berkelanjutan,” kata dia. (Lili)

  • Momentum TEI ke-41 Dorong Ekspor dan Tingkatkan Daya Saing Produk

    Momentum TEI ke-41 Dorong Ekspor dan Tingkatkan Daya Saing Produk

    NIKEL.CO.ID, TANGERANG– Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia,

    Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 tahun 2026, resmi dibuka, Rabu, (14/10/2026) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran dagang yang digelar Kementerian Perdagangan tersebut mengusung tema “The Ultimate Hub for Global Sourcing”, dan akan berlangsung pada 14—18 Oktober 2026.

    TEI ke-41 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam sambutannya, Menko Bahlil menyampaikan, pengelolaan sumber daya alam yang optimal menjadi salah satu langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

    Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.

    “Pemerintah menggalakkan ekspor bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” ujar Bahlil.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, para buyer mancanegara dan pengunjung pameran antusias menyambut TEI ke-41. Hingga pembukaan pameran, telah terdaftar Sebanyak buyer dari 134 negara dan 1.873 ekshibitor.

    Tahun ini, TEI ke-41 menargetkan 30.000 pengunjung dan potensi transaksi senilai USD 17,5 miliar. Budi Santoso juga mengungkapkan, akan ditandatangai 168 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara eksportir Indonesia dan buyer dari 22 negara pada hari pertama pameran.

    Dia menjelaskan, TEI merupakan salah satu program Kemendag untuk menjaring peluang ekspor yang lebih luas dengan cara mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan calon buyer mancanegara.

    Pameran ini menampilkan beragam produk unggulan nasional mulai dari makanan dan minuman, pertanian, manufaktur, fesyen dan kriya, furnitur dan dekorasi rumah, hingga kawasan industri untuk menarik minat investor.

    Penyelenggaraan TEI ke-41 juga sejalan dengan tiga program prioritas Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Dari Lokal untuk Global.

    Ketiga program tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar internasional, serta mendorong lebih banyak pelaku usaha nasional memasuki pasar ekspor.

    Selaras dengan petunjuk Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dagang dengan berbagai negara dan kawasan untuk membuka pasar ekspor. Hingga saat ini, ada 25 perjanjian dagang yang sudah terimplementasi dan 13 perjanjian sedang dalam proses perundingan.

    Upaya ini adalah bagian dari “2 TAHUN GERAK NYATA” transformasi bangsa oleh pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden,” ungkap Mendag Busan.

    Terkait Program Dari Lokal untuk Global, Kemendag konsisten mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasuki pasar ekspor. Salah satu upayanya adalah memfasilitasi penjajakan bisnis (business matching) antara UMKM dan calon buyer mancanegara.

    Fasilitasi tersebut didukung 46 kantor perwakilan perdagangan RI di 33 negara yang terdiri atas atase perdagangan RI, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Konsul Perdagangan RI di Hong Kong, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, dan Duta Besar RI untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Kami juga mengupayakan fasilitasi ekspor melalui Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor yang telah mengidentifikasi banyak produk potensial dari desa untuk dikembangkan menembus pasar ekspor. Selain itu, kami menjalin kemitraan antara UMKM dan ritel dalam negeri sehingga produk-produk lokal semakin mendominasi pasar domestik,” ungkapnya.

    Kemendag juga terus menumbuhkan semangat kewirausahaan generasi muda melalui program Campuspreneur. Program tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari dan mengembangkan usaha, termasuk menjadi eksportir.

    “Kami mengajarkan anak-anak muda untuk belajar menjadi wirausaha, salah satunya agar mahasiswa dapat melihat potensi menjadi eksportir. Hingga saat ini, kami sudah menjalin kerja sama dengan 25 perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” tambah Mendag Busan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti semakin terbukanya peluang ekspor Indonesia ke pasar nontradisional, khususnya kawasan Asia Selatan dan Afrika.

    “Pasar kita berkembang ke negara-negara mitra baru yang tidak kita duga, ternyata potensinya luar biasa, terutama Asia Selatan yang pertumbuhannya paling tinggi. Ada Bangladesh, Pakistan, India. Kemudian, kita masuk juga ke Afrika,” ungkap Menko Zulkifli Hasan.

    Dalam rangkaian pembukaan TEI ke-41, Budi Santoso turut memberikan beberapa penghargaan.

    Pertama, Penghargaan Primaniyarta bagi eksportir berprestasi dan kepala daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan ekspor nasional.

    Kedua, Penghargaan Primaduta bagi mitra internasional, diaspora, dan kepala perwakilan RI di luar negeri yang berperan aktif dalam mempromosikan produk Indonesia.

    Kemendag juga akan memberikan Campuspreneur Award kepada mahasiswa yang berhasil mencatatkan transaksi tertinggi selama TEI ke-41.

    TEI 2026 terlaksana melalui dukungan Pertamina sebagai Strategic Partner, Bank Mandiri sebagai Bank Partner, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai Event Partner.

    TEI ke-41 turut didukung sejumlah lembaga dan instansi, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta lembaga dan instansi pendukung lainnya. (Lili)

  • Sehari Menuju TEI 2026, Mendag Busan: Indonesia Siap Sambut Buyer dari Seluruh Dunia

    Sehari Menuju TEI 2026, Mendag Busan: Indonesia Siap Sambut Buyer dari Seluruh Dunia

    NIKEL.CO.ID, Jakarta – Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Selasa, (13/10/2026), meninjau kesiapan pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. TEI merupakan pameran dagang terbesar di Indonesia.

    Ia berkeliling mengunjungi aula-aula pameran dan memimpin rapat persiapan menjelang pembukaan TEI ke-41 ang akan dilaksanakan pada Rabu, (14/10/2026). TEI ke-41 akan berlangsung selama 4 hari pada 14–18 Oktober 2026.

    “Hari ini, kami tinjau kesiapan persiapan pameran dagang TEI untuk memastikan persiapan telah dilaksanakan dengan baik. Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk dapat menampilkan keunggulan produk-produk Indonesia kepada buyer internasional,” ujar Budi Santoso, melalui keterangan pers yang diterima nikel.co.id, Selasa (13/10/2026).

    Hingga hari ini, (Selasa, 13/10/2026), tercatat buyer dari 134 negara telah mendaftar untuk berpartisipasi pada TEI. India, Tiongkok dan Malaysia Adalah tiga negara yang membawa buyer terbanyak.

    Budi Santoso mengungkapkan, banyaknya buyer yang mendaftar menunjukkan antusiasme buyer terhadap produk-produk unggulan dalam negeri yang dipamerkan pada TEI 2026.

    “Banyaknya buyer yang mendaftar menunjukkan antusiasme para buyer untuk mengakses produk unggulan Indonesia. Kami harap, kesempatan ini dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengenalkan produk dan memperluas akses pasar produknya,” ungkap Budi Santoso.

    TEI ke-41 tahun 2026 ini akan diikuti oleh 1.873 perusahaan barang dan jasa. Seluruh perusahaan tersebut akan menampilkan beragam produk lewat lima zona utama, yakni Zona Makanan, Minuman, dan Produk Pertanian, Zona Manufaktur dan Jasa; Zona Kawasan Industri, Zona Fesyen dan Kerajinan Tangan, Zona Perabot dan Dekorasi Rumah.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, optimistis penyelenggaraan TEI ke-41 kali ini akan makin mendorong kinerja ekspor Indonesia. Ia berharap, para buyer dapat menemukan berbagai produk unggulan Indonesia pada pameran tersebut.

    “Kami siap menyambut kehadiran buyer dari seluruh dunia untuk hadir pada TEI ke-41. Melalui pameran dagang terbesar di Indonesia ini, buyer dapat mengeksplorasi perdagangan Indonesia, melakukan kolaborasi bisnis, hingga melakukan perjanjian kerja sama antarnegara secara langsung,” tandas Puntodewi. (Lily)

  • Hilirisasi Nikel Semakin Kuat Membentuk Ekosistem Industri Kendaraan Listrik

    Hilirisasi Nikel Semakin Kuat Membentuk Ekosistem Industri Kendaraan Listrik

    NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Hilirisasi Nikel di Indonesia mulai menunjukkan terbentuknya rantai ekosistem industri kendaraan listrik yang saling terhubung dari sektor hulu hingga industri pengolahan mineral. Meski demikian, kemajuan tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan partisipasi ekonomi lokal agar dampak positifnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam.

    Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai sektor hulu memiliki tingkat kematangan industri yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor pengolahan dan hilir. Kedua sektor tersebut dinilai masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan.

    “Kalau di upstream kita sudah high maturity (tingkat kematangan tinggi), sementara di midstream dan downstream masih berkembang. Tapi ke depan ini bisa meningkat cepat, dan dampaknya terhadap perekonomian daerah juga akan semakin besar,” kata Faisal dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/10/2026).

    Pengembangan fasilitas berbasis teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) yang dirancang untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), produk antara yang dapat digunakan lebih lanjut dalam rantai pasok material baterai. Informasi perusahaan menunjukkan pengembangan HPAL terkait proyek Pomalaa, Bahodopi, dan Sorowako Limonite ada pada sejumlah kawasan industri di Sulawesi.

    Menurutnya, hilirisasi nikel di Sulawesi semakin membentuk ekosistem yang melibatkan perusahaan pertambangan, pengolahan mineral, penyedia teknologi, tenaga kerja, serta berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Tantangan selanjutnya pada daerah sumber daya yakni memastikan industri yang terdapat pada wilayah tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi.

    Bagi daerah penghasil sumber daya, tantangan berikutnya adalah memastikan ekspansi industri tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang semakin luas. Peningkatan nilai tambah dianggap perlu berjalan bersama pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal, keterlibatan usaha daerah, pengelolaan dampak lingkungan, serta penciptaan kegiatan ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

    “Dengan cadangan mineral dan berkembangnya kapasitas industri pengolahan, Sulawesi memiliki posisi penting dalam rantai nilai mineral Indonesia. Keberlanjutan transformasi tersebut akan ditentukan tidak hanya oleh besarnya investasi dan produksi, tetapi juga oleh sejauh mana industrialisasi mampu menghasilkan nilai tambah yang terhubung dengan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Transformasi ekonomi secara massive terjadi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang mengalami pertumbuhan aktivitas industri berbasis pengolahan mineral dalam satu dekade terakhir.

    Struktur ekonomi Morowali yang sebelumnya bertumpu pada sektor pertambangan dan pertanian kini telah bergeser. Saat ini, sektor industri menyumbang lebih dari 75% terhadap perekonomian daerah tersebut.

    Pergeseran struktur ekonomi ini memperlihatkan peran industri pengolahan dalam memperluas kegiatan ekonomi di wilayah yang sebelumnya didominasi sektor primer. Meski demikian, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari peningkatan kapasitas produksi. Manfaatnya juga bergantung pada kemampuan industri dalam membangun keterkaitan dengan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja, serta menerapkan tata kelola industri yang berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, sejumlah pelaku industri terus memperluas investasi pengolahan nikel di Sulawesi. Salah satunya adalah PT Vale Indonesia Tbk, bagian dari Grup MIND ID, yang mengembangkan proyek pertumbuhan di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara; Morowali, Sulawesi Tengah; serta Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pengembangan proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memperluas rantai nilai industri nikel. (Fi Yun)

  • Wamenkeu: Hilirisasi dan Industrialisasi Kunci Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

    Wamenkeu: Hilirisasi dan Industrialisasi Kunci Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

    NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan, hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian penting dari strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat daya saing industri nasional. Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia mampu menghasilkan produk yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi.

    “Hilirisasi dan industrialisasi merupakan salah satu upaya untuk mendorong kompleksitas ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah. Dan ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kita selama satu dekade terakhir ini,” ujar Juda dalam paparan di Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

    Menurut Juda, Indonesia perlu beralih dari sekadar memiliki sumber daya alam menjadi negara yang mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Transformasi ini membutuhkan penguatan kemampuan industri, teknologi, riset, serta keterampilan tenaga kerja agar Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai global.

    Peningkatan nilai tambah juga tidak cukup hanya dengan memperbesar skala ekonomi. Indonesia perlu mengembangkan industri yang lebih kompleks, mendorong inovasi perusahaan, serta memperkuat keterkaitan antara pendidikan, riset, teknologi, dan kegiatan produksi.

    “Transformasi tersebut mulai terwujud di berbagai sektor dan industri. Di Weda Bay, Presiden baru saja meluncurkan ekspor baterai dan dalam proyek investasi senilai Rp180 triliun. Hal ini menunjukkan kemajuan Indonesia menuju produksi baterai dengan nilai tambah yang lebih tinggi,” kata Juda.

    Selain pengembangan industri baterai, peresmian pabrik BYD di Subang pada September 2026 lelu menjadi contoh perluasan industri manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Kedua sektor tersebut mencerminkan upaya pengembangan industri berbasis sumber daya alam menuju produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan, pengembangan industri bernilai tambah tinggi membutuhkan dukungan investasi yang memadai. Namun, pembiayaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada besarnya modal yang dihimpun, tetapi juga pada kemampuan investasi menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi.

    Dalam hal ini, APBN berperan membangun fondasi ekonomi melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan, energi, dan perlindungan sosial. Kebijakan fiskal juga diharapkan dapat mengurangi risiko investasi dan membuka ruang bagi partisipasi swasta, dengan tetap menjaga disiplin fiskal.

    “APBN tidak mungkin membiayai seluruh pembangunan, karena itu fiskal harus mampu crowding in, membuka jalan bagi investasi swasta, bukan menggantikannya,” ucapnya.

    Selain APBN, ia menyebut Danantara sebagai instrumen untuk memobilisasi modal jangka panjang dan mendorong investasi strategis yang mendukung transformasi ekonomi. Investasi tersebut perlu layak secara ekonomi serta didukung tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

    “Indonesia telah membangun fondasi institusi yang semakin kuat sejak reformasi. Tantangannya adalah mengubah fondasi tersebut menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih produktif, dan lebih inklusif,” pungkasnya. (Tubagus)

  • Jumhur Dorong BUMD Garap Bisnis Karbon untuk Pendapatan Daerah

    Jumhur Dorong BUMD Garap Bisnis Karbon untuk Pendapatan Daerah

    NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh. Jumhur Hidayat mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengembangkan unit karbon sebagai sumber pendapatan daerah. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan manfaat ekonomi perdagangan karbon sekaligus mendukung upaya penurunan emisi.

    Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) 2026 untuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Sumatera dan Jawa, yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

    Dia mengatakan, pemerintah daerah perlu memahami mekanisme perdagangan karbon agar dapat mengidentifikasi potensi unit karbon di wilayahnya dan memastikan manfaat ekonominya dirasakan masyarakat setempat.

    “Pemerintah pusat menginginkan benefit sharing terbesar itu bagi masyarakat yang ada di daerah,” katanya.

    Menurut Jumhur, BUMD dapat mengambil peran dalam pengembangan unit karbon yang memiliki potensi ekonomi. Pemerintah daerah perlu mulai memetakan kawasan dan kegiatan yang dapat dikelola untuk menghasilkan nilai ekonomi karbon.

    Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal sejak awal dalam kegiatan perdagangan karbon. Kesepakatan mengenai pembagian manfaat perlu dilakukan sebelum proyek berjalan agar masyarakat tidak sekadar menjadi pihak yang terdampak, tetapi turut memperoleh keuntungan.

    “Dari awal sudah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal, dengan yang di belakang pemerintah. Makanya perlu tahu, perlu ngerti,” tegasnya.

    Jumhur mencontohkan, perdagangan karbon di sejumlah wilayah sebelumnya berlangsung tanpa pemahaman yang memadai dari masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui adanya transaksi karbon di wilayah mereka maupun potensi pendapatan yang dapat diperoleh.

    Selain memastikan pembagian manfaat, Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola pendapatan dari perdagangan karbon. Dengan demikian, dana yang diterima dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan kegiatan ekonomi produktif secara berkelanjutan.

    Dia turut menyinggung potensi pengembangan karbon dari ekosistem mangrove. Menurutnya, sejumlah investor dan pengembang telah menunjukkan minat terhadap pengembangan kawasan mangrove seluas sekitar 14.000 hektare. Pemerintah, kata dia, akan memastikan pengembangan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Di sektor persampahan, KLH/BPLH juga menjajaki pemanfaatan nilai ekonomi karbon untuk mendukung penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping).

    Penanganan tersebut berpotensi mengurangi emisi metana dari sampah sekaligus menghasilkan nilai ekonomi melalui penjualan karbon dan pemanfaatan gas metana yang ditangkap.

    Jumhur mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan BUMD dalam skema tersebut agar penurunan emisi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Melalui penguatan tata kelola NEK, pemerintah berharap perdagangan karbon tidak hanya menjadi instrumen pengurangan emisi, tetapi juga membuka peluang pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Shiddiq)

  • Menperin : Industri Hijau Dapat Membuka Peluang Ekonomi Baru

    Menperin : Industri Hijau Dapat Membuka Peluang Ekonomi Baru

    NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji menilai transformasi menuju industri hijau dapat membuka peluang ekonomi baru bagi sektor industri nasional. Melalui perdagangan karbon, upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing industri.

    “Transformasi menuju industri hijau bukan sekadar kewajiban (pelestarian) lingkungan, tetapi juga merupakan peluang ekonomi baru. Melalui integrasi prinsip ekonomi hijau dan perdagangan karbon (carbon trading), industri yang berhasil melakukan efisiensi energi dan penurunan emisi dapat mengonversi pengurangan emisi tersebut menjadi komoditas yang bernilai tambah di pasar karbon. Ini akan mendorong efisiensi sekaligus memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global,” kata Sarmuji dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/10/2026).

    Guna mendukung transformasi tersebut, pemerintah tidak hanya berperan dalam menyusun regulasi, tetapi juga memberikan pendampingan dan panduan teknis kepada pelaku industri. Langkah ini ditujukan agar industri mampu memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus menerapkan prinsip industri hijau dalam kegiatan produksinya.

    Selain mendorong industri hijau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat daya saing industri nasional melalui percepatan sertifikasi dan pengawasan standardisasi produk.

    “Melalui percepatan proses sertifikasi dan pengawasan standardisasi industri, Kemenperin mendorong produk yang beredar memiliki standar mutu dan kualitas yang tinggi. Hal ini penting mengingat sektor industri manufaktur memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya. Kemenperin menilai kedepannya perlu memperkuat peta jalan pengembangan sektor industri nasional agar mampu menopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Penguatan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan daya saing, penerapan prinsip industri hijau, serta pemenuhan standar mutu produk. (Fi Yun)

  • Investasi Hilirisasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010 Triliun

    Investasi Hilirisasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010 Triliun

    NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, melaporkan realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

    Capaian tersebut disampaikan Rosan saat melaporkan perkembangan investasi dan hilirisasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Peresmian dan Peletakan Batu Pertama Proyek-proyek Industri di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

    “Dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam dua tahun terakhir ini, yang tadinya kontribusi hilirisasi 25 persen sudah mencapai 30 persen dari total investasi yang masuk,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, lebih dari 75 persen realisasi investasi hilirisasi berada di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan industri berbasis pengolahan sumber daya alam turut mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

    Menurutnya, Maluku Utara menjadi salah satu contoh transformasi ekonomi melalui hilirisasi. Provinsi tersebut tidak lagi hanya dikenal sebagai daerah pertambangan, tetapi juga berkembang menjadi pusat industri pengolahan, khususnya berbasis nikel.

    Ia menyebutkan, industri pengolahan kini menyumbang hampir separuh produk domestik bruto (PDB) Maluku Utara. Selain itu, surplus perdagangan provinsi tersebut dilaporkan mencapai Rp31,1 triliun pada 2025, dengan ekspor didominasi produk olahan nikel, seperti feronikel, nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), nikel sulfat, dan kobalt.

    Rosan menilai pengembangan industri pengolahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

    “Keberadaan kawasan industri ini akan menjadikan kita bagian dari rantai pasok global baterai kendaraan listrik,” katanya.

    Ia menegaskan, hilirisasi merupakan tahapan menuju industrialisasi yang mampu menciptakan kegiatan ekonomi bernilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional maupun daerah. Pemerintah, lanjut Rosan, akan terus mendorong investasi hilirisasi agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan industri. (Shiddiq)