Ada Apa Dibalik Pembentukan Indonesia Battery Corporation?

NIKEL.CO.ID – Diberkati dengan cadangan nikel yang melimpah, pemerintah Indonesia berharap negara bisa memosisikan diri sebagai pusat produksi kendaraan listrik global.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan serangkaian larangan ekspor bijih nikel mentah demi mendorong investasi miliaran dolar ke kapasitas kilang hilir. Nikel olahan merupakan input penting dalam pembuatan baterai lithium-ion, dan tujuan akhir pemerintah Indonesia adalah menjadi pusat global untuk produksi kendaraan listrik dan baterai yang menggerakkannya.

Saat ini, mata rantai yang hilang dalam rantai pasokan adalah produksi massal baterai kendaraan listrik dalam negeri. Hanya sedikit perusahaan di dunia yang membuat baterai ini. Bagaimana Indonesia meyakinkan mereka untuk membuka fasilitas produksi lokal yang dapat menghasilkan baterai dalam skala besar?

Para pemimpin industri global seperti CATL China dan LG Group dari Korea Selatan telah menandatangani perjanjian, di mana mereka bermaksud untuk menginvestasikan dana dalam pembuatan baterai di Indonesia, meskipun laporan media tidak merinci seberapa mengikat atau tegas komitmen ini.

Namun, berdasarkan pengalaman Indonesia di masa lalu dalam mengembangkan bisnis otomotifnya, dapat diketahui beberapa hal tentang apa yang mungkin membuat baterai buatan lokal menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan asing.

Hal utamanya adalah, meskipun industri ini memiliki keunggulan bawaan, yakni akses ke nikel yang dilebur secara lokal, dan deposit bijih nikel mentah yang besar, industri ini masih perlu bersaing secara global, catat James Guild di The Diplomat.

Dalam jangka panjang, CATL tidak akan mau memproduksi baterai secara lokal jika tidak berkualitas tinggi dan lebih mahal untuk dibuat di Indonesia daripada pusat produksi yang sebanding di negara lain.

Oleh karena itu, menurut Guild, pemerintah perlu memastikan adanya lingkungan peraturan yang kondusif, yang menciptakan insentif investasi yang menarik dan memungkinkan kebebasan produsen untuk mendapatkan input yang paling hemat biaya daripada memaksakan penggunaan konten lokal yang mungkin membuat produk jadi tidak efisien atau tidak kompetitif.

Pengalaman Indonesia dengan industri mobil juga menunjukkan bahwa perusahaan asing akan bersedia untuk mentransfer keterampilan dan teknologi penting jika mereka tidak harus tunduk pada aturan kepemilikan yang terbatas. Artinya, jika CATL mendirikan anak perusahaan untuk membuat baterai kendaraan listrik di Indonesia, mereka akan lebih bersedia untuk berbagi teknologi jika tidak dipaksa mengambil peran kepemilikan minoritas.

Namun kepemilikan asing, khususnya dalam industri yang begitu erat kaitannya dengan sumber daya alam, dapat menjadi ladang ranjau politik, Guild memperingatkan. Ada arus kuat nasionalisme ekonomi dan sumber daya di Indonesia yang merasa jika nikel untuk baterai itu keluar dari tanah Indonesia, maka keuntungan yang diperoleh dari sumber daya tersebut harus dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Ini adalah kekuatan pendorong di balik Indonesia Battery Corporation (IBC) yang baru dibentuk. IBC adalah kemitraan empat BUMN: PLN, Pertamina, ANTAM, dan Inalum. Karena gagasan IBC masih sangat baru, peran pasti yang akan dimainkannya dalam pembuatan baterai belum jelas. Namun hal itu tentu menunjukkan negara ingin menegaskan dirinya dalam struktur kepemilikan industri dalam kapasitas tertentu.

Guild menerangkan, pembentukan Indonesia Battery Corporation harus dilihat dari sikap Indonesia yang semakin tegas terhadap nasionalisme sumber daya. Seperti yang diungkapkan oleh Eve Warburton dalam disertasinya, Indonesia akhir-akhir ini menekankan slogan “sumber daya kita, aturan kita”.

Dalam hal pengendalian bijih mentah, lebih mudah menggunakan instrumen tumpul seperti larangan ekspor untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Hal ini terlihat dari cara pemerintah Indonesia baru-baru ini menggunakan pengaruhnya untuk menegosiasikan 20 persen kepemilikan saham di penambang nikel PT Vale.

Namun, seiring Anda bergerak lebih jauh ke atas rantai pasokan (misalnya ke dalam pembuatan baterai lithium-ion), pengaruh dari nasionalisme sumber daya saja menjadi kurang kuat, tulis Guild. Anda harus bergantung pada perusahaan luar, seperti CATL, untuk berbagi teknologi dan pengetahuan manufaktur mereka.

Namun mereka mungkin tidak terlalu ingin bermitra dengan perusahaan baterai milik negara yang peran pastinya dalam industri ini tidak jelas, dan yang belum pernah membuat baterai sebelumnya.

Semua ini berarti bahwa kondisi dasar telah tersedia bagi Indonesia untuk menjadi pusat produksi baterai lithium-ion dan kendaraan listrik, menurut Guild. Terwujudnya cita-cita tersebut akan sangat bergantung pada apakah pembuat kebijakan telah menginternalisasi pelajaran yang dipetik dari industri otomotif selama beberapa dekade terakhir. Peran yang pada akhirnya dimainkan oleh IBC dalam industri baterai Indonesia akan mengungkap itu.

Sumber: matamatapolitik.com

Read More

Diduga Korupsi Izin Tambang, Kejaksaan Geledah Kantor Dinas ESDM Sultra

NIKEL.CO.ID – Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggeledah dan menyegel kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Senin (14/6/2021).

Tak hanya itu, delapan penyidik dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejati Sultra juga menyita sejumlah dokumen dari ruangan Kepala Dinas ESDM Sultra, ruang sekretariat, dan ruang Bidang Mineral dan Batubara (Minerba).

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum ( Penkum) Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan penggeledahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu perusahaan tambang.

Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka itu, diduga tidak pernah membayar kewajibannya sejak tahun 2010 hingga 2020.

“Perusahaan itu tidak membayar Royalti, PNBP PKH, PPN Pemberdayaan Masyarakat selama 10 tahun. Bulan November 2020, izin pertambangannya juga sudah dicabut, tapi masih melakukan aktivitas, akibatnya Negara dirugikan sampai Rp 190 miliar,” kata Dodi dikonfirmasi via telepon, Senin (14/6/2021).

Untuk kasus ini penyidik telah memeriksa 30 orang saksi dan keterangan ahli.

Namun penyidik membutuhkan barang bukti lain seperti dokumen atau surat terkait aktivitas pertambangan sehingga hari ini penyidik menggeledah Kantor Dinas ESDM Sultra.

“Penyidik telah memeriksa 30 orang saksi, dan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka,” tambah Dodi.

Sumber: kompas.com

Read More

Menuju Produsen Baterai Kendaraan Listrik Terkuat di Dunia

  1. Oleh: Budiawan Sidik A

Indonesia berpotensi besar menjadi produsen baterai kendaraan listrik terkuat di dunia.  Sejumlah bahan baku utama untuk memproduksi baterai mobil terdapat di negeri ini.

Sebut saja nikel, kobalt, alumunium, mangan, tembaga, dan sejumlah unsur mineral penting lain untuk memproduksi baterai berlimpah di perut bumi Indonesia. Terbuka peluang sangat besar bagi Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban moderen masa depan dunia.

Menurut “The International Renewable Energy Agency” (IRENA), dunia di masa mendatang akan mengalami banyak perubahan menuju energi terbarukan. IRENA memiliki skenario perencanaan pada tahun 2030 nanti sumber pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) mencapai 38 persen.

Besaran sumber pembangkitan listrik EBT ini diperkirakan kian meningkat lagi pada tahun 2050 menjadi sekitar 55 persen. Hal ini merupakan lonjakan yang sangat signifikan karena pada tahun 2018 jumlah pembangkit listrik EBT secara global masih berkisar 26 persen.

Meningkatnya jumlah pembangkit listrik EBT tersebut direncanakan akan disertai dengan bertambahnya konsumsi energi final yang berwujud listrik. Konsumsi energi yang berasal dari sumber daya fosil seperti minyak bumi, gas, dan batubara akan kian mengecil. Konsumsi energi final berupa listrik pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 24 persen dan pada tahun 2050 bertambah menjadi 30 persen.

Bertambahnya konsumsi listrik di masa depan, salah satunya karena adanya pergeseran sejumlah teknologi secara masif. Salah satu yang paling revolusioner adalah penggunaan mobil bertenaga listrik yang perlahan-lahan menggeser penggunaan mobil berbahan bakar energi fosil.

Pada tahun 2030 nanti direncanakan akan ada sekitar 269 juta unit kendaraan berbasis tenaga listrik di seluruh dunia. Jumlahnya akan terus berlipat-lipat pada dasawarsa berikutnya. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah mobil listrik akan mencapai lebih dari 600 juta unit kendaraan.

Proyeksi jumlah kendaraan bebas emisi karbon di masa depan tersebut sangatlah fantastis karena hingga 2019 lalu, jumlah mobil listrik diperkirakan tidak lebih dari 8 juta unit kendaraan.

Terkait dengan mobil listrik tersebut, Indonesia berpeluang sangat besar untuk turut serta menciptakan komponen terpentingnya, yakni baterai sebagai sumber penampungan energi. Berlimpahnya bahan tambang mineral nikel di Indonesia menyebabkan negeri ini berpeluang untuk menjadi produsen baterai kendaraan listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik terkuat di dunia.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM tahun 2019, produksi bijih nikel Indonesia mencapai kisaran 800 ribu ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400 ribu ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina.

Bila dibandingkan oleh produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia lebih jauh lagi selisihnya karena negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270 ribu ton setahun.

Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit sekitar 72 juta ton. Menurut data USGS dan Badan Geologi, Kementerian ESDM, cadangan ini menempati posisi pertama di dunia dengan porsi hingga 52 persen dari total cadangan dunia saat ini yang berkisar 139 juta ton.

Posisi selanjutnya, ditempati Australia dengan besaran 15 persen dan Rusia sekitar 5 persen dari seluruh cadangan dunia. Cadangan sekitar 72 juta ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki ijin usaha produksi operasi pertambangan (IUP OP) dan smelter.

Selain deposit cadangan tersebut, diperkirakan Indonesia masih memiliki potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya (KK) yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya mencapai kisaran 4,5 miliar ton.

Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini. Dengan jumlah cadangan sebesar itu maka produksi nikel di Indonesia baru akan habis dalam beberapa dekade mendatang. Dengan kata lain Indonesia memiliki komoditas yang sangat penting dan dibutuhkan oleh banyak negara.

Sebagai produsen terbesar dan sekaligus pemilik cadangan nikel terbanyak di dunia membuat Indonesia sangat menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di industri baterai kendaraan listrik.

Nikel yang dahulu kala hanya diekspor sebagai komoditas bahan mentah, kini berubah menjadi komponen penting dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik kelas dunia. Hampir dapat dipastikan semua investor terkait energi baterai skala gobal akan mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk terus pengembangkan sumber daya nikel menjadi bernilai ekonomi tinggi guna memperkuat perekonomian bangsa maka sejak tahun 2018, pemerintah mulai membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.

Ada sejumlah agenda kegiatan yang menunjukkan Indonesia bersiap menuju transisi transportasi berbasis listrik. Dimulai dengan meresmikan electric vehicle charging station (EVCS) oleh BPPT; menghadirkan e-taksi jenis mobil listrik dengan bekerja sama dengan Blue Bird; pameran Indonesia Electrik Motor Show (IEMS 2019); serta peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) oleh PLN di sejumlah lokasi.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 100-an SPKLU yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Di antaranya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makasar, dan Sumba, NTT.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) di Indonesia.

Berpijak pada aturan tersebut, pemerintah selanjutnya membuat roadmap terkait pengembangan industri KBLBB berikut manufakturing baterai listriknya. Dalam pengembangan  KBLBB pemerintah melibatkan segenap stakeholder agar program ini dapat terealisasi secara akseleratif.

Mulai dari institusi yang merancang rekayasa teknologi seperti BPPT; LIPI; perguruan tinggi; kemenristekdikti; PLN; hingga institusi lainnya yang bersifat mendukung. Terdiri dari Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, KLHK, Kemenhub, Polri, Kementerian ESDM, hingga Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Demikian juga dalam pengembangan industri baterai listrik, pemerintah juga melibatkan sejumlah stakeholder penting. Mulai dari Batan; BPPT; LIPI; Pertamina; Antam; PLN; hingga industri otomotif seperti Toyota.

Dalam penguatan struktur industri KBLBB itu pemerintah merancangnya dalam beberapa tahapan. Pada tahun 2020, investor KBLBB diperkenankan melaksanakan impor unit kendaraan dalam bentuk completely built up (CBU) dengan jumlah unit dan tempo tertentu.

Pada tahun 2021, investor melakukan perakitan KLB BB secara completely knokn down (CKD) di Indonesia. Investor yang terlibat program KBLBB ini diwajibkan mengikuti komitmen realisasi investasi dengan melakukan perakitan mobil listrik yang di dalam negeri.

Selanjutnya, pada tahun 2022, para investor diperkenankan mendatang investasi baru dengan menggandeng partner lokal perakitan kendaraan listrik. Beberapa komponen KBLBB wajib menggunakan kandungan lokal dalam negeri.

Pada kurun 2023-2025, investor wajib melakukan penguatan dan pendalaman struktur industri komponen kendaraan listrik. Pada fase ini merupakan tahapan penting untuk pembuatan komponen utama dan pendukung untuk memperkuat struktur industri KBLBB dalam negeri.

Industri komponen utama itu terdiri dari baterai listrik (sel, modul, dan pack); serta power train berupa traksi motor dan transmisi. Untuk industri pendukungnya berupa perusahaan platform seperti chasis kendaraan, struktur body eksterior dan interior kendaraan. Selain itu, juga didukung oleh industri produk controller kendaraan.

Terkait baterai kendaraan listrik, pemerintah Indonesia sudah melakukan perancanaan yang relatif baik agar komoditas tersebut dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi negara.

Apalagi, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat produksi dan juga sumber cadangan nikel terbesar di dunia. Jadi, keunggulan absolut ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat mendorong Indonesia tampil sebagai negara penting bagi kemajuan teknologi kendaraan listrik secara global di masa mendatang.

Menurut Kementerian BUMN, roadmap industri baterai diproyeksikan akan berkembang secara bertahap mulai tahun 2020 hingga 2027. Pada tahun 2020, pemerintah akan memilih partner bisnis dalam konsorsium baterai nasional.

Tahun 2021, membangun energy storage system (ESS) atau penyimpanan energi berskala besar di sejumlah daerah yang diprioritaskan. Tahun 2022, produsen peralatan asli (OEM) diharapkan sudah memulai produksi kendaraan listrik di dalam negeri.

Tahun 2023, pilot project memproduksi cell baterai 200 MWh dalam bentuk pack. Selanjutnya, tahun 2024, pemurnian high pressure acid leaching (HPAL) untuk prekursor dan katoda mulai beroperasi.

Tahun 2025, direncanakan akan menjadi fase pertama produksi cell baterai 8-10 GWh dalam bentuk pack. Tahun berikutnya, 2026, ibu kota negara yang baru ditargetkan menggunakan 100 persen transportasi kendaraan listrik. Terakhir pada tahun 2027, industri daur ulang baterai listrik sudah dioperasikan.

Realisasi Roadmap

Pada tahun 2021 ini, roadmap pengembangan industri KBLBB dan manufakturing baterai listrik tersebut tampaknya menunjukkan realisasi perkembangan yang positif. Terutama yang terkait dengan industrialisasi baterai kendaraan berbasis listrik.

Pada April lalu, Indonesia membentuk perusahaan holding baterai bernama Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC ini merupakan perusahaan kerjasama antar-BUMN energi seperti MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Masing-masing institusi ini memiliki besaran saham yang sama, yakni 25 persen.

Keempat BUMN ini memiliki tugas yang beragam. PT Antam bertugas membangun smelter HPAL; PT Pertamina dan MIND ID memproduksi prekursor dan katoda mulai tahun 2024; dan pabrik cell to pack oleh PT Pertamina dan PT PLN yang mulai beroperasi pada tahun 2025.

Keempat BUMN yang tergabung dalam IBC tersebut akan menjadi mitra kerjasama dengan sejumlah perusahan yang berinvestasi di bidang baterai kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada dua investor yang berkomitmen membangun industri baterai di Indonesia mulai dari hulu hingga hilir.

Perusahaan itu adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dari Tiongkok. Investasi yang digelontorkan kedua perusahaan itu mencapai kisaran lebih dari Rp 200 triliun. Terdiri dari Rp 142 triliun yang berasal dari LG Energy Solution dan kisaran Rp 65 triliun dari CATL.

LG Energi Solution merupakan salah satu produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia. Investor Korea ini menggandeng investor lainnya seperti LG Chem, LG International, POSCO, dan Huayou Holding membentuk konsorsium untuk berinvestasi di Indonesia terkait industrailisasi baterai kendaraan listrik.

Ada kemungkinan jumlah investor yang tertarik bekerjasama di bidang baterai listrik akan bertambah lagi. Pada Maret lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa perusahaan asal Jerman, “Badische Anilin-und Soda-Fabrik” (BASF) juga dilaporkan sudah siap menanamkan modalnya di Indonesia.

Pun demikian dengan produsen mobil listrik dari Amerika, Tesla, kemungkinan besar akan tetap melangsungkan investasinya di Indonesia pada sektor ESS untuk mendukung penyimpanan energi skala besar.

Para investor tersebut secara tidak langsung akan membuat jalinan utuh yang menghubungkan proses dari hulu hingga hilir industri baterai berbasis listrik. Akan terjalin integrasi seluruh rantai pasok baterai mulai dari pertambangan, smelter, prekursor, katoda, mobil, hingga fasilitas daur ulang yang semuanya dibangun di Indonesia.

Tentu saja, konsorsium LG merupakan investor yang paling lengkap sistem supply chain-nya mulai dari hulu hingga hilir karena investasi yang digelontorkan relatif sangat besar yakni sekitar 9,8 miliar dollar AS atau kisaran Rp 142 triliun. Kabarnya investasi ini merupakan yang terbesar di Indonesia pasca era reformasi.

Tentu saja langkah bisnis kerja sama tersebut juga disertai dengan MoU yang juga mengedepankan kepentingan nasional Indonesia. Di antaranya, investor tersebut diwajibkan untuk mengolah setidaknya 60 persen nikel yang akan digunakan untuk memproduksi baterai listrik harus diproses di Indonesia. Pemerintah tidak ingin para investor itu membawa nikel keluar wilayah Indonesia dan mengolahnya di luar negeri.

Apabila rencana tersebut terwujud maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan industri baterai listrik mulai dari pertambangan hingga memproduksi baterai kendaraan listrik. Bahkan, berlanjut hingga perakitan unit kendaraan listrik berikut proses daur ulang baterainya sehingga tidak mencemari lingkungan.

Proses Industrialisasi

Terbentuknya BUMN holding baterai, IBC dan sudah hadirnya investor dari luar negeri membuat rencana program industrialisasi komponen baterai listrik segera terealisasi dalam waktu dekat.

PT Industri Baterai Indonesia (IBC) dan konsorsium LG akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik tersebut direncanakan akan menempati lahan seluas 33 hektar dan menyerap sekitar seribu tenaga kerja Indonesia.

Pada pembangunan tahap pertama nanti diperkirakan memiliki kapasitas produksi baterai hingga 10 gigawatt hour (GWH) untuk memenuhi suplai kendaraan listrik Hyundai.

Dengan terbangunnya industri kendaraan listrik tersebut tentu saja akan memberikan konstribusi yang relatif signifikan bagi perekonomian nasional. Bila dibandingkan saat menjual nikel dalam bentuk mentah dengan sudah menjadi battery pack nilainya sangat jauh berbeda.

Berdasarkan laporan kementerian BUMN menunjukkan terjadi pertambahan nilai hingga kisaran 90-160 kali dari harga bahan mentah. Ketika suadah menjadi battery pack diperkirakan harganya berkisar antara 130 ribu-220 ribu dolar AS per ton.

Sangat timpang dengan harga nikel mentah yang hanya berkisar 1.100-1.700 dollar AS per ton. Nilai akan jauh lebih timpang lagi ketika berubah menjadi kendaraan listrik. Diperkirakan nilai tambahnya melonjak menjadi kisaran 470-780 kalinya dari harga nikel mentah.

Dari ilustrasi tersebut dapat dibayangkan betapa besarnya nilai tambah produksi dari perakitan battery pack yang tengah dilakukan IBC dan partner kerjasamanya.

Diperkirakan sekitar 30-40 persen biaya pembuatan mobil listrik diperuntukkan hanya untuk penyediaan baterainya saja. Jadi, dapat dibayangkan betapa besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima holding BUMN baterai dan juga para investornya.

Bila diasumsikan harga keseluruhan mobil listrik senilai Rp 300 juta, maka harga baterainya saja berkisar Rp 100-an juta. Nilai perkiraan ini tentu saja akan berdampak sangat signifikan bagi perekonomian nasional.  Tentu saja, nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan semakin meroket.

Bila diasumsikan Indonesia pada tahun 2030 mampu menyuplai sekitar 10 persen kebutuhan baterai kendaraan listrik secara global maka kontribusi bagi perekonomian nasional sangatlah besar.

Mengacu pada proyeksi IRENA yang memperkirakan jumlah kendaraan listrik pada tahun 2030 berkisar 260 juta unit maka ada kemungkinan Indonesia mampu menyuplai sekitar 10 persen atau  26 juta unit baterai kendaraan. Jumlah ini akan menghasilkan kontribusi bagi PDB Indonesia kisaran Rp 2.600 triliun. Nilai ini hampir setara dengan nilai APBN tahun ini yang berkisaran Rp 2.700-an triliun. Luar biasa.

Oleh sebab itu, roadmap yang sudah dibuat oleh pemerintah semaksimal mungkin diupayakan untuk dapat terealisasi. Apabila berhasil melewati sejumlah tahapan rencana itu maka harapannya akan tercipta alih teknologi dari sejumlah investor yang menguasai teknologi kepada SDM dalam negeri. Selain itu, ada peluang terciptanya inovasi teknologi karya anak bangsa dalam proses transisi alih teknologi tersebut.

Riset yang mengarah pada hilirisasi industri baterai kendaraan listrik harus terus diperkuat guna menunjang akselerasi penguasaan teknologi baterai kendaraan listrik itu. Akan lebih maksimal lagi hasilnya apabila juga mengembahkan teknologi penyimpanan energi untuk keperluan energi baru terbarukan (EBT) sehingga manfaatnya lebih luas lagi di masyarakat.

Jadi, riset dan pengembangan dari dalam negeri sangat penting peranannya dalam masa awal kolaborasi industrialisasi baterai kendaraan listrik ini. Semakin cepat menguasai alih teknologi maka akan semakin cepat pula tercipta inovasi karya anak bangsa. Semakin besar inovasi yang dihasilkan maka nilai tambah yang dihasilkan bagi perekonomian nasional akan semakin lebih besar.

Bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang akan tercipta baterai kendaraan listrik yang 100 persen adalah buatan Indonesia. Demikian juga dengan unit kendaraan listriknya, Indonesia berpeluang besar memiliki mobil atau kendaraan nasional bertenaga listrik yang membanggakan.

Sangat besar peluangnya, suatu saat nanti mobil bermerek nama-nama khas Indonesia akan berseliweran di seluruh dunia. Jadi, roadmap yang sudah dibuat sebisa mungkin harus terealisasi dan sekaligus menerapkan dengan tegas ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah.

Jangan sampai, potensi sumber daya nikel yang besar ini justru hanya menguntungkan bagi para investor besar yang menguasai teknologi. Sudah saatnya, Indonesia harus bertransisi dan menguasai teknologi peradaban moderen ini. Mimpi menjadi negara besar yang menguasai teknologi bukan angan-angan belaka, tetapi kenyataan yang bakal terwujud beberapa saat lagi. Semoga. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: Kompas.id

Read More

Ironi Industri Nikel Nasional; Menggugat Hilirisasi Omong Kosong

Oleh: Marwan Batubara *)

Tulisan KAMI sebelumnya tentang penjajahan TKA China, bukan saja menyangkut pelanggaran terkait ketenagakerjaan, keimigrasian, perampokan hak kerja warga pribumi, ketimpangan gaji yang mencolok. Tetapi juga menyangkut manipulasi pajak, royalti dan hilangnya PNBP. Sehingga, bukannya mendatangkan manfaat, kebijakan hilirisasi sektor mineral justru banyak merugikan negara dan rakyat. Manfaat nilai tambah hilirisasi jauh lebih banyak dinikmati asing China, konglomerat dan oligarki, seperti diuraikan berikut ini.

Program hilirisasi produk tambang merupakan perintah UU Minerba No.4/2009 dan peraturan turunan UU Minerba, yakni PP No.10/2010, PP No.1/2014 dan PP No.1/2017. Esensi pengaturan nilai tambah antara lain adalah kewajiban seluruh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) melakukan pengolahan dan pemurnian domestik produk tambang paling lambat 5 tahun sejak 2009. Namun program tersebut gagal terlaksana karena 2 kali direlaksasi sesuai PP No.1/2014 dan PP No.1/2017.

Selanjutnya terbit UU Minerba No.3/2020 yang mengatur kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (Pasal 102 dan 103). Pengolahan dan/atau pemurnian mineral dapat dilakukan: a) secara sendiri, dengan mengtegrasikan usaha tambang pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; atau b) bekerja sama dengan pemegang IUI (Izin Usaha Industri) yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan kegiatan penambangan (Pasal 104).

Promosi hilirisasi intensif dilakukan sejak 2015, terutama oleh Kementrian ESDM, Perindustrian dan Perdagangan. Dipromosikan, hilirisasi akan memberi nilai tambah berlipat-lipat, baik tangible seperti deviden, pajak dan PNBP, maupun intangible seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan product domestic regional bruto (PDRB), perputaran ekonomi masyarakat, dll. “Demi hilirisasi”, larangan ekspor mineral mentah yang semula baru akan berlaku 2022, dipercepat ke 2020 melalui Permen ESDM No.11/2019.

Prinsip hirilisasi: setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang dihasilkan berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor, akan meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan melalui mekanisme pengganda output (output multiplier).

Selanjutanya, peningkatan permintaan akhir ini mengakibatkan peningkatan kesempatan kerja (employment multiplier) dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga (income multiplier). Intinya terjadi output, employment dan income multipliers.

Selain keuntungan tangible dan intangible, pemerintah juga menyatakan program hilirisasi akan bermanfaat menarik investasi luar negeri (FDI), menghemat devisa, mengendalikan pasokan dan harga mineral global, mengkonsolidasi produksi yang tersebar, mencegah penyeludupan, mengeliminas transfer pricing dan under reporting, meningkatkan ketahanan mineral dan memperkuat struktur industri nasional melalui penguasaan rantai produksi, serta memberi peluang menjadi negara industri dan meningkatkan GDP. Semua ini belum terwujud.

Hilirisasi berupa proses produksi dari bahan tambang hingga menghasilkan produk jadi siap pakai, secara terencana, sistemik, konsisten dan terintegrasi akan memberi nilai tambah berlipat-lipat. Menurut pemerintah saat memulai kampanye hilirisasi, proses pengolahan, pemurnian dan fabrikasi bijih mineral, hingga menjadi produk akhir konon dapat memberi nilai tambah sbb: Nikel: 19 kali, Besi: 4 kali, Bauksit: 30 kali, Timah: 12, dan Tembaga: 11 kali. Nilai tambah berlipat ini akan diperoleh jika seluruh proses berlangsung di dalam negeri.

Aspek Teoritis & Praktis

Hilirisasi secara garis besar meliputi proses eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian dan fabrikasi. Dari sisi produk, proses meliputi produksi ore (bijih mineral), bahan baku (smelting/refining), bahan setengah jadi (forming) dan produk jadi (fabricating). Proses forming dan fabricating memberi nilai tambah lebih besar dibanding proses smelting/refining. Jika dikaitkan dengan manfaat efek berganda, maka seluruh proses inilah yang dapat memberi keuntungan nilai tambah hingga 19 kali lipat mineral nikel jika dilakukan di dalam negeri.

Produk yang dihasilkan dari proses smelting/refining tambang nikel terutama adalah Nickel Pig Iron (NPI), Nickel Matte, Ferro Nickel dan Nickel Hidroxite. Proses forming terutama menghasilkan produk-produk stainless steel berupa slab, billet, HRC dan CRC. Sedangkan proses fabricating menghasilkan produk-produk jadi atau siap untuk aplikasi, misalnya alloy steel, non-ferrous alloy, platting, foundry, batteries, cathodes, pellets, dll.

Manfaat nilai pengganda/tambah program hilirisasi umumnya terdistribusi kepada negara, daerah, pengusaha tambang, investor smelter, investor pabrik/produk jadi, pekerja, bank/lembaga keuangan dan rakyat. Dalam hal ini, perolehan negara berupa pajak, royalty, landrent, dll; daerah, berupa PDRB, PAD dan ekonomi yang tumbuh; rakyat berupa upah dan kegiatan perekonomian; bank pemberi pinjaman, berupa bunga; pengusaha tambang, investor smelter, dan investor produk jadi, berupa keuntungan.

Manfaat nilai tambah akan terdistribusi dan dinikmati semua pihak yang terlibat secara wajar dan berkeadilan, jika kebijakan, UU, peraturan, serta praktek bisnis dijalankan secara konsisten, bebas KKN dan bebas prilaku moral hazard. Dalam hal ini, negara sebagai pemilik SDA mineral otomatis akan memperoleh manfaat dan keuntungan terbesar, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Dunia Nyata Hilirisasi NKRI

Ternyata proses yang terjadi di Indonesia mayoritas hanyalah proses penambangan yang mengahasilkan ore, smelting/refining dan sedikit proses forming yang menghasilkan produk-produk stainless steel. Sekitar 80 % produk yang di hasilkan smelter-smelter China di Sulawesi adalah NPI dan 20 % stainless steel. Proses fabricating, yang memberikan nilai pengganda jauh lebih besar, justru terjadi di luar negeri, terutama China Daratan. Maka nilai tambah yang diperoleh NKRI otomatis jauh lebih rendah dari 19 kali lipat. Seorang mantan Dirjen Minerba dan sejumlah pakar menyebut, nilai tambah yang diperoleh NKRI hanya sekitar 2-3 kali lipat.

Jika ditilik hanya pada proses penambangan dan smelting saja, program hilirisasi NKRI memang tidak memberikan nilai besar berlipat-lipat. LPEM-UI (2019) menghitung, proses tambang hanya memberi pengganda output 1,44 kali, pengganda pendapatan 1,9 kali dan pengganda tenaga kerja 2,17 kali. Sedangkan proses smelting bernilai pengganda output 3,07 kali, pengganda pendapatan 3,52 kali dan pengganda tenaga kerja 4,15 kali.

Dalam praktek dunia nyata saat ini, kondisi program hilirisasi kita masih jauh dari nilai ideal yang dipromosikan dan diimpikan. Pemerintah boleh kampanye nilai tambah 19 kali untuk mineral nikel. Namun secara teori menurut LPEM-UNI, yang mampu diraih hanya sekitar 3- 4 kali.

Sayangnya, ternyata nilai 3-4 kali yang sudah rendah ini pun tidak dinikmati negara dan rakyat Indonesia secara proporsional. Manfaat dan untung besar justru lebih banyak dinikmati China, investor China, konglomerat, oligarki dan TKA China. Mengapa demikian?

Pertama, untuk nilai tambah intangible, khusus kesempatan kerja, rakyat NKRI yang berhak memperoleh kehidupan layak sesuai konstitusi terpinggirkan. Investor China, konglomerat dan oknum-oknum pejabat pemerintah justru lebih memilih ribuan rakyat China lulusan SD, SMP dan SMA menjadi buruh kasar dibanding pribumi. Sebagai contoh, silakan pemerintah dan DPR buktikan penyelewengan ini minimal pada smelter VDNI dan OSS.

Kedua, nilai tambah intangible dan tangible juga minimalis karena sebagian perusahaan smelter nikel menggunakan barang modal dari China dan membayar gaji karyawan TKA China di China Daratan. Kegiatan ekonomi hilirisasi seperti ini, tidak memberikan kontribusi pada perekonomian. Setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang dihasilkan dalam bentuk konsumsi, investasi, pengeluaran dan ekspor, tidak meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan melalui mekanisme pengganda (multiplier.

Ketiga, nilai tambah tangible yang menjadi penerimaan negara, pusat dan daerah (Pajak, PNBP, dll), bernilai puluhan triliun, juga hilang! Mengapa? Karena para investor China dan konglomerat mendapat fasilitas-fasilitas: 1) bebas bayar Bea Masuk (BM); 2) bebas bayar royalti (sebagai pemegang IUI); 3) tax holiday; 4) bebas PPN; 5) bebas pajak ekspor; 6) bebas bayar PPH-21, Iuran Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) karena TKA China menggunakan visa kunjungan 211 (bukan visa kerja 311.

Dalam hal 1) Bea Masuk, para investor smelter membuat Master List dimana Import Duty Tax tersebut adalah Nol. Apabila Import Duty Tax telah dibayar, maka belakangan investor smelter akan melakukan Restitusi Pajak. Untuk 2), investor smelter sebagai pemegang IUI bebas kewajiban bayar royalti. Justru investor tambang, mayoritas pengusaha lokal lah yang wajib bayar royalti. Untuk 3), pemerintah memang telah nyata memberi fasilitas tax holiday 25 tahun kepada para investor sesuai syarat minimal investasi. Untuk butir 4) dan 5), Export Duty Tax dan Value Added Tax/PPN atas proses “Seperempat Hilirisasi” ini adalah Nol.

Khusus untuk butir 6) di atas, kejahatan sistemik yang dilakukan investor China bersama konglomerat dan didukung oknum penguasa adalah hilangnya penerimaan negara sekitar Rp 37,93 juta per orang per tahun. Berkaca pada kasus Smelter VDNI dan OSS yang diperkirakan mempekerjakan sekitar 5000 TKA, maka negara dirugikan sekitar Rp 189 miliar per tahun. Jika jumlah smelter diasumsikan 30 buah, maka hanya dari pajak dan iuran yang wajib dibayar TKA China ini, negara berpotensi kehilangan penenrimaan sekitar Rp 5,68 triliun per tahun.

Berbagai pelanggaran dan manipulasi di atas jelas merugikan NKRI puluhan triliun Rp. Meskipun terjadi penggandaan nilai output, pendapatan dan tenaga kerja, namun manfaat terbesar penggandaan tidak dinikmati NKRI dan rakyat, tetapi justru dinikmati investor China, konglomerat, oligarki kekuasaan. Ini berarti, program hilirisasi telah “dipakai” untuk merampok SDA nikel dan hak rakyat bekerja. Yang terjadi, adalah “hilirisasi omong kosong” demi keuntungan para investor China, konglomerat dan oligarki kekuasaan.

Singkatnya, skema hilirisasi model penjajahan China dan konglomerat seperti ini tidak memberikan peningkatan output hilir, kesempatan kerja dan income (output, employment dan income multipliers) sebagaimana seharusnya. Para investor China, konglomerat dan oligarki mendapat kesempatan mengeruk kekayaan SDA NKRI secara melawan hukum, sarat rekayasa dan konspiratif. Anehnya, kita beri mereka berbagai insentif fiskal/non-fiskal berlebihan, dan kita sebut mereka sedang mendukung ekonomi dan pembangunan nasional.

Kita paham niat baik, ideal dan rencana di balik program hilirisasi. Namun melihat kondisi yang terjadi sekarang, di mana berbagai rekayasa, pelanggaran dan manipulasi terjadi hampir di semua mata rantai industri nikel, maka pelaksanaan program hilirisasi model seperti ini justru berubah menjadi alat merampok SDA negara. Karena itu, pemerintah, DPR dan berbagai lembaga terkait perlu segera memoratorium program hilirisasi omong kosong tersebut. Selain itu, berbagai pelanggaran yang dilakukan para investor, termasuk konglomerat dan oknum pejabat oligarkis perlu segera diproses hukum dan dikenakan sanksi.

Jakarta, 8 Juni 2021

*) Marwan Batubara adalah Direktur Indonesia Resources Studies IRESS/Komite SDA & Lingkungan KAMI

Sumber: kronologi.id

Read More

Menggugat Penjajahan TKA China Pada Industri Mineral Nasional

Oleh: Marwan Batubara *)

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menggugat berbagai bentuk penjajahan TKA China pada industri mineral nasional. Diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral cukup besar di dunia yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ternyata pada industri nikel, terjadi banyak masalah, sehingga manfaat ekonomi dan keuangan yang diharapkan tak kunjung dapat diraih. Bahkan tenaga kerja lokal dan pribumi pun terpinggirkan, terutama akibat kebijakan dan penyelewengan seputar TKA China.

KAMI menemukan sangat banyak masalah yang melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah digugat berbagai kalangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar, pengurus partai dan ormas, namun masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan, sanksi atau tersentuh hukum.

Para TKA China seolah mendapat perlindungan dan jaminan dari oknum-oknum tertentu, termasuk oligarki penguasa-pengusaha. Mereka mendapat berbagai pengecualian, fasilitas dan kemudahan antara lain dengan dalih sebagai penarik investasi/FDI, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit diindikasikan mencapai puluhan ribu orang dengan wilayah tujuan terutama Sulawesi, Halmahera dan Kepulauan Riau. Cukup banyak pelanggaran TKA China yang terjadi, namun langkah korektif dan sanksi hukum tidak jelas dan berujung.

Kedatangan TKA China pun tidak berjalan paralel dengan penyerapan tenaga kerja lokal secara seimbang. Selain itu, TKA China bekerja dengan melanggar berbagai peraturan yang berlaku, seperti UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan, Permen Ketenagakerjaan No.10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, Kepmen Tenaga Kerja No.228/2019 tentang Jabatan Tertentu oleh TKA, dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Berikut ini diuraikan beberapa masalah, ironi dan pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan dan penjajahan TKA China di industri smelter nasional:

*Pertama,* TKA China bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Terdapat sekitar 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 tentang Pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021.

*Kedua*, sebagian besar TKA China masuk menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan! Dengan puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China ilegal di Indonesia.

*Ketiga*, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius, sudah seharusnya Penjamin TKA ini mendapatkan sangsi Pidana.

*Keempat*, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Sesuai Permenaker No.10/2018 hal ini jelas *melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi.*

Pada kasus smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), mengacu kepada recruitment karyawan September 2020 dipekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Jika disortir berdasarkan pengalaman kerjanya, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA PT. VDNI dan 23 dari 1167 orang PT. OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

*Kelima,* meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

*Keenam,* sistem pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia, tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Berhentilah mengharap nilai tambah. Sebab, kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja sudah dirampok TKA China!

*Ketujuh,* dengan pembayaran sebagian gaji TKA di China, maka negara kehilangan penerimaan pajak dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak dan DKPTKA. Rekayasa dan manipulasi sistemik ini, termasuk penggunaan visa kunjungan membuat negara berpotensi kehilangan PNBP sangat besar.

*Kedelapan,* pemerintah belum pernah melakukan audit terhadap puluhan smelter yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian praktik curang dan manipulatif investor China dan konglomerat yang merugikan ekonomi dan keuangan negara tirliunan Rp tersebut dapat leluasa berlangsung bertahun-tahun tanpa sanksi hukum.

KAMI menemukan bahwa potensi kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak dan DKPTKA adalah sekitar Rp 37,92 juta per TKA per tahun. Jika jumlah TKA China yang bekerja adalah 5000 orang per smelter, maka potensi kerugian negara adalah Rp 189 miliar per tahun. Jika diasumsikan ada 30 smelter yang beroperasi, masing-masing mempekerjakan 5000 orang TKA, maka total potensi kerugian negara adalah Rp 5,68 triliun per tahun!

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara mendapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Hal ini jelas merupakan bentuk penjajahan yang nyata di NKRI!

Khusus masalah TKA China, seperti diuraikan di atas minimal KAMI menemukan 8 (delapan) masalah, termasuk perampokan hak pribumi untuk bekerja dan kerugian keuangan negara triliunan Rp dari manipulasi pajak dan DKPTKA. Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan dari oligarki penguasa-pengusaha dan pemerintah.

Apa yang terjadi pada VDNI dan OSS ini patut diduga menjadi modus operandi ratusan investasi China yang dilakukan di Indonesia. Patut pula diduga keberadaan ratusan ribu TKA China yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan menjadi ancaman terhadap ketahanan territorial Indonesia. Hal ini harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat!

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merekomendasikan langkah-langkah cepat dan tanggap yang sudah harus dilakukan, sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melakukan audit terhadap VDNI, OSS dan seluruh perusahaan China yang mempekerjakan TKA China di Indonesia;

2. Menuntut pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memproses pelanggaran hukum para TKA China dan seluruh perusaahaan yang mempekerjakan mereka karena melanggar Pasal 63 ayat 2 dan 3, serta Pasal 122 huruf a dan b UU No.6/2011 tentang Keimigrasian;

3. Dalam konteks pertahanan dan ketahanan nasional, menuntut pemerintah dan DPR untuk mengawasi dan menjamin terhindarnya negara dari ancaman rekayasa sistemik militer dan geopolitik China.

Akhirnya dibutuhkan segenap kesungguhan hati, keseriusan, perhatian dan dukungan seluruh komponen bangsa, khususnya kepada Komisi IX DPR RI demi keselamatan dan tetap tegaknya nusa, bangsa, negara Indonesia tercinta.

*) Marwan Batubara adalah KOMITE SDA & LH KAMI

Sumber: ceknricek.com

Read More

Mampukah Indonesia Membangun Industri Baterai?

NIKEL.CO.ID – Dalam menekan pemakaian bahan bakar dari energi fosil yang dinilai yang tidak ramah lingkungan, pemerintah tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Kendaraan listrik dinilai ramah lingkungan dengan emisi 0. Penggunaan kendaraan listrik akan hemat karena tidak perlu membeli BBM. Dan juga komponen kendaraan listrik lebih sedikit dibandingkan bahan bakar fosil sehingga biaya perawatannya pun murah sehingga diproyeksikan kedepannya akan terjadi peningkatan permintaan kendaraan listrik. Di dalam kendaraan listrik, baterai merupakan komponen yang sangat penting. Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yaitu sebanyak kurang lebih 560.000 ton atau 24% cadangan nikel dunia. Melihat potensi dan prospek emas ini, pemerintah Indonesia berkeinginan untuk membangun pabrik baterai berbasis nikel. Hal ini juga selaras dengan proyek ibu kota baru yang ditargetkan akan mengadopsi kendaraan listrik 100 persen pada 2026. Untuk mewujdkannya, pemerintah membangun Indonesia Battery Corporation (IBC). Pemerintah mendesign holding khusus untuk industri baterai dimana dipimpin MIND ID atau PT INALUM (Indonesia Asahan Aluminium (Persero)) bersama PT ANTAM (Aneka Tambang (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan porsi kepemilikan masing-masing 25% untuk mengawal proyek baterai listrik dari hulu sampai hilir. Untuk membangun industri baterai tersebut, proyek baterai ini akan bekerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) asal China dan LG asal Korea Selatan. Dengan CATL, yang lead untuk negosiasi yaitu Antam, sedangkan yang negosiasi dengan LG yaitu dari Pertamina karena sudah ada kerja sama dengan LG di tempat lain. Untuk rencana awal Indonesia Battery Holding (IBH) berdiri, modalnya kurang lebih US$ 50 juta, dan itu hanya awalnya saja.

Di sektor hulu, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sehingga untuk menambang nikel ini dipercayakan kepada INALUM dan ANTAM. Sedangkan di sektor middle (produksi) diberikan kepada PERTAMINA. Dan untuk sektor hilir, PLN yang akan mengaturnya untuk mendistribusikan baterai-baterai yang diciptakan. Pada sektor Hilir, Indonesia punya pangsa pasar produksi dan penjualan kendaran roda dua dan empat yaitu motor 88,2 juta dan 2 juta unit mobil pada tahun 2025. Sejauh ini, negara produksi baterai listrik untuk kendaraan listrik : AS, CINA, Korea Selatan dan Polandia.

Untuk Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan pihaknya sudah menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik hingga 2027 mendatang. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Senin (01/02/2021), pada 2021 ini akan digencarkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada 32 titik SPKLU di 22 lokasi dan proyek percontohan (pilot project) 33 SPBKLU. Selain itu, tahun ini juga direncanakan akan ada pengembangan sistem penyimpanan energi (Energy Storage System/ ESS).

Kemudian, pada 2022 OEM ditargetkan akan mulai memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Lalu, pada 2024 smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) ditargetkan mulai beroperasi yang dikembangkan oleh PT Aneka Tambang Tbk dan pabrik precursor baterai dan katoda mulai beroperasi yang dikerjakan Pertamina dan MIND ID. Tahun 2022 perusahaan manufacturing EV diharapkan mulai beroperasi di Indonesia dan dari hulu sampai hilir direncanakan akan beroperasi pada 2024. Dan, pada 2025 pabrik cell to pack mulai beroperasi yang dikembangkan oleh Pertamina dan PLN. Kemudian, pada 2026 ibu kota baru RI di Kalimantan Timur diharapkan sudah 100% mengadopsi kendaraan listrik. Pembangunan ekosistem industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu sampai hilir bakal membutuhkan investasi mencapai US$ 13-17 miliar atau sekitar Rp 182 triliun-Rp 238 triliun (asumsi kurs Rp 14.000 per US$). Pendanaan investasi tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan informasi dari Direktur INALUM, capaian investasi yang akan terealisasi dari pembangunan pabrik baterai sekitar 176 T Rupiah atau sekitar US$ 12 Miliyar, suntikan dana dari investor dan pinjaman modal bagi perbankan dan modal antara pemegang saham dalam pembangunan proyek. Kebutuhan di tahap awal menurutnya hanya mencapai sebesar US$ 5 miliar sampai US$ 10 miliar. Besaran nilai ini tidak langsung digelontorkan. Investasi di hulu cukup besar, namun bukan di tambangnya, melainkan pada pembangunan smelternya. Untuk Indonesia, hingga tahun 2022, ditargetkan 52 smelter namun ternyata, terdapat kendala sehingga ditargetkan hanya 48 smelter rencana akan rampung pada tahun 2022. Sayangnya, pada kenyataannya smelter di Indonesia masih minim masih di bawah 20 unit smelter. Penyebabnya adalah terdapat masalah pada pembebasan lahan, kepastian produksi dan kepastian pasokan listrik. Diharapkan kedepannya ada win win solution antara pemerintah dan pelaku usaha.

Direncanakan akan dibangun smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) atau The Rotary Klin Electric Furnace (RKEF). Setelah proyek smelter, maka akan masuk dalam proyek baterai yang rencananya PERTAMINA dan PLN juga akan ikut bekerjasama. Di dalam kerja sama tentu ada equity-nya [penyertaan saham]. Penghitungan sementara, equity 30% dan pinjaman 70%. Besaran ekuitas 30% itu berlaku untuk masing-masing proyek. Namun untuk proyek hulu hingga smelterholding BUMN Indonesia Battery akan menyumbang ekuitas lebih besar. Sementara untuk proyek baterai tergantung dari hasil negosiasi dengan mitra dan pembeli (offtaker) baterainya. Diharapkan proyek industri baterai ini dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Pemerintah terus berupaya proyek baterai ini segera rampung, sedang mengurus pengizinan dan legislasinya dari 1-2 bulan ke depan, pemerintah sedang mencari tempat atau wilayah yang cocok untuk membangun pabrik baterai yaitu Halmahera, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat.

Di samping itu, Indonesia merupakan market besar pada industri motor listrik dunia sehingga pemerintah berkeinginan untuk motor listrik dan stabilisator baterai untuk renewable energy atau power listrik di rumah, Indonesia menjadi leading sector namun untuk mobilnya, Indonesia mengalah sehingga diharapkan Indonesia tidak menjadi market saja.   Sementara itu, dilansir dari pernyataan Menteri BUMN, Erick Tohir, pasca pandemi covid-19, bisnis model mengalami perubahan sehingga perlu diantisipasi. Permodalan industri baterai ini, CATL memberikan kontribusi lebih dari 5 billion dan LG Chem nilainya kurang lebih 13 – 17 billion sehingga kedua perusahaan ini merupakan partnership yang besar sekali.

Untuk saat ini, keberadaan IBC memang masih di atas kertas. Hasil kerja konsorsium BUMN ini akan terlihat setelah memproduksi battery cell pada 2022-2023. Pada tahap awal, produksi baterai ditargetkan mencapai 10-30 Gigawatt Hour (GWh). Produksi ini akan terus ditingkatkan hingga bisa mencapai 140 GWh pada 2030. Selain digunakan untuk produksi kendaraan listrik di dalam negeri, sekitar 50 GWh dari produksi battery cell ini akan diekspor untuk memasok produsen kendaraan listrik skala global. Namun jika ditelisik lebih dalam dari beberapa BUMN yang diajukan untuk menggarap proyek baterai listrik, ada juga BUMN yang kurang sehat karena rasio utang yang meningkat terus seperti PLN. Semoga proyek ini berjalan lancar dan baik serta memberikan masa depan cerah bagi bangsa Indonesia khususnya di kancah energi dunia.

Sumber: kompasiana.com

Read More

Indonesia Berpeluang Memimpin Masa Depan Hijau

Indonesia berpeluang besar dalam pembangunan masa depan hijau karena memiliki cadangan hutan tropis yang bisa berkontribusi dalam menjaga atmosfer dunia dan menyediakan mata pencaharian bagi jutaan orang.

NIKEL.CO.ID – Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memimpin pembangunan yang lebih hijau dan berperspektif iklim. Selain keberadaan hutannya, Indonesia memiliki salah satu potensi energi baru terbarukan terbesar di dunia dan beberapa deposit nikel serta mineral lain terbesar yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi energi baru terbarukan.

Hal ini dikemukakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins dalam keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021) malam. ”Kami berharap Indonesia, sebagai Presiden G20 mendatang, akan berdiri dan memimpin dunia dengan teladannya dalam membuat komitmen yang kuat untuk Net Zero dan menyelaraskan NDC-nya untuk diletakkan di jalur yang benar agar dapat dilaksanakan sehingga bisa memberi manfaat bagi Indonesia dan menyelamatkan planet kita,” kata Owen.

Menurut Owen, Indonesia berpeluang besar dalam pembangunan masa depan hijau karena sejumlah alasan, di antaranya memiliki cadangan hutan tropis yang bisa berkontribusi dalam menjaga atmosfer dunia dan menyediakan mata pencaharian berkelanjutan bagi jutaan orang Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan terbesar di dunia, serta beberapa deposit nikel dan mineral lain terbesar yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi energi baru terbarukan.

Owen mengatakan, Inggris meminta semua negara untuk berkomitmen mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan maju dengan target ambisius 2030 yang sejalan dengan tujuan ini.  ”Melakukan lebih sedikit berarti kita berisiko gagal membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat, dan jutaan orang akan menderita,” ujarnya.

Menurut Owen, semua negara, termasuk Indonesia, dapat mempercepat transisi emisi nol bersih sejak sekarang sambil menumbuhkan ekonomi mereka lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendukung pengentasan kemiskinan dan kemakmuran. ”Dari pengalaman kami sendiri, pendanaan sektor publik dan swasta mengalir lebih cepat ke investasi hijau,” ujarnya.

Sekalipun memiliki potensi besar memimpin pembangunan yang lebih ramah iklim, kepemimpinan Indonesia kerap dikritik. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati, misalnya, menilai pidato Presiden Joko Widodo pada Leaders Summit on Climate bulan lalu tidak menunjukkan kesadaran terhadap krisis iklim.

Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin arah kebijakan global agar mendukung upaya adaptasi negara-negara terdampak. (Nur Hidayati)

Menurut Nur, dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi tidak menyampaikan komitmen penurunan emisi yang agresif dalam pertemuan para pemimpin dunia. Padahal, sebagai salah satu negara yang terdampak krisis iklim, sekaligus salah satu penyumbang emisi besar, menurut Nur, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin arah kebijakan global agar mendukung upaya adaptasi negara-negara terdampak.

”Sayangnya, dalam pertemuan ini Presiden justru melakukan business as usual, yaitu penanganan perubahan iklim berbasis proyek, yang dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya terbukti tidak berhasil dan tidak berkelanjutan. Di tengah urgensi krisis iklim, Presiden justru tampil ambigu, alih-alih mengambil langkah kepemimpinan yang berani, yang bisa menginspirasi para pemimpin dunia lainnya,” kata Nur Hidayati.

Akhiri Penggunaan Batubara

Pidato Presiden terpilih COP26 (Conference of the Parties) tentang perubahan iklim, Alok Sarma, dalam pidatonya di Glasgow, kemarin, mengatakan, COP26 tahun ini yang akan diselenggarakan di Inggris menjadi peluang terbaik dunia untuk membangun masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau.

COP26 akan mempertemukan para negosiator iklim dari 196 negara, pelaku bisnis, organisasi, para ahli, dan pemimpin dunia di SEC di Glasgow mulai tanggal 1 hingga 12 November 2021. ”Saya yakin bahwa para pemimpin dunia akan mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, dan bukan sekedar menunggu nasib,” ujar Sharma

Dalam mempersiapkan pidatonya, Sharma menanyakan kepada anak perempuannya tentang pesan apa yang harus dia berikan kepada para pemimpin dunia tentang prioritas mereka. ”Responsnya sederhana, yaitu, ’tolong beri tahu kepada mereka untuk memilih planet ini’.  Dan itulah pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Pesan dari putri saya. Pesan dari generasi mendatang. Inilah momen kita. Tidak ada kesempatan kedua. Ayo kita pilih planet ini,” sebut Sharma.

Menurut Sharma, apabila kita serius untuk mencegah kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius, kita harus mengurangi separuh emisi global pada tahun 2030. ”Oleh karena itu, Glasgow harus menjadi KTT yang mengakhiri penggunaan batubara. Kita bekerja secara langsung dengan pemerintah dan melalui organisasi internasional, untuk mengakhiri pembiayaan batubara secara global,” tuturnya.

Menurut Sharma, hari-hari penggunaan batubara sebagai sumber energi termurah sudah lewat. ”Kita harus menjadikan COP26 sebagai momen penting untuk mengakhiri penggunaan batubara, sambil mendukung pekerja dan komunitas untuk melakukan transisi,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta negara-negara anggota G-7 memimpin transisi menuju ekonomi hijau dengan meninggalkan tenaga batubara. ”Kita juga harus bekerja dengan negara-negara berkembang untuk mendukung transisi mereka ke energi bersih,” jelas Sharma.

Menurut dia, Inggris telah menjadi contoh adanya transisi ini. Pada tahun 2012, 40 persen listrik Inggris berasal dari batubara, tetapi saat ini hanya tinggal kurang dari 2 persen. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, Inggris mengembangkan sektor angin lepas pantai terbesar di dunia. Melalui komitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga 78 persen pada tahun 2035, Inggris akan sepenuhnya menghentikan penggunaan tenaga batubara pada tahun 2024, serta mengakhiri penjualan kendaraan bensin dan diesel baru pada tahun 2030.

Sumber: KOMPAS.ID

Read More

Ironi Industri Nikel RI (2): Menggugat Penjajahan Negara & TKA Cina

Oleh: Marwan Batubara *)

NIKEL.CO.ID – Ironi dan nestapa seputar industri nikel nasional terlalu banyak untuk dituliskan. Umumnya membuat perut mual. Ada isu-isu eksploitasi cadangan tanpa kontrol, larangan ekspor mineral mentah pro asing, kebijakan harga patokan mineral (HPM) pro smelter China, manipulasi pajak, manipulasi tenaga kerja asing (TKA) China, dan lain-lain. Jika Anda mual, jangan diam. Mari kita advokasi bersama-sama.

Kali ini IRESS menulis seputar TKA China yang sangat banyak melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah banyak digugat oleh berbagai lembaga atau perorangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat-serikat Pekerja, pakar-pakar, serta pimpinan partai dan ormas, masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan atau tersentuh hukum.

Mengapa demikian? Karena ada oligarki penguasa-pengusaha yang melindungi dan ikut investasi dengan para konglomerat dan investor China. Mereka mendapat berbagai pengecualian dengan dalih sebagai penarik investasi/PMA, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN). Namun di sisi lain, dengan berbagai perlindungan dan status tersebut, investasi oligarki dan China ini seolah berjalan bebas hambatan, bebas rambu-rambu hukum dan kebal hukum.

Mari kita cermati lebih seksama. Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit (menghasilkan alumina) telah mencapai ratusan ribu orang. Wilayah yang menjadi tujuan minimal Sulawesi dan Kepri. Untuk kasus TKA China ini, perhatikanlah bebagai pelanggaran yang terjadi sejak 2019 hingga sekarang.

Pertama, mereka bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Ada 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah Covid-19 sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021. Presiden hanya basa-basi?

Kedua, sebagian besar mereka masuk Indonesia menggunakan visa 211 dan 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 211 dan 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan tersebut telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan, dan jumlah penggunanya bisa sampai ribuan TKA!

Ketiga, sejalan dengan butir kedua di atas, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 311 dan 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena perlu memenuhi berbagai syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Ternyata para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 311 dan 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius.

Keempat, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Ini jelas melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi mendapat pekerjaan. Padahal Permenaker No.10/2018 antara lain mengatur syarat TKA, berupa: 1) memiliki pendidikan sesuai kualifikasi; 2) memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja 5 tahun; 3) mengalihkan keahlian kepada Tenaga Kerja Pendamping; 4) memiliki NPWP bagi TKA; 5) memiliki ITAS (izin tinggal terbatas) untuk bekerja, diterbitkan instansi berwenang; 6) memiliki kontrak kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu.

Pada smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dipekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Para TKA China di VDNI dan OSS, Morosi Sulawesi Tenggara ini, sejak awal tidak jelas tentang jenis visa yang digunakan, fungsi dan jabatan pemegang visa. Hal ini melanggar Pasal 38 UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” Selasa (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

Kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus penghinaan terhadap rakyat sendiri. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 15 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

Keenam, pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang mengharapkan adanya perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah dari kegiatan industri nikel nasional ini. Mengharap nilai tambah apa, jika kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja dirampok TKA China?

Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA dilakukan di China, maka negara sangat potensial kehilangan penerimaan pajak. Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain di Indonesia, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak. Negara berpotensi kehilangan pendapatan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) yang harus dibayar investor kepada pemerintah, yang akan tercatat sebagai PNBP. Apakah pemerintah dan lembaga terkait memahami potensi manipulasi dan kejahatan sistemik ini, dan berani bertindak sesuai peraturan yang berlaku?

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara dapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Kapan ketidakadilan ini diakhiri?

Di tengah terjadinya banyak PHK dan bertambahnya pengangguran yang memiskinkan puluhan juta rakyat Indoensia akibat pandemi, ratusan atau mungkin ribuan TKA China terus masuk setiap bulan. Terlepas dari berbagai pelanggaran yang terjadi pada industri tambang mineral, khusus isu TKA China, minimal kita menemukan tujuh masalah yang melanggar aturan, merampok hak pribumi dan merugikan keuangan negara seperti diurai di atas.

Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan pemerintah. Karena itu, wajar jika rakyat menuntut agar perusahaan PMA seperti VDNI dan OSS diproses secara hukum dan siberi sanksi atas semua pelanggaran dan manipulasi yang dilakukan. Hal ini juga sekaligus untuk membuktikan pemerintah mampu bersikap adil, serta tidak pro investor China dan konglomerat oligarkis.

Berbagai pelanggaran di atas berdampak pada hilangnya kesempatan bagi sebagian rakyat untuk bekerja di negara sendiri. Bahkan negara pun kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan pajak dan PNBP triliunan Rupiah. Hal ini merupakan hal yang harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat! Jika pelanggaran ini terus berlangsung, berhentilah meneriakkan “MERDEKA”, karena faktanya NKRI sedang dijajah di negeri sendiri!

*) Marwan Batubara adalah Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)

Sumber: LAW-JUSTICE.CO

Read More

Ketua Umum HIPMI: Bahlil Lahadalia Bawa Perubahan Iklim Investasi di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019, Bahlil Lahadalia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Investasi. Bahlil berjanji akan berusaha menjalankan tugasnya sesuai amanah yang diberikan.

Pelantikan tersebut disambut baik oleh Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022 Mardani H. Maming. Ia mengungkapkan, dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi oleh Presiden Jokowi adalah pilihan tepat. Hal itu terbukti, karena Bahlil memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut.

“Selamat atas pelantikan Bang Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Kami sebagai pengusaha muda sangat mendukung langkah-langkah Bang Bahlil dalam menyelesaikan defisit neraca perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dengan menarik investasi yang berkualitas sebanyak-banyaknya,” ujar Maming, di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Maming meyakini, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, ia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.

“Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien.

Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.

“Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tandatangan di depan pemimpin tertinggi, yakni presiden, baru mereka mau investasi,” ungkapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengatakan, setelah menjadi Kementerian Investasi bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

“Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai dan melebihi target,” tuturnya.

Maming menjelaskan bahwa poin yang diapresiasi pengusaha adalah Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor. Artinya, aktif melakukan pendampingan kepada investor. Mereka akan didampingi seperti apa, problemnya dari mana? Afirmatif seperti itu yang dibutuhkan dunia usaha.

“Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost. Perlu juga menggandeng pengusaha lokal agar ada pendampingan dan mendukung UMKM,” pungkasnya.

Selain itu, Maming menilai, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi. Alasannya menurut Maming, Kementerian Investasi merupakan perubahan dari BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.

“Bang Bahlil ini adalah Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI memiliki jaringan luas, akan berdampak positif dan membawa perubahan bagi iklim investasi di Indonesia. Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Maming yang juga CEO Enam Sembilan Group ini.

Sumber: industry.co.id

Read More

Menimbang Potensi Besar Nikel Indonesia

Konsekuensi apakah yang penting dicermati Indonesia sebagai negara produsen nikel bijih nikel terbesar dunia?

NIKEL.CO.IDSebagai negara dengan kekayaan bahan tambang nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang kunci penting bagi kelangsungan produksi kendaraan listrik di masa depan.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, produksi bijih nikel Indonesia sekitar 800.000 ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400.000 ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina.

Jika dibandingkan dengan produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia lebih jauh lagi selisihnya. Negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270.000 ton setahun.

Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit 72 juta ton. Berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan ini menempati posisi pertama di dunia.

Proporsi cadangan nikel Indonesia mencapai 52 persen dari total cadangan dunia saat ini yang sebesar 139 juta ton. Posisi selanjutnya ditempati Australia dengan porporsi cadangan nikel lebih kurang 15 persen dan Rusia sekitar 5 persen dari total cadangan nikel global.

Cadangan sekitar 72 juta ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki izin usaha produksi operasi pertambangan (IUP OP) dan smelter. Padahal, masih ada potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya (KK) yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya 4,5 miliar ton. Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini.

Berumur panjang

Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia memiliki usia produksi nikel hingga beberapa dekade mendatang. Seberapa panjangkah usia produksi nikel Indonesia?

Hal tersebut bergantung pada pemilihan proses ekstraksi bijih nikel. Apabila bijih nikel dipisahkan dengan proses pyrometallurgy atau pemisahan logam dari bijihnya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi, diperkirakan umur cadangannya mampu diproduksi hingga sekitar 27 tahun ke depan.

Namun, jika ekstraksi bijih nikel menggunakan proses hydrometallurgy atau menggunakan reagen pelarut yang dilakukan pada temperatur relatif rendah, diperkirakan cadangan nikel Indonesia mampu berproduksi hingga 73 tahun ke depan hingga kisaran tahun 2093.

Perbedaan proses ekstaksi bijih nikel pada endapan laterit tersebut menghasilkan output produksi yang berbeda. Pada rencana industri hilir nikel di Indonesia, proses pyrometallurgy akan menghasilkan anekan produk stainless steel.

Proses hydrometallurgy akan menghasilkan sejumlah produk, seperti campuran logam berbasis nikel, pelapisan logam, dan baterai. Dari rencana industri hilir ini dapat diindikasi bahwa proses ekstraksi hydrometallurgy adalah yang memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional.

Dengan proses hydrometallurgy, Indonesia berpeluang besar untuk menghasilkan bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan. Artinya, Indonesia berpeluang menjadi produsen terbesar baterai kendaraan listrik di dunia di masa mendatang. Peluang itu terutama ada pada baterai Lithium tipe Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA) dan Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) yang mengutamakan penggunaan material nikel.

Kebijakan akseleratif

Melihat besarnya potensi sumber daya nikel tersebut mendorong pemerintah membangun kebijakan yang revolusioner. Pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) di Indonesia. Pemerintah pun segera membentuk konsorsium BUMN untuk menangani proyek hilirisasi nikel menjadi baterai.

Konsorsium ini terdiri dari PT Aneka Tambang yang merupakan anak perusahaan MIND ID berkolaborasi dengan PT Pertamina dan PT PLN. Ketiga perusahaan ini selanjutnya membentuk perusahaan holding  PT Indonesia Battery agar lebih leluasa dalam mengembangkan usaha dan juga menggandeng mitra-mitra investornya.

Untuk sementara, ada dua investor yang berkomitmen untuk membangun industri baterai di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Perusahaan tersebut adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dari Tiongkok. Investasi yang digelontorkan kedua perusahaan itu mencapai Rp 174 triliun.

Meskipun investasi dari kedua perusahaan asing itu besar, pemerintah tetap berkomitmen untuk optimalisasi produksi di dalam negeri. Pemerintah memastikan jika perusahaan tersebut diwajibkan mengolah 60 persen nikel yang akan digunakan untuk memproduksi baterai listrik, harus diproses di Indonesia.

Daya saing

Hanya saja, keunggulan komoditas nikel tersebut harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia secara luas. Artinya, jangan sampai potensi besar nikel itu hanya menjadi komoditas yang memberikan keuntungan besar bagi pemodal asing yang memiliki kemampuan teknologi pengolahan mutakhir. Produsen dalam negeri juga harus dilibatkan dan diberikan stimulan agar mampu bersinergi dengan para investor asing dan konsorsium baterai Indonesia.

Program percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2019 tersebut bisa sangat menguntungkan investor besar. Dalam perpes itu disebutkan ada lima program KBL berbasis baterai untuk transportasi.

Program itu mencakup percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai. Selain itu, ada juga program pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Melalui program tersebut ada harapan besar bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi produsen baterai listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik. Hanya saja, jika dicermati dari langkah-langkah kebijakannya, ternyata sangat besar peluangnya bagi industri luar negeri untuk dapat terlibat dalam kegiatan hulu hingga hilirnya.

Dalam program percepatan pengembangan industri KBL berbasis listrik ada sejumlah butir yang berpotensi menguntungkan investor besar. Salah satunya adalah tentang ”Industri kendaraan dan industri komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufaktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan”.

Aturan ini berpeluang sangat menguntungkan investor besar manufakturing kendaraan di Indonesia yang notabene milik prinsipal asing. Perusahaan-perusahan ini hampir bisa dipastikan dapat mengikuti progam KBL berbasis baterai ini tanpa memiliki kendala yang berarti.

Berbeda halnya dengan industri di dalam negeri yang relatif sangat jauh tertinggal dari sisi teknologi ataupun permodalan. Jadi, perlu peranan pemerintah agar industri di dalam negeri dapat terlibat dalam percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai tersebut.

Dalam konteks tersebut, bagian lain dari isi Perpres No 55/2019 yang menekankan penguatan industri domestik menjadi kunci. Dalam perpres itu disebutkan bahwa ”perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL berbasis baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL berbasis baterai dalam negeri”.

Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan industri kendaraan ataupun komponen kendaraan listrik berbasis baterai harus melibatkan industri domestik dalam proses rantai supply chain-nya. Hal ini harus menjadi pemicu bagi semua pemangku kepentingan di dalam negeri untuk bersama-sama menangkap kesempatan besar ini. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: KOMPAS.ID

Read More