Komisi XII DPR Dukung Ekspor SDA Langsung ke Negara Tujuan

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, mendukung instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia dilakukan langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mengoptimalkan manfaat perdagangan komoditas bagi Indonesia.

“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Sudah seharusnya kita memiliki kendali yang lebih kuat terhadap perdagangan komoditas kita sendiri. Jangan sampai sumber daya alam Indonesia justru memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar kepada negara perantara,” ujar Jamaludin dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Jumat (6/11/2026).

Iklan

Dukungan tersebut berkaitan dengan arahan Bahlil yang disampaikan dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026). Jamaludin menilai, perdagangan langsung dengan negara tujuan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional sekaligus memastikan nilai ekonomi dari komoditas nasional tidak lebih banyak dinikmati pihak perantara.

Ia juga menyoroti praktik perdagangan komoditas melalui negara perantara yang berpotensi memperpanjang rantai perdagangan tanpa memberikan nilai tambah yang sepadan bagi Indonesia. Penataan kembali mekanisme perdagangan ekspor diperlukan agar komoditas Indonesia dapat dipasarkan secara lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara.

“Kalau komoditas kita memang ditujukan ke negara tertentu, mengapa harus melalui negara lain hanya untuk kemudian diperdagangkan kembali? Kita harus memastikan nilai ekonomi dari perdagangan sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati secara optimal oleh bangsa sendiri,” tegasnya.

Iklan

Jamaludin menyebut arahan Menteri ESDM tersebut mencakup ekspor komoditas mineral dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Ia mendorong agar kebijakan itu ditindaklanjuti melalui penataan tata niaga ekspor yang lebih transparan dan efisien.

Dalam implementasinya, penataan ekspor juga perlu memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari kontrak perdagangan, kesiapan infrastruktur, hingga kepentingan nasional. Hal tersebut diperlukan agar kebijakan ekspor langsung dapat berjalan tanpa mengganggu kelancaran perdagangan maupun daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional. “Langkah Menteri ESDM ini sejalan dengan semangat memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penghasil sumber daya alam, tetapi juga harus memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah perdagangan dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan alamnya sendiri,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II itu. (Tubagus)