
NIKEL.CO.ID, PALU – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan negara menerima setidaknya 70% manfaat dari kegiatan dalam izin usaha pertambangan (IUP).
Berbicara pada Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November 2026 lalu, ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan rakyatnya.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP (Izin Usaha Pertambangan), mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya” ujarnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Prabowo juga menegaskan kembali bahwa ekspor harus melalui satu pintu yang ditunjuk untuk memperkuat pengawasan dan mencegah pelaporan volume pengiriman yang tidak sesuai.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton” tegasnya.
Menurutnya, para kepala daerah banyak melaporkan di daerahnya masih ada masalah-masalah pertambangan ilegal yang disebut presiden sebagai koridor-koridor.
“Gubernur melaporkan, di banyak daerah ada masalah-masalah, ya, kan. Apa yang disinggung tadi? Koridor-koridor, ya?” ujarnya.
Presiden menegaskan, keuntungan harus mayoritas untuk bangsa Indonesia, dengan demikian dalam beberapa bulan kedepan akan merasakan manfaatnya.
“Ini sudah kita tegakkan. Dan, saya yakin dalam beberapa bulan, kita akan merasakan manfaatnya” terangnya.
Sebagai mandataris yang menerima mandat rakyat, Prabowo bertekad untuk memperbaiki sistem ekonomi Nasional, menegakkan pasal 33 dan pasal 34 UUD 1045.
“Dan saya, sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat. Saya bertekad, sisa mandat saya, saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Presiden.
Menurut Prabowo, perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan yang dperintahkan oleh para pendiri bangsa. Namun, asas yang tertuang dalam Pasal 33 dan 34 hampir hilang.
“Alhamdulillah, sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33 sehingga perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Kebersamaan tadi. Berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tandasnya.
Presiden mengingatkan, jangan sampai ketika butuh mengaku sebagai warga negara Indonesia, namun begitu untung, keuntungannya dibawa keluar dan disimpan di luar Indonesia.
“Kita terlalu baik, kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU (Hak Guna Usaha), sudah dikasih IUP (Izin Usaha Pertambangan), sudah dikasih HTI (Hutan Tanaman Industri), sudah dikasih apa saja, dikasih. Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu, HGU, ya, minta HTI ya, ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, saya warga negara Indonesia. Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar.” ujarnya.
Dalam kalimat penutupnya, sebagaimana biasanya Prabowo kembali membuat hitung-hitungan terhadap angka-angka terkait Muktamar ke 49 dan Presiden Prabowo sebagai anggota Muhammadiyah.
Sebagai anggota Muhammadiyah, menurutnya, ikut bertanggung jawab atas suksesnya Muktamar ke-49, dijumlahkan 4 plus 9 sama dengan 13. “Tiga belas, salah satu angka keberuntungan saya. Jadi kalau kita hitung-hitung, nih. Boleh kita hitung? Kalau kita, kita cek tanggal sekarang, ya. Tanggal sekarang, saya enggak rekayasa, ya. Tanggal sekarang, enggak bisa. Tanggal sekarang dalam kalender Islam, ya. Tanggal 5, Jumadil Akhir, ya. Tahun Hijriah 1448, benar? Lima, ya, 5 tambah, 5 tambah 1? Enam, 6 tambah 4? Sepuluh. Berarti 1, ya? Satu tambah 4? Lima, 5 tambah 8? Tiga belas. Tiga belas, Muktamar di Medan yang ke-49? Tiga belas, 13 plus 13? Dua puluh enam, 2 tambah 6? Delapan. Tondo-tondo. Tapi siap. Anggota. Siap melaksanakan tugas. Ini, ini jenderal bintang empat, Presiden Republik Indonesia tapi anggota Muhammadiyah,” terangnya. (Momon)
Perkembangan cerita ini
Topik #Presiden Prabowo →
- Presiden Prabowo: Semua IUP mulai dari sekarang, Minimal 70 Persen Harus Dinikmati oleh Negara sedang Anda baca
- Dalam KTT ASEAN Ke-49, Presiden Prabowo Minta Negara Anggota ASEAN Bersatu Untuk Jamin Pasokan Energi
- Prabowo Sebut Nilai Cadangan Dari Lima Konsesi Tambang Capai Rp5.400 Triliun
- Presiden Perintahkan Menteri Bahlil Cabut IUP Tambang Mangkrak Dua Tahun
- Presiden Tegaskan Pemerintah Berkomitmen Lindungi Investasi di Indonesia
Istilah di artikel ini
- IUP
- Izin Usaha Pertambangan
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore
















