Komisi XIII DPR RI Dukung Komnas HAM Perjuangkan Kesetaraan Pekerja di Industri Nikel

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia mendukung langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam memperjuangkan kesetaraan hak pekerja domestik dan asing di industri pertambangan nikel. Ia mengatakan bahwa apa yang disoroti Komnas HAM sejalan dengan keresahannya saat mengunjungi salah satu pusat pertambangan nikel di Sulawesi Tengah (Sulteng) beberapa waktu lalu.

“Dalam kunjungannya saya ke salah satu lokasi tambang di Sulawesi Tengah waktu lalu, saya juga mendengar dugaan terkait ketidakadilan dalam masalah ini. Terutama terkait upah, peluang terhadap posisi strategis dalam tambang, dan perlindungan kerja,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Jumat (13/11/2026).

Iklan

Meity berharap suara Komnas HAM dalam masalah kesetaraan hak pekerja tambang ini didengar oleh pemerintah dan perusahaan tambang.

“Tujuan dari hilirisasi tambang juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan, pekerja tambang domestik adalah rakyat Indonesia. Mereka harusnya menjadi prioritas pemerintah. Hak-haknya mereka terpenuhi secara maksimal, memiliki peluang dan hak yang setara dengan pekerja asing,” katanya.

Legislator dari Fraksi PKS itu mengeluarkan pandangannya menyusul pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyoroti dugaan diskriminasi antara pekerja asing dan domestik dalam industri nikel, termasuk perbedaan upah, fasilitas, kesempatan, dan perlindungan kerja.

Iklan

Kajian Komnas HAM juga mencatat persoalan keselamatan, kecelakaan kerja, dampak lingkungan, hak masyarakat sekitar, serta perlindungan pekerja perempuan. Industri nikel menyumbang sekitar 3–4% terhadap PDB dan nilai ekspornya meningkat, tetapi manfaat ekonomi tersebut harus disertai pemenuhan hak.

Komnas HAM mendorong penguatan perjanjian kerja bersama agar standar perlakuan, keselamatan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa memiliki dasar yang jelas. Pemerintah serta perusahaan perlu membuka data komposisi tenaga kerja, struktur upah berdasarkan jabatan dan kompetensi, kecelakaan, serta hasil pemeriksaan. Perbedaan yang sah harus memiliki alasan objektif; perlakuan yang tidak proporsional berdasarkan kewarganegaraan perlu dikoreksi dan dipulihkan. Mekanisme pengaduan harus dapat diakses pekerja lokal maupun asing tanpa risiko pembalasan dari perusahaan atau penyedia tenaga kerja. (Tubagus)