Kinerja Surveyor harus Transparan demi Lindungi Pendapatan Negara

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Surveyor mineral dan batu bara (minerba) didorong agar transparan dalam menilai kualitas dan jumlah nikel yang diekspor guna meningkatkan pendapatan negara di sektor non pajak atau pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Pernyataan tersebut diutarakan anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Ia menjelaskan, peran surveyor sangat krusial karena data yang mereka hasilkan menjadi dasar perhitungan volume produksi dan kualitas nikel yang diekspor. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas surveyor dinilai menjadi kunci agar penerimaan negara tidak terus berkurang.

Iklan

“Karena negara hari ini mengalami penurunan PNBP, maka kita akan terus mendorong agar para surveyor bekerja maksimal dan transparan sehingga negara tidak lagi berkurang pendapatannya di sektor non-pajak,” ujar Syafruddin.

Namun di sisi lain, posisi surveyor dinilai rentan konflik kepentingan karena dibayar langsung oleh pelaku usaha tambang. Kondisi ini, sambungnya, berpotensi memengaruhi ketegasan surveyor dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Kita semua tahu bahwa surveyor ini adalah lembaga yang dibayar oleh pelaku usaha, sehingga bisa jadi kinerja mereka tidak begitu tegas terhadap para pengusaha tambang, baik di nikel maupun batu bara,” ujarnya.

Iklan

Menurut anggota Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Kalimantan Timur itu, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya kelalaian dalam proses penghitungan, baik dari sisi volume produksi maupun kualitas nikel yang diekspor, sehingga data yang dihasilkan berpotensi dimanfaatkan dan pada akhirnya merugikan negara, terlebih di tengah kondisi penerimaan negara dari sektor non-pajak yang saat ini tengah mengalami penurunan.

Terkait langkah pengawasan, legislator kelahiran 15 Oktober 1977 ini menjelaskan, DPR melalui Komisi XII saat ini belum sampai pada pembentukan panitia khusus (pansus) terkait persoalan tersebut. Pengawasan masih dilakukan melalui panitia kerja (panja) peningkatan pendapatan negara, yang secara khusus memantau sektor-sektor strategis penyumbang PNBP, termasuk pertambangan nikel.

“Nah maka kami sebagai anggota panja terus bekerja dan mendorong agar para pihak, terutama yang memang bertugas untuk mengawasi dan melakukan survei atau surveyor, itu betul-betul bekerja sesuai dengan aturan dan betul-betul berpihak kepada negara sehingga pendapatan negara bisa meningkat,” pungkasnya. (Tubagus)