
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil tambang dinikmati negara. Tetapi, APNI meminta pemerintah menetapkan cara hitung yang jelas sebelum kebijakan diterapkan. Cara hitung itu perlu memasukkan royalti, pajak, dan PNBP yang sudah dibayar penambang setiap tahun.
Pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, 14 November 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan negara menerima setidaknya 70% manfaat dari kegiatan dalam izin usaha pertambangan (IUP).
Menanggapi hal itu, APNI menilai perlu ada kejelasan mengenai dasar penghitungan target 70%, apakah berdasarkan laba, kepemilikan saham, atau total manfaat ekonomi yang diterima negara.
“Kami sepakat negara harus mendapat lebih banyak dari nikel. Yang perlu disepakati sekarang adalah cara menghitungnya. Angka 70% sebaiknya diukur sebagai bagian pemerintah atas keuntungan proyek sepanjang umur tambang, setelah menghitung semua yang sudah dibayar,” kata Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey dalam siaran pers yang diterima Redaksi, Jumat (20/11/2026).
APNI mengusulkan tiga tahapan penghitungan untuk mengukur porsi penerimaan negara. Pertama, menghitung Cost of Goods Sold (COGS) atau harga pokok penjualan per ton bijih, yang mencakup biaya penambangan, pengangkutan, pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan penyusutan, tanpa memasukkan royalti dan pajak.
Kedua, menghitung Average Effective Tax Rate (AETR), yakni nilai kini seluruh pembayaran royalti, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibandingkan dengan nilai kini arus kas proyek sebelum royalti dan pajak sepanjang umur tambang.
Ketiga, menghitung Effective Government Take (EGT) tanpa diskonto sebagai pembanding. Perhitungan ini dapat diperluas dengan memasukkan pungutan yang melekat dalam biaya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dapat dikreditkan.
APNI menegaskan AETR dan EGT mengukur pungutan yang sama melalui pendekatan berbeda sehingga keduanya tidak boleh dijumlahkan. Untuk memberikan gambaran, APNI menyusun simulasi terhadap satu tambang bijih nikel jenis saprolit. Simulasi tersebut menggunakan harga jual berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) resmi November 2026, sedangkan biaya operasi masih menggunakan asumsi karena data anggota belum direkonsiliasi.
Hasil simulasi menunjukkan pembayaran royalti 14%, Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dan PNBP setara dengan 52% dari laba sebelum royalti dan pajak setiap tahun. Sementara itu, sepanjang umur tambang, bagian pemerintah mencapai 58,6% dari nilai kini arus kas proyek sebelum royalti dan pajak.
Pada skenario tarif royalti tertinggi sebesar 19%, yang berlaku ketika Harga Mineral Acuan (HMA) nikel mencapai US$31.000 per ton atau lebih, bagian pemerintah meningkat menjadi 70,3%. Angka tersebut bahkan meningkat menjadi 73,1% apabila biaya operasi naik dari US$30 menjadi US$35 per ton basah. Sementara itu, apabila harga kontrak berada 15% di bawah HPM, sedangkan royalti tetap dihitung berdasarkan HPM, bagian pemerintah dalam simulasi mencapai 88,4%.
Sekjen APNI tersebut menjelaskan, perhitungan royalti bijih nikel berdasarkan nilai penjualan dan tetap harus dibayarkan meskipun perusahaan mengalami kerugian. Kondisi tersebut membuat beban efektif perusahaan semakin besar ketika margin usaha menipis.
“Dalam simulasi kami, tambang bermargin tipis sudah menyerahkan lebih dari 70% keuntungannya kepada negara, sementara tambang lain masih punya ruang. Pungutan baru yang seragam per ton berisiko menutup tambang bermargin rendah. Kalau tambang berhenti, royalti yang selama ini masuk ke kas negara ikut hilang,” jelasnya.
Enam Usulan APNI kepada Pemerintah
- Tetapkan definisi 70% secara tertulis. APNI mengusulkan ukuran bagian pemerintah atas keuntungan proyek sepanjang umur tambang, bukan tarif baru di atas royalti dan PPh.
- Hitung dulu yang sudah dibayar. Royalti, PPh Badan, iuran tetap, PNBP kawasan hutan, PBB, pajak daerah, dan dividen BUMN perlu dijumlahkan sebelum menilai ada atau tidaknya kekurangan.
- Gunakan instrumen berbasis keuntungan jika diperlukan. Pungutan sebaiknya naik saat harga dan laba tinggi, lalu memberi ruang saat margin tipis.
- Tegakkan HPM di setiap transaksi bijih. Langkah ini menutup kebocoran penerimaan dan melindungi penambang yang membayar royalti atas HPM, meskipun menerima harga kontrak lebih rendah.
- Bentuk tim kerja bersama. Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan APNI dapat menghitung COGS, AETR, dan EGT per tambang dengan data perusahaan yang diverifikasi. Izin dan kontrak yang sedang berjalan perlu diberi masa transisi.
- Perkuat harga nikel agar penerimaan negara ikut naik. Royalti dihitung dari HPM yang mengikuti harga nikel dunia, dan tarifnya naik bertahap saat harga menguat. Artinya, setiap kenaikan harga langsung menambah royalti dan PPh tanpa perlu pungutan baru. Indonesia menyumbang sekitar dua pertiga produksi tambang nikel dunia pada 2025 menurut USGS, sehingga punya posisi untuk menjaga harga. Caranya antara lain menyesuaikan pasokan melalui RKAB dengan kebutuhan pasar, memperkuat pembentukan harga di dalam negeri melalui bursa komoditas yang sedang disiapkan pemerintah, dan memastikan HPM benarbenar dipakai dalam setiap transaksi.
Meidy mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden mengenai pengembalian investasi sebelum pembagian keuntungan mayoritas kepada negara sejalan dengan pendekatan penghitungan berbasis keuntungan.
“Arahan Presiden sudah memberi kuncinya: investasi kembali dulu, setelah itu keuntungan mayoritas untuk bangsa. Itu sejalan dengan instrumen berbasis keuntungan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Meidy, APNI siap membantu pemerintah menghimpun dan memverifikasi data anggota agar kebijakan yang dirumuskan dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan pertambangan.
“APNI siap membantu menghimpun data anggota agar kebijakan ini tepat sasaran, menambah penerimaan negara, dan tetap menjaga tambang beroperasi,” ucapnya. Menutup keterangannya, Meidy menegaskan bahwa APNI menghormati kewenangan negara dalam menguasai kekayaan alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, pemerintah juga harus memikirkan stabilitas dunia usaha pertambangan. Aturan yang jelas, konsisten, dan dirumuskan bersama akan membuat negara mendapat lebih banyak, sementara tambang tetap beroperasi, tenaga kerja terlindungi, dan investasi terus berjalan. Negara juga akan menerima lebih banyak bila harga nikel terjaga, karena kenaikan harga langsung menambah royalti dan pajak. (Fi Yun)
Perkembangan cerita ini
Topik #70% Bagi Hasil →
- APNI Dukung Target 70% Hasil Tambang untuk Negara, Minta Skema Penghitungan Diperjelas sedang Anda baca
- Pemangkasan Kuota dan Rencana Porsi Negara Picu Ketidakpastian Pasokan Nikel Indonesia
- Pengamat: Investor Anggap Pernyataan Prabowo sebagai Ancaman, Akibatnya Saham Sektor Tambang Melemah
Istilah di artikel ini
- PNBP
- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- IUP
- Izin Usaha Pertambangan
- HPM
- Harga Patokan Mineral
- HMA
- Harga Mineral Acuan
- RKAB
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
Agenda industri terdekat
- 21NovKonferensi & Pameran The 18 MGEI Anual Convention & Exhibition21–28 November 2026 · Mercure Convention Center Ancol, Jakarta
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















