Beranda Berita Nasional Pengamat: Investor Anggap Pernyataan Prabowo sebagai Ancaman, Akibatnya Saham Sektor Tambang Melemah

Pengamat: Investor Anggap Pernyataan Prabowo sebagai Ancaman, Akibatnya Saham Sektor Tambang Melemah

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi. (Foto: Dok. Pribadi)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menilai pelemahan saham perusahaan pertambangan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan agar minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara berkaitan dengan persepsi investor terhadap prospek pendapatan perusahaan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan regulasi agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.

Pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026) lalu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh izin pertambangan diarahkan sehingga minimal 70% hasilnya dinikmati negara.

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar kegiatan ekspor hasil pertambangan dilakukan melalui satu pintu. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperketat pengawasan terhadap volume ekspor komoditas tambang. Prabowo juga membuka peluang kepemilikan saham perusahaan tambang oleh negara.

Fahmy mengatakan, sebagian besar perusahaan tambang dan batu bara telah menjadi perusahaan publik sehingga pernyataan pemerintah mengenai perubahan tata kelola pertambangan dapat memengaruhi persepsi investor di pasar modal.

“Selama ini, hampir sebagian besar pengusaha tambang maupun batu bara sudah menjadi perusahaan publik atau menjual sahamnya di pasar modal. Selama ini, saham perusahaan tambang dan batu bara selalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi,” ujar Fahmy saat dihubungi nikel.co.id, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, tingginya pendapatan perusahaan menjadi salah satu faktor yang selama ini mendukung kenaikan saham perusahaan pertambangan.

“Mengapa terjadi kenaikan yang tinggi? Karena pendapatannya sangat besar, yang didukung oleh aktivitas tambang legal maupun ilegal tanpa ada penindakan dari pemerintah,” katanya.

Ia menilai, pernyataan Presiden mengenai porsi 70% hasil pertambangan untuk negara dapat dipersepsikan investor sebagai ancaman terhadap pendapatan perusahaan.

“Adanya pidato Prabowo untuk mengambil alih sampai 70% hasil pertambangan dianggap investor sebagai suatu ancaman. Kebijakan itu dipersepsikan akan menurunkan pendapatan mereka sehingga sahamnya ikut rontok di pasar modal,” jelasnya.

Setelah Prabowo menyampaikan keinginan agar negara memperoleh minimal 70% dari hasil kegiatan pertambangan, menyebabkan saham-saham sektor pertambangan kompak melemah pada perdagangan Senin (16/11/2026) lalu.

Berdasarkan data BRI Danareksa Sekuritas, sejumlah saham mengalami koreksi, antara lain PT Harum Energy Tbk (HRUM) yang turun 5,56%, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) melemah 5,24%, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) terkoreksi 4,83%.

Pelemahan juga terjadi pada saham perusahaan tambang mineral dan logam. Saham PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) turun 5,66%, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) melemah 5,24%, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) terkoreksi 4,81%, dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) turun 3,79%. Sementara itu, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melemah 2,85% dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) turun 2,96%.

Perubahan UU Minerba dan Skema Bagi Hasil

Fahmy mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor batu bara, tetapi juga berlaku pada industri nikel. Menurutnya, tata kelola pertambangan melalui skema perizinan saat ini perlu dievaluasi agar negara memperoleh bagian yang lebih besar dari pemanfaatan sumber daya mineral.

“Iya, hampir sama. Undang-Undang Minerba meletakkan dasar tata kelola melalui IUPK atau izin usaha pertambangan, yang pembagiannya hampir semuanya dikuasai oleh pengusaha. Sebaliknya, negara hanya mendapatkan bagian kecil dari royalti dan pajak,” ungkapnya.

Ia mengusulkan agar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) diubah dan memberikan dasar penerapan skema bagi hasil antara negara dan pengusaha. Dalam skema yang diusulkannya, negara memperoleh 70%, sedangkan pengusaha mendapatkan 30%.

“Itu yang mestinya harus diubah. Undang-Undang Minerba harus diubah, kemudian diterapkan sistem bagi hasil, misalnya 70% untuk negara dan 30% untuk pengusaha,” katanya.

Fahmy mengingatkan, penerapan skema tersebut harus didahului perubahan undang-undang. Menurutnya, penerapan pembagian hasil tanpa landasan hukum yang sesuai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan gugatan dari pelaku usaha.

“Undang-undangnya harus diubah. Sebab, kalau undang-undangnya tidak diubah, kemudian langsung diterapkan pembagian hasil 70:30, hal itu akan melanggar hukum dan pengusaha juga bisa menuntut,” jelasnya.

Ia menilai skema bagi hasil tersebut dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperbesar penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Fahmy juga merujuk pada sektor minyak dan gas bumi (migas) sebagai contoh penerapan mekanisme bagi hasil.

“Intinya diarahkan menjadi 70% untuk negara dan 30% untuk pengusaha. Itu mestinya diterapkan karena di migas sudah diterapkan. Tinggal mencontoh saja,” ujarnya.

Kepastian Hukum dan Komunikasi kepada Investor

Menurut Fahmy, perubahan undang-undang menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, kebijakan peningkatan porsi penerimaan negara dapat diterapkan melalui mekanisme yang terukur.

“Meskipun ada perubahan menjadi 70% dikuasai negara, kebijakan tersebut harus ditopang oleh undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum. Sementara itu, bagian 30% untuk pengusaha dari hasil tambang juga sudah cukup besar,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menindaklanjuti pernyataan Presiden melalui kementerian terkait, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta melibatkan DPR apabila perubahan UU Minerba diperlukan.

“Namun, pidato Prabowo tersebut harus ditindaklanjuti, terutama oleh Menteri ESDM. Kemudian, apabila akan dilakukan perubahan undang-undang, harus melibatkan anggota DPR yang membidangi pertambangan sehingga dapat disusun undang-undang baru di bidang pertambangan,” jelas Fahmy.

Selain proses legislasi, komunikasi pemerintah kepada investor juga dinilai penting. Menurutnya, penjelasan mengenai mekanisme kebijakan dan landasan hukumnya dapat membantu mengurangi ketidakpastian di pasar.

“Kalau itu sudah dilakukan, secara simultan perlu ada komunikasi di tingkat kementerian. Kementerian ESDM dan pihak terkait juga harus memberikan informasi. Saya yakin kalau informasinya dilakukan dengan benar, kebijakan tersebut pasti dapat diterima oleh investor maupun pasar,” ungkapnya.

Fahmy menilai komitmen pemerintah untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi negara tetap perlu dijalankan. Namun, implementasinya harus disertai perubahan regulasi dan penyampaian informasi yang jelas kepada pelaku usaha.

“Jangan ragu untuk menjalankan komitmen Prabowo yang ingin mengubah pembagian hasil tambang menjadi 70% untuk negara dan 30% untuk pengusaha. Saya kira itu bisa diterapkan setelah ada perubahan undang-undang yang menjadi dasar bagi mereka,” katanya.

Di sisi lain, Fahmy juga menyoroti penertiban kegiatan pertambangan ilegal. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dengan dukungan aparat agar pengelolaan sumber daya mineral dapat berjalan sesuai ketentuan. “Kedua, untuk tambang-tambang ilegal yang menurut saya masih banyak di berbagai wilayah, terutama di luar Jawa, harus ditertibkan dan diambil alih. Mereka menguasai sumber daya secara tidak legal atau ilegal sehingga harus diambil alih,” pungkasnya. (Lili Handayani)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik #Presiden Prabowo →

  1. Pengamat: Investor Anggap Pernyataan Prabowo sebagai Ancaman, Akibatnya Saham Sektor Tambang Melemah sedang Anda baca
  2. Analis China: Prabowo Sering Bernada “Tegas”, Sementara Kebijakan Akhirnya Cenderung Lebih Lunak Setelah Negosiasi
  3. Presiden Prabowo: Semua IUP mulai dari sekarang, Minimal 70 Persen Harus Dinikmati oleh Negara
  4. Dalam KTT ASEAN Ke-49, Presiden Prabowo Minta Negara Anggota ASEAN Bersatu Untuk Jamin Pasokan Energi
  5. Prabowo Sebut Nilai Cadangan Dari Lima Konsesi Tambang Capai Rp5.400 Triliun
  6. Presiden Perintahkan Menteri Bahlil Cabut IUP Tambang Mangkrak Dua Tahun

Istilah di artikel ini

IUPK
Izin Usaha Pertambangan Khusus
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →