Beranda Berita Nasional Indonesia Dinilai Belum Siap Hadapi Regulasi ESG International

Indonesia Dinilai Belum Siap Hadapi Regulasi ESG International

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey (Foto: MNI/Uyun)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi berbagai regulasi internasional terkait keberlanjutan industri mineral, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa dan penerapan Battery Passport. Kesiapan tersebut menjadi tantangan bagi industri nikel nasional dalam memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengataan, waktu yang tersedia untuk mempersiapkan industri menghadapi berbagai persyaratan internasional semakin terbatas. Sementara itu, pemenuhan standar keberlanjutan oleh perusahaan nasional dinilai masih belum optimal.

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

“Kalau ditanya apakah kita siap, saya bisa mengatakan bahwa kita belum siap,” kata Meidy dalam paparannya pada acara Indonesia ESG & Sustainability Platform Meeting yang digelar Nickel Institute secara online, dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, masih terdapat perbedaan yang signifikan terhadap standar ESG Indonesia dengan persyaratan yang ditepatkan Uni Eropa. Maka, diperlukan upaya penyelarasan agar produk mineral Indonesia dapat memenuhi persyaratan pasar internasitonal. Tetapi, ia mengapresiasi pemerintah yang mulai membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pemenuhan standar ESG tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor mineral dan pertambangan.

“Pemerintah harus berbicara dengan banyak pemangku kepentingan. Ini bukan hanya berasal dari sektor sumber daya mineral, tetapi juga harus melibatkan kementerian lain dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Namun, ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam stigma sebagai produsen mineral kotor (dirty minerals). Menurutnya, anggapan tersebut tidak mencerminkan perkembangan industri hilirisasi nasional yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade.

“Saya pikir terlalu dini untuk memberikan stigma bahwa Indonesia memproduksi mineral kotor. Kita baru memulai, tidak lebih dari 10 tahun, tetapi sudah berhasil membangun kisah sukses hilirisasi, terutama untuk nikel,” ujarnya.

Indonesia, khususnya melalui industri nikel, menurutnya, telah berhasil membangun capaian dalam pengembangan hilirisasi. Namun, tahap selanjutnya harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan nilai tambah, bukan sekadar mengejar volume produksi.

Selain itu, ia menyoroti kompleksitas regulasi ESG di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 117 regulasi terkait ESG yang berasal dari 12 kementerian. Banyaknya aturan tersebut dinilai menjadi tantangan karena masing-masing kementerian memiliki ketentuan dan standar tersendiri.

“Ini tantangan besar bagi Indonesia. ESG terhubung dengan 117 regulasi dari 12 kementerian. Bagaimana kita menggabungkan regulasi dari 12 kementerian tersebut?” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam implementasi ESG, terutama ketika terdapat regulasi yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan, tetapi belum memiliki standar yang selaras antarkementerian.

Karena itu, Indonesia membutuhkan satu acuan atau single reference yang dapat mengintegrasikan seluruh regulasi nasional terkait ESG. Penyelarasan tersebut perlu mencakup berbagai ketentuan mulai dari sektor pertambangan hingga persetujuan lingkungan.

Di tingkat internasional, terdapat sejumlah standar dan kerangka kerja yang menjadi rujukan industri, antara lain Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), The Copper Mark, Nickel Institute, Responsible Minerals Initiative (RMI), serta pedoman uji tuntas Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Due Diligence). Keberadaan berbagai standar tersebut membuat pelaku industri harus mampu menyesuaikan operasionalnya dengan persyaratan nasional sekaligus tuntutan pasar internasional.

Ia menilai, asosiasi industri memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan menyelaraskan berbagai regulasi tersebut.

“Ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi kita, terutama asosiasi, untuk menggabungkan seluruh regulasi dan membuatnya saling terhubung dari setiap kementerian,” pungkasnya.

Namun, ia mengakui bahwa penyelarasan regulasi membutuhkan waktu dan koordinasi yang tidak sederhana. Terlebih, menjelang akhir tahun, perusahaan tengah disibukkan dengan berbagai agenda operasional, sedangkan pemerintah juga berfokus pada penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dengan semakin dekatnya penerapan berbagai persyaratan keberlanjutan internasional, penyelarasan regulasi dan peningkatan kesiapan industri menjadi agenda penting agar produk mineral Indonesia, khususnya nikel, tetap mampu bersaing di pasar global. (Fi Yun)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Liputan Khusus Hilirisasi & Smelter Nikel →

  1. Indonesia Dinilai Belum Siap Hadapi Regulasi ESG International sedang Anda baca
  2. BUMN China Kuasai Penuh Operasional Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI)
  3. Tak Perlu Bangun Smelter Baru, Cukup Tingkatkan Hilirisasi Nikel untuk Hasilkan Produk Bernilai Tambah Lebih Tinggi
  4. Raden Sukhyar: Hilirisasi Mineral Tak Cukup Berhenti pada Pengolahan dan Pemurnian
  5. SMM: RKAB 2027 Diperketat, Pasokan Bijih Nikel Indonesia Jadi Penentu Pasar
  6. Hadiri Peluncuran Buku Dr. Raden Sukhyar, APNI Apresiasi Perjalanan Hilirisasi

Istilah di artikel ini

RKAB
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →