Harum Energy Beli Saham Perusahaan Nikel Rp1,1 Triliun

Pada 28 Januari 2021, salah satu entitas HRUM PT Tanito Harum Nickel membeli 24.287 saham milik Aquila Nickel Pte. Ltd. dalam PT Position.

NIKEL.CO.ID – Emiten pertambangan batu bara, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) semakin gencar melebarkan sayap ke bisnis pertambangan nikel.

Pada 28 Januari 2021, salah satu entitas HRUM PT Tanito Harum Nickel membeli 24.287 saham milik Aquila Nickel Pte. Ltd. dalam PT Position. Jumlah itu setara 51 persen dari seluruh modal ditempatkan dalam PT Position.

“Harga jual beli sebesar US$80,325 juta,” papar manajemen HRUM dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia, Senin (1/2/2021).

Dengan perhitungan kurs Jisdor pada 28 Januari 2021 di level Rp14.119 per dolar AS, maka nilai transaksi US$80,325 juta setara dengan Rp1,13 triliun.

Adapun, PT Position adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk komoditas nikel.

Tujuan dari transaksi yang dilakukan Harum Energy adalah mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha di bidang pertambangan.

Sebelumnya, Harum Energy terus menambahkan kepemilikan sahamnya di Nickel Mines Ltd, perusahaan tambang dan pengolahan nikel yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Australia.

Nickel Mines memegang kepemilikan 80 persen terhadap PT Hengjaya Mineralindo, perusahaan yang melakukan eksplorasi nikel di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di kawasan Morowali.

Per 15 Desember 2020, emiten berkode saham HRUM itu menggenggam 4,88 persen dari seluruh modal ditempatkan dalan Nickel Mines Ltd setelah membeli 39 juta lembar saham senilai 36,74 juta dolar Australia.

Adapun, Harum Energy terus menambahkan saham Nickel Mines secara bertahap. Sebelumnya, pada 16 Juni 2020, Harum Energy juga membeli 10,55 juta lembar saham Nickel Mines seharga 5,27 juta dolar Australia.

Pada 2 Juni 2020, HRUM juga memborong 68,53 juta saham Nickel Mines Limited dengan harga jual beli sebesar 34,26 juta dolar Australia.

Sumber: bisnis.com

Read More

Gagal Penuhi Target Investasi, Kepala BKPM dan Menko Luhut Disentil Presiden Jokowi

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gagal memenuhi target Presiden Joko Widodo. Pada kuartal III/2020, pertumbuhan investasi terkoreksi lebih kurang 6 persen.

Padahal, kata Presiden Joko Widodo, sebelumnya telah mewanti-wanti Kepala BKPM dan Menko Luhut untuk menjaga pertumbuhan investasi agar tidak terkoreksi lebih dari 5 persen.

“Tapi ternyata belum bisa. Oleh sebab itu, agar ini dikejar di kuartal IV dan kuartal I/2021 bulan Januari, Februari, Maret sudah mulai gerak lagi,” kata Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Senin (2/11/2020).

Presiden melanjutkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki investasi. Pasalnya, Amerika Serikat setuju memperpanjang fasilitas keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan demikian, harapannya dapat memberikan daya ungkit kepada neraca ekspor.

“Syukur-syukur dipakai sebagai kesempatan menarik investasi karena kita ada fasilitas itu, sehingga orang ingin mendirikan industri, pabrik, perusahaan di Indonesia jadi lebih menarik karena untuk masuk Amerika kita diberikan fasilitas dari Amerika,” kata Presiden.

Adapun, Jokowi juga mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga terkoreksi 3 persen dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang lebih kurang minus 4 persen pada periode yang sama.

Dengan demikian, Indonesia telah dua kali mencatat pertumbuhan ekonomi terkoreksi negatif. Pada kuartal II, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

Kendati demikian, Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dalam tren positif, karena lebih baik dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Selain itu, Presiden juga mengklaim kondisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

“Dan ini memang kalau dibanding negara lain jauh lebih baik, tapi ini patut kita berikan tekanan untuk kuartal keempat,” kata Presiden dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Senin (2/10/2020).

Presiden melanjutkan bahwa kuartal terakhir tahun ini harus benar-benar dimanfaatkan. Realisasi belanja pemerintah harus berada pada titik yang paling maksimal.

“Hati-hati tolong disampaikan kepada Dirjen, Direktur, dan di seluruh jajaran yang Bapak Ibu pimpin, kuartal keempat bisa maksimal,” kata Presiden.

Sumber: BISNIS.COM

Read More

UU Cipta Kerja Pangkas 8.451 Aturan Nasional dan 15.965 Aturan Regional

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menyederhanakan 8.451 aturan nasional dan 15.965 aturan regional yang membebani bisnis skala kecil, menengah, maupun besar.

Menurutnya, hal ini suatu langkah progresif untuk memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

“Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, Indonesia melakukan pembaruan undang-undang terkait tenaga kerja di Indonesia. Aturan ini akan menyeimbangkan perlindungan tenaga kerja dengan penciptaan lapangan kerja,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Kemudian Indonesia tengah mendorong investasi di bidang kesehatan, yang dilakukan dengan memberikan otonomi yang lebih luas di sektor bahan baku aktif farmasi (active pharmaceutical ingredients) dan investasi rumah sakit.

“Lebih dari 600 ribu ‘wisatawan medis’ asal Indonesia berobat ke Singapura, Malaysia, Amerika Serikat , Thailand, dan lain-lain, mereka menghabiskan miliaran dolar per tahun di luar negeri, kenapa tidak kita buka lebih banyak RS Internasional di Indonesia. Semangatnya adalah mengamankan devisa,” jelas dia

Indonesia juga sedang mengembangkan industri baterai lithium berbahan baku seperti, nikel, kobalt, bauksit, dan tembaga. Baterai Lithium akan semakin banyak digunakan di masa depan, seperti untuk mobil elektrik, microgrids, dan produk elektronik.

“Kami berharap agar tahun depan kondisi global sudah pulih sehingga aktifitas kerjasama antara kedua negara pun bisa kembali normal,” tandas dia.

Sumber: okezone.com

Read More

CATL Sudah Tanda Tangan Komitmen Investasi Rp67,8 Triliun

NIKEL.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. telah menandatangani komitmen investasi senilai US$4,6 miliar setara dengan Rp67,8 tiliun untuk pengembangan baterai listrik di Indonesia.

menyebutkan bahwa produsen baterai litium-ion untuk kendaraan listrik asal China tersebut nantinya akan berinvestasi bersama Huayou Cobalt Co. Ltd. pada proyek baterai listrik di Indonesia senilai US$20 miliar.

“Kemarin di Yunan, saya ketemu CATL. CATL itu akan investasi dengan Huayou, mungkin kira-kira dekat US$20 miliar, tapi sekarang sudah mereka tanda tangani US$4,6 miliar di sana,” ujar Luhut dalam acara IndyFest 2020 yang disiarkan melalui kanal YouTube Indika 91.60 FM, Senin (19/10/2020).

Selain CATL, Indonesia juga menggandeng perusahaan asal Korea Selatan, LG Chem Ltd. untuk turut serta dalam proyek pengembangan ekosistem baterai listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“LG Chem juga kita minta masuk karena dia nanti juga masuk Hyundai di Indonesia,” kata Luhut.

Dalam materi paparan yang disampaikan Luhut, CATL dan LG Chem berencana untuk berinvestasi pada seluruh proyek baterai listrik (full end to end) mulai dari tambang bijih nikel, proyek smelter MHP Ni dan Co Sulphate, proyek precursor/katoda, proyek sel, modul, dan kotak; ESS, stasiun pengisian daya listrik dan POS, serta daur ulang.

Saat ini, keduanya masih memerlukan diskusi lanjutan terkait charging station, daur ulang, dan jaminan pembeli. Untuk CATL, juga tengah didiskusikan terkait dengan kebutuhan insentif dengan kementerian terkait.

Sebelumnya, Group CEO Mining and Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak mengungkapkan bahwa dalam proyek industri baterai secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir ini akan dibentuk Indonesia Battery Holding (IBH) yang melibatkan MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

Nantinya, IBH bersama anak usaha masing-masing dari ketiga perusahaan tersebut, serta mitra dari luar negeri akan membentuk usaha patungan tiap sektornya.

Proyek ini melingkupi proyek smelter HPAL dan RKEF di sisi hulu, kemudian proyek precursor, proyek katoda, sel baterai, dan kotak di sektor intermediat, serta ESS-charging station-power solutions hingga daur ulang di sisi hilir.

Sumber: BISNIS.COM

Read More

Indonesia Ranking 1 Negara Paling ‘Ribet’ Untuk Berbisnis

NIKEL.CO.ID – Indonesia disebut menempati posisi pertama sebagai negara paling kompleks untuk ber-bisnis berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) periode Juni. Indeks itu dirilis oleh lembaga konsultan dan riset, TMF Group.

Laporan TMF Group mengungkapkan lanskap bisnis internasional lebih kompleks dari sebelumnya.

“Covid-19 telah menambahkan permasalahan ekonomi dan sosial yang signifikan,” tulis TMF Group dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (16/10/2020).

Lembaga konsultan dan riset yang berbasis di Belanda itu menganalisis 250 kriteria dari 77 negara untuk menentukan GBCI tahun ini.

Meliputi administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, perubahan dalam undang-undang perpajakan, kebijakan seputar upah dan manfaat, hingga tantangan membuka rekening bank.

“Indonesia meraih peringkat sebagai tempat paling kompleks untuk berbisnis dalam laporan tahun ini,” tulis TMF Group.

Selain Indonesia, negara yang masuk dalam peringkat 5 besar tempat paling kompleks untuk berbisnis, yakni Brasil, Argentina, Bolivia, dan Yunani.

Tahun lalu, Yunani menempati posisi pertama, tetapi negara itu telah melakukan beberapa perbaikan, sehingga peringkatnya turun tahun ini.

Sebaliknya, TMF Group juga membuat ranking negara dengan kompleksitas berbisnis paling rendah. Posisi pertama ditempati oleh Curacao, sebuah negara otonom di Belanda. Disusul oleh Amerika Serikat, Jamaika, Denmark, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.

TMF Group mengatakan salah satu faktor kompleksitas bisnis berkelanjutan yang dihadapi perusahaan multinasional adalah memenuhi peraturan internasional dan lokal.

Tren internasional mendorong standardisasi global, tetapi pada praktiknya sejumlah aturan lokal tetap ditemui oleh perusahaan. Bahkan jauh lebih kompleks di beberapa negara.

Kemudian, banyak negara, terutama di Asia Pasifik dan AS, mengharuskan setidaknya satu direktur perusahaan menjadi penduduk lokal. Selain itu, 68 persen memiliki aturan yang membatasi perekrutan pekerja asing.

Permasalahan aturan domestik juga menjadi kendala perusahaan multinasional membuka bisnis mereka, termasuk perubahan legislatif yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional.

Yunani, misalnya, ada sekitar 70 undang-undang perpajakan baru yang diberlakukan setiap tahun. Perusahaan yang ingin beroperasi di Yunani dipaksa untuk mematuhi perubahan aturan tersebut.

“Selain itu, banyak pemerintah mengambil tindakan reaktif untuk melindungi ekonomi mereka akibat dari pandemi covid-19 dan membentuk peraturan baru untuk mendukung bisnis lokal,” tulis TMF Group.

Sejumlah negara juga masih berpegang pada adat istiadat dan praktik yang berakar pada tradisi, sehingga menambah lapisan kompleksitas. Misalnya, 43 persen masih mengharuskan dokumen ditandai dengan stempel, potongan, atau segel agar mengikat secara hukum.

Tetapi, pemberlakuan aturan ini sudah turun dibandingkan tahun lalu sebanyak 49 persen negara. Argentina, Malaysia, dan Hong Kong telah menghapus persyaratan itu.

Namun, sejumlah negara mulai mengurangi kompleksitas bisnis. Misalnya, China dapat mengenakan pajak perusahaan yang lebih rendah daripada ketentuan nasional untuk menarik investasi. Sebanyak 6 provinsi di China mengenakan pajak perusahaan sebesar 15 persen daripada tarif nasional tetap sebesar 25 persen.

TMF Group mengatakan faktor yang meningkatkan kemudahan berbisnis adalah tingkat adopsi teknologi. Hasil riset menunjukkan jumlah negara yang memungkinkan proses bisnis menjadi digital dan dilakukan secara online bertambah.

Digitalisasi ini berhasil mengurangi birokrasi dan beban bisnis. Salah satu perwujudan efisiensi melalui digitalisasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisni.

Di beberapa negara, seperti Argentina dan Venezuela, dibutuhkan waktu rata-rata lebih dari tiga bulan. Sedangkan di Curacao hanya butuh waktu sehari memulai bisnis.

“Memahami kompleksitas bisnis internasional sangat penting, terlebih lagi selama masa-masa sulit ini. Negara yang kompleks dapat membatasi kesuksesan bisnis atau dapat menghambat investasi. Di sisi lain, kesederhanaan operasi dapat mendorong investasi di negara yang tadinya tidak kompetitif,” kata CEO TMF Group Mark Weil.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Bahlil: UU Cipta Kerja Merupakan UU Masa Depan

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah UU masa depan karena akan menciptakan lapangan kerja di masa mendatang.

“UU Cipta Kerja ini UU masa depan. Kenapa begitu? Karena UU ini yang akan menciptakan lapangan kerja bagi saudara-saudara kita yang belum dapat lapangan kerja,” katanya dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Kamis.

Bahlil mengatakan UU Cipta Kerja juga akan dapat mengakomodir bonus demografi yang akan Indonesia raih pada tahun 2035.

“Ini adalah undang-undang masa depan, ini adalah undang-undang untuk anak-anak muda yang di mana bonus demografi pada 2035 sedang  puncak-puncaknya. Bayangkan kalau ini tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk adik-adik kita, kita akan menjadi generasi yang akan menyesal di kemudian hari,” katanya.

Bahlil menjelaskan ke depan BKPM memiliki dua prioritas yakni mendukung transformasi ekonomi serta mendorong investasi padat karya.

Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong investasi bernilai tambah dan memiliki nilai teknologi. Sementara investasi padat karya didorong agar terjadi penyerapan tenaga kerja.

Menurut Bahlil, kedua prioritas itu harus jalan beriringan. Namun, ia mengakui investasi dengan teknologi tinggi memang membuat penyerapan tenaga kerja berkurang karena tergantinya tenaga manusia dengan mesin.

“Kita tahu dari hari ke hari realisasi investasi tinggi tapi tingakt penyerapan tenaga kerja berkurang. Pada 2014, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerjanya 300 ribu orang. Sekarang, turun enggak sampai 200 ribu orang karena teknologi makin canggih,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Bahlil, membuat BKPM harus melakukan langkah strategis agar investasi yang masuk bisa tetap membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“BKPM rumuskan langkah strategis agar investasi masuk bisa menciptakan lapangan kerja maksimal dengan beberapa syarat, teknologi tinggi tapi juga ada baguan gang digantikan tenaga manusia agar berimbang realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Berdasarkan data BKPM, hingga Semester I 2020, realisasi investasi mencapai Rp402,6 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 566.194 pekerja dari 57.815 proyek.

Sumber: ANTARA

Read More

Perusahaan Startup Wajib Setor LKPM ke BKPM, Triwulan III Deadline 10 Oktober 2020

Perusahaan bisa dikenai sanksi administratif jika tidak menyerahkan LKPM.

NIKEL.CO.ID – Perusahaan startup di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berbagai jenis perusahaan berbasis digital ini hadir di Indonesia dengan berbagai jenis produk yang dapat dinikmati oleh konsumen.

Pada dasarnya, konsep perusahaan-perusahaan startup berbeda dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Perusahaan startup identik dengan digital, kecepatan dalam mengambil keputusan, modal kecil, penggunaan virtual office, dan jumlah karyawan yang sedikit. Sementara perusahaan konvensional biasanya memiliki modal yang cukup besar, alamat kantor yang jelas, dan tentunya jumlah pekerja yang lebih banyak.

Namun demikian, kedua jenis perusahaan ini memiliki kewajiban untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun teknis pengisian LKPM untuk keduanya identik sama atau tidak berbeda.

Direktur Wilayah III Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Aries Indanarto, menjelaskan bahwa penyerahan LKPM dilakukan empat kali dalam satu tahun atau setiap triwulan. Aries mengimbau perusahaan startup yang mungkin belum mengetahui atau belum pernah menyerahkan LKPM untuk memenuhi kewajiban tersebut pada triwulan III yang masa penyerahannya akan dimulai pada 1-10 Oktober mendatang.

Adapun beberapa poin yang dapat dilaporkan oleh perusahaan startup dalam LKPM adalah modal tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, dan biaya lain-lain selama tahap konstruksi, dan modal kerja meliputi web hosting, biaya traffic ke webs, biaya domain, hosting, biaya-biaya mendaftarkan aplikasi ke iTunes, Google Play, Biaya ads/iklan, biaya marketing, gaji karyawan, listrik/air.

“Yang hanya bisa dicatat LKPM itu modal tetap, mesin-mesin tapi memang tidak sebesar mesin industri, mungkin terkait dengan daya dukung untuk alat modem, mesin-mesin untuk keperluan online dan nilainya memang kurang besar,” katanya dalam Webinar yang diadakan oleh Easybiz bertema “LKPM Untuk Perusahaan Startup”, Selasa (29/9).

Bagaimana jika ternyata perusahaan tidak melaporkan LKPM? Kasie Tersier Wilayah III BKPM Sandria Yolanda menyatakan bahwa terdapat sanksi administratif bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan LKPM. Sanksi dimaksud berupa peringatan sebanyak 3 kali yang dilakukan secara blast, penghentian sementara perusahaan, pembekuan perusahaan, hingga pencabutan izin. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 – Pasal 37 Perka BKPM 7/2018.

“Ada sanksi bagi yang tidak lapor sesuai dengan Perka 7/2018, misalnya ada peringatan 1, 2, dan 3 yang dilakukan secara blast, penghentian sementara perusahaan, pembekuan hingga pencabutan izin perusahaan,” katanya pada acara yang sama.

Selain itu, Sandria juga menegaskan bahwa secara teknis pengisian LKPM tak ada perbedaan antara perusahaan konvensional dan startup. Perusahaan startup dapat mengisi LKPM sesuai dengan situasi perusahaan termasuk jika menggunakan virtual office. Jika tak membutuhkan lahan maka kolom untuk pengisian lahan dapat dikosongkan.

“Teknis laporannya sama antara perusahaan startup dan konvensional. Walaupun kantornya virtual tapi pasti tetap ada biaya yang dikeluarkan, dan biaya itu tetap dicatatkan di LKPM. Kalau perusahaan startup enggak butuh lahan, tinggal di isi nol. Kalau ada lahan atau bangunan, dilaporkan berapa nilainya. Karena meskipun startup, pasti ada pengeluaran dan itu tetap dilaporkan nilainya,” imbuhnya.

Pengisian LKPM

Sebelumnya, Sandria mengingatkan bahwa sebelum menyusun LKPM, pelaku usaha harus memahami prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan LKPM. Pertama adalah memahami jenis LKPM mana yang harus digunakan pelaku usaha, mengingat LKPM memiliki dua jenis yakni LKPM yang belum berproduksi Komersial dan LKPM yang sudah berproduksi komersial.

LKPM Kegiatan usaha yang sudah berproduksi komersial disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan siap berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE. Kewajiban LKPM berlaku bagi perusahaan yang perizinan dikeluarkan oleh OSS maupun yang tidak diterbitkan oleh OSS.

Kedua, pelaku usaha bisa masuk ke aplikasi LKPM Online yang dapat diakses dengan menggunakan computer (laptop) spesifikasi standar yang dilengkapi dengan akses ke jaringan internet. Disarankan menggunakan browser dan masuk ke alamat www.oss.go.id atau langung ke https://lkpmonline.bkpm.go.id.

Ketiga, untuk mengisi LKPM pelaku usaha harus memastikan sudah memiliki akses LKPM online. AKses diberikan pada saat pelaku usaha melakukan pendaftaran NIB. Apabila tidak menerima email pemberitahuan hak akses pelaku usaha dapat mengirimkan Email ke helpdesk.spipise@bkpm.go.id dengan melampirkan dokumen di bawah ini untuk meminta hak akses yang sudah ada di sistem LKPM Online.

Dokumen dimaksud adalah Akta Pendirian dan perubahannya beserta pengesahannya, surat kuasa asli bermeterai cukup dari Direksi, dilengkapi identitas diri dari penerima kuasa, dan tanda pengenal (KTP/Paspor) pemohon.

Keempat, pelaku usaha atau investor harus menyiapkan dokumen pendukung. Dokumen yang disiapkan harus disesuaikan dengan masing-masing jenis LKPM, yakni LKPM yang belum berproduksi komersial dan LKPM yang sudah berproduksi komersial.

Untuk jenis LKPM yang berlum berproduksi komersial, dokumen yang dibutuhkan adalah NIB, Izin Usaha dan Pemenuhan Komitmen; data keuangan dan izin teknis yang terkait dengan pembelian dan pematangan tanah – SK Hak atas Tanah, Izin Lokasi, Bangunan – IMB, Izin lingkungan, SLF, Mesin dan Komponen/Suku Cadang – SK fasilitas/API, dokumen impor (PIB) dan lain-lain seluruh biaya operasional termasuk gaji karyawan, biaya sewa bangunan, dan lain-lain – neraca pengeluaran.

Sementara untuk LKPM yang sudah berproduksi komersial dibutuhkan dokumen pendukung yakni realisasi produksi, kewajiban perusahaan seperti; kemitraan – sesuai dengan Perpres 44/2016 dan PP 17/2013, pelatihan TKI pendamping, CSR, ewajiban pengelolaan lingkungan – UKL-UPL/AMDAL/Izin lingkungan, kewajiban divestasi, dan BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain (jika dipersyaratkan).

Untuk persyaratan umum seperti seperti tenaga kerja; TKI – Tambahan TKI – Laki-laki dan perempuan, tenaga kerja kontraktor/pihak ketiga; TKA – RPTKA, IMTA, Data pelatihan khusus TKI pendamping yang akan menggantikan jabatan TKI dan dokumen terkait permasalahan yang dihadapi termasuk dokumen updatenya berlaku bagi kedua jenis LKPM. Termasuk berkas LKPM sebelumnya jika sudah pernah menyerahkan.

Setelah semua persyaratan dipenuhi dan memiliki akses LKPM online, pelaku usaha dapat melakukan pengisian LKPM sesuai dengan tahapan usaha.

Untuk diketahui, dalam hal pengisian LKPM online, pelaku usaha tidak perlu menyertakan berkas dokumen dalam bentuk softcopy. Pelaporan LKPM dilakukan dengan cara menginput data-data dokumen ke dalam sistem. Jika pelaku usaha tidak memiliki salah satu dokumen pendukung, kolom dimaksud bisa dikosongkan atau diberikan keterangan ‘tidak ada’.

Sumber: hukumonline.com

Read More

Jemput Investasi Baterai, Erick Thohir Bakal Terbang ke Korea

NIKEL.co.id – Di masa pandemi Covid-19, pemerintah masih terus berupaya untuk memperbaiki perekonomian, salah satunya dengan menggaet investor asing.

Seperti diketahui, pemerintah akan mendorong produksi baterai lithium melalui proyek hilirisasi nikel. Untuk melakukan penjajakan pembangunan pabrik baterai tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana terbang ke Korea Selatan.

“Kita terus create value added hasil pertambangan, terutama untuk produksi baterai. Dengan beberapa negara sedang melakukan penjajakan. Kita usahakan bisnis dari hulu sampai hilir ada di Indonesia karena market Indonesia sangat besar,” kata Erick dalam sebuah webinar, Rabu (16/09/2020).

Dalam upaya penjajakan dengan investor untuk pembangunan pabrik baterai tersebut, menurutnya Indonesia juga akan bermitra dengan China. Dan dalam waktu dekat ini, dirinya akan melakukan pertemuan di Korea Selatan.

“Penjajakan ini Alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Salah satunya berpartner dengan China dan beberapa minggu ini kami akan terbang ke Korea, untuk memastikan partnership berjalan,” kata Erick melanjutkan.

Seperti diketahui, pada tahun lalu produsen material baterai terbesar di China untuk kendaraan listrik, yakni Zhejiang Huayou Cobalt Company Ltd tengah penjajakan untuk investasi di Indonesia. Kini ada lagi investor asal China yang tertarik untuk investasi baterai lithium.

Hal tersebut tahun lalu sempat disampaikan Direktur Utama PT Antam Tbk (ANTM) yang saat itu dijabat oleh Arie Prabowo Ariotedjo.

“Yang Huayou masih belum final, tapi kalau tadi beda lagi dengan investor lain lagi dari China. Iya (ada yang tertarik lagi) kita harus lihat yang terbaik,” ungkapnya selepas Rakor Pengembangan Lithium Battery di Indonesia di Kantor Maritim, Senin, (9/12/2019) silam.

Huayou saat itu dikabarkan siap berinvestasi hingga US$ 1,83 miliar atau setara Rp 25,6 triliun dan sedang mencari rekan lokal. Budi menyampaikan, memang sejak pertengahan tahun lalu, Huayou berencana untuk membangun smelter nikel di Indonesia.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More