APNI Minta Tak Ada Diskriminasi Penetapan Harga Patokan Penjualan Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Mineral tambang nikel yang saat ini disebut-sebut menjadi masa depan Indonesia untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, ternyata menyimpan persoalan dalam tata niaga.

Pengusaha tambang nikel menyatakan saat ini mereka banyak dirugikan soal penghitungan kadar nikel oleh pengusaha smelter.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, mengatakan, pengusaha lokal mengalami ketidakadilan dalam pembagian uji kadar logam nikel.

Dia mengatakan, ada 11 surveyor di pertambangan nikel, 10 surveyor di sisi hulu tetapi hanya satu surveyor di sisi smelter, pabrik peleburan nikel.

Di sisi lain, pengusaha nasional dibebani berbagai kewajiban tetapi kewajiban yang sama tidak berlaku bagi pengusaha asing.

Ketidakadilan itu tampak jelas ketika para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan nikel wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk pemerintah, sementara pihak smelter yang merupakan investasi asing, boleh menunjuk surveyor sendiri.

Dari sinilah ketimpangan muncul. Menurut Meidy muncul banyak masalah soal perbedaan hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli.

Hasil analisis kandungan nikel oleh surveyor pembeli, seringkali jauh di bawah hasil analisis surveyor penambang.

Meidy menggambarkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%.

Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian karena kandungan nikel sangat berpengaruh pada harga. Semakin tinggi persentase kandungan, semakin mahal harga nikel.

“Kalau kita berbicara kadar, memang terjadi karena data kita sampai bulan ini 5000 kontrak, biji nikel, dari 5 ribu, terjadi selisih yang luar biasa,” ujarnya.

“Kita wajib mematuhi HPM (harga patokan mineral) dan PPN (pajak pertambahan nilai) setengah persen sebelum tongkang jalan,” kata Meidy ketika dihubungi awak media, Rabu (22/9/2021).

Meidy membeberkan, setiap surveyor memiliki kadar yang berbeda. Namun setidaknya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara harus dijalankan.

“Karena dengan aturan ini, maka jelas. Istilahnya pengusaha untung dan negara untung,” kata dia.

Tetapi demikian, kata dia, pihaknya masih mendapati, pengusaha smelter ada yang disana tak mematuhi HPM, saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

APNI secara terbuka menyatakan keberatan terhadap pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Karena pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Karena itu dia gerah karena ada yang masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.

Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

“Kita rugi dong. Ada 11 surveyor itu dipakai hanya satu surveyor. Memang itu bicaranya bicara busines to busines (B to B), itu suka-suka dia, tapi ada permasalahan ada tongkang ribuan nih.”

“Nggak mungkin 60 juta ton nikel disuplai sendiri, setidaknya harus bagi-bagi, seperti kuota gitu,” kata dia.

DIa menyebutkan, perusahaan yang tidak kebagian jatah secara otomatis terbebani dengan harga nikel yang diberlakukan smelter saat ini adalah sistem CIF (Cost Insurance and Freight) yaitu biaya angkutan dan asuransi dibebankan kepada penjual.

Seharusnya sesuai regulasi pemerintah, pembeli atau smelter membeli dengan sistem FoB, yaitu menanggung seluruh biaya angkutan dan asuransi yaitu sekitar US$ 4 per ton.

Karenanya, dia meminta pemerintah bisa mengintervensi masalah ini. Karena, kebijakan ini akan mempengaruhi setiap pengusaha.

“Industri di hilir gak bisa berjalan kalau dihulunya saja dibuat seperti ini,” ujarnya.

Sumber: TribunNews.com

Read More

Ekspor NPI dan Feronikel akan Dilarang, Smelter Baru Bisa Terbengkalai

NIKEL.CO.ID – Kementerian Investasi berencana menutup ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30% hingga 40% atau produk feronikel dan nickel pig iron (NPI). Langkah ini demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM sejak 1 Januari 2020 sudah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7%.

Saat ini cadangan terbukti untuk komoditas nikel sebesar 698 juta ton, dan disebut-sebut hanya bisa menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara cadangan terkira sebesar 2,8 miliar ton.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat (17/9/2021) lalu mengatakan, kelak ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70%. “Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor produk yang baru [diolah] 30%-40%. Jika seperti itu, cadangan habis. Paling [setidaknya] 70%,” ujar Bahlil.

Dia menekankan, kebijakan ini juga bertujuan memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020, maka banyak investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan nikel dengan produk feronikel dan NPI di Indonesia.

Bahkan, kata dia, hingga 2025 mendatang ditargetkan ada 98 smelter feronikel dan NPI yang berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.

Smelter yang sedang dibangun itu mengolah produk nikel sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan yakni mengolah produk nikel 1,7% menjadi feronikel dan NPI. Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan feronikel dan NPI berlaku, maka dikhawatirkan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan.

Masalah lain juga bakal timbul, menurut Meidy, jika ekspor produk feronikel dan NPI dilarang, maka pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik, maka perlu ada kepastian pasar yang siap menyerap. Apalagi saat ini saja kondisi pasar masih oversupply.

Selain sejumlah poin pertimbangan tadi, APNI menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good mining practice di masa depan. Hal ini demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian dalam perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir.

“Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan,” terang Meidy.

Sementara Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78% atau di atas batas kandungan 70%.

“Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong  tumbuhnya hilirisasi produk nikel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nikel di bawah 40%,” terang dia kepada KONTAN, Selasa (21/9/2021).

Kendati demikian, Bernardus bilang, rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.

Sumber: insight.kontan.co.id

Read More

Harga Melesat, Begini Dampaknya Terhadap Industri Nikel di Dalam Negeri

NIKEL.CO.ID – Harga sejumlah komoditas mineral di tahun ini terus meningkat. Salah satunya, harga nikel yang kini menunjukkan tren penguatan dan akhirnya berdampak pada perusahaan nikel di dalam negeri.

Mengutip Bloomberg, harga nikel berjangka di London Metal Exchanges (LME) berada di level US$ 20.392 per metrik ton pada penutupan perdagangan Jumat (10/9/2021). Alhasil, secara year to date (ytd) harga nikel sudah menguat 22,74%.

Tren harga positif nikel juga tercermin pada harga patokan mineral yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan data tersebut, harga nikel pada September 2021 mencapai US$ 19.239,26 per ton. Artinya, sepanjang tahun ini, nikel sudah melesat 17%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, penguatan harga nikel didorong oleh dua faktor, yaitu ketersediaan bijih nikel di China sudah menipis dan cadangan nikel di Gudang LME turun.

Selain itu, permintaan nikel juga terus meningkat sejalan dengan permintaan kendaraan listrik atau electric vehicle yang juga melonjak di tahun ini.

“Pada tahun 2030 penggunaan kendaraan listrik diperkirakan mencapai 22 juta unit, kondisi ini makin didorong juga oleh persyaratan beberapa negara untuk mengurangi emisi karbon,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (13/9/2021).

Tren harga serta permintaan nikel yang positif turut berdampak pada aktivitas akuisisi dalam industri pertambangan nikel. Dalam catatan APNI, aktivitas akuisisi perusahaan tambang nikel oleh perusahaan non penambangan nikel di tengah tren penguatan harga kerap terjadi sejak tahun lalu.

Terlebih, prospek permintaan bijih nikel masih positif seiring pembangunan smelter dan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) yang masih terus berlanjut.

Dalam catatan APNI, pabrik HPAL akan bertambah menjadi 98 pabrik di tahun 2025 mendatang. Dengan jumlah tersebut, permintaan bijih nikel diperkirakan bisa naik hingga 250 juta ton per tahun.

“Tren permintaan nikel yang cukup positif membuat banyak pelaku usaha dari berbagai industri untuk ikut menikmati dan menjalankan proses produksi tambang nikel, tren ini sudah terjadi sejak 2020, di mana banyak perusahaan baru mengakuisisi perusahaan tambang nikel,” tutur Meidy.

Selain mendorong akuisisi, tren harga serta permintaan nikel yang positif juga diperkirakan bakal mengerek rencana produksi bijih nikel dalam permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan-perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara pada tahun 2022.

Menurut estimasi Meidy, rencana produksi bijih nikel perusahaan–perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara berpotensi naik hingga 40%-60% pada tahun 2022 dibanding rencana produksi bijih nikel dalam RKAB 2021.

Sebagai pembanding, berdasarkan catatan APNI, total rencana produksi bijih nikel di ketiga provinsi tersebut berjumlah 120 juta ton di tahun 2021.

Potensi Uptrend dan Rekomendasi Pilihan Saham

Analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu memperkirakan, adanya potensi uptrend pada harga nikel di sisa tahun berjalan maupun tahun depan. Dalam proyeksi Samuel Sekuritas, harga rata-rata nikel berpotensi berada di level US$ 18.200 per ton – US$ 18.800 per ton pada sepanjang tahun 2021 dan 2022.

Faktor pendorongnya yakni kenaikan permintaan seiring perbaikan ekonomi, serta pasokan dari negara-negara produsen yang masih terdisrupsi (supply disruption) akibat penurunan produktivitas negara-negara produsen di tahun 2020.

Dengan potensi yang demikian, Samuel Sekuritas Indonesia menjadikan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebagai pilihan utama alias top picks di sektor tambang nikel.

 

Dessy juga mengatakan, target harga saham untuk ANTM di Rp 3.230 dan Rp 6.700 per saham untuk INCO. Hal ini mempertimbangkan dampak signifikan perubahan harga nikel terhadap kedua saham tersebut.

“INCO produknya nikel saja, sementara ANTM, eksposur nikel-nya sekarang cukup meningkat terhadap topline,” pungkas Dessy.

Sumber: KONTAN

Read More

Mengintip Tren Penguatan Harga Nikel dan Efeknya di Dalam Negeri

NIKEL.CO.ID – Harga nikel masih menunjukkan tren penguatan di sepanjang tahun ini. Hal ini pun berdampak pada perusahaan nikel di dalam negeri.

Mengutip Bloomberg, harga nikel berjangka di London Metal Exchanges (LME) berada di level US$ 20.392 per metrik ton pada penutupan perdagangan Jumat (10/9). Alhasil, secara year to date (ytd) harga nikel sudah menguat 22,74%.

Tren harga positif nikel juga tercermin pada harga patokan mineral yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan data tersebut, harga nikel pada September 2021 mencapai US$ 19.239,26 per ton. Artinya, sepanjang tahun ini, nikel sudah melesat 17%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, penguatan harga nikel didorong oleh dua faktor, yaitu ketersediaan bijih nikel di China sudah menipis dan cadangan nikel di Gudang LME turun.

Selain itu, permintaan nikel juga terus meningkat sejalan dengan permintaan kendaraan listrik atau electric vehicle yang juga melonjak di tahun ini.

“Pada tahun 2030 penggunaan kendaraan listrik diperkirakan mencapai 22 juta unit, kondisi ini makin didorong juga oleh persyaratan beberapa negara untuk mengurangi emisi karbon,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (13/9/2021).

Tren harga serta permintaan nikel yang positif turut berdampak pada aktivitas akuisisi dalam industri pertambangan nikel. Dalam catatan APNI, aktivitas akuisisi perusahaan tambang nikel oleh perusahaan non penambangan nikel di tengah tren penguatan harga kerap terjadi sejak tahun lalu.

Terlebih, prospek permintaan bijih nikel masih positif seiring pembangunan smelter dan pabrik high pressure acid leaching (HPAL) yang masih terus berlanjut.

Dalam catatan APNI, pabrik HPAL akan bertambah menjadi 98 pabrik di tahun 2025 mendatang.  Dengan jumlah tersebut, permintaan bijih nikel diperkirakan bisa naik hingga 250 juta ton per tahun.

“Tren permintaan nikel yang cukup positif membuat banyak pelaku usaha dari berbagai industri untuk ikut menikmati dan menjalankan proses produksi tambang nikel, tren ini sudah terjadi sejak 2020, di mana banyak perusahaan baru mengakuisisi perusahaan tambang nikel,” tutur Meidy.

Selain mendorong akuisisi, tren harga serta permintaan nikel yang positif juga diperkirakan bakal mengerek rencana produksi bijih nikel dalam permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan-perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara pada tahun 2022.

Menurut estimasi Meidy, rencana  produksi bijih nikel perusahaan–perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara berpotensi naik hingga 40%-60%  pada tahun 2022 dibanding rencana produksi bijih nikel dalam RKAB 2021.

Sebagai pembanding, berdasarkan catatan APNI, total rencana produksi bijih nikel di ketiga provinsi tersebut berjumlah 120 juta ton di tahun 2021.

Analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu memperkirakan, adanya potensi uptrend pada harga nikel di sisa tahun berjalan maupun tahun depan. Dalam proyeksi Samuel Sekuritas, harga rata-rata nikel berpotensi berada di level US$ 18.200 per ton – US$ 18.800 per ton pada sepanjang tahun 2021 dan 2022.

Faktor pendorongnya yakni kenaikan permintaan seiring perbaikan ekonomi, serta pasokan dari negara-negara produsen yang masih terdisrupsi (supply disruption) akibat penurunan produktivitas negara-negara produsen di tahun 2020.

Dengan potensi yang demikian, Samuel Sekuritas Indonesia menjadikan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebagai pilihan utama alias top picks di sektor tambang nikel.

Dessy juga mengatakan, target harga saham untuk ANTM di Rp 3.230 dan Rp 6.700 per saham untuk INCO. Hal ini mempertimbangkan dampak signifikan perubahan harga nikel terhadap kedua saham tersebut.

“INCO produknya nikel saja, sementara ANTM, eksposur nikel-nya sekarang cukup meningkat terhadap topline,” pungkas Dessy.

Sumber: KONTAN

Read More

APNI Berduka. Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia Berpulang

NIKEL.CO.ID – APNI Berduka. Komjen Pol (Purn) Drs. Insmerda Lebang Meninggal dunia.

Almarhum meninggal pada Sabtu, (28/08) pukul 11.30 WIB di usia ke-72, di RS Pondok Indah, setelah mengidap penyakit dalam lambung yang sudah lama.

“Seluruh pelaku penambang nikel Indonesia sangat berduka atas kehilangan sosok purnawirawan polisi Jenderal Bintang Tiga (3) yang tidak mau di panggil pak jenderal,” jelas informasi tersebut, (28/08).

Beliau bergabung di APNI pada 6 maret 2019. Melalui APNI beliau tidak pernah lelah berjuang untuk nikel Indonesia.

“Semangat yang tidak pernah padam untuk terus berjuang melawan ketidak adilan dalam Tata Niaga Nikel Indonesia khususnya dan Sumber Daya Alam Indonesia untuk menjadi pioneer dunia,” katanya.

“Pesan terakhir beliau pada saat melaporkan kegiatan APNI untuk Ketidakadilan Hasil Analisa Surveyor, pesan beliau ‘Lanjutkan’  dan bersurat resmi ke seluruh kementerian terkait. Ternyata ini adalah pesan terakhir beliau ke APNI,” sambung informasi tersebut.

Sosok yang sangat dibutuhkan dan menjadi teladan sebagai Jenderal yang tanpa pamrih berjuang demi NKRI.

“Seluruh pelaku penambang nikel Indonesia sangat kehilangan dan kami akan tetap berjuang demi cita-cita mulia mu. Selamat Jalan Ketua umum APNI. Kami bangga memiliki Ketua Umum yang super baik dan berjuang tanpa pamrih. Perjuanganmu akan tetap kami lanjutkan,” tutup informasi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Insmerda Lebang menjabat sebagai Ketua Umum APNI periode 2017-2022.

Berikut Biodata Insmerda Lebang

Nama : Insmerda Lebang

Jenis Kelamin : Pria

Tempat Lahir : Rantepao

Tanggal Lahir : 27 Desember 1949

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Sarjana Kepolisian Tahun (1980)

Riwayat Jabatan
  • Perwira PKN (INTEL) KOMDAK VII Jaya (1973)
  • Perwira Pemeriksa RESKRIM (TEKAB) KOMDAK VII Jaya (1974-1975)
  • Kasi Operasi KOMTARRES 15.3 Timor Timur (1975-1979)
  • Kapolsek Ciputat KOMDAK VII Jaya (1977)
  • Satuan Bimmas KOMWILKO Tangerang KOMDAK VII Jaya (1978)
  • Sekretaris Pribadi Deputi KAPORLI (1980-1984)
  • Wakapolres Metro Jakarta Barat (1985)
  • Kaden Prov Polda Metro Jaya (1986-1987)
  • Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya (1989-1990)
  • Kaporles Tangerang Polda Metro Jaya (1990-1991)
  • Kaporles Tangerang Polda Metro Jaya (1990-1991)
  • Kaporles Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya (1991-1994)
  • Wakil Kepala Sub Direktorat Reserse Ekonomi POLRI (1994-1995)
  • Kadit Serse Polda Sumatera Utara (1995-1996)
  • Direktur Pengkajian & Pengembangan Sespim Polri (1997-1998)
  • Direktur Tindak Pidana Tertentu Reserse POLRI (1998-1999)
  • Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau (1999-2000)
  • Direktur Pidana Umum Koserse POLRI (2000-2001)
  • Direktur Pidana Korupsi Korserse POLRI (2002)
  • Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (2002-2003)
  • Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (2003-2004)
  • Gubernur Akademi Kepolisian (2003-2004)
  • Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2004)
  • Kepala Badan Pembinaan Keamanan POLRI (2004-2006)
  • Komisaris Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2007-2010)
  • Komisaris Utama PT Feron Tambang Kalimantan (2007-2008)
  • Komisaris Independen PT Timah (Persero) Tbk (2007-2008)
  • Komisaris Utama PT Timah (Persero) Tbk (2008-sekarang).
  • Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk
  • Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (2018-Sekarang)
  • Komisaris Utama PT. Trinitan Metals & Minerals (2020 – Sekarang)
  • Komisaris Bank Mayapada (2011 – Sekarang)
Read More

Nikel dan Baterai Listrik: Analisis di Balik Batalnya Investasi Jumbo Tesla dan Tsingshan

NIKEL.CO.ID – Indonesia disebut sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yakni mencapai 21 juta ton. Angka ini mengungguli Australia yang diperkirakan memiliki cadangan nikel sebesar 19 juta ton, Brasil 11 juta ton, dan Rusia 7,6 juta ton.

Dengan adanya potensi tersebut, pemerintah berupaya memaksimalkan penggunaan nikel lewat pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Targetnya, produksi EV pada 2030 dapat mencapai 600.000 unit untuk roda empat atau lebih, sedangkan roda dua 2,45 juta unit.

Tujuan pengembangan EV ini diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat atau lebih, dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Selama ini, pertumbuhan rata-rata penggunaan nikel untuk baterai dapat dikatakan cukup cepat, yakni 20%-30% selama lima tahun terakhir. Penggunaan nikel untuk bahan baku baterai juga diperkirakan naik lima kali lipat menjadi 1,7 juta ton pada 2030. Seperti diketahui, pada tahun lalu penggunaan nikel untuk produk ini baru sebesar 0,2 juta ton.

Genjot Potensi, Manfaatkan Peluang

Maka, tak heran jika pemerintah terus berupaya menjalankan strategi agar dapat mendatangkan investasi di sektor ini. Beberapa waktu lalu, negosiasi dengan sejumlah perusahaan telah dilakukan, seperti Tesla Inc dan Tsingshan Steel.

Semula, kerja sama yang akan dijalin dengan Tesla berkaitan dengan battery energy storage system (BESS). Teknologi ini merupakan penyimpanan sumber energi skala besar dengan kapasitas puluhan hingga ratusan mega watt.

BESS juga dapat digunakan sebagai stabilisator dan berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listrik masyarakat. Rencananya, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat tersebut akan mengambil bahan baku nikel sekaligus membangun bisnisnya di Indonesia.

Sementara itu, proyek bersama perusahaan asal China, Tsingshan pada awalnya bakal dijalin dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Keduanya ingin membangun smelter copper di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Tak main-main, investasi yang diprediksi saat itu mencapai US$2,5 miliar setara Rp36 triliun. Dalam pembiayaannya, 92,5% akan diambil oleh Tsingshan, sedangkan Freeport hanya mendanai sebesar 7,5%.

Kesepakatan Gagal Tercapai, Investor Putar Haluan

Namun, perundingan kerja sama antara keduanya terpaksa menghasilkan pil pahit. Pasalnya, baik Tesla maupun Tsingshan memilih untuk membatalkan rencana investasi.

Dalam perundingan, Tesla disebut lebih menginginkan potensi energy storage system (ESS), salah satu proyek rantai pasok ekosistem industri baterai di Indonesia. Dengan kata lain, arahnya lebih kepada pengganti pembangkit listrik.

Bahkan, diketahui belum lama ini Tesla telah meneken kerja sama dengan perusahaan tambang BHP yang berpusat di Australia. Elon musk sebagai pemilik Tesla, memutuskan untuk membeli nikel di perusahaan tersebut sebagai bahan baku mobil listriknya. Keduanya juga akan berkolaborasi dalam pengembangan energy storage yang ramah lingkungan.

Sementara itu, batalnya rencana investasi dengan Tsingshan disebut oleh Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama, hanya karena kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan

“Freeport Indonesia dan Tsingshan Steel tidak mencapai kesepakatan,” mengutip Reuters, beberapa waktu lalu.

Freeport, ungkapnya, lebih memilih opsi untuk membangun smelter tembaga di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur. Menurutnya, fasilitas listrik dan pengolahan limbah di lokasi tersebut lebih baik ketimbang di Weda Bay.

Kesiapan Industri Hulu Hingga Hilir

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengakui, Indonesia memang dilirik sebagai pemegang penting peranan sumber bahan baku baterai.

Pasalnya, kesediaan nikel di Indonesia cukup melimpah. Namun, soal kesiapan industrinya, ia bilang hal ini berhubungan dengan banyak hal, seperti bagaimana dukungan pemerintah, penataan unsur bahan baku, serta spesifikasi nikel, mangan, kobalt untuk kebutuhan baterai itu sendiri.

“Bahan baku siap, tapi ekosistemnya yang betul-betul harus diatur dulu,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 3 Agustus 2021.

Ia menyebutkan, terdapat 96 badan usaha industri hilir nikel yang nanti akan terbangun pada 2024 atau 2025. Artinya, dari 96 usaha yang sudah terdata itu, ada kebutuhan kurang lebih 250 juta ton bijih nikel di Indonesia.

Selain itu, Meidy mengungkapkan perlunya menciptakan good meaning practice di industri hulu.

“Apapun itu, hilir tidak akan berjalan tanpa ada bahan baku dari hulu. Artinya, supply chain stabil atau tidak, baik secara kuantitas maupun kualitas,” tambahnya.

Selama ini, kata dia, masih banyak spesifikasi nikel yang tidak sesuai dengan kondisi tambang yang ada. Rasio silikon magnesium pada nikel yang tidak sesuai, akhirnya membuat pengiriman ke smelter terpaksa di-reject.

Ekosistem Belum Berjalan

Maka, dibutuhkan pengelolaan dan manajerial yang tepat dan cepat, termasuk sinergi pelayanan publik dari kementerian terkait.

“Kondisi ini yang betul-betul harus kita cermati, ekosistemnya sudah berjalan atau belum? kenapa Tesla atau negara-negara penghasil baterai, baik di Eropa maupun Amerika malah berpindah haluan?” ujarnya.

Menurutnya, kondisi nikel di Indonesia pun tak kalah kualitasnya. Namun, tak dimungkiri bahwa investor seperti Tesla bukan hanya melihat kondisi dan bahan bakunya saja, melainkan juga mempertimbangkan kondisi lingkungan.

Medy bilang, secara tidak langsung penambangan di Indonesia memang masih ada yang belum memperhatikan kondisi dan penataan lingkungan. Bagaimana penambangan baik yang tidak menghancurkan lingkungan.

“Di industri hilir masih banyak area pencemaran lingkungan, seperti pada penggunaan bahan baku batu bara sehingga emisi karbon cukup tinggi,” ujarnya.

Jadi, apakah fasilitas pengolahan nikel di Indonesia itu sudah menggunakan energi bersih? Hal ini mesti dicermati. Meidy mengatakan, mayoritas smelter yang beroperasi pun belum menggunakan renewable energi. Upaya ke depan agar produksi nikel ini lebih bermanfaat dari sisi lingkungan, perlu dikembangkan renewable energi, seperti hidroenergi atau geothermal.

Komitmen Kelola Lingkungan

Hal ini juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM periode 2016-2019. Ia sempat menganalisis sejumlah faktor mengapa Tesla lebih memilih nikel dari perusahaan tambang BHP yang berpusat di Australia.

Menurutnya, pertama adalah tekanan dari pemegang saham agar Tesla berpartisipasi mengurangi dampak dari perubahaan iklim.

“BHP selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan tambang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Perusahaan ini juga berhasil menjadi penambang nikel dengan emisi CO2 terkecil,” ujarnya dalam sebuah acara daring pekan lalu.

Oleh karena itu, komitmen yang kuat dalam mengelola tambang telah dibuktikan oleh BHP melalui penggunaan energi terbarukan.

Faktor kedua adalah kesamaan visi antara Tesla dengan BHP. Tak asing lagi, keduanya ingin mengatasi masalah lingkungan akibat kegiatan bisnis yang tidak berorientasi pada energi bersih. Tesla dan BHP berkomitmen untuk punya usaha yang berkelanjutan (sustainable) sehingga kegiatan bisnis mereka bisa bertahan lama. Pandangan jauh ke depan itulah yang akan menguatkan posisi mereka di mata investor.

Kemudian faktor ketiga, kerja sama ini dianggap mampu menaikkan nilai saham kedua perusahaan.

“Dapat dibayangkan bagaimana reaksi investor apabila Tesla bekerja sama dengan penambang nikel yang tidak ramah lingkungan,” tambahnya.

Kendati Tesla bisa mendapatkan harga nikel yang lebih murah, tapi kalau nilai sahamnya turun maka menjadi kerugian yang besar pula.

Begitu pula sebaliknya, apa yang terjadi apabila BHP menjual nikel kepada perusahaan yang tidak peduli dengan lingkungan? Nilai saham BHP bisa turun. Fakta inilah yang disebut Arcandra sebagai fenomena ke depan yang harus dihadapi perusahaan dunia berstatus go public. Mereka harus peduli dengan lingkungan apabila tidak ingin ditinggal investor.

Terakhir, adanya usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah Australia untuk membantu perusahaan-perusahan tambang dalam mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Pemerintah setempat dinilai hadir lewat insentif fiskal yang bisa meringankan beban perusahaan.

Sejumlah Tantangan

Meskipun demikian, komitmen saja rupanya tak cukup. Upaya pengembangan EV tak luput dari sejumlah tantangan. Arcandra menyebut, EV memiliki harga lebih mahal. Selain itu, ia juga memiliki jarak tempuh yang terbatas.

“Seseorang bisa menjadi ragu menggunakan mobil listrik,” ujarnya.

Kemudian, kuantitas charging station atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dibutuhkan juga harus tersedia. Baterai EV pun harus diganti setiap beberapa tahun. Dibutuhkan 6000-7000 cycle untuk bisa diganti.

Terakhir, waktu pengisian dan costnya lebih lama dibandingkan dengan kendaraan umum lainnya. Seperti diketahui, pengisian daya (cas baterai) mobil listrik atau sepeda motor battery electric vehicle (BEV) juga dikenai tarif biaya di SPKLU.

Sumber: trenasia.com

Read More

Tongkang Antri Panjang di Morosi, PT. OSS Stop Sementara Penerimaan Nickel Ore, PT. Antam Jualan ke Pabrik Jadi Sorotan

NIKEL.CO.ID – Pabrik pemurnian nikel yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), PT. Obsidian Stainless Stell (OSS) hentikan sementara penerimaan suplai Nickel Ore dari supplier.

Informasi itu diketahui melalui Surat Pemberitahuan PT. OSS Nomor 009/EM-NP/OSS/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 tentang penambahan waktu penghentian sementara penerimaan Nickel Ore diperpanjang sampai tanggal 31 Juli 2021. Disusul pemebritahuan selanjutnya bahwa penerimaan Nickel Ore belum bisa dilakukan di Bulan Agustus ini.

Ketgam: Surat pemberitahuan PT.OSS.

Alasannya, masih banyaknya antrian tongkang di pelabuhan PT. OSS (kondisi terakhir sekitar 35 tongkang per 19 Juli 2021). Selain itu, dikarenakan kapasitas stockpile yang hampir penuh, serta kondisi cuaca yang menyebabkan menurunnya produktivitas pembongkaran.

Kelebihan suplai yang diterima smelter milik PT. OSS kemudian menyeret nama salah satu perusahaan tambang Nickel terbesar di Sultra, yakni PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) yang disinyalir ikut menjual hasil produksinya ke PT. OSS melalui tiga perusahaan trader.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pemuda Pertambangan Indonesia (HIPPI) melaui siaran persnya menyebutkan, tiga perusahaan yang menjadi trader PT Antam yaitu PT. Mineral Putra Prima (MPP) menjual ore nikel PT. Antam ke PT. OSS, VDNI dan SMI dengan kontrak 3 tahun untuk 1.880.000 MT.

Kemudian PT. Ekasa menjual ore nikel PT. Antam ke OSS, dan SMI dengan kontak 3 tahun sebesar 1.880.000 MT, serta PT. Satya Karya Mandiri) dengan kontrak 3 tahun untuk 4.000.000 MT.

“Kenapa direksi PT Aneka Tambang harus menjual biji nikel ke SMI, OSS dan Virtue Dragon lewat trader MPP, Ekasa dan SKM? Padahal bisa menjual langsung Bukankah jika lewat trader membuat keuntungan perusahaan menjadi jauh berkurang?” ucap Irvan Nadira Nasution, Ketua Advokasi, Hukum dan HAM DPP HIPPI melali siaran persnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, DPP HIPPI juga menyoroti terkait terus tertundanya pembangunan Pabrik Feronikel
Halmahera Timur (P3FH) PT. Antam yang tak kunjung selesai.

“Padahal, konstruksi pabrik itu sudah mencapai 97 persen sejak 2019 lalu. Namun pengoperasian
smelter milik Antam ini ternyata masih terus terganjal pasokan listrik. Apakah ini disengaja?,” sambungnya.

Senada, Sekretaris Jendral Asosiasi Penambang Nickel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey juga angkat bicara terkait PT. Antam yang juga menjual bijih nikel ke pabrik. Menurutnya, PT. Antam yang memiliki cadangan bijih nikel yang banyak harusnya mampu membangun pabrik sendiri.

“Ada yang tanya, kenapa Antam menjual ore? Antam punya cadangan yang besar, seharusnya Antam membangun pabrik sendiri seperti Harita yang punya tambang besar tapi tidak menjual ore, bangun pabrik sendiri, bahkan mengakomodir penambang lain untuk suplai ore ke Harita,” kata Meidy kepada media ini, Rabu 4 Agustus 2021.

Sumber : sultrago.id

Read More

APNI: Pemerintah Harus Batasi Smelter Kelas Dua

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)  mendukung pemerintah untuk melakukan pembatasan smelter kelas 2 (NPI/FeNi),tetapi tetap mengundang investor untuk berinvestasi ke end produk nikel seperti stainless steel, baterai dan electric vehicle.

APNI merekomendasikan pemerintah untuk membatasi eksport produk kelas 2 (NPI/FeNi) minimal 30-50% untuk local, sehingga pabrik dalam negeri seperti Krakatau Steel untuk bisa memproduksi olahan nikel yaitu STAINLESS STEEL atau olahan logam lainnya sehingga pabrik Indonesia bisa bersaing untuk industri logam dunia.

“Dalam mendukung industry HILIR nikel, diperlukan ekosistem yang terarah dari HULU ke HILIR, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata Kelola niaga transaksi bijih nikel yang sesuai dengan aturan/regulasi yang sudah diatur dalam Permen ESDM No 11/2020, Saat ini masih banyak transaksi bijih nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,”demikian isi siaran pers APNI yang diterima ruangenergi.com,Senin (28/06/2021) di Jakarta.

Pada tanggal 13 agustus 2020 di keluarkan Kepmenko 108/2020, Tentang Tim Satgas HPM, capaian kerja TIM SATGAS HPM:

1. 89% (65) perusahaan telah mematuhi HPM

2. Telah dikeluarkannya Surat Peringatan: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.102/Deputi 6/Marves/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Peringatan Tertulis

3. Telah dikeluarkannya Maklumat Penegakan Hukum HPM: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.116/Deputi 6/Marves/IX/2020 tanggal 28 September 2020 hal Maklumat Penegakan Hukum Atas Permen ESDM No.11/2020

4. Pengusulan sanksi pembekuan tax holiday dalam revisi PMK No.130/2020

Masukan dan Harapan APNI:

APNI mengusulkan untuk mendukung industri hilir nikel untuk mendorong industry stainless steel dan batterai dalan negeri:

1. Semakin bertambahnya perusahaan smelter HPAL yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan;

2. Dilakukan kegiatan EKSPLORASI DETAIL untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga di dapatkan data SUMBER DAYA & CADANGAN Nikel dan mineral pendukung lainnya yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan HPAL yang semakin banyak berdiri di Indonesia;

3. Harga Bijih Nikel yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen 11/2020, melalui KePmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan Dioptimalkan kerja-kerja Satgas HPM dalam pengawasan transaksi bijih nikel di lapangan;

4. Untuk menghindari monopoli, disarankan kepada smelter untuk menggunakan surveyor independent terdaftar SECARA MERATA kepada seluruh surveyor terdaftar, agar hasil analisa lebih cepat dapat diperoleh.;

5. Kebutuhan akan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, di khawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO. Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan PIROMETALURGI kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu diatas 1.8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5;

6. Optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung Investasi yang sudah berjalan di Indonesia;

7.  Mengangkat Indonesia dalam kancah industry logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industry end produk.

Berdasarkan data APNI industry hilir khusus nikel yang akan dibangun baik smelter pirometalurgy dan hydrometallurgy sebanyak 98 perusahaan, terdiri dari 25 pabrik yang sudah produksi, 41 perusahaan yang sedang melakukan konstruksi dan 32 perusahaan yang sedang berproses perijinan.

Dari data industri hilir nikel ini kebutuhan bahan baku bijih nikel akan terkonsumsi sebesar 255 juta ton per tahun, jika data cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 milyar ton, maka industry hilir nikel hanya bisa bertahan maksimal 18 tahun, itupun dengan kondisi bijih nikel kadar tinggi (diatas 1.6%) hanya 1.7 milyar ton, jika industry pirometalurgy hanya menggunakan bijih nikel kadar tinggi maka umur pabrik ini hanya bertahan 7 tahun.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Harga Nikel Melonjak, Pembangunan Smelter Bergairah Lagi

NIKEL.CO.ID – Harga komoditas tambang tengah menghadapi super siklus di mana harganya tengah membubung dan diperkirakan bertahan dalam waktu lama. Salah satu komoditas yang harganya naik adalah nikel.

Naiknya harga nikel membuat investor kembali bergairah mengembangkan proyek hilir atau dalam hal ini pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey.

Kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/05/2021), dia mengatakan ada beberapa perusahaan yang kembali aktif melakukan kegiatan di sektor hilir, mulai dari proses penetapan lokasi smelter dan perizinan.

“Ada beberapa perusahaan melakukan kegiatan, baik proses penempatan lokasi smelter, perizinan. Kalau pembangunan, ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan kegiatan pembangunan pabrik,” kata Meidy.

Semakin meningkatnya investasi di sektor hilir, imbuhnya, maka ke depan diperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan bijih nikel.

Dia mengatakan, jumlah perusahaan yang sedang melakukan proses perizinan dan konstruksi sebanyak 10-15 perusahaan.

“Ke depan nikel akan ada over demand karena dengan banyak pabrik, kebutuhan bahan baku meningkat,” ujarnya.

Dia mengatakan, smelter yang ada saat ini hanya menyerap bijih nikel kadar tinggi di atas 1,8%. Dengan banyaknya investasi baru, pihaknya berharap agar smelter baru nanti juga bisa menyerap bijih nikel kadar rendah 1,6%.

“Kita harapkan smelter baru nanti apakah bisa gunakan bijih nikel kadar rendah yang selama ini terbuang. Smelter yang ada saat ini hanya konsumsi bijih nikel di atas 1,8%, smelter baru kita harapkan bisa akomodir 1,6%,” harapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, pandemi Covid-19 sejak tahun lalu mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tertunda.

Tak hanya proyek smelter katoda tembaga yang dibangun PT Freeport Indonesia, puluhan smelter mineral lainnya juga disebutkan tertunda dan terhenti proses pembangunannya akibat pandemi Covid-19 ini.

Progress pembangunan smelter sedang banyak yang berhenti karena suplai bahan baku dan tenaga kerja juga berhenti karena negara yang punya teknologi ini sedang lockdown,” ungkapnya dalam sebuah diskusi bertema ‘Prospek Sektor Tambang di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global’ secara virtual, Selasa (10/11/2020).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, tahun 2021 ini total smelter yang beroperasi ditargetkan sebanyak 23 smelter dari 19 smelter di 2020, atau hanya bertambah empat smelter dari tahun lalu.

“Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan 2020 sebanyak 19 smelter dan 2021 sebanyak 23 smelter,” ungkapnya saat konferensi pers ‘Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2020 Dan Rencana Kerja Tahun 2021’, Kamis (07/01/2021).

Berdasarkan data yang dipaparkannya, smelter baru yang beroperasi pada 2020 hanya sebanyak dua smelter nikel. Dengan demikian, total smelter nikel yang beroperasi hingga 2020 mencapai 13 smelter.

Sementara smelter untuk komoditas lainnya yakni tembaga tetap tidak berubah dari 2019, yakni hanya dua smelter, bauksit dua smelter, besi satu smelter, dan mangan satu smelter. Dengan demikian, pada 2020 terdapat 19 smelter yang telah beroperasi.

Sementara pada 2021, dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang.

Dia merinci, jumlah smelter yang ditargetkan beroperasi hingga 2024 tersebut antara lain 23 smelter pada 2021, lalu naik menjadi 28 smelter pada 2022, lalu pada 2023-2024 diperkirakan melesat menjadi 53 smelter.

Pada 2024 smelter yang ditargetkan telah beroperasi yakni empat smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, empat smelter besi, dua smelter mangan, serta dua smelter timbal dan seng.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More