
NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendorong negara-negara ASEAN menyusun standar bersama terkait environmental, social, and governance (ESG) dan praktik pertambangan yang baik (good mining practices) untuk memperkuat daya saing mineral kritis kawasan.
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan harmonisasi standar keberlanjutan diperlukan agar negara-negara produsen mineral di ASEAN memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan persyaratan perdagangan dan penerimaan produk di pasar internasional.
Menurut dia, selama ini standar keberlanjutan lebih banyak ditentukan negara-negara pasar, terutama negara-negara Eropa, sementara kondisi industri dan karakteristik pertambangan di negara produsen memiliki perbedaan.
“Kita seakan-akan negara produsen hanya mau mengikuti saja. Padahal kondisi dan situasi negara ASEAN atau negara produsen dan negara market sangat berbeda,” ujar Meidy dalam acara yang ditayangkan IDX Channel, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai, perbedaan karakteristik sumber daya mineral perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan standar keberlanjutan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki sumber daya nikel laterit, sedangkan sejumlah negara lain memiliki bijih nikel sulfida dengan karakteristik dan proses pengolahan berbeda.
Karena itu, APNI mendorong negara-negara ASEAN membangun kesepakatan bersama mengenai standar ESG, ketertelusuran (traceability), dan praktik pertambangan yang baik.
“Bagaimana kita menciptakan satu standar untuk sustainability itu dulu yang penting,” katanya.
Meidy menegaskan, standar bersama tidak hanya diperlukan untuk memenuhi persyaratan pasar global, tetapi juga memastikan kegiatan pertambangan memberikan manfaat ekonomi dan memperhatikan dampak lingkungan serta sosial dalam jangka panjang.
Dia juga mengingatkan bahwa pengembangan mineral kritis tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan industri. Pemerintah perlu memperhatikan dampak kegiatan pertambangan terhadap masyarakat dan daerah penghasil.
Menurut dia, pemerintah daerah harus dilibatkan karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan dampak positif maupun negatif kegiatan pertambangan.
“Libatkan pelaku usaha, libatkan juga pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang sangat merasakan dampaknya, dampak untungnya, dampak kerusakannya, dan dampak untuk anak cucu,” ujarnya. APNI berharap Deklarasi Mineral Kritis ASEAN dapat menjadi landasan untuk menyelaraskan standar keberlanjutan di kawasan sehingga produk mineral kritis ASEAN memiliki ketertelusuran, memenuhi tuntutan pasar, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi negara anggota. (Shiddiq)
Perkembangan cerita ini
Topik #ASEAN →
- APNI Dorong Penyusunan Standar ESG Pertambangan ASEAN sedang Anda baca
- Indonesia Dukung Pengembangan Asia Zero Emission Community
- APNI Minta Pengusaha Dilibatkan dalam Penyusunan Roadmap Mineral Kritis ASEAN
- Prabowo Dorong Hilirisasi Mineral Kritis untuk Dukung Rantai Pasok Industri Semikonduktor
- Prabowo: ASEAN Harus Jadi Kekuatan Industri Teknologi, Bukan Sekadar Pasar
Agenda industri terdekat
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore





















