
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyoroti sejumlah aspek yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan Bursa Mineral Komoditas Strategis (BMKS), khususnya terkait kepastian regulasi, kelembagaan, dan penguatan manajemen risiko. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner terkait Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno mengatakan, Indonesian Metal Exchange (IMEX) dinilai memiliki tujuan yang sejalan dengan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yakni mendorong transparansi perdagangan komoditas mineral serta mengurangi praktik under-invoicing dan transfer pricing.
“IMEX, mencoba menetapkan harga metal komoditas, BMKS mengurangi under-invoicing dan transfer pricing. Tujuannya sama dengan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebenarnya mereka satu tujuan,” kata Djoko kepada nikel.co.id, di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Namun, kata dia, BMKS hingga kini masih dalam tahap persiapan. Sejumlah peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraannya masih perlu diselesaikan dan diselaraskan agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perbedaan pengaturan mengenai mata uang yang akan digunakan dalam transaksi. Selain itu, keberadaan lembaga penjamin serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kegagalan juga perlu diperjelas.
“Dari peraturan-peraturan yang tadi saya sudah jelaskan, terjadi pertentangan mengenai mata uang yang dipakai. Ini lembaga penjaminnya, kemudian kalau terjadi kegagalan bagaimana mengatasinya,” ujarnya.
Menurutnya, potensi kegagalan dalam penyelenggaraan bursa harus diperhitungkan secara serius mengingat dampaknya dapat meluas terhadap perdagangan dan perekonomian nasional.
“Karena kalau urusan sampai gagal, hancur Indonesia. Jadi, risiko-risiko itu harus dipelajari,” tegasnya.
Dia menjelaskan, terdapat tiga aspek penting yang harus diperkuat dalam mempersiapkan BMKS. Pertama, kesiapan kelembagaan sebagai fondasi penyelenggaraan bursa. Kedua, penyelesaian berbagai persoalan regulasi dan mekanisme operasional. Ketiga, penguatan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kegagalan.
“Dari step ketiga, manajemen risikonya harus dikuatkan. Karena ada satu kelembagaan, kedua, yang ketiga itu manajemen risiko,” pungkasnya.
Ia menilai kesiapan ketiga aspek tersebut penting agar pembentukan BMKS tidak hanya berorientasi pada penetapan harga komoditas mineral, tetapi juga memiliki tata kelola yang kredibel, kepastian hukum, dan sistem mitigasi risiko yang memadai.
Dengan persiapan yang matang, BMKS diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi perdagangan mineral kritis dan strategis sekaligus memperkuat tata kelola komoditas mineral nasional.
APNI menghadiri kegiatas Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisioner terkait Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (19/11/2026). APNI dalam acara tersebut diwakili oleh Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey; Dewan Penasihat Pertambangan APNI, Djoko Widajatno; dan Anggota APNI, Andi Jaya. (Fi Yun)
Perkembangan cerita ini
Topik #Transfer Pricing →
- Hadiri Forum Konsultasi BMKS, APNI Soroti Kesiapan Regulasi dan Manajemen Risiko sedang Anda baca
- DSI Dinilai Bisa Tekan Transfer Pricing, tetapi Mekanisme Ekspor Perlu Diperjelas
- DSI Bertugas Mengidentifikasi Potensi Praktik Under-Invoicing Ekspor Komoditas, Termasuk Komoditas Nikel
Agenda industri terdekat
- 21NovKonferensi & Pameran The 18 MGEI Anual Convention & Exhibition21–28 November 2026 · Mercure Convention Center Ancol, Jakarta
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore




















