Badan Bank Tanah Soroti Persoalan Penggunaan Lahan di Pertambangan Terbuka

NIKEL.CO.ID, TANGERANG – Badan Bank Tanah menyoroti persoalan penggunaan lahan dalam kegiatan pertambangan nikel, khususnya terkait aktivitas penambangan terbuka (open mining) yang membutuhkan kejelasan aspek pertanahan.

Persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan aspek perizinan usaha pertambangan dan penggunaan permukaan tanah untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan. Menurut Badan Bank Tanah, kejelasan kewenangan pengelolaan lahan perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Iklan

Expert Staff to the Head of the Agency for Resilience Strategy and Land Affairs Badan Bank Tanah, Yono Reksoprodjo mengatakan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan pengusahaan sumber daya mineral. Sementara itu, penggunaan permukaan tanah untuk kegiatan penambangan terbuka juga perlu memperhatikan aspek pertanahan.

“Izin Usaha Pertambangan sebetulnya enggak pegang di atas, pegang di bawah. Masalahnya kalau kayak nikel itu open mining. Nah, harusnya untuk open mining juga minta izin ke kita karena itu lahan yang ada di atas itu, bukan yang ada di bawah,” ujar Yono dalam sesi diskusi di Solar & Storage Live Indonesia, Tangerang, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kejelasan pembagian kewenangan antara lembaga yang menangani perizinan pertambangan dan instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan.

Iklan

Ia menjelaskan, kewenangan Badan Bank Tanah dalam pengelolaan lahan terbatas pada tanah yang telah diserahkan atau dititipkan untuk dikelola lembaga tersebut.

“Kami hanya mengurus lahan-lahan yang sudah dititipkan ke kami. Sebelum dititipkan, kita enggak mengurus,” jelasnya.

Yono menilai, pemahaman mengenai kewenangan Badan Bank Tanah dalam pengelolaan lahan, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas industri pertambangan, masih perlu diperluas melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

Iklan

Ia mencontohkan PT Timah yang mulai memahami mekanisme pengurusan hak atas tanah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

“Jadi artinya ini masih dalam sosialisasi. Untuk bilang orang mulai paham. PT Timah, misalnya, dia sudah tahu. Sekarang diurus hak guna pakainya,” katanya.

Yono berharap kejelasan regulasi dan pembagian kewenangan antarlembaga dapat terus diperkuat sehingga penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan, termasuk nikel, memiliki kepastian hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian diskusi panel bertajuk Indonesia’s Priority Solar Projects: From Pipeline to Delivery pada acara Solar & Storage Live Indonesia di Tangerang. (Shiddiq)