Diduga Korupsi Izin Tambang, Kejaksaan Geledah Kantor Dinas ESDM Sultra

NIKEL.CO.ID – Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggeledah dan menyegel kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Senin (14/6/2021).

Tak hanya itu, delapan penyidik dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejati Sultra juga menyita sejumlah dokumen dari ruangan Kepala Dinas ESDM Sultra, ruang sekretariat, dan ruang Bidang Mineral dan Batubara (Minerba).

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum ( Penkum) Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan penggeledahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu perusahaan tambang.

Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka itu, diduga tidak pernah membayar kewajibannya sejak tahun 2010 hingga 2020.

“Perusahaan itu tidak membayar Royalti, PNBP PKH, PPN Pemberdayaan Masyarakat selama 10 tahun. Bulan November 2020, izin pertambangannya juga sudah dicabut, tapi masih melakukan aktivitas, akibatnya Negara dirugikan sampai Rp 190 miliar,” kata Dodi dikonfirmasi via telepon, Senin (14/6/2021).

Untuk kasus ini penyidik telah memeriksa 30 orang saksi dan keterangan ahli.

Namun penyidik membutuhkan barang bukti lain seperti dokumen atau surat terkait aktivitas pertambangan sehingga hari ini penyidik menggeledah Kantor Dinas ESDM Sultra.

“Penyidik telah memeriksa 30 orang saksi, dan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka,” tambah Dodi.

Sumber: kompas.com

Read More

Pemerintah Pastikan Aktivitas Enam IUP di Kawasan Industri Konawe Utara Tidak Terganggu

NIKEL.CO.ID – Enam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut) dipastikan tak akan terganggu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Konut, Muhardi Mustafa.

Keenam IUP dimaksud adalah PT. Stargate Pasific Resource (SPR), PT. Alam Raya Indah (ARI), PT. Bhumi Karya Utama (BKU), PT. Cipta Djaya Surya (CDS), PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) dan PT. Wisnu Mandiri Batara (WMB).

Kata Muhardi, keenam IUP tersebut nantinya akan berperan sebagai penyanggah industri alias penyuplai ore nikel. Bukan untuk dikuasai IUP-nya oleh investor kawasan industri.

“Nasib enam perusahaan pemegang IUP ini tambah bagus kedepannya. Pengelola kawasan tidak muluk-muluk. Secara ekonomis menginginkan mereka (pemegang IUP) sebagai penyanggah dan penyuplai ore ke industrinya,” kata Muhardi belum lama ini, seperti dikutip dari penasultra.id.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konut mengadakan pertemuan bersama enam pemilik IUP di salah satu hotel di Kota Kendari pada 10 Maret 2021 lalu.

Dalam pertemuan yang dibuka langsung Bupati Konut Ruksamin, tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana pengembangan kawasan industri pertambangan Konut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jika disepakati oleh para pemegang IUP, proyek tersebut selanjutnya akan disodorkan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian RI.

Namun, dalam pertemuan tersebut dikabarkan salah satu dari pemegang IUP menolak untuk ikut bertandatangan.

Menurut Muhardi, investor kawasan industri Konut membutuhkan dukungan tertulis dari enam pemegang IUP untuk perluasan areal. Hal itu perlu dilakukan guna menguatkan pihak rekanan untuk bermitra dengan investor kawasan industri tersebut. Dukungan tertulis itu berbunyi keenam perusahaan bersedia wilayahnya masuk dalam kawasan industri.

“Itu hanya penguatan secara administrasi. Kami tim tidak dalam posisi memaksa. Respon perusahaan juga sangat baik. Sebagian besar sudah menandatangi berita acara dukungan,” ujar Asisten II Setda Konut itu.

Sejauh ini, kawasan industri yang terletak di sebagian Kecamatan Langgikima dan Lasolo Kepulauan itu sudah mulai disosialisasikan untuk pembebasan lahan warga yang berada diatas lahan berstatus areal penggunaan lain (APL). Pemerintah daerah dalam urusan ini memberikan keleluasaan terhadap investor dan warga bertransaksi langsung.

Adapun total luasan areal Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) ini seluas 2.600-an Ha yang terdiri dari dua blok. Blok 1, 559 Ha dan blok 2 seluas 2.067 Ha.

Dari luasan areal itu, menurut Murhadi, sama sekali tidak menyentuh wilayah enam IUP. Sebab, wilayah yang akan ditempati kawasan industri berada di blok 1 yang juga memiliki potensi mineral logam berupa nikel.

“Kami berpegang pada regulasi. Tidak ada regulasi untuk mencaplok IUP perusahaan lain,” tutur Murhadi.

Tim percepatan pembangunan kawasan industri Konut sangat mendukung dan berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan karena program ini sinergi dengan program Presiden, Joko Widodo. Pemkab Konut bertekad tidak mau lagi jadi penonton sekaligus penyedia ore nikel untuk smelter di daerah lain.

Sumber: siberindo.co

Read More

Tinggal Tunggu IUPK, Wilayah Tambang Eks Vale Di Bahodopi Masuk Ke Antam

NIKEL.CO.ID – Setelah digantung lebih dari dua tahun, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tampaknya bakal segera menguasai Blok Bahodopi Utara dan Blok Matarape, dua wilayah tambang nikel  hasil penciutan dari PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Senior Vice President Corporate Secretary Aneka Tambang Kunto Hendrapawoko mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menunggu terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk kedua wilayah tambang nikel tersebut. Menurutnya, penerbitan IUPK sedang berposes di Kementerian ESDM.

“Terkait dengan wilayah Bahodopi Utara dan Matarape, dapat disampaikan bahwa saat ini proses penerbitan IUPK sedang berproses di Kementerian ESDM,” ujar Kunto, Rabu (10/2/2021).

Sebagai informasi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Bahodopi Utara dan Matarape didapatkan Antam itu sejak Agustus 2018 lalu dalam penawaran prioritas yang digelar oleh Kementerian ESDM.

Tepatnya, pada tanggal 1 Agustus 2018 untuk Blok Bahodopi Utara, dan untuk Blok Matarape pada 21 Agustus 2018. Sebelumnya, Antam mengklaim telah membayar Kompensasi Data Informasi (KDI) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun, berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1805.K/30/MEM/2018, Blok Matarape di Sulawesi Tenggara memiliki luas 1.681 hektare (ha) dengan harga KDI sebesar Rp. 184,05 miliar. Sementara Blok Bahodopi Utara di Sulawesi tengah memiliki luas 1.896 ha dengan nilai KDI Rp. 184,8 miliar.

Penerbitan izin eksplorasi dari Kementerian ESDM terganjal, lantaran Ombudsman Republik Indonesia sempat menetapkan dugaan maladministrasi pada penawaran prioritas atau lelang blok tambang yang dilakukan Kementerian ESDM pada 2018.

Saat dikonfirmasi mengenai progres penerbitan IUPK untuk Blok Bahodopi Utara dan Matarape kepada Antam, hingga berita ini ditulis, Pelaksana Tugas Direktur Bina Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Heri Nurzaman belum memberikan tanggapan.

Memperluas Cadangan Mineral

Di sisi lain, Kunto menegaskan bahwa Antam bakal memperkuat portofolio bisnis melalui pengoptimalan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Emiten mineral plat merah berkode ANTM di Bursa Efek Indonesia itu juga sedang menjajaki beberapa peluang bisnis dari hulu ke hilir di komoditas nikel, emas, dan bauksit.

Di hulu, saat ini Antam aktif melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah IUP yang dimilikinya serta tinjauan di beberapa daerah prospek. Dengan komposisi anggota MIND ID, sambung Kunto, hal itu membuka kesempatan bagi Antam untuk bersinergi dalam pengelolaan aset pertambangan nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi bisnis mineral yang terintegrasi.

“Antam memiliki strategi untuk memperluas cadangan dan memastikan umur pertambangan hingga lebih dari 25 tahun,” jelas Kunto.

Dari sisi investasi eksplorasi, realisasi biaya unaudited yang dikeluarkan Antam pada tahun lalu mencapai Rp 69,19 miliar. Sayangnya, Kunto belum membuka berapa anggaran eksplorasi Antam untuk tahun ini.

Yang pasti, pada 2021 kegiatan eksplorasi Antam akan semakin diintensifkan untuk mendukung rencana pengembangan hilirisasi, serta meningkatkan sumber daya dan cadangan mineral komoditas inti.

Kegiatan eksplorasi Antam akan dilakukan beberapa wilayah IUP Perusahaan seperti di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Jawa Barat. “Antam akan menitikberatkan kegiatan eksplorasi yang mampu mendukung pengembangan Perusahaan di komoditas nikel, emas dan bauksit,” pungkas Kunto.

Sumber: KONTAN

Read More

DPR RI Desak Kementerian ESDM Evaluasi Izin Usaha Pertambangan

NIKEL.CO.ID – Komisi VIl DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mengevaluasi izin usaha pertambangan khususnya untuk pertambangan yang sudah lama tidak beroperasi.

Hal tersebut menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan jajaran Kementerian ESDM yang dipimpin langsung Menteri ESDM Arifin Tasrif di Ruang Rapat Komisi VIl DPR-RI Gedung Nusantara | Lantai secara tatap muka dan virtual,Selasa (19/01/2021) di Jakarta.

“Komisi VIl DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk berkoordinasi rutin dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Pemerintah Daerah terkait pengawasan pertambangan khususnya illegal mining dan dampaknya terhadap lingkungan,” tulis Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dalam kesimpulan Rapat Kerja tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam paparan saat Raker dengan Komisi VII DPR RI menyampaikan point strategis capaian Kinerja KESDM di sisi sektor Mineral dan Batubara.

“1) Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan 4 unit). 2) Penyusunan Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara (insentif royalti dan formula harga khusus untuk hilirisasi). 3) Peningkatan Pemanfaatan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (137,5 juta ton), dan ke 4.) Pengawasan dan Penilaian Reklamasi dan Pascatambang Berbasis Teknologi Penginderaan Jarak Jauh (7.025 Ha),” jelas  Arifin Tasrif.

Arifin juga menyampaikan produksi batubara di tahun 2020 lalu mencapai 561 juta ton. Sedangkan domestic market obligation (DMO) batubara sebesar 132 juta ton di tahun 2020 lalu.Kemudian ada 19 smelter yang telah dibangun sepanjang 2020 lalu.

KESDM juga sedang merampungkan perumusan rancangan Permen ESDM kriteria teknis dan tata cara pemberian insentif royalti batubara untuk hilirisasi batubara. Termasuk menyiapkan rancangan Permen/Kepmen ESDM rumusan formula harga khusus batubara untuk hilirisasi batubara.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Ini Daerah yang Produksi Nikelnya Terbanyak di Indonesia

NIKEL.CO.ID –  Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan hilirisasi sektor tambang , khususnya nikel. Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia pada 2019.

Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia memproduksi 800.000 ton, jauh mengungguli Filipina 420.000 ton, Rusia 270.000 ton, dan Kaledonia Baru 220.000 ton.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono mengatakan berdasarkan pemetaan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton yang terdiri atas tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 juta ton, dan hipotetik 228 juta ton.

Kemudian, cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, berupa terbukti 3.360 juta ton dan terkira 986 juta ton. Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

“Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Eko Budi Lelono di Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Konsekuensinya hilirisasi, komoditas tambang yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, harus diolah terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi. Ada pertambahan nilai di situ, bukan hanya berupa kenaikan laba, tetapi juga berupa penciptaan lapangan kerja, meningkatnya nilai rantai pasok industri pendukung, munculnya usaha rakyat di lokasi tambang, dan secara otomatis meningkatkan devisa negara melalui investasi.

“Implementasi hilirisasi sektor tambang harus diwujudkan dengan membangun fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Read More

Kewenangan Izin Tambang Beralih ke Pusat Gerus Pendapatan Daerah

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memperkirakan penerimaan iuran tetap dan royaltinya akan berkurang karena peralihan izin pertambangan dari daerah ke pusat.

NIKEL.CO.ID – Kewenangan izin pertambangan yang beralih ke pemerintah pusat diperkirakan bakal menggerus pendapatan daerah. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kadis Sulawesi Tengah B. Elim Somba mengatakan penerimaan iuran tetap daerahnya akan berkurang karena aturan baru itu.

Undang-Undang Nomor 3 Tahung 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba telah membuat perubahan signifikan tata kelola tambang.

“Penerimaan dan iuran tetap realisasinya selama ini cukup bagus. Kemungkinan sesuai karena undang-undang ini nanti akan berkurang,” kata dia dalam Indonesia Mining Outlook 2021, Rabu (16/12/2020).

Pendapatan Sulawesi Tengah dari iuran tetap pada 2017 mencapai US$ 16 miliar atau sekitar Rp 226 triliun. Lalu, tahun ini penerimaannya US$ 8 miliar karena terimbas pandemi corona. Dari angka itu, 16% untuk provinsi Sulawesi Tengah dan 64% untuk pemerintah kabupaten dan kota. Sebesar 20% menjadi bagian pemerintah pusat.

Selain itu, penerimaan daerah dari royalti selama ini juga terus mengalami peningkatan. Pada 2017, royalti pertambangan mencapai US$ 73 miliar. Kemudian pada tahun 2020 mencapai US$ 481 miliar.

“Sesuai undang-undang, kami membagi 16% untuk provinsi, 32% kabupaten-kota, dan 32% lagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Pemerintah pusat mendapat Bagian 20%.

Demikian juga pajak mineral logam bukan batuan. Selama ini pungutan atas pajak tersebut telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga menjadi sumber penerimaan daerah.

Kantor Perwakilan Urusan Tambang 

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan kewenangan izin tambang sudah ditarik ke pusat sejak pekan lalu. Karena itu, ia mengusulkan agar dibentuk kantor perwakilan untuk menjembatani antara pusat dan daerah.

“Seperti di sektor minyak dan gas bumi (migas) sehingga ada pengawasan, pembinaan, dan sinergi,” kata dia.

Terkait hitung-hitungan besaran royalti yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP), besarannya baru dapat diketahui setelah pemerintah pusat menyetujui revisi rencana Kerja (RKAB) perusahaan tambang.

“Ini khusus minerba. Kalau yang lain, saya kira akan dikembalikan ke daerah,” ujar Yunus.

Meskipun peran pemda nantinya hanya sebatas mengurus surat izin penambangan batuan (SIPB) dan izin pertambangan rakyat IPR), namun pengawasannya tetap dilakukan oleh inspektur tambang.

Yunus mengatakan izin ke pemerintah daerah terkait IPR dan SIPB masih menunggu terbitnya peraturan presiden. Rancangan perpres tentang pendelegasian perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba akan mengatur soal:

a. Lingkup kewenangan yang akan didelegasikan.
b. Jenis perizinan yang akan didelegasikan.
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
d. Pendanaan dalam pelaksanaan pendelegasian.
e. Pelaporan pelaksanaan pendelegasian.
f. Penarikan pendelegasian kewenangan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Kewenangan Izin Tambang Beralih ke Pusat Gerus Pendapatan Daerah

Read More

Pemda Diminta Serahkan Izin Usaha Pertambangan ke Pusat

NIKEL.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini berada di pemerintah daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat mulai Jumat (11/12/2020).

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan sudah berkirim surat kepada para Gubernur agar menyerahkan semua Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah. Dengan demikian, mulai hari ini pemerintah pusat akan mengelola semuanya.

“Kami telah mengirim surat pada Gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah, sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola semuanya,” ungkapnya dalam acara ‘Minerba Virtual Expo 2020‘, Kamis (10/12/2020).

Sayangnya, Sujatmiko tidak hafal berapa banyak jumlah IUP yang kini dikelola pemerintah daerah.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) mengamanatkan bahwa setelah enam bulan, maka perizinan akan berada di Pemerintah Pusat.

Presiden Joko Widodo resmi menetapkan UU Minerba ini pada 10 Juni 2020. Mengenai aturan IUP yang diserahkan ke pemerintah pusat ini diatur di dalam ketentuan Pasal 35 UU Minerba.

Berikut bunyinya:

Pasal 35
(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
a. nomor induk berusaha
b. sertifikat standar dan/atau
c. izin

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. IUP
b. IUPK
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian
d. IPR
e. SIPB
f. izin penugasan
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan
h. IUJP
i. IUP untuk Penjualan

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Mulai 11 Desember 2020, Izin Pertambangan Diambil Alih Pemerintah Pusat

NIKEL.CO.ID – Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengambil alih semua perizinan pertambangan dari tangan pemerintah provinsi. Merujuk pada jadwal, pengalihan kewenangan tersebut akan berlangsung mulai Jum’at, 11 Desember 2020.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan, maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

“Terhadap jumlah IUP (Izin Usaha Pertambangan) saya nggak hafal. Namun sebagai gambaran bahwa UU No.3/2020 mengamanatkan enam bulan setelah diundangkan maka kewenangan perizinan di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM,” kata Sujatmiko dalam acara Webinar Virtual Expo yang digelar Kamis (10/12/2020).

Sujatmiko bilang, pihaknya juga sudah berkirim surat kepada para Gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah. “Sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola perizinan nasional dan nanti begitu PP (Peraturan Pemerintah) terbit, kami akan tugaskan,” sambungnya.

Asal tahu saja, UU Minerba resmi diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020 lalu. Dalam Pasal 35 (1) UU minerba baru itu, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Namun pada Pasal 35 (4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sujatmiko belum membeberkan jumlah perizinan aktual pertambangan minerba. Yang pasti, merujuk pada data dari Direktorat Minerba Kementerian ESDM, per 10 Maret 2020, terdapat 3.372 Izin Usaha Pertambangan (IUP) provinsi dan 132 IUP Pusat.

Selain IUP, ada juga 31 Kontrak Karya (KK), 67 PKP2B, 692 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), 52 IUP OPK Olah Murni, 718 OPK Angkut Jual, 16 Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan 2 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sumber: kontan.co.id

Read More

Pabrik di Kawasan Industri tak Perlu Izin Lingkungan

NIKEL.CO.ID – kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan pemerintah terus berusaha menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan, khususnya di kawasan industri.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengungkapkan kemudahan izin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Di Pasal 35 aturan itu disebutkan izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk lokasi usaha (pabrik) yang berada di kawasan industri,” ungkap Dody dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Dody mengungkapkan, sebagai ganti izin lingkungan, pelaku usaha di dalam kawasan industri wajib menyusun secara rinci Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

“Penyusunan oleh perusahaan industri tersebut harus mendapat persetujuan dari pengelola kawasan industri,” jelas Dody.

Selanjutnya, pengelola kawasan industri sebagai pemegang izin lingkungan berperan melakukan pemantauan terhadap aktivitas kegiatan usaha dari perusahaan industri. Sedangkan perusahaan industri melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan RKL-RPL rinci, serta pelaporan pelaksanaan RKL-RPL rinci kepada pengelola kawasan.

“Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKL-RPL Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri,” papar Dody.

Permenperin 1/2020, sebutnya, bertujuan sebagai pedoman bagi perusahaan industri yang sudah berada atau akan berlokasi di kawasan industri, khususnya untuk memeriksa dan memberikan persetujuan RKL-RPL rinci serta dapat melakukan pemantauan pelaksanaaan RKL-RPL rinci.

Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS).

Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2019, total investasi di sektor industri mencapai Rp215,9 triliun. Guna meningkatkan realisasi penanaman modal di tanah air, Dirjen KPAII menyebutkan, perlu upaya perbaikan kondisi dalam negeri melalui pengoptimalan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang terkait investasi.

“Selain itu mendorong harga energi yang semakin kompetitif. Dari sisi faktor eksternal, dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dolar AS di pasar global,” pungkas Dody.

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

Indonesia Ranking 1 Negara Paling ‘Ribet’ Untuk Berbisnis

NIKEL.CO.ID – Indonesia disebut menempati posisi pertama sebagai negara paling kompleks untuk ber-bisnis berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) periode Juni. Indeks itu dirilis oleh lembaga konsultan dan riset, TMF Group.

Laporan TMF Group mengungkapkan lanskap bisnis internasional lebih kompleks dari sebelumnya.

“Covid-19 telah menambahkan permasalahan ekonomi dan sosial yang signifikan,” tulis TMF Group dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (16/10/2020).

Lembaga konsultan dan riset yang berbasis di Belanda itu menganalisis 250 kriteria dari 77 negara untuk menentukan GBCI tahun ini.

Meliputi administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, perubahan dalam undang-undang perpajakan, kebijakan seputar upah dan manfaat, hingga tantangan membuka rekening bank.

“Indonesia meraih peringkat sebagai tempat paling kompleks untuk berbisnis dalam laporan tahun ini,” tulis TMF Group.

Selain Indonesia, negara yang masuk dalam peringkat 5 besar tempat paling kompleks untuk berbisnis, yakni Brasil, Argentina, Bolivia, dan Yunani.

Tahun lalu, Yunani menempati posisi pertama, tetapi negara itu telah melakukan beberapa perbaikan, sehingga peringkatnya turun tahun ini.

Sebaliknya, TMF Group juga membuat ranking negara dengan kompleksitas berbisnis paling rendah. Posisi pertama ditempati oleh Curacao, sebuah negara otonom di Belanda. Disusul oleh Amerika Serikat, Jamaika, Denmark, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.

TMF Group mengatakan salah satu faktor kompleksitas bisnis berkelanjutan yang dihadapi perusahaan multinasional adalah memenuhi peraturan internasional dan lokal.

Tren internasional mendorong standardisasi global, tetapi pada praktiknya sejumlah aturan lokal tetap ditemui oleh perusahaan. Bahkan jauh lebih kompleks di beberapa negara.

Kemudian, banyak negara, terutama di Asia Pasifik dan AS, mengharuskan setidaknya satu direktur perusahaan menjadi penduduk lokal. Selain itu, 68 persen memiliki aturan yang membatasi perekrutan pekerja asing.

Permasalahan aturan domestik juga menjadi kendala perusahaan multinasional membuka bisnis mereka, termasuk perubahan legislatif yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional.

Yunani, misalnya, ada sekitar 70 undang-undang perpajakan baru yang diberlakukan setiap tahun. Perusahaan yang ingin beroperasi di Yunani dipaksa untuk mematuhi perubahan aturan tersebut.

“Selain itu, banyak pemerintah mengambil tindakan reaktif untuk melindungi ekonomi mereka akibat dari pandemi covid-19 dan membentuk peraturan baru untuk mendukung bisnis lokal,” tulis TMF Group.

Sejumlah negara juga masih berpegang pada adat istiadat dan praktik yang berakar pada tradisi, sehingga menambah lapisan kompleksitas. Misalnya, 43 persen masih mengharuskan dokumen ditandai dengan stempel, potongan, atau segel agar mengikat secara hukum.

Tetapi, pemberlakuan aturan ini sudah turun dibandingkan tahun lalu sebanyak 49 persen negara. Argentina, Malaysia, dan Hong Kong telah menghapus persyaratan itu.

Namun, sejumlah negara mulai mengurangi kompleksitas bisnis. Misalnya, China dapat mengenakan pajak perusahaan yang lebih rendah daripada ketentuan nasional untuk menarik investasi. Sebanyak 6 provinsi di China mengenakan pajak perusahaan sebesar 15 persen daripada tarif nasional tetap sebesar 25 persen.

TMF Group mengatakan faktor yang meningkatkan kemudahan berbisnis adalah tingkat adopsi teknologi. Hasil riset menunjukkan jumlah negara yang memungkinkan proses bisnis menjadi digital dan dilakukan secara online bertambah.

Digitalisasi ini berhasil mengurangi birokrasi dan beban bisnis. Salah satu perwujudan efisiensi melalui digitalisasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisni.

Di beberapa negara, seperti Argentina dan Venezuela, dibutuhkan waktu rata-rata lebih dari tiga bulan. Sedangkan di Curacao hanya butuh waktu sehari memulai bisnis.

“Memahami kompleksitas bisnis internasional sangat penting, terlebih lagi selama masa-masa sulit ini. Negara yang kompleks dapat membatasi kesuksesan bisnis atau dapat menghambat investasi. Di sisi lain, kesederhanaan operasi dapat mendorong investasi di negara yang tadinya tidak kompetitif,” kata CEO TMF Group Mark Weil.

Sumber: CNN Indonesia

Read More