Tag: #Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Berita Nasional / Hukum / Korporasi / Tambang

Enam Tambang Raksasa Asing Kini Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

NIKEL.CO.ID – Setelah 80 tahun sejak pertama kali ditemukan pada 1941, Blok Rokan kini akhirnya dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia. Perusahaan energi asal Amerika Serikat (AS), PT Chevron Pacific Indonesia, pun menyerahkan wilayah kerja (WK) tersebut ke holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).

Pengalihan pengelolaan WK Rokan ini dilakukan mulai 9 Agustus 2021 tepat pukul 01.00 WIB. Saat itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut proses ini merupakan sejarah bagi industri hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.

“Setelah Caltex dan kemudian PT Chevron Pacific Indonesia mengelola WK Rokan selama 80 tahun, maka pengelolaan salah satu WK terbesar di Indonesia ini selanjutnya diserahkan kepada BUMN, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Rokan,” ujarnya dalam acara alih kelola WK Rokan, 9 Agustus 2021.

Blok Rokan bukan satu-satunya aset ESDM seperti kilang atau tambang yang kembali ke Indonesia. Sebelumnya, ada juga Blok Mahakam yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan Prancis, PT Total E&P Indonesia.

Lalu, tentu saja ada tambang emas Freeport yang kini sahamnya mayoritas dikuasai holding BUMN tambang PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum sebesar 51,2%. Inalum juga menjadi pemimpin holding tambang Indonesia yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, dan PT Timah Tbk (TINS).

Masih dalam suasana bulan Kemerdekaan, TrenAsia.com pun merangkum aset ESDM yang sudah kembali dikuasai oleh Indonesia. Mulai dari Inalum hingga Rokan, berikut daftar aset-aset tersebut:

1. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum

Inalum pertama kali didirikan untuk mengerjakan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di aliran Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Sumatra Utara. Pada 1972, konsultan asal Jepang, Nippon Koei, pun melakukan studi kelayakan proyek PLTA dan aluminium Asahan.

Laporan tersebut menyebut PLTA layak untuk dibangun dengan sebuah peleburan aluminium sebagai pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya. Pada 1975, pemerintah Jepang bersama 12 perusahaan penanam modal Jepang membentuk konsorsium Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd (NAA) untuk melaksanakan proyek ini.

Inalum resmi berdiri pada 1976 dengan nama lengkap PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai usaha patungan antara pemerintah Indonesia dengan NAA. Saat itu, NAA memiliki 90% saham sementara pemerintah hanya 10%.

Kepemilikan saham ini berubah pada 1978 menjadi NAA sebesar 75% dan pemerintah Indonesia 25%. Pada 1987, porsi kepemilikan saham pemerintah Indonesia membesar menjadi 41,13% sementara NAA mengecil jadi 58,87%.

Pada 9 Desember 2013, Pemerintah Indonesia resmi mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian induk. Inalum pun resmi menjadi BUMN ke-141 pada 21 April 2014, yang berarti membuat namanya menjadi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Pada 2017, pemerintah Indonesia pun membentuk Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID). Inalum pun menjadi pemimpin holding yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, dan PT Timah Tbk (TINS) tersebut.

2. Newmont

Pada 1986, perusahaan tambang emas asal AS Newmont mendapat kontrak kerja (KK) untuk menggarap Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Maka dari itu, Newmont pun beroperasi dengan nama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Newmont lalu menemukan galian tambang tembaga porfiri yang kemudian dinamai Batu Hijau pada 1990. Pada 1997, proyek Batu Hijau pun dimulai dengan total investasi US$1,8 miliar dan beroperasi secara penuh pada 2000.

Pada 2016, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) milik konglomerat Arifin Panigoro melakukan transaksi akuisisi 50% saham PT Amman Mineral Investama yang memiliki 82,2% saham di NNT. Akusisi tersebut pun membuat NNT berubah nama jadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Berdasarkan situs resminya, usia tambang Batu Hijau diperkirakan hanya berlanjut sampai 2023 dengan tingkat produksi saat ini. Meski begitu, AMNT juga mengeksplorasi bagian-bagian lain di wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) seperti prospek eksplorasi Elang.

Elang memiliki sumber daya 12,95 juta pon tembaga, 19,7 juta ons emas dengan potensi untuk menghasilkan 300-430 juta pon tembaga dan 0,35-0,60 juta ons emas per tahun.

3. Freeport

Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat, Freeport McMoran, pertama kali masuk di Indonesia pada 1967 lewat Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Dengan UU tersebut, Freeport pun mendapat kontrak karya selama 30 tahun untuk menggarap tambang emas di Papua.

Pada 1991, Freeport dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya II setelah menemukan cadangan baru di pegunungan Grasberg. Kontrak baru ini pun membuat Freeport dapat melakukan penambangan di wilayah seluas 2,6 juta hektare, di mana sebelumnya hanya 10.908 hektare (ha).

Dalam kontrak kerja II tersebut juga tertuang hal penting yaitu divestasi saham dari Freeport ke Indonesia. Pada 10 tahun pertama atau 2001, Freeport diwajibkan mendivestasi 10% sahamnya. Lalu, Freeport wajib mendivestasikan 51% sahamnya pada 2011. Meski begitu, hal ini baru terjadi pada 2018.

BUMN Inalum menjadi aktor penting dalam akuisisi PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 51 tahun dikendalikan asing. Kepemilikan saham Inalum di Freeport pun meningkat dari sebelumnya 9,36% menjadi 51,2%.

Tambang emas milik Freeport ini diklaim sebagai tambang dengan deposit emas terbesar di Indonesia. Berdasarkan dokumen dari Inalum, Tambang Grasberg yang selama ini dikelola memiliki kekayaan yang terdiri dari emas, tembaga, dan perak sebesar lebih dari Rp2.400 triliun hingga 2021.

4. Blok Mahakam

Tepat 1 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) resmi mengambil alih kelola migas di Blok Mahakam, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Blok Mahakam ini dimiliki oleh perusahaan migas asal Prancis, PT Total E&P Indonesia, yang kontraknya habis 31 Desember 2017.

Sebelum kontraknya diputus tersebut, Total telah menguasai Blok Mahakam selama sejak 1966 setelah menandatangani kontrak kerja sama bersama Inpex Corporation dengan pemerintah Indonesia.

Setelah berjalan selama 30 tahun, kontrak kerja Blok Mahakam diperpanjang lagi selama 20 tahun hingga 31 Desember 2017. Ini membuat Total sudah mengelola Blok Mahakam selama total 50 tahun sebelum diambil alih Pertamina.

Pertamina memberikan hak kelola Blok Mahakam kepada anak usahanya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Pada 2021, PHM memproyeksikan Blok Mahakam dapat menghasilkan minyak 22.000 barel per hari (BOPD) dan gas sebesar 485 juta kubik (MMSFCD).

5. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Setelah Freeport, Inalum bermanuver lagi di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dengan membeli 20% saham perusahaan tambang asal Kanada tersebut. Pembelian saham ini dimungkinkan berkat adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Dengan divestasi kepada Inalum tersebut, kepemilikan saham entitas induk Vale Canada Limited pun terdilusi menjadi 44,3% dari sebelumnya 58,73%, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. menjadi 15% dari sebelumnya 20,09%, dan publik tercatat 20,7%.

Sebelum divestasi kepada Inalum tersebut, INCO juga telah mendivestasi 20% sahamnya ke publik lewat Bursa Efek Indonesia. Ini pun membuat divestasi saham INCO ke Indonesia sudah 40%, sesuai dengan kontrak karya (KK) yang ditandatangani 2014 lalu dan akan berakhir pada 28 Desember 2025.

Dalam kontrak karya yang sama, INCO juga melepas areal KK menjadi seluas hampir 118.435 hektare (ha). Ini membuat luasan areal KK berkurang hingga hanya 1,8% dari luasan awal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Saat pertama kali didirikan pada 1968 Vale Indonesia memiliki nama berbeda, yaitu PT International Nickel Indonesia. Pada tahun yang sama Vale dan pemerintah menandatangani kontrak karya untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan bijih nikel.

INCO pun memulai pembangunan smelter Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada 1977, Presiden Soeharto meresmikan fasilitas penambangan dan pabrik pengolahan nikel tersebut.Ñ

6. Blok Rokan

PT Pertamina (Persero) akhirnya resmi mengambil alih pengelolaan wilayah kerja (WK) Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia. Pengelolaan Blok Rokan akan dilakukan oleh anak usaha Pertamina, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), mulai Senin, 9 Agustus 2021.

Perjalanan panjang Blok Rokan kembali ke Indonesia ini dimulai ketika Caltex memulai pencarian minyak di Indonesia pada 1924. 20 tahun berselang, Caltex lewat Caltex Pacific Indonesia pun mulai mengelola blok Rokan dengan kontrak hingga 1971.

Pada 1971, kontrak pengelolaan Blok Rokan berpindah ke Chevron lewat PT Chevron Pacific Indonesia. Sejak mengelola Rokan, Chevron telah melakukan dua kali kontrak yang membuat pengelolaanya menjadi total 30 tahun hingga 2021.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut WK Rokan memiliki nilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta barel minyak per hari (barrels of oil per day/BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari gas bumi pada 2030 mendatang.

Sejak pertama kali dimulai pada 1951 sampai 2021, WK Rokan telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak. Produksi rata-rata tahun ini hingga Juli 2021 tercatat sebesar 160,5 ribu BOPD minyak bumi atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 MMSCFD untuk gas bumi.

Hingga akhir 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Pada 2022, PHR akan menambah lagi kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. Ini akan menjadi komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia.

Sumber: trenasia.com

Read More
Daerah / Ekonomi / Tambang

Dispenda Konut Bakal Sidak Pemilik IUP yang Bandel Bayar Pajak

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut) melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) segera melakukan sidak pada pemilik IUP mineral bukan logam dan batuan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak pada daerah.

Tidak hanya sidak, Dispenda juga akan melakukan penyisiran kegiatan pungutan liar seperti pembayaran kupon yang dibebankan oleh kegiatan mobil penambang senilai 5 ribu dan kendaraan umum yang bermuatan berat baik yang dilakukan oleh pemerintah desa yang diduga sebagai indikator tumpang tindihnya pembayaran pajak pada pemerintah daerah.

“Pasalnya pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkup Konawe Utara dianggap bandel untuk menuntaskan kewajibannya persoalan pembayaran pajak, padahal itu merupakan kewajiban mutlak yang  tidak bisa di intervensi. Salah satu dugaan kami adanya pungutan liar di lapangan,” kata Kadispenda Jumadin.

Jumadin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi perusahaan yang bandel membayar pajak.

Dalam waktu dekat ini pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup Dan Dinas Perhubungan segara melakukan sidak terkait  ketertiban pembayaran pajak.

“Kami dari Dispenda sudah mengantongi beberapa perusahaan yang bandel dalam hal pembayaran pajak, serta laporan yang ada bahwa di salah satu Kecamatan di Konawe Utara telah melakukan pungli pembebanan pembayaran pada setiap mobil perusahaan yang melewati jalan umum dan jembatan yang sampai hari ini kami belum tau pungutan itu muaranya kemana, dikelolah untuk apa,” beber Jumadin, Senin (08/08/2021).

Jumadin menyayangkan tidak adanya koordinasi pemerintah desa, Kecamatan dan Dinas Perhubungan kepada pihaknya terkait retribusi yang berlangsung beberapa bulan terakhir ini.

“Seandainya koordinasi dan kerja sama kita ini bagus, maka saya yakin target yang diberikan oleh Bapenda Provinsi dalam hal jumlah besaran pajak pasti akan tercapai bahkan akan melebihi target apalagi dari beberapa kabupaten sudah Konawe Utara yang memiliki target pembayaran pajak tertinggi,” tambahnya.

Olehnya itu, Jumadin berharap agar koordinasi antar semua pihak harus selalu terjalin dengan baik guna meningkatkan dan menstabilkan pajak pendapatan daerah Konawe Utara.

Pihaknya juga mengharapkan agar pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Konawe Utara agar membentuk tim investigasi untuk membantu mengawasi di lapangan.

“juga pihak KPK dan Inspektorat supaya pihak Dispenda Konut tidak dapat sorotan negatif dari pemerintah provinsi dan pusat,” tutupnya.

Sumber: sultrademo.co

Read More
Daerah / Hukum / Nikel / Tambang

Sebanyak 13 IUP di Konsesi PT Antam Konut Diduga Menambang Ilegal

NIKEL.CO.ID – Ada 13 perusahaan tambang dalam konsesi PT Antam di Konawe Utara (Konut) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Perusahaan ini terus beraktifitas mesti ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir atau sudah tidak aktif lagi, serta adanya perusahaan tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Ke 13 perusahaan tersebut, pertama, PT Karya Murni Sejati (KMS) 27, PT James dan Armando Pundimas, dan PT Hafar Indotech, CV Ana Konawe, CV Malibu, CV Yulan Pratama, PT Andhikara Cipta Mulia, PT Avry Raya, PT Mughni Energi Bumi, PT Rizqi Cahaya Makmur, PT Sangia Perkasa Raya, PT Sriwijaya Raya, serta PT Wanagon Anoa Indonesia.

Pada Rabu (4/8/2021) Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) didatangi dua lembaga aspirator menyampaikan aspirasi dugaan pertambangan ilegal atau ilegal mining yang diduga dilakukan salah satu perusahaan PT Karya Murni Sejati (KMS) 27.

Masa mendesak DPRD Sultra membentuk tim panitia khusus (Pansus) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) melibatkan instansi terkait.

Aspirator datang dari lembaga Corong Aspirasi Rakyat Sulawesi Tenggara (Corok Sultra). Mereka membeberkan dugaan pertambangan ilegal PT KMS 27 di atas lahan PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konut.

Dalam pernyataan sikapnya, Corok Sultra mengungkapkan bahwa PT KMS 27 diduga masih melakukan kegiatan pertambangan. Padahal pasca putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Juli 2014 mencabut 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP), salah satunya PT KMS 27.

“Tetapi sekarang perusahaan tersebut masih terus melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi izin usaha pertambangan,” ungkap jenderal lapangan Corok Sultra Fausan Dermawan.

Aspirasi meminta DPRD Sultra membentuk tim pansus dan melakukan investigasi di lokasi PT KMS 27 serta memanggil direktur utamanya dan dinas terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Dua anggota Komisi III DPRD Sultra yakni, Abdul Salam Sahadia dan Sudirman yang menerima aspirator Corok Sultra, mengakomodir tuntutan mereka dengan mengagendakan RDP dan mengundang pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Ditkrimsus Polda Sultra, Kejati Sultra serta kedua lembaga tersebut, salah sattunya, PT KMS 27.

“Dalam rangka memperjelas permasalahan ini, kita simpulkan ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat dengan mengundang pihak terkait,” kata Abdul Salam Sahadia.

Informasi yang dihimpun tim tegas.co, PT KMS 27 di Blok Mandiodo, Molawe Kabupaten Konut memiliki IUP operasi produksi hingga tanggal berakhir 12 Desember 2032. Demikian pula, data Kementerian Kehutanan, perusahaan ini mengantongi IPPKH dengan nomor surat SK. 1304/Menlhk-Pktl/Ren/Pla.0/3/2018.

Sementara itu, Supporting Manager PT Antam Konawe Utara, H. Umar yang dikonfimasi belum memberikan klarifikasi

Sumber: tegas.co

Read More
Berita Nasional / Hukum / Tambang

Pemerintah Terbitkan PerMen ESDM 16/2021 Pemberian Wilayah, Izin dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (PerMen) ESDM Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerMen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada beberapa pasal dalam peraturan tersebut yang mengalami perubahan isi dan penambahan untuk Lebih menyempurnakan, di antaranya, Pasal I, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28, (1)  Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.

Pasal 28, (2)  Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus perintah kepada BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada badan usaha milik daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:

  1. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung; atau
  2. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.

Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32, (1)  Dalam hal Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimenangkan oleh BUMN, Menteri mengumumkan penetapan BUMN sebagai pemenang Lelang sekaligus memerintahkan BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:

  1. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang; atau
  2. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang.

Selanjutnya, ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33, (1) Menteri mengumumkan penetapan Badan Usaha swasta selaku pemenang Lelang sekaligus memerintahkan Badan Usaha swasta untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD sebesar 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan Badan Usaha swasta dapat:

  1. langsung menggunakan Badan Usaha swasta; atau
  2. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang.

Pasal 33, (2) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha swasta harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada.

Pasal 33, (3)  Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi:

  1. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
  2. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Ketentuan huruf l Pasal 66 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 Pemegang IUP atau IUPK dilarang:

  1. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri;
  3. melakukan kegiatan pencampuran batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  4. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;
  5. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
  6. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP;
  7. menjaminkan IUP atau IUPK dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
  8. melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebelum RKAB Tahunan IUP Eksplorasi disetujui;
  9. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui;
  10. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  12. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan saham BUMN dan BUMD pada Badan Usaha pemegang IUPK menjadi lebih sedikit dari 51% (lima puluh satu persen) bagi pemegang IUPK hasil pemberian WIUPK secara prioritas yang diberikan kepada BUMN; dan
  13. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan saham BUMD pada Badan Usaha pemegang IUPK menjadi lebih sedikit dari 51% (lima puluh satu persen) bagi pemegang IUPK hasil pemberian WIUPK secara prioritas yang diberikan kepada BUMD.

Sumber: ruangenergi.com

Read More
Berita Nasional / Korporasi / Nikel / Tambang

Ini Raja-Raja Komoditas Tambang Andalan RI, Siapa Saja?

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, termasuk untuk komoditas tambang mineral seperti nikel dan emas, serta batu bara. ‘Harta karun’ komoditas tambang yang tersimpan pun berjumlah hingga miliaran ton.

Menyadari banyaknya ‘harta karun’ yang tersimpan di Tanah Air, maka pemerintah pun memutuskan untuk mewajibkan hilirisasi komoditas tambang, sehingga tidak dijual dalam bentuk ‘barang mentah’ hasil tambang, namun memiliki nilai tambah lebih besar.

Hal ini dimulai dengan mengolah komoditas mineral melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), lalu membangun pabrik komponen baterai, hingga rencana menjadi pemain baterai hingga kendaraan listrik kelas dunia.

Begitu juga di sektor batu bara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mewajibkan para produsen batu bara untuk terjun ke industri hilir batu bara seperti gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan liquefied petroleum gas (LPG), methanol, peningkatan kadar batu bara (coal upgrading), hingga pencairan batu bara.

Dengan demikian, Indonesia tak lagi bergantung dari penjualan ‘barang mentah’, namun hasil pengolahan dan hilirisasi dengan nilai jual lebih tinggi.

Terlebih, saat ini sejumlah komoditas tambang mengalami super siklus di mana harga-harga melonjak tajam dan diperkirakan bertahan cukup lama. Lantas, siapa saja yang akan diuntungkan dari kondisi ini?

Berikut CNBC Indonesia rangkum siapa saja produsen komoditas tambang terbesar RI, mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM):

1. Emas

Untuk komoditas emas, sumber dayanya tercatat miliaran ton. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), status per Juli 2020, sumber daya emas RI mencapai 15,05 miliar ton dan cadangan emas mencapai 3,56 miliar ton.

Meski potensinya besar, namun produksinya belum terlalu tinggi.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (08/07/2021), tren produksi emas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.

Tahun 2018 produksi emas mencapai 135,29 ton, namun turun pada 2019 menjadi hanya 109,02 ton. Lalu saat pandemi pada tahun 2020 lalu, produksi turun drastis menjadi hanya 28,88 ton. Kemudian, pada 2021 ini ditargetkan produksi hanya sekitar 31,67 ton.

Realisasi produksi emas berdasarkan data terakhir per hari ini, Kamis (08/07/2021), produksi emas nasional baru mencapai 10,57 ton atau 33,38% dari target 31,67 ton.

Secara rinci produksi emas dari bulan ke bulan yakni, Januari sebesar 2,17 ton, naik di bulan Februari 2,38 ton, turun di bulan Maret menjadi 1,94 ton, kembali turun di April menjadi 1,88 ton, turun lagi Mei 1,67 ton dan Juni data terakhir 0,54 ton.

Berikut daftar lima perusahaan dengan produksi emas terbesar di Indonesia saat ini, seperti dikutip dari data Kementerian ESDM:

1. PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (J Resources) merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia. Beroperasi, menambang, mengeksplorasi, dan berinvestasi di sektor pertambangan emas.

Produksi emas di lahan seluas 38.150 hektar berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.

2. PT Agincourt Resources

PT Agincourt Resources merupakan sebuah perusahaan tambang berbasis di Indonesia bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral batangan emas dan perak.

Produksi emas di lahan seluas 130.252 hektar berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara.

3. PT Bumi Suksesindo

PT Bumi Suksesindo merupakan perusahaan PMDN dengan kegiatan utama produksi emas dan tembaga. Terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berada di lahan seluas 4.998 hektar.

4. PT Meares Soputan

PT Meares Soputan beroperasi di tambang seluas 8.969 hektar berlokasi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara.

5. PT Indo Muro Kencana

PT Indo Muro Kencana melakukan penambangan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, di lahan seluas 47.940 hektar.

Perlu diketahui, untuk PT Freeport Indonesia, meskipun juga memproduksi emas, namun data Kementerian ESDM memasukkan Freeport sebagai produsen tembaga. Untuk produsen tembaga, PT Freeport Indonesia tak dipungkiri menjadi produsen tembaga terbesar RI.

2. Nikel

Untuk komoditas nikel, cadangannya sampai miliaran ton. Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia. Besarnya cadangan menjadi alasan Indonesia bercita-cita menjadi pemain baterai kelas dunia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pada 2020 sumber daya bijih nikel RI mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Pemerintah pun menyadari pentingnya ‘harta karun’ nikel ini dengan menghentikan ekspor bijih nikel, dan mendorong investasi hilirisasi nikel. Bahkan, sejumlah proyek pabrik (smelter) bahan baku baterai dengan nilai investasi mencapai US$ 6,25 miliar atau sekitar Rp 91 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) pun tengah dikembangkan di Tanah Air.

Untuk menggarap proyek pabrik bahan baku baterai tersebut, setidaknya 32 juta ton bijih nikel per tahun dibutuhkan. Ini tentunya menjadi ajang penambang bijih nikel untuk berlomba-lomba meningkatkan produksi bijihnya.

Berdasarkan data dari MODI Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (07/07/2021), produksi Nickel Pig Iron (NPI) per hari ini mencapai 389.245,40 ton atau 43,20% dari target produksi tahun ini 901.080,00 ton.

Secara rinci, produksi Januari sebesar 68.928,02 ton, lalu naik di bulan Februari menjadi 74.801,70 ton, kembali naik di bulan Maret menjadi 77.923,55 ton. Lalu untuk bulan April turun menjari 73.371,16 ton, Mei naik jadi 80.958,03 ton, dan Juni data terakhir 12.790,99 ton.

Kemudian, produksi feronikel sebesar 760.819,92 ton atau 36,11% dari target produksi tahun ini 2.107.071,00 ton. Secara rinci, produksi bulan Januari sebesar 138.167,76 ton, kemudian naik di Februari menjadi 124.247,79 ton, dan kembali naik di Maret menjadi 141.260,31 ton. Selanjutnya di bulan April turun menjadi sebesar 135.595,81 ton, bulan Mei kembali turun menjadi 128.967,75 ton, dan bulan Juni data terakhir 91.187,25 ton.

Sementara itu, produksi nickel matte sampai saat ini mencapai 38.008,86 ton atau 48,73% dari target 78.000 ton. Secara rinci, produksi pada bulan Januari 6.088,82 ton, kemudian turun di bulan Februari menjadi 5.304,95 ton. Pada bulan Maret naik menjadi 7.703,24 ton, turun di bulan April menjadi 6.826,61 ton, Mei naik lagi jadi 7.657,30 ton, dan Juni data terakhir mencapai 4.427,95 ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, berikut daftar lima perusahaan dengan produksi bijih nikel terbesar di Indonesia saat ini:

1. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

PT Vale Indonesia Tbk memiliki sejumlah wilayah tambang nikel di Indonesia, antara lain:

– Blok Soroako, Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dengan status operasi produksi.

– Blok Suasua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dengan status operasi produksi.

– Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan status operasi produksi.

– Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dengan status operasi produksi.

2. PT Bintang Delapan Mineral

Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia, Kecamatan Bungku Tengah dan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan status operasi produksi dan luas wilayah 21.695 Ha.

3. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Memiliki sejumlah wilayah tambang, antara lain:

– Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Asera dan Molawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Maba dan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

4. PT Makmur Lestari Primatama

Memiliki wilayah tambang di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah tambang 407 Ha.

5. PT Citra Silika Mallawa

Memiliki wilayah tambang di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 475 Ha.

3. Batubara

Kementerian ESDM menyampaikan sampai dengan semester I 2021 PT Kaltim Prima Coal (KPC) memimpin sebagai perusahaan yang memproduksi batu bara terbesar di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko. Setelah KPC, PT Adaro Indonesia menyusul di posisi kedua.

“10 besar sampai dengan semester I 2021,” ungkapnya singkat kepada CNBC Indonesia, Jumat (02/07/2021).

Namun sayangnya dia tidak menyampaikan secara rinci berapa besar kontribusi kesepuluh produsen tersebut terhadap total produksi batu bara nasional.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (02/07/2021), total produksi batu bara sampai dengan Juni 2021 sebesar 287,84 juta ton atau 46,05% dari target tahun ini 625 juta ton.

Secara rinci, produksi batu bara pada Januari sebesar 47,81 juta ton, kemudian turun pada Februari menjadi 45,91 juta ton dan kembali naik pada Maret menjadi 49,77 juta ton.

Produksi tidak ada kenaikan pada April dibandingkan bulan sebelumnya yakni sebesar 49,77 juta ton, lalu turun tipis di bulan Mei menjadi 48,52 juta ton, dan kembali turun di bulan Juni menjadi 46,06 juta ton.

Berikut daftar 10 produsen batu bara terbesar RI:

1. PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
2. PT Adaro Indonesia, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
3. PT Kideco Jaya Agung, anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY)
4. PT Borneo Indobara, anak usaha Golden Energy and Resources Ltd yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
5. PT Berau Coal, anak usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU)
6. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA)
7. PT Bara Tambang
8. PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
9. PT Multi Harapan Utama
10.PT Indexim Coalindo.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Berita Nasional / Hukum / Politik / Tambang

2.350 Izin Usaha Pertambangan Terancam Dicabut, Ini Penjelasan ESDM

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat hampir 2.350 izin usaha pertambangan di seluruh Indonesia tidak melakukan kegiatan sama sekali. Pemerintah pun mengancam melakukan pencabutan izin bila tidak kegiatan lebih lanjut.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan dan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengungkapkan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM sedang menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik IUP Penanaman Modal Dalam Negeri maupun IUP Penanaman Modal Asing, termasuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK).

“Dari 5.600-an IUP saat ini, Presiden [Joko Widodo] meminta untuk meninjau kembali 1.600 IUP PKP2B dan KK yang tidak berkegiatan karena ini merugikan negara,” ujar Irwandy dalam sebuah diskusi, Jumat, 25 Juni 2021.

Namun, setelah dilakukan evaluasi, kata Irwandy, ternyata IUP yang tidak berkegiatan mencapai hampir 2.350 IUP. Pemerintah pun tengah mengevaluasi terhadap temuan tersebut.

Irwandy mengatakan, pemerintah tidak akan segan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan bagi pemegang izin yang tidak bisa melakukan kegiatan dengan alasan yang bisa diterima.

“Ini akan dievaluasi satu per satu. Mereka yang tidak bisa lanjut, instruksi Presiden langsung, izin akan dicabut,” kata Staf Khusus Menteri ESDM tersebut.

Sumber: tempo.co

Read More
Artikel / Daerah / Hukum / Nikel / Tambang

Diduga Korupsi Izin Tambang, Kejaksaan Geledah Kantor Dinas ESDM Sultra

NIKEL.CO.ID – Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggeledah dan menyegel kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Senin (14/6/2021).

Tak hanya itu, delapan penyidik dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejati Sultra juga menyita sejumlah dokumen dari ruangan Kepala Dinas ESDM Sultra, ruang sekretariat, dan ruang Bidang Mineral dan Batubara (Minerba).

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum ( Penkum) Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan penggeledahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu perusahaan tambang.

Perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka itu, diduga tidak pernah membayar kewajibannya sejak tahun 2010 hingga 2020.

“Perusahaan itu tidak membayar Royalti, PNBP PKH, PPN Pemberdayaan Masyarakat selama 10 tahun. Bulan November 2020, izin pertambangannya juga sudah dicabut, tapi masih melakukan aktivitas, akibatnya Negara dirugikan sampai Rp 190 miliar,” kata Dodi dikonfirmasi via telepon, Senin (14/6/2021).

Untuk kasus ini penyidik telah memeriksa 30 orang saksi dan keterangan ahli.

Namun penyidik membutuhkan barang bukti lain seperti dokumen atau surat terkait aktivitas pertambangan sehingga hari ini penyidik menggeledah Kantor Dinas ESDM Sultra.

“Penyidik telah memeriksa 30 orang saksi, dan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka,” tambah Dodi.

Sumber: kompas.com

Read More
Daerah / Ekonomi / Nikel / Tambang

Pemerintah Pastikan Aktivitas Enam IUP di Kawasan Industri Konawe Utara Tidak Terganggu

NIKEL.CO.ID – Enam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut) dipastikan tak akan terganggu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Konut, Muhardi Mustafa.

Keenam IUP dimaksud adalah PT. Stargate Pasific Resource (SPR), PT. Alam Raya Indah (ARI), PT. Bhumi Karya Utama (BKU), PT. Cipta Djaya Surya (CDS), PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) dan PT. Wisnu Mandiri Batara (WMB).

Kata Muhardi, keenam IUP tersebut nantinya akan berperan sebagai penyanggah industri alias penyuplai ore nikel. Bukan untuk dikuasai IUP-nya oleh investor kawasan industri.

“Nasib enam perusahaan pemegang IUP ini tambah bagus kedepannya. Pengelola kawasan tidak muluk-muluk. Secara ekonomis menginginkan mereka (pemegang IUP) sebagai penyanggah dan penyuplai ore ke industrinya,” kata Muhardi belum lama ini, seperti dikutip dari penasultra.id.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Konut mengadakan pertemuan bersama enam pemilik IUP di salah satu hotel di Kota Kendari pada 10 Maret 2021 lalu.

Dalam pertemuan yang dibuka langsung Bupati Konut Ruksamin, tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana pengembangan kawasan industri pertambangan Konut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jika disepakati oleh para pemegang IUP, proyek tersebut selanjutnya akan disodorkan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian RI.

Namun, dalam pertemuan tersebut dikabarkan salah satu dari pemegang IUP menolak untuk ikut bertandatangan.

Menurut Muhardi, investor kawasan industri Konut membutuhkan dukungan tertulis dari enam pemegang IUP untuk perluasan areal. Hal itu perlu dilakukan guna menguatkan pihak rekanan untuk bermitra dengan investor kawasan industri tersebut. Dukungan tertulis itu berbunyi keenam perusahaan bersedia wilayahnya masuk dalam kawasan industri.

“Itu hanya penguatan secara administrasi. Kami tim tidak dalam posisi memaksa. Respon perusahaan juga sangat baik. Sebagian besar sudah menandatangi berita acara dukungan,” ujar Asisten II Setda Konut itu.

Sejauh ini, kawasan industri yang terletak di sebagian Kecamatan Langgikima dan Lasolo Kepulauan itu sudah mulai disosialisasikan untuk pembebasan lahan warga yang berada diatas lahan berstatus areal penggunaan lain (APL). Pemerintah daerah dalam urusan ini memberikan keleluasaan terhadap investor dan warga bertransaksi langsung.

Adapun total luasan areal Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) ini seluas 2.600-an Ha yang terdiri dari dua blok. Blok 1, 559 Ha dan blok 2 seluas 2.067 Ha.

Dari luasan areal itu, menurut Murhadi, sama sekali tidak menyentuh wilayah enam IUP. Sebab, wilayah yang akan ditempati kawasan industri berada di blok 1 yang juga memiliki potensi mineral logam berupa nikel.

“Kami berpegang pada regulasi. Tidak ada regulasi untuk mencaplok IUP perusahaan lain,” tutur Murhadi.

Tim percepatan pembangunan kawasan industri Konut sangat mendukung dan berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan karena program ini sinergi dengan program Presiden, Joko Widodo. Pemkab Konut bertekad tidak mau lagi jadi penonton sekaligus penyedia ore nikel untuk smelter di daerah lain.

Sumber: siberindo.co

Read More
Berita Nasional / Hukum / Korporasi / Nikel / Tambang

Tinggal Tunggu IUPK, Wilayah Tambang Eks Vale Di Bahodopi Masuk Ke Antam

NIKEL.CO.ID – Setelah digantung lebih dari dua tahun, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tampaknya bakal segera menguasai Blok Bahodopi Utara dan Blok Matarape, dua wilayah tambang nikel  hasil penciutan dari PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Senior Vice President Corporate Secretary Aneka Tambang Kunto Hendrapawoko mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menunggu terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk kedua wilayah tambang nikel tersebut. Menurutnya, penerbitan IUPK sedang berposes di Kementerian ESDM.

“Terkait dengan wilayah Bahodopi Utara dan Matarape, dapat disampaikan bahwa saat ini proses penerbitan IUPK sedang berproses di Kementerian ESDM,” ujar Kunto, Rabu (10/2/2021).

Sebagai informasi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Bahodopi Utara dan Matarape didapatkan Antam itu sejak Agustus 2018 lalu dalam penawaran prioritas yang digelar oleh Kementerian ESDM.

Tepatnya, pada tanggal 1 Agustus 2018 untuk Blok Bahodopi Utara, dan untuk Blok Matarape pada 21 Agustus 2018. Sebelumnya, Antam mengklaim telah membayar Kompensasi Data Informasi (KDI) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun, berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1805.K/30/MEM/2018, Blok Matarape di Sulawesi Tenggara memiliki luas 1.681 hektare (ha) dengan harga KDI sebesar Rp. 184,05 miliar. Sementara Blok Bahodopi Utara di Sulawesi tengah memiliki luas 1.896 ha dengan nilai KDI Rp. 184,8 miliar.

Penerbitan izin eksplorasi dari Kementerian ESDM terganjal, lantaran Ombudsman Republik Indonesia sempat menetapkan dugaan maladministrasi pada penawaran prioritas atau lelang blok tambang yang dilakukan Kementerian ESDM pada 2018.

Saat dikonfirmasi mengenai progres penerbitan IUPK untuk Blok Bahodopi Utara dan Matarape kepada Antam, hingga berita ini ditulis, Pelaksana Tugas Direktur Bina Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Heri Nurzaman belum memberikan tanggapan.

Memperluas Cadangan Mineral

Di sisi lain, Kunto menegaskan bahwa Antam bakal memperkuat portofolio bisnis melalui pengoptimalan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Emiten mineral plat merah berkode ANTM di Bursa Efek Indonesia itu juga sedang menjajaki beberapa peluang bisnis dari hulu ke hilir di komoditas nikel, emas, dan bauksit.

Di hulu, saat ini Antam aktif melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah IUP yang dimilikinya serta tinjauan di beberapa daerah prospek. Dengan komposisi anggota MIND ID, sambung Kunto, hal itu membuka kesempatan bagi Antam untuk bersinergi dalam pengelolaan aset pertambangan nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi bisnis mineral yang terintegrasi.

“Antam memiliki strategi untuk memperluas cadangan dan memastikan umur pertambangan hingga lebih dari 25 tahun,” jelas Kunto.

Dari sisi investasi eksplorasi, realisasi biaya unaudited yang dikeluarkan Antam pada tahun lalu mencapai Rp 69,19 miliar. Sayangnya, Kunto belum membuka berapa anggaran eksplorasi Antam untuk tahun ini.

Yang pasti, pada 2021 kegiatan eksplorasi Antam akan semakin diintensifkan untuk mendukung rencana pengembangan hilirisasi, serta meningkatkan sumber daya dan cadangan mineral komoditas inti.

Kegiatan eksplorasi Antam akan dilakukan beberapa wilayah IUP Perusahaan seperti di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Jawa Barat. “Antam akan menitikberatkan kegiatan eksplorasi yang mampu mendukung pengembangan Perusahaan di komoditas nikel, emas dan bauksit,” pungkas Kunto.

Sumber: KONTAN

Read More
Artikel / Berita Nasional / Politik / Tambang

DPR RI Desak Kementerian ESDM Evaluasi Izin Usaha Pertambangan

NIKEL.CO.ID – Komisi VIl DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mengevaluasi izin usaha pertambangan khususnya untuk pertambangan yang sudah lama tidak beroperasi.

Hal tersebut menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan jajaran Kementerian ESDM yang dipimpin langsung Menteri ESDM Arifin Tasrif di Ruang Rapat Komisi VIl DPR-RI Gedung Nusantara | Lantai secara tatap muka dan virtual,Selasa (19/01/2021) di Jakarta.

“Komisi VIl DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk berkoordinasi rutin dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Pemerintah Daerah terkait pengawasan pertambangan khususnya illegal mining dan dampaknya terhadap lingkungan,” tulis Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dalam kesimpulan Rapat Kerja tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam paparan saat Raker dengan Komisi VII DPR RI menyampaikan point strategis capaian Kinerja KESDM di sisi sektor Mineral dan Batubara.

“1) Percepatan Pembangunan Smelter (tambahan 4 unit). 2) Penyusunan Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara (insentif royalti dan formula harga khusus untuk hilirisasi). 3) Peningkatan Pemanfaatan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (137,5 juta ton), dan ke 4.) Pengawasan dan Penilaian Reklamasi dan Pascatambang Berbasis Teknologi Penginderaan Jarak Jauh (7.025 Ha),” jelas  Arifin Tasrif.

Arifin juga menyampaikan produksi batubara di tahun 2020 lalu mencapai 561 juta ton. Sedangkan domestic market obligation (DMO) batubara sebesar 132 juta ton di tahun 2020 lalu.Kemudian ada 19 smelter yang telah dibangun sepanjang 2020 lalu.

KESDM juga sedang merampungkan perumusan rancangan Permen ESDM kriteria teknis dan tata cara pemberian insentif royalti batubara untuk hilirisasi batubara. Termasuk menyiapkan rancangan Permen/Kepmen ESDM rumusan formula harga khusus batubara untuk hilirisasi batubara.

Sumber: ruangenergi.com

Read More