Sabtu, Oktober 23
Shadow

Tag: #Regulasi Perizinan

Pemerintah Akan Fasilitasi Penambang Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat.

Pemerintah Akan Fasilitasi Penambang Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat.

Berita Nasional, Hukum, Tambang
NIKEL.CO.ID - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menanggulangi aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan memfasilitasi penambangan ilegal agar memiliki izin dan menjadi penambang rakyat. "Upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat," ujarnya dalam sebuah webinar yang dipantau di Jakarta, Rabu. Menteri Arifin mengatakan bahwa upaya penanganan pelaku PETI masih dilakukan melalui pembinaan oleh instansi terkait. Namun, apabila mereka tetap...
BKPM Pastikan Pengalaman Kelam Investasi Freeport Tak Terulang

BKPM Pastikan Pengalaman Kelam Investasi Freeport Tak Terulang

Berita Nasional, Hukum, Politik, Tambang
NIKEL.CO.ID - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi yang dilakukan PT Freeport menjadi pengalaman terburuk dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, puluhan tahun Indonesia tidak mendapatkan optimal manisnya hasil tambang emas di Timur Indonesia. "Freeport itu menjadi pengalaman kelam bagi kita. Dulu tahun 70-an ketika Freeport dibangun, negara belum ikut mengambil bagian secara maksimal," kata Bahlil dalam Webinar MNC Investor Forum 2021, Jakarta, Rabu (3/3). Maka dari itu, mulai saat ini investasi dari perusahaan asing perlu dikawinkan dengan perusahaan BUMN. Seperti yang dilakukan LG dengan konsorsium BUMN untuk mengelola nikel. Nikel merupakan material utama yang dibutuhkan dalam pembuatan baterai lithium. Hilirisasi nikel diseb...
Kewenangan Izin Tambang Beralih ke Pusat Gerus Pendapatan Daerah

Kewenangan Izin Tambang Beralih ke Pusat Gerus Pendapatan Daerah

Berita Nasional, Hukum, Tambang
Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memperkirakan penerimaan iuran tetap dan royaltinya akan berkurang karena peralihan izin pertambangan dari daerah ke pusat. NIKEL.CO.ID - Kewenangan izin pertambangan yang beralih ke pemerintah pusat diperkirakan bakal menggerus pendapatan daerah. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kadis Sulawesi Tengah B. Elim Somba mengatakan penerimaan iuran tetap daerahnya akan berkurang karena aturan baru itu. Undang-Undang Nomor 3 Tahung 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba telah membuat perubahan signifikan tata kelola tambang. "Penerimaan dan iuran tetap realisasinya selama ini cukup bagus. Kemungkinan sesuai karena undang-undang ini nanti akan berkurang," kata dia dalam Indonesia Mining Outlook 2021, Rabu (16/12/2020). ...
Pemda Diminta Serahkan Izin Usaha Pertambangan ke Pusat

Pemda Diminta Serahkan Izin Usaha Pertambangan ke Pusat

Berita Nasional, Politik, Tambang
NIKEL.CO.ID - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini berada di pemerintah daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat mulai Jumat (11/12/2020). Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan sudah berkirim surat kepada para Gubernur agar menyerahkan semua Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah. Dengan demikian, mulai hari ini pemerintah pusat akan mengelola semuanya. "Kami telah mengirim surat pada Gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah, sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola semuanya," ungkapnya dalam acara 'Minerba Virtual Expo 2020', Kamis (10/12/2020). Say...
BKPM Siapkan Transformasi Dorong Investasi di Industri Hilir

BKPM Siapkan Transformasi Dorong Investasi di Industri Hilir

Artikel, Berita Nasional, Nikel, Politik
Industri hilir yang didorong berfokus pada pengembangan Sumber Daya Alam yang menjadi keunggulan di Indonesia NIKEL.CO.ID - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan transformasi untuk mendorong investasi dari sektor primer ke industri berbasis nilai tambah atau industri hilir. Pengembangan industri hilir ini menjadi wacana yang hendak dikembangkan pemerintahan Joko Widodo sejak beberapa tahun lalu. “Kami berharap adanya perubahan dari sektor primer menjadi hilirisasi untuk pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai tambah dari sumber daya alam kita dapat kita nikmati di Indonesia,” kata Staff Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satria Putra pada webinar Katadata Regional Summit 2020 dengan tema Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan (4/11/20...
Open chat