BKPM Pastikan Pengalaman Kelam Investasi Freeport Tak Terulang

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi yang dilakukan PT Freeport menjadi pengalaman terburuk dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, puluhan tahun Indonesia tidak mendapatkan optimal manisnya hasil tambang emas di Timur Indonesia.

“Freeport itu menjadi pengalaman kelam bagi kita. Dulu tahun 70-an ketika Freeport dibangun, negara belum ikut mengambil bagian secara maksimal,” kata Bahlil dalam Webinar MNC Investor Forum 2021, Jakarta, Rabu (3/3).

Maka dari itu, mulai saat ini investasi dari perusahaan asing perlu dikawinkan dengan perusahaan BUMN. Seperti yang dilakukan LG dengan konsorsium BUMN untuk mengelola nikel.

Nikel merupakan material utama yang dibutuhkan dalam pembuatan baterai lithium. Hilirisasi nikel disebut akan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi mobil listrik di dunia.

“LG ini kita ikutkan adalah BUMN-BUMN kita seperti Antam, Mind ID, Pertamina dan PLN ikut bersama-sama dalam tim di LG. Jadi mereka gabung itu,” kata dia.

Begitu juga dengan Contemporary Amperex Technology (CATL) yang menggandeng pengusaha nasional dan pengusaha lokal berbasis UMKM. Cara ini, kata Bahlil, menjadi bisa memberikan manfaat lebih besar baik untuk pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh merata dan lebih banyak yang bisa menikmati hasil investasi asing di dalam negeri.

“Sebuah investasi yang masuk akan memberikan pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga pemerataan pertumbuhan dan ikut besar bersama-sama itu terwujud. Itulah esensi daripada satu investasi yang berkualitas,” kata dia mengakhiri.

Sumber: merdeka.com

Read More

Kewenangan Izin Tambang Beralih ke Pusat Gerus Pendapatan Daerah

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memperkirakan penerimaan iuran tetap dan royaltinya akan berkurang karena peralihan izin pertambangan dari daerah ke pusat.

NIKEL.CO.ID – Kewenangan izin pertambangan yang beralih ke pemerintah pusat diperkirakan bakal menggerus pendapatan daerah. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kadis Sulawesi Tengah B. Elim Somba mengatakan penerimaan iuran tetap daerahnya akan berkurang karena aturan baru itu.

Undang-Undang Nomor 3 Tahung 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba telah membuat perubahan signifikan tata kelola tambang.

“Penerimaan dan iuran tetap realisasinya selama ini cukup bagus. Kemungkinan sesuai karena undang-undang ini nanti akan berkurang,” kata dia dalam Indonesia Mining Outlook 2021, Rabu (16/12/2020).

Pendapatan Sulawesi Tengah dari iuran tetap pada 2017 mencapai US$ 16 miliar atau sekitar Rp 226 triliun. Lalu, tahun ini penerimaannya US$ 8 miliar karena terimbas pandemi corona. Dari angka itu, 16% untuk provinsi Sulawesi Tengah dan 64% untuk pemerintah kabupaten dan kota. Sebesar 20% menjadi bagian pemerintah pusat.

Selain itu, penerimaan daerah dari royalti selama ini juga terus mengalami peningkatan. Pada 2017, royalti pertambangan mencapai US$ 73 miliar. Kemudian pada tahun 2020 mencapai US$ 481 miliar.

“Sesuai undang-undang, kami membagi 16% untuk provinsi, 32% kabupaten-kota, dan 32% lagi kabupaten lain di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Pemerintah pusat mendapat Bagian 20%.

Demikian juga pajak mineral logam bukan batuan. Selama ini pungutan atas pajak tersebut telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga menjadi sumber penerimaan daerah.

Kantor Perwakilan Urusan Tambang 

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan kewenangan izin tambang sudah ditarik ke pusat sejak pekan lalu. Karena itu, ia mengusulkan agar dibentuk kantor perwakilan untuk menjembatani antara pusat dan daerah.

“Seperti di sektor minyak dan gas bumi (migas) sehingga ada pengawasan, pembinaan, dan sinergi,” kata dia.

Terkait hitung-hitungan besaran royalti yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP), besarannya baru dapat diketahui setelah pemerintah pusat menyetujui revisi rencana Kerja (RKAB) perusahaan tambang.

“Ini khusus minerba. Kalau yang lain, saya kira akan dikembalikan ke daerah,” ujar Yunus.

Meskipun peran pemda nantinya hanya sebatas mengurus surat izin penambangan batuan (SIPB) dan izin pertambangan rakyat IPR), namun pengawasannya tetap dilakukan oleh inspektur tambang.

Yunus mengatakan izin ke pemerintah daerah terkait IPR dan SIPB masih menunggu terbitnya peraturan presiden. Rancangan perpres tentang pendelegasian perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba akan mengatur soal:

a. Lingkup kewenangan yang akan didelegasikan.
b. Jenis perizinan yang akan didelegasikan.
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
d. Pendanaan dalam pelaksanaan pendelegasian.
e. Pelaporan pelaksanaan pendelegasian.
f. Penarikan pendelegasian kewenangan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Kewenangan Izin Tambang Beralih ke Pusat Gerus Pendapatan Daerah

Read More

Pemda Diminta Serahkan Izin Usaha Pertambangan ke Pusat

NIKEL.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini berada di pemerintah daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat mulai Jumat (11/12/2020).

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan sudah berkirim surat kepada para Gubernur agar menyerahkan semua Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah. Dengan demikian, mulai hari ini pemerintah pusat akan mengelola semuanya.

“Kami telah mengirim surat pada Gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah, sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola semuanya,” ungkapnya dalam acara ‘Minerba Virtual Expo 2020‘, Kamis (10/12/2020).

Sayangnya, Sujatmiko tidak hafal berapa banyak jumlah IUP yang kini dikelola pemerintah daerah.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) mengamanatkan bahwa setelah enam bulan, maka perizinan akan berada di Pemerintah Pusat.

Presiden Joko Widodo resmi menetapkan UU Minerba ini pada 10 Juni 2020. Mengenai aturan IUP yang diserahkan ke pemerintah pusat ini diatur di dalam ketentuan Pasal 35 UU Minerba.

Berikut bunyinya:

Pasal 35
(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
a. nomor induk berusaha
b. sertifikat standar dan/atau
c. izin

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. IUP
b. IUPK
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian
d. IPR
e. SIPB
f. izin penugasan
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan
h. IUJP
i. IUP untuk Penjualan

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

BKPM Siapkan Transformasi Dorong Investasi di Industri Hilir

Industri hilir yang didorong berfokus pada pengembangan Sumber Daya Alam yang menjadi keunggulan di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan transformasi untuk mendorong investasi dari sektor primer ke industri berbasis nilai tambah atau industri hilir. Pengembangan industri hilir ini menjadi wacana yang hendak dikembangkan pemerintahan Joko Widodo sejak beberapa tahun lalu.

“Kami berharap adanya perubahan dari sektor primer menjadi hilirisasi untuk pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai tambah dari sumber daya alam kita dapat kita nikmati di Indonesia,” kata Staff Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satria Putra pada webinar Katadata Regional Summit 2020 dengan tema Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan (4/11/2020).

Heldy mengatakan industri hilir yang didorong terutama yang berfokus pada pengembangan Sumber Daya Alam yang menjadi keunggulan di Indonesia, di antaranya nikel. Pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020 untuk mendorong industri hilir.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Pemerintah berkeyakinan hilirisasi memberi nilai tambah ketimbang menjual komoditas itu dalam keadaan mentah. Potensinya sangat besar, terutama untuk bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).


Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi mencapai 800 ribu ton pada tahun lalu.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memaparkan bahwa investasi harus berfokus pada proyek jangka panjang, bukan jangka pendek. Pemanfaatan SDA semestinya menguntungkan daerah dalam kaitannya dengan daya saing berkelanjutan.

“Selama ini, semuanya (program pemerintah) mengacu pada short project, bukan sustainable, bukan long term,” ujarnya.

Pemerintah daerah pun berkompetisi mengembangkan daerah tanpa perencanaan untuk 100 tahun yang akan datang. Misalnya ketika pergantian kepala daerah, kata dia, kerap kali visi kepala daerah yang baru menggantikan program yang sudah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada keberlanjutan.

Komite Pengembangan Kewirausahaan APINDO Lishia Erza menilai bahwa kelestarian SDA daerah dapat diunggulkan dan tetap pada koridor investasi yang penuh tanggung jawab.

“Ketika dia (kepala daerah) bersaing untuk kompetisi yang dimajukan misalnya daerah ini punya potensi ekonomi yang lestari, maka sebenarnya daerah ini bisa memajukan itu sebagai target investasi luar negeri dan dalam negerinya,” katanya.

Lishia juga menjelaskan bahwa pihak swasta sebenarnya cukup perhatian terhadap dampak lingkungan hidup dalam berbisnis. Pemerintah daerah dianggap perlu mengetahui ukuran yang digunakan pihak swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “BKPM Siapkan Transformasi Dorong Investasi di Industri Hilir

Read More