Beranda Berita Nasional Kemnaker: Integrasi OSS Diharapkan Pangkas Pengulangan Dokumen Pengajuan Visa Tenaga Kerja Asing

Kemnaker: Integrasi OSS Diharapkan Pangkas Pengulangan Dokumen Pengajuan Visa Tenaga Kerja Asing

Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian RI, Rendra Setiawan (foto: Tangkapan Layar)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Integrasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat mempermudah proses penerbitan visa bagi investor dan pelaku usaha. Melalui integrasi tersebut, pelaku usaha diharapkan cukup mengunggah dokumen persyaratan satu kali melalui OSS tanpa perlu mengulang proses pengunggahan di setiap instansi.

Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan RI, Rendra Setiawan mengatakan, kerja sama antarlembaga yang telah dibangun diharapkan terus ditingkatkan untuk mewujudkan proses perizinan yang terintegrasi dan seamless atau tanpa hambatan.

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

“Harapan kami ke depan bahwa kerja sama yang dibangun saat ini bisa ditingkatkan sehingga pelaku usaha hanya satu kali upload di sistem OSS. Kemudian, sistem tersebut terintegrasi sehingga tidak terjadi pengulangan upload dokumen persyaratan di Kemnaker maupun di Imigrasi,” kata Rendra pada Sosialisasi Integrasi OSS dengan Layanan HPK, RPTKA, Visa, da Izin Tinggal yang digelar secara online, Rabu (18/11/2026).

Integrasi tersebut, menurutnya, sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia. Interoperabilitas data antarlembaga akan mengurangi beban administrasi pelaku usaha yang selama ini harus mengunggah dokumen persyaratan secara berulang di masing-masing instansi.

“Pelaku usaha tidak lagi disibukkan dengan upload dokumen di masing-masing instansi. Ini juga menjadi semangat Satu Data Indonesia sehingga tujuan untuk memudahkan pelayanan penerbitan izin bagi investor bisa lebih optimal,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengembangan integrasi visa dalam OSS dilakukan melalui tiga tahapan. Salah satu tahapan yang disiapkan adalah memasukkan barcode pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke dalam sistem, kemudian melengkapi proses pengajuan visa. Ke depannya, ia berharap pengajuan visa tidak lagi mengharuskan pelaku usaha mengunggah ulang dokumen yang sebelumnya telah disampaikan melalui sistem OSS.

“Kalau bisa tidak ada lagi upload dokumen pada saat pengajuan visa. Ketika berbicara integrasi sistem dan interoperabilitas data, seharusnya sudah dilakukan di awal. Pada tahap akhirnya hanya verifikasi saja yang bisa kita lakukan sehingga penerbitan visa benar-benar terukur,” jelasnya.

Meski pemerintah terus mengupayakan kemudahan perizinan, dia menegaskan bahwa pelaku usaha juga harus mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab dalam penggunaan fasilitas keimigrasian. Menurutnya, kemudahan penerbitan visa dan izin tinggal harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan dan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia harus sesuai dengan peruntukan visa serta dokumen persyaratan yang diajukan.

“Jangan sampai kemudahan sudah diberikan, tetapi pelanggaran-pelanggaran keimigrasian, penyalahgunaan visa, kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan menjadi satu permasalahan tersendiri,” ungkapnya.

Dia berharap, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terus diperkuat. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan kemudahan pelayanan, sedangkan pelaku usaha wajib memastikan seluruh dokumen dan persyaratan yang diajukan sesuai dengan ketentuan.

“Dari segi pemerintah sudah menyiapkan kemudahan, dari sisi pelaku usaha juga harus bisa bertanggung jawab terkait dokumen atau persyaratan yang telah diajukan,” pungkasnya. Integrasi OSS dengan layanan keimigrasian diharapkan dapat menciptakan proses penerbitan visa yang lebih sederhana, efektif, terukur, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian pelayanan bagi investor dan pelaku usaha. (Fi Yun)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik #Kemnaker →

  1. Kemnaker: Integrasi OSS Diharapkan Pangkas Pengulangan Dokumen Pengajuan Visa Tenaga Kerja Asing sedang Anda baca
  2. Menteri Ketenagakerjaan Hadiri Penandatanganan MoU Pembangunan Tenaga Kerja Kompeten IWIP dan Kemnaker
  3. Kemnaker Ambil Sikap Tegas Jika PT ITSS Terbukti Tak Patuhi K3

Istilah di artikel ini

OSS
Online Single Submission
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →