Lima Lokasi Penghasil Nikel di Indonesia, Prospek Cuan untuk Pasokan Baterai Mobil Listrik Dunia

NIKEL.CO.ID – Kekayaan alam Indonesia begitu banyak. Dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, sudah selayaknya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa sehingga tak melulu mengandalkan produk-produk luar negeri.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah nikel. Ternyata, di Indonesia tercatat sejumlah daerah penghasil nikel terbesar.

Sejalan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang ingin Indonesia dikenal dunia sebagai negara industri penghasil baterai kendaraan listrik menyusul rencana pemerintah untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

“Indonesia sudah saatnya keluar menjadi pemain terbesar dunia sehingga dunia mengenal Indonesia tidak hanya sebagai Bali, tapi dunia harus mengenal Indonesia sebagai negara industrialis yang menghasilkan baterai mobil (listrik),” katanya dalam webinar “Prospek dan Tantangan Industri Baterai Nasional” yang digelar Universitas Indonesia, Kamis (24/6/2021).

Ia menuturkan selama ini Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, mulai kayu, emas, ikan, hingga batubara. Namun, selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi dalam negeri karena semuanya diekspor mentah.

Pemerintah pun bertekad melakukan transformasi ekonomi sehingga nilai tambah bisa dinikmati di dalam negeri, salah satunya dengan terus mendorong hilirisasi.

Bahlil menjelaskan Indonesia memiliki 25 persen cadangan nikel dunia dan peluang itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk bisa mengembangkan baterai kendaraan listrik.

Pengembangan baterai kendaraan listrik dinilai jadi peluang besar karena komponen utamanya yakni nikel, mangan dan kobalt tersedia di Indonesia. Baterai juga merupakan komponen utama yang porsinya mencapai separuh dari kendaraan listrik.

“Di Eropa, pada 2030, 70 persen mobilnya sudah beralih dari fosil ke energi baru terbarukan. Bahkan juga di beberapa negara di Asia dan Amerika Latin, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara. Kita beruntung untuk energi baru terbarukan untuk mobil, 50 persen komponennya itu adalah baterai dan ternyata bahan baku utamanya nikel. Nikel di Indonesia itu cadangannya 25 persen dari total cadangan dunia,” ungkap dia seperti dikutip dari Antara.

Bahlil pun mengungkapkan pemerintah menyusun berbagai langkah komprehensif untuk bisa mendorong para investor masuk dan berinvestasi di Indonesia.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menghentikan ekspor bijih nikel sejak akhir Oktober 2019. Bahlil mengaku langkahnya untuk menghentikan ekspor bijih nikel itu sempat membuatnya didemo oleh para pengusaha.

“Saya didemo 1,5 bulan oleh teman-teman saya pengusaha. Tapi apa yang terjadi, mulai sekarang kita harus berpikir untuk negara kita. Tidak boleh lagi kita terlalu banyak ekspor material bahan baku. Ekspor kita di zaman sekarang dengan zaman VOC hampir sama saja, tidak ada perbedaan. Komitmen kita adalah mendorong terjadinya industri,” katanya.

Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tercatat hingga Juli 2020 total neraca sumber daya bijih nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton.

Lantas, daerah mana saja yang menjadi penghasil nikel terbesar di Tanah Air? Melansir goodnewsfromindonesia, berikut ini daftarnya:

1. Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Di Pulau Sulawesi tepatnya di daerah selatan, Kabupaten Luwu Timur, yang memiliki luas wilayah 6.944,98 km persegi menjadi sumber penghasil nikel terbesar selanjutnya yang dimiliki Indonesia.

Pertambangan nikel yang terdapat di wilayah ini berada di dua kecamatan yaitu Malili dan Nuha.

Perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Luwu Timur tepatnya di Kecamatan Nuha, Desa Sorowako, merupakan perusahaan tambang terbesar dunia yang beroperasi di tanah air, yaitu Vale Indonesia.

2. Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kekayaan alam berupa nikel juga dapat ditemui di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu Kolaka, yang didominasi gunung dan lereng.

Kabupaten satu ini awalnya memiliki luas wilayah 2.959 km persegi, namun kemudian mengalami dua kali pemekaran wilayah di area utara dan timur, sehingga membuat Kolaka saat ini memiliki luas wilayah 3.283,59 km persegi yang mencakup daratan dan kepulauan.

Wilayah pertambangan nikel yang berada di Kolaka dapat ditemui di Kecamatan Pomalaa dan Latambaga, di mana perusahaan tambang terbesar yang berada di daerah tersebut merupakan perusahaan dalam negeri milik negara, yaitu PT Aneka Tambang.

3. Morowali, Sulawesi Tengah

Masih di Pulau Sulawesi, terakhir adalah Morowali merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang juga punya nikel banyak.

Dengan luas wilayah 3.037 km persegi dan total penduduk sebanyak 158.510 jiwa per tahun 2020. Wilayah ini termasuk ke dalam daftar daratan dengan sumber kandungan nikel terbesar di Indonesia.

Pertambangan nikel yang berada di Kabupaten ini tersebar di beberapa wilayah, di antaranya daerah Bahadopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, dan Petasia Timur.

Walau memiliki beberapa wilayah pertambangan, namun pemerintah daerah Morowali rupanya tetap tegas dalam menerapkan kebijakan pertambangan dengan peraturan eksplorasi sewajarnya bersamaan dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

4. Halmahera Timur, Maluku Utara

Berpindah dari Sulawesi, pada daratan Maluku tepatnya wilayah Halmahera Timur juga menjadi lokasi dari sumber nikel terbesar yang dimiliki Indonesia. Sebaran sumber nikel di Halmahera Timur dapat ditemukan di Kecamatan Maba dan Wasilei.

Tidak hanya semata-mata pertambangan yang mengambil bijih nikel untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah lain untuk diolah, pada wilayah ini sekaligus terdapat pabrik smelter (peleburan) yang memproses reduksi bijih sehingga menjadi logam unsur yang dapat dimanfaatkan.

Karenanya, tidak heran jika industri nikel yang berada di wilayah ini justru menjadi salah satu sumber perekonomian dan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, terutama di daerah Halmahera Timur.

5. Pulau Gag, Papua Barat

Bergeser ke timur, tidak hanya memiliki kekayaan alam berupa emas, wilayah Papua rupanya juga memiliki kekayaan nikel yang layak diperhitungkan. Sumber nikel dapat ditemui di Pulau Gag yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Raja Ampat.

Pertambangan yang beroperasi di wilayah ini pun dikelola oleh PT Aneka Tambang melalui anak usahanya PT Gag Nikel.

Walau begitu, seiring dengan pemeliharaan lingkungan dan penetapan wilayah Pulau Gag sebagai hutan lindung yang dijalankan oleh pemerintah setempat, kegiatan pertambangan yang dilakukan di Pulau Gag hanya sebatas eksplorasi untuk kepentingan pengambilan sampel dan observasi nikel di tanah air.

Sumber: kompas.tv

Read More

Dibatasi, Gimana Nasib Target 30 Smelter Nikel RI di 2024?

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sampai dengan tahun 2024 mendatang akan ada 53 fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) beroperasi, di mana 30 di antaranya merupakan smelter nikel.

Namun, pemerintah kini berencana untuk membatasi pembangunan smelter nikel baru. Kementerian ESDM tengah mewacanakan pembatasan pembangunan smelter nikel kelas dua yakni untuk feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Hingga 2020, terdapat 19 smelter telah beroperasi di mana 13 di antaranya merupakan smelter nikel. Lalu, bagaimana nasib tambahan 17 smelter nikel baru hingga 2024 tersebut dengan adanya rencana pembatasan ini? Apakah akan tetap dilanjutkan atau ada yang dihentikan?

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto angkat bicara soal pembatasan smelter ini.

Dia mengatakan, target pembangunan 30 smelter nikel hingga 2024 akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, target 30 smelter tersebut sudah termasuk dalam perhitungan Kementerian ESDM sebelum nantinya ada pembatasan proyek baru.

“Hitungan berdasar rencana yang sudah ada, yang 30 kan sudah direncanakan,” kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/06/2021).

Artinya, menurutnya pembatasan pembangunan smelter nikel kelas dua yakni untuk FeNi dan NPI akan dilakukan setelah 30 smelter ini terbangun.

“Kira-kira begitu,” ucapnya saat ditanya apakah pembatasan dilakukan setelah target 30 smelter nikel terbangun.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2021 ditargetkan ada tambahan empat smelter baru akan beroperasi, sehingga total smelter yang beroperasi tahun ini akan mencapai 23 smelter.

Dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang. Secara rinci smelter yang akan operasi pada 2024 yakni empat smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, empat smelter besi, dua smelter mangan, serta dua smelter lagi adalah timbal dan seng.

Sementara kebutuhan investasi untuk membangun 53 smelter sampai dengan 2024 tersebut yakni mencapai US$ 21,59 miliar. Dengan rincian investasi untuk smelter nikel sebesar US$ 8 miliar, bauksit sebesar US$ 8,64 miliar, besi sebesar US$ 193,9 juta, tembaga US$ 4,69 miliar, mangan sebesar US$ 23,9 juta, serta timbal dan seng sebesar US$ 28,8 juta.

Adapun rencana pembatasan smelter nikel baru ini disebutkan karena beberapa faktor, antara lain peningkatan nilai tambah, amankan bahan baku untuk pabrik katoda sel baterai, serta menjaga ketahanan cadangan bijih nikel.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Sembako dan Bijih Nikel Bakal Dikenakan PPN Hingga 12 Persen

NIKEL.CO.ID – Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Mengacu Pasal 4A RUU KUP, Kamis (10/6/2021), sembako dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Sembako sebagai barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebelumnya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017.

Dengan begitu, ada 13 kategori sembako pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 yang nantinya akan dikenai PPN, antara lain:

1. Beras dan Gabah

2. Jagung

3. Sagu

4. Kedelai

5. Garam Konsumsi

6. Daging

7. Telur

8. Susu

9. Buah-buahan

10. Sayur-sayuran

11. Ubi-ubian

12. Bumbu-bumbuan

13. Gula Konsumsi

 

Barang Hasil Tambang

Tidak hanya sembako, jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya juga kini dihapus dari daftar pengecualian PPN.

Seperti dikutip dari PP Nomor 144/2000, berikut daftar hasil pertambangan/pengeboran yang akan dikenakan PPN:

1. Minyak Mentah (crude oil)

2. Gas Bumi

3. Panas Bumi

4. Pasir dan Kerikil

5. Batubara sebelum diproses menjadi Briket Batubara

6. Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Emas, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, dan Bijih Perak serta Bijih Bauksit

Adapun besaran tarif PPN seperti diatur dalam Pasal 7 RUU KUP adalah 12 persen. Tarif PPN sendiri dapat diubah jadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Sumber: liputan6.com

Read More

Dubes RI untuk China Jelaskan Kebijakan RI di Sektor Pertambangan

NIKEL.CO.ID – Indonesia telah berpartisipasi dalam The 11th China-ASEAN Mining Cooperation Forum & Exhibition 2021 bertempat di Kota Nanning, Provinsi Guangxi, China tanggal 19-21 Mei 2021. Forum kerja sama sektor pertambangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok dan Pemerintah Provinsi Guangxi pada tahun 2021 mengambil tema “Building the Belt and Road, Strengthening Green Mining”

Dubes RI untuk China, Djauhari Oratmangun pada sesi pembukaan tanggal 20 Mei 2021 memberikan kata sambutan dan menjelaskan mengenai hubungan bilateral Indonesia-China yang terus meningkat. Dubes Djauhari juga menyampaikan mengenai perkembangan kebijakan investasi di Indonesia serta potensi dan perkembangan hubungan kerja sama dan investasi Indonesia-China di sektor pertambangan.

Delegasi Indonesia lainnya juga telah berpartisipasi aktif dalam beberapa sesi yang diselenggarakan selama acara. Koordinator Kerja Sama pada Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Armin Tampubolon menjadi panelis secara daring dalam dua sesi yaitu “Forum of Director General of China-ASEAN Geosciences Departments” dan “Seminar on China-ASEAN Mining Law and Policy”. Selain itu Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono menjadi panelis secara daring dalam sesi “Forum of Presidents of China-ASEAN Geosciences Universities”.

China-ASEAN Mining Cooperation Forum merupakan salah satu agenda tahunan penting dalam kerangka China-ASEAN Expo dan China-ASEAN Business and Investment Summit yang mempertemukan kalangan pemerintah, pelaku usaha di bidang pertambangan dan akademisi dari negara-negara ASEAN dan China.

Dalam salah satu sesi, Chairman Lygend Resources & Technology Co. Ltd., Cai Jianyong turut membagikan pengalaman perusahaannya melakukan kerja sama dan investasi pertambangan di Indonesia. Perusahaan China Lygend tercatat memulai investasi proyek nikel senilai USD 1,2 miliar pada tahun 2018 di Pulau Obi dan hingga kini terus memperluas investasinya di Indonesia.

Sumber: KUMPARAN

Read More

Perusahaan Nikel China Bagi Pengalaman Investasi Di Indonesia

NIKEL.CO.ID – Perusahaan nikel asal China Lygend Resources & Technology Co Ltd membagikan pengalamannya berinvestasi di Indonesia dalam Forum Kerja Sama Pertambangan ASEAN-China di Nanning, Daerah Otonomi Guangxi pada Jumat (21/5/2021).

Cai Jianyong selaku Chairman Lygend menyebutkan perusahaannya berinvestasi senilai 1,2 miliar dolar AS mulai tahun 2018 di Pulau Obi, Maluku Utara.

“Hingga kini kami masih terus memperluas investasi di Indonesia,” ujarnya.

Forum tersebut digelar oleh Kementerian Sumber Daya Alam China dengan mengambil tema “Building the Belt and Road, Strengthening Green Mining”.

Duta Besar RI untuk China turut menghadiri pembukaan forum yang digelar di wilayah selatan China itu.

Koordinator Kerja Sama pada Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Armin Tampubolon, menjadi panelis secara daring dalam forum tersebut.

Demikian pula Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Panut Mulyono, menjadi panelis secara daring dalam sesi “Forum of Presidents of China-ASEAN Geosciences Universities”.

Forum tersebut menjadi agenda penting dalam kerangka China-ASEAN Expo dan China-ASEAN Business and Investment Summit yang mempertemukan kalangan pemerintah dan pelaku usaha di bidang pertambangan serta akademisi dari negara-negara ASEAN dan China.

Sumber: ANTARA

Read More

Pemerintah Dorong Eksplorasi Guna Tingkatkan Cadangan Nikel

NIKEL.CO.ID – Indonesia dianugerahi sumber daya nikel yang saat ini banyak diburu dunia untuk dijadikan komponen baterai lithium untuk kendaraan listrik.

Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, semakin banyak nikel yang digunakan, maka kepadatan energi akan semakin tinggi, sehingga semakin jauh jarak tempuhnya.

“Jadi, nikel ini akan menjadi komoditas yang sangat penting. Data Badan Geologi Amerika Serikat menyatakan cadangan nikel Indonesia paling besar,” paparnya dalam sambutan di Webinar Forum Geologi Nasional, Selasa (23/03/2021).

Meski cadangan nikel Indonesia besar, namun dirinya meyakini masih banyak peluang dari sisi geologi untuk meningkatkan cadangan nikel ini.

Berdasarkan data Badan Geologi status Juli 2020, sumber daya nikel Indonesia mencapai 11,9 miliar ton dan cadangan 4,35 miliar ton.

“Masih banyak lagi peluang dari sisi geologi untuk meningkatkan cadangan dari nikel ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Badan Geologi untuk terus mendorong eksplorasi demi meningkatkan cadangan nikel ini.

“Peran Badan Geologi untuk mineral nikel ini sangat penting untuk bagaimana bisa mendorong eksplorasi guna meningkatkan cadangan nikel,” pintanya.

Transisi energi dunia yang mengarah pada energi baru terbarukan (EBT) dan sebagai respons pada kebijakan iklim, maka penggunaan kendaraan listrik dunia akan terus meningkat. Artinya, permintaan pada nikel juga akan terus melonjak.

Dia mencontohkan Uni Eropa mulai tahun lalu menerapkan batas emisi kendaraan di 95 gram per kilo meter (km). Kondisi yang hampir sama juga dilakukan di China.

“Kebijakan-kebijakan seperti ini selain yang tadi mobil listrik, mungkin juga kebijakan untuk transisi kepada solar (energi matahari), gas bumi, tenaga angin, itu mendorong permintaan terhadap banyak sekali komoditas unggulan Indonesia,” jelasnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Implikasi Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia terhadap Investasi dan Percepatan Kendaraan Bermotor di Indonesia

Oleh: William Immanuel

INDONESIA, negara berkembang yang masih berusaha merangkak meninggalkan titel tersebut. Indonesia memberikan kejutan ‘hadiah tahun baru’ kepada dunia atas larangan ekspor nikel pada 1 Januari 2020. Jelas menuai banyak pro dan kontra dari pihak intern dan ekstern, bila dilihat Indonesia sudah mulai gerah dengan titel yang dibawa sejak lama yaitu negara berkembang. Kasarnya ‘Nikel adalah milik kita (Indonesia), ya suka-suka kita!’, langkah tegas ini dilakukan pasalnya Indonesia sedang ingin melakukan revolusi sektor ekspor nikel yang tadinya bahan mentah menjadi bahan jadi alias hilirisasi mineral dalam negeri. Seperti kita tahu, Indonesia adalah produsen terbesar nikel dunia dengan jumlah produksi 800 ribu ton, diikuti Filipina dengan jumlah produksi 420 ribu ton, dan Russia dengan jumlah produksi 270 ribu ton [1]. Ternyata hal ini sudah disadari oleh Indonesia sejak tahun 2009 lalu mundur tahun 2014, dan ada relaksasi tahun 2017, akhirnya larangan ekspor ini baru ter realisasikan di awal tahun 2021 ini. Tidak butuh waktu lama, Indonesia langsung digugat oleh Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel ini. Padahal, menurut data yang dihimpun oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman ternyata Uni Eropa pada tahun 2015, 2016, 2017 presentase membeli Nikel dari Indonesia terbilang rendah, dan mayoritas bahan mentah nikel diekspor ke Tiongkok[2].

Nikel merupakan salah satu jenis logam dasar yang digadang-gadang menjadi komoditas masa depan. Nikel merupakan salah satu logam hasil tambang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Nikel terbagi 2 jenis di pasar yaitu nikel kelas I dan kelas II. Nikel kelas II banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel sementara kelas I digunakan untuk produk lain seperti komponen baterai mobil listrik[3]. Indonesia jelas langsung mengamankan primadona baru ini yang akan menggantikan batubara, hal ini pula berimplikasi kepada banyak hal dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM №11 Tahun 2019 mengenai larangan ekspor bijih nikel[4]. Sebelumnya ada Peraturan Pemerintah №1 Tahun 2017 mengenai relaksasi ekspor bijih nikel, yang dimana dalam peraturan ini terdapat ketentuan bahwa pelaku usaha yang memiliki Smelter diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri sampai tahun 2022[5]. Tetapi dengan adanya Permen ESDM №11 Tahun 2019 itu membuat PP №1 Tahun 2017 itu tidak ada artinya lagi, dampak besarnya kepada investor yang telah menanamkan modalnya kepada Smelter-Smelter yang ada di Indonesia tidak mendapatkan hasil maksimal dan merasakan ketidakpastian hukum dari Pemerintah yang saya rasa akan banyak dampak yang terasa kedepannya kepada para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

***

Implikasi dari larangan ekspor nikel ini menuai banyak pro dan kontra. Banyak pihak yang mendukung larangan ini tetapi dari pelaku usaha atau penambang menolak mentah-mentah larangan yang telah berjalan dari awal tahun 2020 ini, dari dalam negeri maupun luar negeri. Uni Eropa adalah salah satu pihak yang geram dengan kebijakan ini sampai menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO), hal ini dikarenakan Uni Eropa yang sudah melakukan hilirisasi terlebih dahulu dalam sektor baja tidak memiliki pasokan mentah bijih nikel dari Indonesia yang kualitasnya nomor satu dunia [6].

Bila saya jabarkan satu per satu, yang pertama sebetulnya adalah dampak positif. Dengan adanya UU Minerba №4 Tahun 2009 maka semakin bulat bahwa pemurnian harus dilakukan di dalam negeri[7]. Artinya harus dilakukan Hilirisasi mineral dalam negeri, dengan adanya hilirisasi dalam negeri ini daya tambah dari nikel ini bisa meningkat, kenapa? Karena dengan adanya hilirisasi maka yang tadinya bahan mentah menjadi andalan dari ekspor Indonesia maka diubah menjadi bahan jadi, Indonesia akan memulai pembangunan Smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk mendukung hilirisasi dan baru bisa dioperasikan tahun 2023[8]. Karena nikel yang Indonesia buat adalah low grade yang dapat mengisi kobalt, perlu diketahui pula kobalt merupakan modal dari lithium baterai yang nantinya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal kepada mobil listrik peruntukannya[9]. Perlu diketahui juga potensi dari hilirisasi sampai sekarang ada di angka USD 35 M, juga kapasitas smelter Indonesia berjumlah 71,2 wet metric ton (WMT) yang dimana penggunaan sebelumnya baru 35,6 wet metric ton (WMT) yang digunakan untuk mengolah nikel alias baru digunakan setengah untuk mengolah nikel dan setengahnya lagi lari ke ekspor bahan mentah bijih nikel dengan harga yang lebih murah dari harga asli global[10].

Poin kedua, dengan adanya penemuan ini maka Indonesia dapat melakukan pengembangan sektor baru yaitu dengan membangun pabrik lithium dan kedepannya Indonesia dapat menjadi global player[11]. Dengan bergantinya ekspor mentah bijih nikel dengan lithium ini bahkan menjadi produsen mobil listrik, Indonesia bisa mendapatkan hasil 2–3 kali lipat dari sekarang dengan ekspor mentah bijih nikel yang terhitung tidak maksimal[12], padahal Indonesia merupakan produsen dan pemilik cadangan nikel tertinggi di dunia. Artinya dari sektor ekspor yang tadinya menjadi pendapatan negara Indonesia digantikan dengan investasi di pabrik lithium dan mobil listrik yang hasilnya akan sangat jauh dibanding menjual bahan mentah bijih nikel. Hal ini pula menekan biaya produksi dari mobil berbasis baterai karena lithium yang dihasilkan tidak usah membeli dari Cina lagi tetapi langsung proses di Indonesia. Bila melihat dari UU №7 Tahun 2014 di landasan konstitusional yaitu “Memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia 1945”[13] UU №7 Tahun 2014 ini sangat selaras dengan langkah yang akan diambil oleh Indonesia karena memberikan peningkatan pemasukan dan pembangunan ekonomi yang signifikan dengan adanya pengembangan baterai lithium dan kendaraan berbasis baterai.

Poin kedua diatas memiliki dampak negatif yang akan dirasakan Indonesia dalam jangka pendek. Pembangunan dari pabrik lithium dan pengembangan teknologi baru bukanlah hal yang dapat jadi semalam saja, tetapi butuh waktu. HPAL pun yang digadang-gadang akan menjadi titik terang perekonomian Indonesia diperkirakan akan baru bisa beroperasi tahun 2023. Dalam jangka pendek hal ini akan berdampak pada kehilangan hasil ekspor dari nikel yang mengakibatkan Indonesia mengalami defisit di neraca berjalan karena ekspor diputus. Lalu, melihat dari ketidaktegasan dari pemerintah apabila ingin melakukan kegiatan ekspor lagi Indonesia akan kehilangan momentum karena saat ini saja bila kita lihat harga nikel melambung tinggi, demand dan supply yang tidak seimbang [14]. Hal ini sebetulnya bisa diatasi dengan investasi kepada lithium ataupun Indonesia bisa mencetak obligasi untuk pembangunan dan pengembangan kendaraan berbasis baterai. Pertanyaannya, apakah pembangunan ini akan menjadi terang ataupun gelap? Karena apabila pembangunan ini nantinya gagal hanya menjadi batu sandungan untuk Indonesia kedepannya, beban utang akan semakin tinggi.

Melihat dari kronologi larangan ekspor ini, diawali dari UU Minerba №4 tahun 2009 yang mewajibkan pemurnian harus di dalam negeri, lalu Peraturan Menteri ESDM №1 Tahun 2014 mengenai relaksasi dari ekspor selama 3 tahun terhitung sampai tahun 2017[15], lalu ada Peraturan Pemerintah №1 Tahun 2017 yang mengatur tentang relaksasi ekspor bijih nikel juga tetapi dengan ketentuan hanya yang memiliki Smelter sampai tahun 2022, tetapi permasalahan disini dimulai ternyata pemerintah tiba-tiba mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM №11 Tahun 2019 yang berlaku 1 Januari 2020 mengenai larangan ekspor bijih nikel. Hal ini dikecam oleh para pelaku usaha karena dengan adanya Permen baru ini memberikan dampak pada investor dan pelaku usaha tambang yang tidak mendapat hasil maksimal karena produksi untuk ekspor nikel yang ditujukan kepada Tiongkok itu dilarang, lalu dengan ketidakpastian dari hukum ini maka para investor akan berpikir dua kali untuk menanam modal di Indonesia karena pemerintah tidak tegas dalam mengeluarkan produk hukum[16]. Imbas paling dekat pada pabrik lithium dan pengembangan mobil berbasis baterai karena melihat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang banyak kebijakan bisa merugikan dari sisi investor. Lainnya yang bisa terjadi adalah konflik hulu ke hilir yang dialami oleh penambang dengan investor Smelter karena belum adanya regulasi yang mengatur maka ditakutkan investor Smelter terlalu berkuasa dan penambang akan merasa tertekan nantinya [17].

***

Kesimpulannya, larangan ini memiliki efek negatif dalam jangka pendek juga memiliki efek positif untuk jangka panjang seperti pemasukan negara yang akan lebih banyak dan maksimal dengan adanya hilirisasi, bila dibandingkan dengan ekspor mentah bijih nikel. Mengingat, investasi untuk HPAL sekarang mencapai USD 10 M dan masih diprediksikan untuk meningkat 5 tahun kedepan menjadi USD 20 M, Indonesia bisa menjadi pemain global dalam ekonomi dunia. Menjaga cadangan nikel Indonesia yang hanya bertahan 7–8 tahun lagi dengan memanfaatkannya secara maksimal. Meninggalkan jumlah ekspor nikel yang biasanya ditemui melebihi ketentuan yang berlaku. Lalu, meningkatkan dari nilai tambah nikel sehingga yang diproduksi tidak sia-sia, dimanfaatkan untuk mengisi kobalt yang diperuntukkan menjadi lithium baterai untuk mobil berbasis baterai dengan biaya produksi yang murah.

Harapannya kedepan pemerintah jangan hanya melihat jumlah profit saja tetapi mementingkan pembenahan tata niaga untuk nikel yang dipasok ke Smelter terlebih dahulu, pemerintah harus memebuat regulasi yang mengatur harga agar pemilik smelter tidak seenaknya dan memasok harga yang pantas, pemerintah juga harus memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri juga dalam mengoperasikan teknologi dan mengolah nikel jangan sampai menggunakan tenaga kerja asing, dan terakhir pemerintah juga harus membuat batas atas dan batas bawah supaya harga nikel yang dijual ke smelter tidak jatuh.

***

[1]Utami Suci, ‘Indonesia Produsen Nikel Terbesar Dunia’, 2020,
<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbwlYdJk-indonesia-produsen-nikel-terbesar-dunia>,  diakses 16 Februari 2021

[2]Deutsche Welle, ‘Eropa dan RI Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel’, 2021
<https://news.detik.com/dw/d-5372935/eropa-dan-ri-gagal-capai-titik-temu-soal-larangan-ekspor-bijih-nikel>, diakses 16 Februari 2021

[3]Citradi Tirta, ‘Masih Mau Bukti Kalau RI Raja Nikel Dunia, Cek Data Ini!’, 2021
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210121131607-17-217775/masih-mau-bukti-kalau-ri-raja-nikel-dunia-cek-data-ini>, diakses 16 Februari 2021

[4]Peraturan Menteri ESDM №11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM №25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20Nomor%2011%20Tahun%202019.pdf>, diakses 16 Februari 2021

[5]Peraturan Pemerintah №1 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Pemerintah №23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/PP_NO_1_TAHUN_2017.pdf>, diakses 16 Februari 2021

[6]Sandi Ferry, ‘Luhut Ungkap Rahasia Kenapa Eropa Nekat Gugat RI Soal Nikel’, 2020,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200813180302-4-179671/luhut-ungkap-rahasia-kenapa-eropa-nekat-gugat-ri-soal-nikel>, diakses 16 Februari 2021

[7]Undang-Undang Republik Indonesia №4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.htm#:~:text=bahwa%20kegiatan%20usaha%20pertambangan%20mineral,c.>, diakses 16 Februari 2021

[8]Mulyana Ridwan, ‘Luhut: Indonesia andalkan hilirisasi mineral untuk tekan defisit transaksi berjalan’, 2019, <https://industri.kontan.co.id/news/luhut-indonesia-andalkan-hilirisasi-mineral-untuk-tekan-defisit-transaksi-berjalan>, diakses 16 Februari 2021

[9] Idris Muhammad, ‘Hidup Mati Mobil Listrik Eropa Bergantung Nikel’, 2019,
<https://money.kompas.com/read/2019/12/18/103200126/hidup-mati-mobil-listrik-eropa-bergantung-nikel?page=all>, diakses 16 Februari 2021

[10]Tiammar Arif, ‘Nikel, Industri Baterai, dan Kedaulatan Energi Nasional (Bagian I)’, 2019,
<https://investor.id/opinion/nikel-industri-baterai-dan-kedaulatan-energi-nasional-bagian-i>, diakses 16 Februari 2021

[11]Prabowo Dani, ‘Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global’, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/26/13402981/bangun-pabrik-baterai-lithium-di-ibu-kota-baru-luhut-sebut-indonesia-ingin>, diakses 16 Februari 2021

[12] Riyanto Galuh, ‘Di Balik Minat LG dan Tesla Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik di Indonesia’, 2020,
<https://tekno.kompas.com/read/2020/12/31/19052237/di-balik-minat-lg-dan-tesla-bangun-pabrik-baterai-mobil-listrik-di-indonesia?page=all>, diakses 16 Februari 2021

[13]Undang-Undang №7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, <http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2014/03/11/undang-undang-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan-id-1398788263.pdf>, diakses 16 Februari 2021

[14]Mulyana Ridwan, ‘Suplai bijih nikel berlebih, Kementerian ESDM yakin serapan bakal seimbang pada 2022’, 2020,
<https://industri.kontan.co.id/news/suplai-bijih-nikel-berlebih-kementerian-esdm-yakin-serapan-bakal-seimbang-pada-2022>, diakses 16 Februari 2021

[15]‘Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral №1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri’,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142450/permen-esdm-no-1-tahun-2014#:~:text=Permen%20ESDM%20No.%201%20Tahun,Dalam%20Negeri%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, diakses 16 Februari 2021

[16]Arvirianty Anastasia, ‘Ekspor Nikel Dilarang, Ini Jeritan Para Pelaku Tambang’, 2019,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190822145603-4-93939/ekspor-nikel-dilarang-ini-jeritan-para-pelaku-tambang>, diakses 16 Februari 2021

[17]Admin Tribunnews, ‘Konsultasi di WTO: Eropa dan Indonesia Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel’, 2021,
<https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/13/konsultasi-di-wto-eropa-dan-indonesia-gagal-capai-titik-temu-soal-larangan-ekspor-bijih-nikel?page=all>, diakses 16 Februari 2021

Sumber: medium.com

Read More

Lima Daerah Berencana Bentuk Koalisi Provinsi Penghasil Tambang

NIKEL.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berencana membentuk koalisi provinsi penghasil tambang. Tujuannya, untuk memperjuangkan agar dana bagi hasil (DBH) pertambangan lebih besar diperoleh daerah ketimbang pusat.

“Selama ini setelah kita melihat, ternyata pertambangan ini justru pendapatannya lebih banyak lari ke pusat. Sedangkan masyarakat di seputaran lingkar tambang mendapat efek ekonominya sedikit,” kata Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Aminullah BK, Selasa (9/3), saat menggelar reses di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Penerimaan DBH tambang yang relative sedikit bagi daerah menurutnya, sangat tidak adil. Sebab kalau mengukur tingkat kerusakan yang dialami masyarakat di seputaran lingkar tambang, justru berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh daerah.

Sehingga pihaknya merasa perlu menyatukan kekuatan membentuk koalisi, untuk bersama-sama membicarakan persoalan DBH tambang yang dianggap timpang itu. Terutama dengan pemerintah daerah di provinsi lain yang juga merasakan hal serupa.

“Rencananya ada lima provinsi yang akan kami ajak koalisi. Mereka ini juga daerah penghasil tambang yakni, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara,” ujar dia.

Diketahui pembagian DBH tersebut diatur dalam Undang-Undang Perindustrian dan Pertambangan. Dari hasil kajian, pemerintah pusat lebih banyak mendapatkan hasil pertambangan dibanding daerah penghasil.

Bagi Aminullah, hadirnya industri pertambangan dalam suatu daerah boleh-boleh saja. Apalagi untuk menambah pendapatan daerah, tetapi jangan sampai kerusakan yang ditinggalkan lebih banyak dibanding manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sumber: kumparan.com

Read More

Celah Suku Bunga Murah, Peluang Rebound Nikel Terbuka

Sejumlah kabar hangat seputar perekonomian dalam negeri dan luar negeri menjadi sorotan harian Bisnis Indonesia edisi Jumat (5/3/2021).

NIKEL.CO.ID – Kabar dari sejumlah sektor ekonomi yang menjadi sorotan harian Bisnis Indonesia edisi hari ini, Jumat (5/3/2021), di Indonesia, kabar pemangkasan suku bunga oleh perbankan bisa menjadi angin segar untuk dunia usaha.

Di negara lain, Jepang terhalang pemulihan ekonominya akibat Covid-19. Selain itu, AS memutuskan mencabut usulan safe harbour approach yang akan menguntungkan konsensus global.

Berikut beberapa rincian isu-isu terkini seputar perekonomian di Indonesia:

1. Celah Suku Bunga Murah

Tren penurunan tingkat suku bunga kredit dari sejumlah bank termasuk pelat merah menjadi angin segara bagi dunia usaha. Namun pemangkasan suku bunga kredit untuk segemen korporasi bertengger di atas 8 persen dan ini belum cukup kuat untuk memacu pelaku bisnis untuk mengakses pinjaman ke bank.

2. Bisnis Underwriting Kian Semarak

Mandat penjamin emisi efek, baik untuk penawaran umum saham perdana maupun penerbitan obligasi untuk 2021 kian ramai. Sekuritas pun optimis lini bisnis underwriting akan lebih marak tahun ini. Hingga 26 Februari 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 27 perusahaan dalam pipeline dan saat ini masih menjalani proses evaluasi saham. Sebanyak 10 di antaranya merupakan perusahaan dengan aset di atas Rp250 miliar.

3. Asa Konsensus Kembali Menguat

Konsensus global mengenai pemajakan atas ekonomi digital mulai menunjukkan titik terang karena Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden mulai melunak dan membuka ruang negosiasi lebih dinamis. AS pun memutuskan untuk mencabut usulan safe harbour approach dalam proposal pajak digital Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu Pillar 1: Unified Approach.

4. Pemulihan Ekonomi Jepang Terhalang

Pemulihan ekonomi Jepang kian menantang sejalan dengan keputusan pemerintah negara tersebut untuk memperpanjangn status darurat di Tokyo akibat virus Covid-19. Kalangan ekonom berpendapat, keadaan ini sebanding dengan risiko peningkatan kasus virus yang dapat mengancam penyelenggaraan Olimpiade pada musim panas mendatang. Bagi pemerintah kebijakan ini akan mengorbankan upaya pemerintah dalam mengakselerasi ekonomi.

5. Peluang Rebound Nikel Terbuka

Harga nikel mencatatkan penurunan harian terbesarnya dalam lebih 4 tahun seiring dengan kemajuan perbaikan pada salah satu tambang terbesat di dunia. Meski demikian, peluang rebound komoditas logam ini masih terbuka ditopang oleh sejumlah katalis positif.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kabar Pasar: Celah Suku Bunga Murah, Peluang Rebound Nikel Terbuka“.

Read More

Harum Energy Beli Saham Perusahaan Nikel Rp1,1 Triliun

Pada 28 Januari 2021, salah satu entitas HRUM PT Tanito Harum Nickel membeli 24.287 saham milik Aquila Nickel Pte. Ltd. dalam PT Position.

NIKEL.CO.ID – Emiten pertambangan batu bara, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) semakin gencar melebarkan sayap ke bisnis pertambangan nikel.

Pada 28 Januari 2021, salah satu entitas HRUM PT Tanito Harum Nickel membeli 24.287 saham milik Aquila Nickel Pte. Ltd. dalam PT Position. Jumlah itu setara 51 persen dari seluruh modal ditempatkan dalam PT Position.

“Harga jual beli sebesar US$80,325 juta,” papar manajemen HRUM dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia, Senin (1/2/2021).

Dengan perhitungan kurs Jisdor pada 28 Januari 2021 di level Rp14.119 per dolar AS, maka nilai transaksi US$80,325 juta setara dengan Rp1,13 triliun.

Adapun, PT Position adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk komoditas nikel.

Tujuan dari transaksi yang dilakukan Harum Energy adalah mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha di bidang pertambangan.

Sebelumnya, Harum Energy terus menambahkan kepemilikan sahamnya di Nickel Mines Ltd, perusahaan tambang dan pengolahan nikel yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Australia.

Nickel Mines memegang kepemilikan 80 persen terhadap PT Hengjaya Mineralindo, perusahaan yang melakukan eksplorasi nikel di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di kawasan Morowali.

Per 15 Desember 2020, emiten berkode saham HRUM itu menggenggam 4,88 persen dari seluruh modal ditempatkan dalan Nickel Mines Ltd setelah membeli 39 juta lembar saham senilai 36,74 juta dolar Australia.

Adapun, Harum Energy terus menambahkan saham Nickel Mines secara bertahap. Sebelumnya, pada 16 Juni 2020, Harum Energy juga membeli 10,55 juta lembar saham Nickel Mines seharga 5,27 juta dolar Australia.

Pada 2 Juni 2020, HRUM juga memborong 68,53 juta saham Nickel Mines Limited dengan harga jual beli sebesar 34,26 juta dolar Australia.

Sumber: bisnis.com

Read More