Pemerintah Akan Larang Ekspor Olahan Nikel 30-40 Persen; Begini Tanggapan APNI

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Invsatasi merencanakan penutupan ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30 persen hingga 40 persen demi mendorong rantai hilirisasi nikel.

Menanggapi rencana ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kebijakan ini sebagai langkah yang positif pasalnya dapat mendorong investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nantinya, investor bisa saja mendirikan industri yang menghasilkan produk jadi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan hal yang sama terjadi ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu.

Sebagai hasil akhir, tercatat sejumlah investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia.

Kendati demikian, Meidy memastikan rencana kebijakan ini bukan tanpa kekhawatiran dari pelaku usaha. APNI sendiri menyoroti sejumlah hal yang dinilai patut jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan ekspor ini.

“Kita siap atau tidak, kemudian ada pabrik-pabrik (pengolahan) yang direncanakan untuk siap berdiri,” terang Meidy kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Meidy menjelaskan, hingga 2025 mendatang ditargetkan bakal ada 98 pabrik yang bakal berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara sekitar 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.

Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan 30 persen hingga 40 persen jadi dilakukan maka dikhawatirkan akan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan saat ini.

Meidy melanjutkan, pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik maka perlu ada kepastian market yang siap menyerap. Apalagi pada kondisi saat ini saja masih dalam posisi over suplai.

Selain sejumlah poin pertimbangan tersebut, APNI juga menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good pravtive mining ke depannya. Hal ini juga demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian untuk perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir.

“Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan juga konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan,” terang Meidy.

Sementara itu, Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78 persen atau di atas batas kandungan 70 persen.

“Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong tumbuhnya hilirisasi produk nickel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nickel d bawah 40%,” terang Bernardus kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Kendati demikian, Bernardus mengungkapkan rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.

Sebelumnya, rencana melarang ekspor produk olahan nikel 30 persen-40 persen diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada Jumat (17/9/2021) lalu.

Bahlil mengungkapkan nantinya ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70 persen.

“Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor barang yang baru 30 persen-40 persen. Kalau seperti itu cadangan habis. Paling (setidaknya) 70 persen,” ujar Bahlil.

Bahlil melanjutkan, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Sumber: kompas.com

Read More

PT MMP Segera Bangun Smelter Nikel di Balikpapan

NIKEL.CO.ID – Wilayah Kariangau menjadi salah satu lokasi yang strategis di Kota Balikpapan untuk dunia usaha, hal inilah yang dilakukan PT Mitra Murni Perkasa (MMP) yang akan membangun smelter di wilayah tersebut.

“Kami akan membangun smelter di daerah kariangau yang direncanakan akan mulai konstruksinya pada Oktober ini,” ujar Andrew Hidayat Pemegang Saham PT MMP kepada awak media usai penyerahan 1000 Oximeter ke Pemkot Balikpapan, Rabu (1/9/2021).

Dikatakan Andrew keinginannya membangun smelter di Balikpapan, karena di Balikpapan punya potensi sumber daya manusia (SDM) nya yang menunjang dan juga lokasinya di Kariangau yang memiliki kedalaman laut yang menunjang.

“Yang paling penting SDM nya, kita juga berharap pandemi Covid-19 ini cepat selesai, sehingga bisa melakukan perekrutan tenaga kerja untuk smelter yang mengelola nikel,” akunya.

Adapun luasan lahan yang mulai dikelola sekitar 23 hektar untuk tahap pertama dari total 58 hektar yang disiapkan dan akan terus menerus diperluasan, karena target Maret 2023 sudah tuntas pengerjaannya.

“Nanti kita lihat pabrik baterai yang dibanguan pemerintah sudah kelar atau belum, kalau belum maka hasil smelter nikel akan diekspor keluar, tapi kalau pabrik baterai sudah terbanguan maka akan digunakan untuk domestik,” tuturnya.

Sementara itu, Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud memberikan dukungan terkait rencana Yayasan Life After Mine yang akan membangun smelter nikel di Kariangau, dirinya mempersilahkan asalkan sudah sesuai dengan regulasi dan melengkapi segala peeizinannya.

“Silahkan banguan apa yang mau di bangun di kota Balikpapan sepanjang prosedurnya dan perizinan dilengkapi,” aku Rahmad.

Di Kariangau juga ada kawasan industri, tentu sangat baik jika semakin banyak yang masuk dan mengembangkan usahanya disana, sehingga Kota Balikpapan bisa menjadi kota jasa perdagamgan dan industri.

“Kami ada lahan 5 ribu hektar di Kariangau yang memang diperuntukan untuk industri, silahkan siapa saja boleh masuk yang tentunya harus memiliki kelengkapan perizinan, apalagi Balikpapan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara yang baru, maka diharapkan akan semakin banyak perusahaan berinvestasi di Kota Balikpapan,” tutup Rahmad.

Sumber: inibalikpapan.com

Read More

Di Depan Bahlil, Andre Tuding Smelter China Zalim!

NIKEL.CO.ID – Perdebatan sengit terjadi antara Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Investasi/BKPM di ruang rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Selain isu perizinan pabrik semen, persoalan nikel Indonesia turut menjadi topik perdebatan Andre dan Bahlil.

Menurut Andre, persoalan antara pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal China masih saja menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pengusaha lokal. Pengusaha nikel lokal masih terus dizalimi dengan berbagai cara.

“Saya berikan solusi ke pak Bahlil kita win win aja kalau dianggap sampah sama smelter Tiongkok (China) itu. Yang sampah itu kita ekspor saja. Jadi pengusaha kita tidak rugi negara kita tidak rugi… jangan sampai smelter Tiongkok itu mengatur kita,” ujar Andre.

Bahlil lantas merespons permintaan Andre. Ia mengungkapkan kalau dirinya merupakan mantan pengusaha nikel.

“Waktu proses untuk bagaimana menghentikan ekspor nikel, empat hari saya masuk menjadi kepala BKPM dan kami mengusulkan untuk ekspor nikel (dihentikan) dan kemudian itu terjadi. Harapan kita adalah agar terjadinya hilirisasi tetapi saudara-saudara kita teman-teman kita yang melakukan nikel ini dibeli dengan harga yang pantas. Itulah kemudian munculah PM, ada satgas khusus pengawalan untuk harga HPM,” ujar Bahlil

“Yakinlah bahwa sampai kapanpun idealisme kita untuk bagaimana mendukung teman-teman dalam negeri itu sesuatu yang sangat prioritas,” lanjutnya

Menanggapi penjelasan dari Bahlil, Andre mengatakan tidak pernah meragukan terhadap idealisme seorang Bahlil. Andre hanya ingin memberikan solusi serta masukan agar pengusaha lokal bisa memiliki posisi tawar tinggi terhadap smelter China agar sumber daya alam RI tidak dikuasai oleh China.

 

Read More

Media Asing Soroti Kelakuan TKA China Santap Buaya di Sulawesi Tenggara

NIKEL.CO.ID – Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di industri tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, kedapatan menguliti seekor buaya berukuran 3 meter untuk dijadikan santapan.

Video yang merekam aksi para TKA China itu sempat beredar luas di media sosial.

Media asal China, South China Morning Post (SCMP), turut memberitakan peristiwa ini.

Pada 27 Agustus 2021, SCMP menerbitkan berita berjudul ‘Chinese workers in Indonesia face five years in jail after killing, eating protectected crocodile (Pekerja asal China di Indonesia menghadapi hukuman 5 tahun penjara setelah membunuh dan menyantap buaya dilindungi).

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara langsung mengusut para pelaku karena buaya termasuk hewan yang dilindungi.

BKSDA menggandeng aparat penegak hukum untuk menyelidiki peristiwa tersebut.

Terkait kasus ini, manajemen PT Obsidian Stainless Steel (OSS) menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

Menurut juru bicara perusahaan, Tommy, para TKA China itu tidak mengetahui bahwa buaya termasuk hewan yang dilindungi di Indonesia.

“Jadi buaya tersebut akan dikonsumsi oleh mereka dan untuk aturan buaya dilarang dibunuh mereka tidak tahu,” sebut Tommy dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara pada 26 Agustus 2021.

Tommy menuturkan, para TKA China mendapatkan buaya tersebut dari warga di Konawe.

“Jadi TKA mendapatkan binatang buas itu dari masyarakat yang menjual, di mana setelah masyarakat menangkap buaya itu kemudian menawarkan kepada TKA,” sebutnya.

Sumber: pikiran-rakyat.xom

Read More

Proyek Nikel di Morowali Bakal Bikin Tiongkok Makin Dekat Dengan Mimpinya Kuasai Dunia

NIKEL.CO.ID – Ketika itu, pada 3 Februari 2020, sebuah akun Twitter mengunggah narasi sembari mencatut media asing asal Prancis, France24.

Cuitan di Twitter itu terkait 40 ribu tenaga kerja asing asal China yang sedang dalam pengawasan terkait virus corona baru.

Tapi, apakah benar ada 40 ribu pekerja China di Morowali yang dikarantina karena virus corona?

Melansir dari antaranews, kantor berita ini melakukan penelusuran terhadap berita-berita France24.

Mereka menemukan berita yang dipublikasikan pada 31 Januari 2020, dengan judul ‘Thousands on virus lockdown at China-backed plant in Indonesia’.

Dalam berita tersebut dilaporkan bahwa ada lebih dari 40 ribu pekerja di kompleks pusat penambangan nikel di Morowali.

Namun, 40 ribu pekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park itu tidak semuanya berasal dari China, hanya sekitar 5.000 pekerja yang berasal dari China daratan.

Para karyawan itu pun telah menjalani tes medis dan tidak ada yang terinfeksi, menurut juru bicara perusahaan.

Terlepas dari hal itu, sebuah perusahaan milik negara yang dikelola secara terpusat dan mengkhususkan diri dalam proyek-proyek infrastruktur turnkey, yaitu China Communications Construction Co Ltd, akan mengubah dirinya menjadi pembangun rantai industri di negara-negara yang tergabung dalam Belt and Road Initiative (BRI).

Hal itu dilakukan selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025), menurut seorang eksekutif seniornya pada Chinadaily.

Perusahaan tersebut yakin bisa memanfaatkan peluang perumbuhan baru yang direncanakan oleh banyak negara untuk membangun zona pengembangan ekonomi.

Termasuk jalur pelayaran regional dan pusat layanan, meningkatkan urbanisasi dan memodernisasi ekonomi untuk skala dan pertumbuhan yang berkelanjutan, jelas Sun Ziyu, wakil presiden kelompok yang bermarkas di Beijing.

Negara-negara tersebut telah melihat pembangunan infrastruktur selama bertahun-tahun di bawah kerangka kerja BRI, jelasnya lagi.

Pengetahuan dan pengalaman mereka telah diperoleh dari proyek-proyek tersebut ke bisnis mereka di Sri Lanka, Pakistan, dan Serbia.

Banyak zona ekonomi khusus di luar negeri, terutama di Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah, yang menghadapi masalah karena mereka hanya meniru pengalaman dan model dari China dan ekonomi maju.

Bukanlah hal yang benar untuk dilakukan karena sebenarnya hanya perlu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan situasi lokal.

CCCC memiliki lebih dari 60 anak perusahaan, termasuk Shanghai Zhenhua Port Machinery Co, atau ZPMC, salah satu produsen mesin pelabuhan terbesar di dunia berdasarkan pangsa pasar, dan China Road and Bridge Corp, spesialis proyek infrastruktur.

Sementara, BRI sendiri telah membangun lebih dari 13.000 kilometer jalan, 180 jembatan, 121 tempat berlabuh dan 17 bandara di negara dan wilayah yang terlibat dalam BRI.

Maka, dengan lebih dari 900 proyek infrastruktur, industri dan olahraga sedang dibangun dan dikembangkan di seluruh ekonomi BRI, nilai kumulatif dari kontrak ini telah melampaui $100 miliar, kata CCCC.

BUMN tersebut saat ini mempekerjakan 100.000 pekerja di pasar luar negeri, termasuk 70.000 pekerja asing.

China Harbour Engineering Co Ltd, atau CHEC, spesialis proyek rekayasa kelautan dan anak perusahaan CCCC, menandatangani kontrak bulan lalu.

Kontrak tersebut untuk membangun dua tempat berlabuh di dermaga khusus untuk kapal curah berbobot 100.000 ton di Taman Industri Morowali di Indonesia, dengan masa konstruksi berlangsung selama 18 bulan.

Pemilik proyek adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park. Terletak di Sulawesi Tengah, Pulau Sulawesi, Indonesia.

Proyek tersebut terutama terdiri dari dua tempat berlabuh khusus untuk kapal curah 100.000 ton, dua jembatan pendekatan dan dua jembatan.

Sebagai pelabuhan pendukung kawasan industri nikel-besi terbesar di Indonesia, Morowali Nickel-Iron Park, proyek ini akan menjadi area pelabuhan khusus bulk carrier terbesar di Indonesia setelah selesai.

Sumber: intisari.grid.id

Read More

Faisal Basri Tanggapi Fadli Zon soal TKA Cina: Kita Ungkap Sampai Akarnya

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri meminta politikus Gerindra Fadli Zon tak lelah dalam mengritik soal tenaga kerja asing atau TKA asal Cina.

Faisal pun mengajak Fadli Zon untuk mengungkap persoalan tersebut sampai ke akarnya. “Bung @fadlizon, jangan lelah dulu. Kita ungkap sampai ke akar-akarnya. Semoga jadi kado istimewa menjelang 17 Agustus nanti,” cuit Faisal lewat akun Twitter @FaisalBasri, Selasa, 10 Agustus 2021.

Cuitan itu mengomentari sebuah artikel yang dibagikan akun Twitter @OposisiCerdas. Artikel itu berisi komentar Fadli Zon yang mengaku lelah mengkritik mengenai maraknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia di tengah pembatasan pemerintah.

Pada Mei lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal Cina di Indonesia.

Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja Cina di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan Cina. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.

Menurut Luhut, TKA Cina masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.

Faisal Basri belakangan memang sering mengkritik mengenai maraknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Faisal mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA Cina masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang. Faisal Basri menyebut, para tenaga asing dari Cina bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.

“Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 201.

Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja Cina masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan. Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan.

Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

Menurut Faisal, data masuknya pekerja Cina yang ia dapat dari sumber terpercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021. “Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri, ada yang dari Cina,” kata Faisal.

Faisal Basri melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA, termasuk untuk proyek strategis nasional, dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4.

Sumber: tempo.co

Read More

Soal TKA Cina Masuk RI, Faisal Basri: Bukan Hanya Tenaga Ahli, Japi Juga Buruh

NIKEL CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA China masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang.

Faisal Basri menyebut, para tenaga asing dari China bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.

“Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga  sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 201.

Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja China masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan.  Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan.

Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

Menurut Faisal, data masuknya pekerja China yang ia dapat dari sumber tepercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021.

“Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri,  ada yang dari China,” kata Faisal.

Faisal melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA, termasuk untuk proyek strategis nasional, dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4.

Pada Mei lalu, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal China di Indonesia. Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja China di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan China. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.

Menurut Luhut, tenaga kerja China masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.

“Kalau teman-teman tanya kenapa yang kita pakai itu tenaga Tiongkok (China), saya bukan orang bodoh memberikan itu (tenaga kerja) banyak kepada mereka. Saya pasti atur bagaimana supaya mereka dikurangi sebanyak mungkin,” ujar Luhut.

Sumber: tempo.co

Read More

Kelanjutan Investasi Smelter Tsingshan Belum Pasti

NIKEL.CO.ID – Nasib rencana investasi smelter perusahaan asal China, Tsingshan kini belum menemui kepastian pasca tak jadi menggandeng PT Freeport Indonesia (PTFI).

Freeport Indonesia memastikan tidak akan melanjutkan rencana kerja sama dengan Tsingshan usai tak mencapai kata sepakat.

Menanggapi kondisi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun belum bisa memastikan kelanjutan investasi smelter Tsingshan yang sedianya bakal dibangun di Weda Bay, Halmahera tengah.

“Belum ada informasi ke (Ditjen) Minerba,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin, Jumat (23/7/2021).

Seperti diketahui, PTFI memastikan bakal melanjutkan proyek smelter di Manyar, Gresik. PTFI  telah meneken kontrak kerja sama untuk kegiatan engineering, procurement, dan construction (EPC) proyek smelter Manyar dengan PT Chiyoda International Indonesia pada Kamis (15/7/2021) lalu. Nilai investasi diperkirakan mencapai US$ 2,7 miliar.

Dalam catatan Kontan, Freeport tertarik untuk kerjasama dengan Tsingshan lantaran perusahaan asal China itu akan membiayai sebagian investasi (capex) yang diperlukan untuk membangun smelter.

Tsingshan pun disebut memiliki teknologi yang bisa menekan capex sehingga lebih efisien. Hal ini dapat mengatasi keluhan Freeport yang selama ini digembar-gemborkan proyek smelter yang merugikan secara keekonomian.

Dari sisi pembiayaan, Tsingshan disebut siap untuk menanggung 92,5% biaya proyek, sedangkan 7,5% sisanya akan ditanggung oleh Freeport.  Adapun, kapasitas yang akan dibangun sebanyak 2,4 juta ton dengan biaya sekitar US$ 2,5 miliar.

Sumber: KONTAN

Read More

TKA Dilarang Masuk Indonesia, Begini Respon Smelter Nikel

NIKEL.CO.ID – Pemerintah memutuskan untuk menutup pintu masuk bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penularan kasus Covid-19 yang semakin meluas.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli, mengungkapkan revisi aturan sudah dikeluarkan di mana tenaga kerja asing terutama dalam proyek strategis nasional sudah dibatasi.

“Sudah kita batasi dan tidak boleh masuk (WNA),” kata Yasonna, Rabu (21/7/2021).

Aturan ini harusnya berlaku pada 21 Juli 2021. Namun Yasonna mengatakan, akan ada masa transisi yakni 2 hari untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Setelah diskusi dengan Ibu Menlu perlu transisi 2 hari,” katanya.

Lantas, bagaimana tanggapan dari perusahaan smelter nikel di Indonesia yang menggunakan jasa TKA hingga ribuan orang, khususnya asal China yang tak lain negeri asal investor smelter ini?

CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus mengatakan, pihaknya akan patuh terhadap aturan pemerintah dan akan menyesuaikan operasional dengan kebijakan terbaru pemerintah. IMIP merupakan pengelola kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, di mana di dalamnya terdapat sejumlah smelter nikel, mulai dari Nickel Pig Iron (NPI) hingga stainless steel.

Adapun investor pengelola smelter di kawasan IMIP ini antara lain berasal dari China seperti Shanghai Decent Investment (Group) Co. Ltd, Tsingshan Holding Group.

“Kita IMIP patuh terhadap aturan dan menyesuaikan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/07/2021).

Dia pun mengatakan, operasional IMIP tidak akan terganggu dengan adanya kebijakan baru ini.

“Kegiatan di IMIP tidak terpengaruh signifikan,” ujarnya.

Dengan ditutupnya pintu masuk untuk TKA baru selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau kini disebut dengan PPKM Level 4, menurutnya TKA yang ada di proyek saat ini akan bekerja lebih lama di Indonesia.

Menurutnya, para pekerja ini juga memegang visa yang bisa diperpanjang di dalam negeri selama pandemi Covid-19.

“Mereka umumnya pemegang visa kerja yang bisa diperjanjang di dalam negeri semasa Covid ini,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Harita Group, perusahaan smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Anie Rahmi, Corporate Communications Manager Harita Group, mengatakan bahwa perusahaan akan patuh sepenuhnya pada semua aturan pemerintah.

“Tentu saja kami patuh sepenuhnya pada semua aturan pemerintah. Ini demi percepatan penanganan Covid-19, serta pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi Indonesia,” tuturnya.

Namun sayangnya dia enggan menyebutkan berapa jumlah pekerja TKA di smelter Harita di Pulau Obi ini.

Seperti diketahui, Harita Group melalui anak usahanya, PT Halmahera Persada Lygend, sudah resmi mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan teknologi HPAL di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Juni lalu, tepatnya 23 Juni 2021.

Smelter HPAL ini memiliki kapasitas produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebesar 365 ribu ton per tahun dan merupakan bahan baku dasar baterai kendaraan listrik.

Ini merupakan smelter HPAL pertama yang beroperasi di negara ini.

Diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, Rabu (23/06/2021), smelter HPAL ini menjadi pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Proyek ini diperkirakan memakan biaya mencapai lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per US$).

Perlu diketahui, peraturan larangan masuknya TKA ke Indonesia ini tertuang dalam Permenkum HAM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Dalam peraturan ini, sebelumnya Yasonna mengatakan, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.

“Dalam Permenkum HAM Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.”

“Dengan demikian, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19,” lanjutnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Ini 5 Produsen Nikel Terbesar RI, Siapa Jawaranya?

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikaruniai ‘harta karun’ nikel yang sangat melimpah, bahkan cadangannya sampai miliaran ton dan merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia.

Besarnya ‘harta karun’ tambang RI ini, tak ayal bila RI bercita-cita menjadi pemain baterai kelas dunia. Pemerintah pun memulainya dengan menghentikan ekspor bijih nikel, dan mendorong investasi hilirisasi nikel.

Bahkan, sejumlah proyek pabrik (smelter) bahan baku baterai dengan nilai investasi mencapai US$ 6,25 miliar atau sekitar Rp 91 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) pun tengah dikembangkan di Tanah Air.

Untuk menggarap proyek pabrik bahan baku baterai tersebut, setidaknya 32 juta ton bijih nikel per tahun dibutuhkan. Ini tentunya menjadi ajang penambang bijih nikel untuk berlomba-lomba meningkatkan produksi bijihnya.

Lantas, siapa saja yang akan diuntungkan dari proyek hilirisasi nikel ini? Siapa saja penambang bijih nikel terbesar di negara ini?

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berikut daftar lima perusahaan dengan produksi bijih nikel terbesar di Indonesia saat ini:

1. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

PT Vale Indonesia Tbk memiliki sejumlah wilayah tambang nikel di Indonesia, antara lain:

– Blok Soroako, Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dengan status operasi produksi.

– Blok Suasua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dengan status operasi produksi.

– Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan status operasi produksi.

– Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dengan status operasi produksi.

2. PT Bintang Delapan Mineral

Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia, Kecamatan Bungku Tengah dan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan status operasi produksi dan luas wilayah 21.695 Ha.

3. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Memiliki sejumlah wilayah tambang, antara lain:

– Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Asera dan Molawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

– Kecamatan Maba dan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

4. PT Makmur Lestari Primatama

Memiliki wilayah tambang di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah tambang 407 Ha.

5. PT Citra Silika Mallawa

Memiliki wilayah tambang di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 475 Ha.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM yang dikutip CNBC Indonesia, hari ini, Rabu (07/07/2021), produksi Nickel Pig Iron (NPI) per hari ini mencapai 389.245,40 ton atau 43,20% dari target produksi tahun ini 901.080,00 ton.

Secara rinci, produksi Januari sebesar 68.928,02 ton, lalu naik di bulan Februari menjadi 74.801,70 ton, kembali naik di bulan Maret menjadi 77.923,55 ton. Lalu untuk bulan April turun menjari 73.371,16 ton, Mei naik jadi 80.958,03 ton, dan Juni data terakhir 12.790,99 ton.

Kemudian, produksi feronikel sebesar 760.819,92 ton atau 36,11% dari target produksi tahun ini 2.107.071,00 ton. Secara rinci, produksi bulan Januari sebesar 138.167,76 ton, kemudian naik di Februari menjadi 124.247,79 ton, dan kembali naik di Maret menjadi 141.260,31 ton. Selanjutnya di bulan April turun menjadi sebesar 135.595,81 ton, bulan Mei kembali turun menjadi 128.967,75 ton, dan bulan Juni data terakhir 91.187,25 ton.

Sementara itu, produksi nickel matte sampai saat ini mencapai 38.008,86 ton atau 48,73% dari target 78.000 ton. Secara rinci, produksi pada bulan Januari 6.088,82 ton, kemudian turun di bulan Februari menjadi 5.304,95 ton. Pada bulan Maret naik menjadi 7.703,24 ton, turun di bulan April menjadi 6.826,61 ton, Mei naik lagi jadi 7.657,30 ton, dan Juni data terakhir mencapai 4.427,95 ton.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More