Pengalaman Indonesia dalam mengembangkan sektor mineral dapat menjadi pembelajaran dalam menghadapi pertumbuhan AI
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Ledakan kebutuhan infrastruktur kecerdasan artifisial (articial intellegence/AI) mulai memperluas keterkaitannya dengan sektor pertambangan dan mineral. Pembangunan pusat data dan kebutuhan energi untuk menopang komputasi AI dinilai akan bersinggungan dengan industri ekstraktif hingga agenda hilirisasi.
Country Director of Tony Blair Institute for Global Change (TBI) Indonesia, Abetnego Tarigan, mengatakan, perkembangan infrastruktur AI perlu diantisipasi sejak awal karena dampaknya tidak hanya berada di sektor teknologi.
“Indonesia sebenarnya punya banyak pengalaman dari sektor-sektor yang pernah tumbuh pesat, seperti sawit dan mineral. Dari sana kita belajar bahwa membangun tata kelola yang kuat membutuhkan proses dan waktu,” ujar Abetnego dalam rangkaian Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur AI akan bersinggungan dengan sejumlah sektor strategis, termasuk energi, industri, dan hilirisasi mineral.
“Pertumbuhan infrastruktur AI akan bersinggungan dengan banyak sektor lain, mulai dari energi hingga industri dan hilirisasi. Semakin cepat perkembangannya, semakin penting bagi kita untuk menyiapkan tata kelola yang mampu mengimbanginya,” katanya.
Keterkaitan tersebut menjadi perhatian dalam diskusi lintas sektor yang digelar TBI pada hari kedua ISF 2026. Forum bertajuk “Membangun Infrastruktur AI yang Bertanggung Jawab untuk Keadilan Sosial dan Pertumbuhan Inklusif” itu mempertemukan sekitar 30 pimpinan dari pemerintah, perusahaan teknologi, sektor energi dan ekstraktif mineral, asosiasi bisnis, masyarakat sipil, serta think-tank.
Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menegaskan, pembangunan ekosistem AI membutuhkan pendekatan lintas sektor. Infrastruktur AI tidak hanya membutuhkan kesiapan digital, tetapi juga energi, industri, pembiayaan, dan tata kelola.
“Infrastruktur AI yang bertanggung jawab bukan hanya menjadi agenda digital, tetapi juga merupakan agenda energi, agenda industri, agenda pembiayaan, dan agenda tata kelola,” ujar Nezar.
Kebutuhan tersebut tercermin dari ekspansi kapasitas pusat data nasional. Kementerian Komdigi mencatat kapasitas operasional pusat data di Indonesia telah mencapai 580 megawatt (MW), dengan tambahan 1,3 gigawatt (GW) dalam pipeline investasi. Potensi investasi pusat data diperkirakan mencapai US$15–20 miliar.
Bagi industri pertambangan dan mineral, perkembangan tersebut menunjukkan semakin eratnya hubungan antara sektor digital, energi, dan industri berbasis sumber daya alam. Di sisi lain, peningkatan kebutuhan infrastruktur juga menuntut kesiapan tata kelola agar pertumbuhan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Wamen mengatakan, Indonesia perlu memastikan investasi infrastruktur AI memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.
“Indonesia perlu lebih dari sekadar menjadi lokasi pembangunan infrastruktur AI. Pertumbuhan ini harus mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, memperkuat kapasitas industri dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Abetnego menambahkan, pengalaman Indonesia dalam mengembangkan sektor mineral dapat menjadi pembelajaran dalam menghadapi pertumbuhan AI. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan agar kebijakan dan tata kelola dapat mengikuti perkembangan teknologi.
“Forum lintas pemangku kepentingan seperti ini memberi ruang bagi kita untuk saling belajar, memahami tantangan dari berbagai perspektif, dan melihat kolaborasi apa yang bisa kita bangun bersama,” ujarnya.
Pembahasan mengenai AI dan industri tersebut menjadi bagian dari rangkaian side event TBI dalam ISF 2026 yang berlangsung pada 6–7 Oktober 2026 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. (Shiddiq)
