Beranda Tambang APNI Hadir di FGD Silika Indonesia, Dorong Penguatan Kebijakan dan Hilirisasi

APNI Hadir di FGD Silika Indonesia, Dorong Penguatan Kebijakan dan Hilirisasi

Wakil Ketua Umum APNI, Wiratno, dan Wakil Sekretaris Umum APNI, Rudi Rusmadi, bersama para peserta FGD silika (Foto: MNI/Fi Yun)
Oleh Fithrotul Uyun

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) turut hadir dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Fondasi Kebijakan untuk Percepatan Hilirisasi” yang digelar di Kimaya Hotel, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Sejumlah masukan disampaikan terkait penguatan kebijakan komoditas silika, mulai dari kejelasan nomenklatur, penyusunan harga patokan mineral (HPM), penyesuaian spesifikasi ekspor, hingga tata kelola pertambangan.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

Wakil Ketua Umum APNI, Wiratno, mengatakan, terdapat sejumlah masukan, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah definisi dan klasifikasi komoditas silika. Hal ini berkaitan dengan masih adanya perbedaan nomenklatur yang digunakan dalam proses perizinan.

“Pertama, definisi dan klasifikasi komoditas silika atau nomenklatur. Selama ini di dalam perizinan masih berbeda-beda penamaannya. Ada yang menggunakan istilah pasir silika, ada yang menggunakan istilah pasir kuarsa,” kata Wiratno kepada Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id), di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Kedua, penyusunan HPM pasir silika. Ini penting agar standardisasi harga bisa berdampak positif bagi pelaku usaha dan juga penerimaan negara. Masukan lainnya berkaitan dengan spesifikasi ekspor low iron silica. Perkembangan teknologi di industri kaca dan gelas dinilai telah mempengaruhi kebutuhan spesifikasi bahan baku silika di pasar internasional.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

“Ketiga, penurunan spesifikasi ekspor low iron silica. Dengan perkembangan teknologi, khususnya di industri kaca atau gelas, kebutuhan kadar SiO2 bisa di kisaran 97%,” ujarnya.

Saat ini, spesifikasi ekspor menetapkan kadar minimal SiO2 sebesar 99,5% dengan Fe2O3 kurang dari 120 ppm. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu ditinjau dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global.

“Permintaannya besar dari negara-negara yang memerlukan pasir silika dengan kadar SiO2 di bawah 99%. Ini dapat meningkatkan penerimaan negara melalui devisa hasil ekspor,” jelasnya.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

Selain itu, tata kelola pertambangan silika turut menjadi perhatian, khususnya terkait pemahaman Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta ketentuan jaminan reklamasi.

“Keempat, peninjauan kembali tata kelola tambang silika, khususnya pemahaman PKKPR dan Kepmen ESDM No. 344.K/MB.01/MM.B/2025 mengenai jaminan reklamasi,” ucapnya.

Menurutnya, penerapan jaminan reklamasi untuk kegiatan pertambangan silika masih memiliki perbedaan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar terdapat standar dan pemahaman yang lebih seragam.

“Jaminan reklamasi di berbagai daerah berbeda-beda dan perlu dibedakan dengan standar jaminan reklamasi untuk mineral logam dan batu bara yang memiliki dampak lingkungan lebih luas,” tuturnya.

Sementara itu, dari perwakilan pelaku usaha, Wulan, mengungkapkan kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dalam menjalani usaha serta berdiskusi untuk mencari solusi dalam menghadapi kendala usaha.

“Bagus karena bisa menyampaikan apa saja kendala dan harapan atas kelangsungan usaha atau dalam menjalani usaha. Kepada instansi pemerintah atau regulator, juga kepada mitra kerja seperti kepada buyer,” pungkasnya.

Selain dihadiri Wakil Ketua Umum APNI dan sejumlah pelaku usaha, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Sekretaris Umum APNI, Rudi Rusmadi

Melalui FGD tersebut, berbagai masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan silika yang lebih komprehensif untuk mendukung percepatan hilirisasi di Indonesia. (Fi Yun)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Liputan Khusus Hilirisasi & Smelter Nikel →

  1. FINI Minta RKAB 2027 Perhatikan Kebutuhan Bahan Baku Smelter
  2. Tambang Nikel Filipina Saat Ini Hanya Cukup Untuk Menopang Tiga Smelter
  3. MIND ID Gandeng KPK Kawal Hilirisasi Tambang dan Perkuat Komitmen Antikorupsi
  4. Industri Pengolahan Maluku Utara Tumbuh 62,64%, Hilirisasi Perkuat Ekonomi Wilayah Timur
  5. Sekitar 82% Produksi Nikel Indonesia Diekspor ke China
  6. APNI Hadir di FGD Silika Indonesia, Dorong Penguatan Kebijakan dan Hilirisasi sedang Anda baca

Istilah di artikel ini

HPM
Harga Patokan Mineral
Kamus istilah lengkap →

Agenda industri terdekat

Semua agenda →