NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Investasi Tiongkok turut memainkan peran penting dalam perkembangan industri dan hilirisasi di Indonesia selama satu dekade terakhir. Namun, peningkatan investasi dan ekspansi industri perlu diiringi dengan penguatan kapasitas nasional agar manfaat hilirisasi tidak hanya tercermin dari keuntungan material, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan serta memperkuat industri dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan dosen Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Ardhitya E. Yeremia Lalisang, Ph.D., dalam webinar “Kemitraan atau Ketergantungan? Memaknai Laju Investasi Tiongkok di Indonesia” yang diselenggarakan Klaster Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Internasional Pusat Riset Politik BRIN bekerja sama dengan Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, 24 September 2026 lalu.
Menurut Yeremia, kehadiran modal Tiongkok di Indonesia tidak seharusnya semata-mata dilihat sebagai bentuk ketergantungan. Perkembangan tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas hilirisasi sekaligus memastikan manfaat pengembangan industri dapat dirasakan secara lebih luas.
“Menurut saya, kita tidak perlu terus-menerus membingkai keberadaan investasi Tiongkok hanya dalam kerangka ketergantungan atau ancaman. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia memanfaatkan realitas tersebut untuk meningkatkan kualitas hilirisasi,” ujar Yeremia sebagaimana dikutip dari laman fisip.ui.ac.id, Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan hilirisasi tidak cukup dinilai dari besarnya investasi, volume produksi, ekspor, maupun penerimaan negara. Aspek lain seperti kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dampak sosial, serta keberlanjutan pembangunan setelah cadangan sumber daya alam berakhir juga perlu menjadi pertimbangan.
“Jangan sampai manfaat ekonomi dari hilirisasi bergerak ke atas dari daerah ke tingkat nasional hingga kepada investor, sementara beban sosial dan lingkungannya justru ditanggung oleh masyarakat lokal. Kita perlu memastikan bahwa masyarakat yang berada paling dekat dengan aktivitas industri juga memperoleh manfaat dan mendapatkan dukungan untuk menghadapi dampaknya,” katanya.
Di sektor nikel, tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi. Pertumbuhan smelter belum otomatis diikuti oleh berkembangnya industri mesin, produsen komponen, maupun jaringan pemasok domestik. Keterhubungan industri nikel dengan ekosistem baterai dan kendaraan listrik juga masih perlu diperkuat agar nilai tambah tidak berhenti pada produk antara.
Dalam konteks investasi Tiongkok, Yeremia menilai dominasi modal dan teknologi Tiongkok di sektor hilirisasi nikel merupakan bagian dari proses investasi yang berlangsung. Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi berbagai mitra investasi, sementara Tiongkok merespons dengan cepat dan dalam skala besar.
Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas nasional, mulai dari sumber daya manusia, rantai pasok domestik, hingga riset dan pengembangan. Diversifikasi mitra investasi juga diperlukan untuk memperluas pilihan strategis Indonesia dalam mengembangkan industri.
“Orientasi material dalam hilirisasi tidak perlu dihentikan. Justru orientasi tersebut perlu dilengkapi dengan peningkatan kualitas hilirisasi. Dengan demikian, kerja sama Indonesia-Tiongkok dapat menjadi lebih berkelanjutan karena manfaatnya tidak hanya berhenti pada tingkat nasional atau perusahaan, tetapi juga terdistribusi hingga masyarakat di tingkat lokal,” pungkasnya. (Tubagus)
